TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli mengguncang perjalanan demokrasi Indonesia, peringatan tragedi 27 Juli 1996 kembali menjadi pengingat bahwa kebebasan, keadilan dan demokrasi bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja.
Di tengah dinamika politik nasional saat ini, refleksi atas peristiwa tersebut di nilai penting agar generasi muda memahami harga mahal yang harus di bayar bangsa dalam memperjuangkan demokrasi.
BACA JUGA:
Musik Karaoke Liar di Situ Cibeureum Tasikmalaya Tuai Protes Warga, Kelurahan Siapkan Aturan Tegas
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sugianto menegaskan, Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah politik. Melainkan sebuah simbol dari upaya membungkam demokrasi melalui tindakan represif yang benar-benar terjadi dalam perjalanan bangsa.
Menurutnya, generasi muda tidak boleh kehilangan ingatan sejarah. Demokrasi yang di nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang di penuhi pengorbanan. Bahkan darah dan nyawa para pejuang reformasi.
“Kudatuli bukan dongeng ataupun sekadar cerita politik. Itu adalah kenyataan sejarah yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa agar demokrasi tidak lagi mengalami kemunduran,” ujar Ade, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai, salah satu tantangan terbesar setelah reformasi adalah semakin memudarnya pemahaman generasi muda terhadap kondisi Indonesia pada masa Orde Baru.
Menurut Ade, bangsa ini memiliki potret kelam mengenai praktik demokrasi di masa lalu. Namun pengalaman tersebut belum sepenuhnya di wariskan kepada generasi penerus.
“Kita punya potret buram tentang Orde Baru. Tetapi lupa menyampaikannya kepada generasi muda ketika reformasi berjalan. Akibatnya, banyak anak muda hari ini tidak mengetahui bagaimana situasi politik 25-30 tahun lalu. Mereka menganggapnya hanya cerita sebelum tidur,” katanya.
Ade menambahkan, pemahaman sejarah menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu menjaga kualitas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara lebih demokratis.
BACA JUGA:
Gotong Royong Warga Parungponteng dan Satgas TMMD ke-129
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, Aef Syaripudin menambahkan, peringatan 30 tahun Kudatuli tidak hanya menjadi momentum mengenang tragedi masa lalu. Namun juga memperkuat komitmen menjaga demokrasi Indonesia.
Ia menjelaskan, sebagaimana di sampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, peringatan tahun ini melahirkan empat seruan nasional strategis.
Keempat poin tersebut meliputi dorongan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia masa lalu, pengawalan terhadap cita-cita Reformasi 1998, penguatan konsolidasi gerakan demokrasi sipil serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat melemahkan demokrasi modern.
“Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal amanat tersebut demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat, adil dan bermartabat,” kata Aef.
Peringatan tiga dekade Kudatuli, di harapkan tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Melainkan menjadi ruang refleksi bersama agar perjalanan demokrasi Indonesia tetap berada di jalur konstitusi serta menghormati hak-hak sipil seluruh warga negara.
(Farhan K)
