Sasar Pasar Luas, Pemkab Indramayu Dorong Hilirisasi Bandeng Lewat Teknologi Kemasan Vacuum Pouch

Penulis

-

16 Juli 2026

INDRAMAYU,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Dinas Perikanan dan Kelautan terus memperkuat komitmen untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Langkah nyata ini lahir melalui inisiasi kegiatan diseminasi inovasi produk “Bandeng Cabut Duri Khas Pesisir Utara Indramayu Rasa Kuah Gomyang dalam Kemasan Pouch” yang menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB University).

Pemerintah menggelar kegiatan tersebut sebagai respons cepat atas kebutuhan para pembudidaya, pengolah, serta pelaku UMKM perikanan di wilayah Indramayu. Melalui program ini, pemerintah mendorong komoditas bandeng yang selama ini menuual bentuk segar agar bertransformasi menjadi produk olahan modern yang praktis. Terlebih menjadi produk higienis, bercita rasa lokal, serta memiliki daya saing pasar yang lebih luas.

Dalam kolaborasi strategis ini, Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, bertindak sebagai mitra riset melalui Program EQUITY DAPT 2025/2026. Program tersebut bertujuan membawa hasil riset perguruan tinggi kembali ke daerah demi menjawab kebutuhan riil masyarakat. Sekaligus menciptakan inovasi produk yang bernilai ekonomis tinggi bagi Kabupaten Indramayu.

Pantauan di lapangan menunjukkan, agenda ini juga melibatkan para mahasiswa IPB University. Khususnya mereka yang tengah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) di Indramayu.

Kehadiran para mahasiswa, yang mendapat pendampingan dari dosen IPB University sekaligus putra asli daerah Indramayu Dr. Gatot Yulianto, memperkuat keterlibatan langsung dunia kampus dalam mengurai persoalan ekonomi di wilayah pesisir.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi, menegaskan potensi melimpah sektor perikanan di wilayahnya tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah saja. Menurutnya, pelaku usaha mutlak memerlukan hilirisasi yang menyentuh aspek inovasi pengolahan, standardisasi mutu, pengemasan, hingga strategi pemasaran yang jitu.

Inovasi Bandeng Kuah Gomyam Instan

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Kegiatan dari IPB University, Bambang Riyanto, menyampaikan pihaknya mengembangkan inovasi bandeng kuah gomyang instan ini sebagai model hilirisasi sederhana yang replikatif bagi pelaku UMKM.

“Program ini berangkat langsung dari potensi unggulan Indramayu. Bandeng sebagai komoditas lokal perlu naik kelas menjadi produk siap saji khas daerah yang aman. Terlebih memiliki kemasan menarik, praktis, dan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi,” ujar Bambang, Kamis (16/7/2026).

Dalam sesi diseminasi, para peserta menerima materi dan praktik komprehensif dari tim ahli. Materi tersebut meliputi penerapan Good Hygiene Practices, pemilihan bahan baku bandeng segar dan teknik pencabutan duri. Kemudian materi formulasi bumbu kuah gomyang khas Indramayu dan pengendalian mutu produk. Hingga edukasi aspek pengemasan modern menggunakan aluminium foil pouch dengan sistem vacuum packaging, pemeriksaan seal, proses pemanasan, pelabelan, serta manajemen penyimpanan.

Langkah memilih produk bandeng cabut duri rasa kuah gomyang kemasan pouch ini sangat strategis. Karena memadukan kelimpahan bahan baku lokal, keautentikan cita rasa pesisir, dan sentuhan teknologi pengemasan masa kini.

Tim memproyeksikan produk inovatif ini mampu menembus pusat oleh-oleh. Terlebih masuk jaringan koperasi, ritel lokal, pameran UMKM, marketplace, hingga segmen pangan siap saji (ready-to-eat).

Melalui sinergi yang kuat ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama IPB University berharap diseminasi tersebut menjadi pemantik awal. Tentunya bagi penguatan ekosistem inovasi perikanan daerah.

Melalui bantuan pendampingan berkelanjutan, perbaikan mutu, penguatan kemasan, serta tertib administrasi produksi, produk bandeng khas Indramayu ini harapannya mampu tumbuh sebagai identitas pangan lokal baru yang mendongkrak kesejahteraan UMKM pesisir.

(Diskominfo Indramayu/Irfansyahriza)

Lelang Ulang Lagi, Ini 3 Penyebab Proyek Tol Getaci Gagal Tender untuk Kedua Kalinya

Penulis

Anthika Asmara

-

16 Juli 2026

0

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Rencana mega proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) kembali menemui jalan buntu. Jalan tol yang awalnya akan merebut takhta sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia ini resmi gagal lelang untuk kedua kalinya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kegagalan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Jabar dan Jateng yang telah lama mendambakan urat nadi transportasi baru di jalur selatan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar meja tender Kementerian PU?

3 Biang Kerok Utama Penyebab Tol Getaci Gagal Lelang

Berdasarkan evaluasi komprehensif dari Kementerian PU dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), terdapat beberapa faktor krusial yang membuat para investor raksasa memilih mundur teratur dari proyek bernilai fantastis ini:

1. Masalah Financial Close dan Ketatnya Likuiditas Bank

Faktor utama macetnya proyek ini adalah kegagalan pemenang tender terdahulu maupun peserta kualifikasi baru dalam mencapai financial close (pemenuhan komitmen pendanaan perbankan). Dengan total nilai investasi awal yang menembus Rp 56,2 triliun, risiko finansial terlalu tinggi. Sektor perbankan saat ini jauh lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan jangka panjang untuk mega proyek infrastruktur.

2. Aturan Ketat Terkait Afiliasi Peserta Lelang

Kementerian PU menerapkan aturan tata kelola yang sangat tegas. Beberapa konsorsium besar yang mencoba masuk ke dalam proses pra-kualifikasi ulang gugur karena adanya indikasi afiliasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terdahulu yang telah membatalkan kontrak awal. Pemerintah secara tegas melarang entitas yang terafiliasi dengan pihak default (gagal kontrak) sebelumnya untuk ikut serta demi menjaga transparansi bisnis.

3. Skala Proyek yang Kurang Realistis bagi Investor

Dua konsorsium besar yang sempat melaju ke tahap akhir PT Trans Persada Sejahtera, PT Wiranusantara Bumi serta PT Helindo-PT Proyek Tiga tidak lolos tahap kualifikasi teknis dan finansial. Geografi jalur selatan Jawa Barat yang berbukit-bukit menuntut biaya konstruksi yang sangat masif, membuat tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return/IRR) menjadi kurang menarik tanpa adanya suntikan dukungan dana pemerintah (Viability Gap Fund) yang besar.

Ubah Strategi: Trase Dipangkas Hanya Sampai Ciamis

Menyikapi kebuntuan yang berulang, Kementerian PU tidak tinggal diam. Pemerintah kini tengah menyiapkan strategi baru agar tol ini tidak selamanya menjadi proyek di atas kertas.

Salah satu langkah taktis yang diambil adalah memangkas panjang jalur. Tol Getaci yang semula dirancang membentang sepanjang 171,40 km hingga Cilacap, kini dipotong dan difokuskan terlebih dahulu hingga Kabupaten Ciamis.

“Langkah pemangkasan ini otomatis menurunkan nilai investasi secara signifikan dari Rp 56,2 triliun menjadi sekitar Rp 37,64 triliun. Harapannya, angka baru ini lebih ramah di kantong para investor dan perbankan,” tulis keterangan resmi terkait evaluasi proyek.

Beberapa pengamat dari Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) juga menyarankan agar pemerintah fokus membangun hingga Tasikmalaya terlebih dahulu. Jika konektivitas dan pergerakan ekonomi di Tasikmalaya sudah terbentuk nyata, menarik minat investor untuk melanjutkan sisa ruas ke Ciamis dan Cilacap akan jauh lebih mudah.

Kabar Baik: Pembebasan Lahan Tetap Berjalan

Meski konstruksi fisik kembali tertunda akibat lelang ulang, masyarakat diimbau tidak berkecil hati. Kementerian PU memastikan proses pembebasan dan pengadaan lahan untuk Tahap 1 (Gedebage hingga Garut dan Tasikmalaya) tetap berjalan normal menggunakan anggaran negara.

Artinya, begitu pemenang lelang baru nanti ditetapkan, kontraktor bisa langsung tancap gas melakukan pembangunan fisik tanpa perlu tersandera masalah sengketa tanah warga.

Bagi yang ingin mendengarkan ulasan mendalam serta melihat peta rencana pembangunan jalan bebas hambatan ini, silakan tonton Diskusi Pembangunan Ruas Tol Getaci yang membahas pentingnya memprioritaskan proyek hingga Tasikmalaya demi efisiensi anggaran.

(Anthika Asmara)

Pemkab Kuningan Gelar Rakerda Bangga Kencana 2026 Demi Siapkan Generasi Emas

Penulis

Irfansyah Riza

-

16 Juli 2026

0

KUNINGAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menegaskan komitmen kuat untuk membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Jajaran pemerintah mengawal visi tersebut melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026 di Ballroom Aria Kamuning Lantai 3 Gedung Setda Kuningan, Kamis (16/7/2026).

Rakerda yang menyatu dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tersebut menghadirkan Bupati Kuningan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, hingga seluruh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, H. Apip Ropi’i, menyampaikan laporan bahwa Rakerda tahun ini mengusung tema “Transformasi Keberangkatan dalam Mewujudkan Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Sementara itu, panen momentum Harganas mengangkat tema utama “Ayah Wajib Hadir”.

Pihaknya mewujudkan tema tersebut melalui dua gerakan nasional, yaitu Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR) dan Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah (GAMAS). Pemerintah Kabupaten Kuningan mendukung penuh kedua gerakan ini melalui surat edaran resmi Bupati.

Apip menegaskan bahwa tantangan pembangunan keluarga ke depan akan semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas data, memperluas akses pelayanan keluarga berencana, menyusutkan angka stunting, memperkuat Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), serta mematangkan kualitas remaja.

“Melalui Rakerda ini kami berharap lahir kebijakan dan strategi tindak lanjut yang mampu menjawab tantangan pembangunan keluarga di Kabupaten Kuningan sehingga seluruh program berjalan efektif, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

DPPKBP3A meluncurkan inovasi DASYAAT

Pada kesempatan yang sama, DPPKBP3A meluncurkan inovasi DASYAAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) sebagai senjata utama mempercepat penanganan stunting. Program ini menyajikan menu gizi khusus yang memenuhi standar kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Saat ini, sebanyak 370 dapur sehat di berbagai desa siap menyokong penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Pengelola juga akan mengolaborasikan program ini dengan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Selain itu, jajaran DPPKBP3A memperkenalkan inovasi kuliner sehat bernama “Nasi Hijau”. Menu ini menyajikan nasi dengan campuran ekstrak daun kelor sebagai alternatif pangan bergizi tinggi guna mencegah potensi stunting sejak dini.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., saat membuka Rakerda menegaskan bahwa keberhasilan menyongsong Indonesia Emas 2045 memerlukan transformasi pola pikir serta budaya kolaborasi, bukan sekadar bersandar pada program rutin semata.

“Yang harus berubah bukan hanya programnya, tetapi cara berpikir dan cara kita berkolaborasi. Dengan anggaran yang semakin terbatas, tidak ada pilihan selain memperkuat sinergi lintas sektor agar setiap program lebih efektif dan berdampak,” tegas Dian.

Bupati Dian mengingatkan bahwa Program Bangga Kencana bukan hanya urusan dinas DPPKBP3A saja. Kesuksesan agenda ini membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh perangkat daerah, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga berbagai mitra kerja lainnya.

Kualitas Masa Depan SDM

Dalam arahannya, Bupati Dian memaparkan pentingnya memposisikan pembangunan kependudukan sebagai hulu dari segala arah pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia masa depan sangat bergantung pada kualitas keluarga yang terbangun sejak hari ini.

Ia juga mengulas pengalaman sejumlah negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang sukses mengendalikan pertumbuhan penduduk hingga merajai kekuatan ekonomi dunia. Namun, negara-negara tersebut kini menghadapi ancaman baru berupa krisis demografi akibat rendahnya angka kelahiran.

“Program keluarga berencana harus disusun secara proporsional. Tujuannya bukan sekadar mengendalikan jumlah penduduk, tetapi membangun keluarga yang berkualitas agar bonus demografi benar-benar menjadi kekuatan pembangunan,” jelasnya.

Bupati kembali menggarisbawahi bahwa tolok ukur kesuksesan pembangunan daerah tidak hanya bersandar pada megahnya infrastruktur fisik atau capaian angka statistik semata. Kekuatan daerah yang sesungguhnya berada pada ketangguhan keluarga-keluarga yang hidup di dalamnya.

“Rakerda ini jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial atau dokumen di atas kertas. Saya ingin ada kerja nyata yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” pungkas Dian.

Melalui Rakerda Bangga Kencana 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap mampu membangun komitmen kolektif bersama seluruh pemangku kepentingan. Sinergi ini akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan masyarakat Kuningan yang sehat, sejahtera, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

(Diskominfo Kuningan/Irfansyahriza)

Pemkot Bandung Siapkan Regulasi Dukung Program Tiga Juta Rumah, 1.000 Rusun Akan Dibangun

Penulis

Irfansyah Riza

-

16 Juli 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mematangkan langkah strategis demi menyukseskan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda nasional pemerintah pusat. Salah satu upaya nyata meliputi penyiapan berbagai terobosan regulasi guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat luas.

Komitmen tersebut selaras dengan target pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah di berbagai daerah, termasuk Kota Bandung.

Hal itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sampaikan saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026) lalu.

Selain menyesuaikan kebijakan lokal, Pemkot Bandung juga membidik pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari strategi utama.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan dukungan penuh tersebut saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar acara tersebut bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung.

Farhan menegaskan bahwa penyediaan perumahan merupakan kebutuhan dasar warga yang menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah. Meski begitu, ia mengakui upaya menghadirkan hunian layak masih membentur berbagai tantangan, mulai dari regulasi yang rumit hingga harga rumah yang kian melambung tinggi.

“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.

Bagi Farhan, Program Tiga Juta Rumah membawa peluang besar bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan permukiman yang lebih manusiawi. Program ini sekaligus membuka kesempatan lebar bagi warga untuk memperoleh hunian dengan harga yang jauh lebih bersahabat.

Transportasi Publik yang Modern

Farhan menambahkan, pembangunan kawasan permukiman di Kota Bandung wajib berjalan selaras dengan pengembangan transportasi publik yang modern. Oleh karena itu, konsep Transit Oriented Development (TOD) akan menjadi acuan utama dalam pembangunan hunian masa depan.

“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” jelasnya.

Ia menjamin Pemkot Bandung bersama DPRD Kota Bandung akan terus melakukan berbagai penyesuaian aturan agar implementasi program nasional ini berjalan tanpa hambatan di wilayahnya.

“Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa kementeriannya terus mempercepat eksekusi Program Tiga Juta Rumah lewat berbagai terobosan taktis. Ia juga membocorkan bahwa Kota Bandung masuk dalam daftar daerah prioritas pembangunan hunian vertikal dengan rencana pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun.

“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ungkap Maruarar.

Pelayanan Kepada Rakyat Lebih Cepat dan Menyentuh Banyak Penerima Manfaat

Maruarar menegaskan bahwa percepatan pembangunan perumahan ini mengacu langsung pada instruksi Presiden Prabowo agar pelayanan kepada rakyat bisa berjalan lebih cepat dan menyentuh lebih banyak penerima manfaat.

“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mempererat kolaborasi bersama Pemkot Bandung. Hal itu demi memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia melihat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berpotensi besar menyokong pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

“Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Heru.

Heru menambahkan, tingginya kebutuhan rumah di Jawa Barat menuntut sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, serta para pengembang perumahan.

“Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi,” pungkasnya.

(Jingga Sonjaya)

Antisipasi Musim Kemarau, Disdamkarmat Kabupaten Bekasi Imbau Warga Waspadai Potensi Kebakaran

Penulis

Irfansyah Riza

-

16 Juli 2026

0

BEKASI,FOKUSJabar.id: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bekasi mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran sepanjang musim kemarau. Langkah pencegahan sejak dini ini bertujuan agar peristiwa serupa tidak kembali melanda berbagai wilayah sekitar.

Pihak pemadam merilis peringatan tersebut pasca petugas sukses menjinakkan kobaran api di kawasan Kampung Pancing, Desa Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin. Melalui penanganan yang sigap dan cepat, petugas berhasil melokalisasi amukan api sebelum menjalar lebih luas ke area pemukiman warga.

Melalui momentum ini, Disdamkarmat Kabupaten Bekasi mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan berbagai faktor pemicu kebakaran, baik pada lingkungan perumahan maupun kawasan tempat usaha.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Disdamkarmat Kabupaten Bekasi, Pontas Fredric August Maruhum, menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan kejadian, Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 17.20 WIB. Pasca menerima laporan tersebut, petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian dengan mengerahkan delapan unit armada pemadam dari sejumlah sektor.

“Dalam penanganan kebakaran ini kami juga mendapat dukungan satu unit armada dari TNI dan satu unit armada dari Damkar Kabupaten Karawang, sehingga total terdapat 10 armada yang terjun ke lokasi,” ujar Pontas, Kamis (16/7/2026).

Pontas memaparkan bahwa amukan si jago merah menghanguskan sebuah lapak Madura serta area penyimpanan kayu dengan luas area mencapai sekitar 1.200 meter persegi. Peristiwa nahas ini juga mengakibatkan satu orang warga mengalami luka bakar ringan.

Pendinginan Selesai Sekitar pukul 01.30 WIB

Pontas menuturkan, kerja keras seluruh personel di lapangan membuat petugas sanggup mengisolasi pergerakan api secara cepat. Usai menjinakkan api utama, petugas langsung melanjutkan proses pendinginan guna memastikan tidak ada lagi bara atau titik api tersembunyi yang berpotensi memicu kebakaran susulan.

“Proses pemadaman dan pendinginan selesai sekitar pukul 01.30 WIB,” ungkapnya.

Memasuki musim kemarau ini, Pihaknya mengimbau seluruh warga agar tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Karena dapat memicu kebakaran yang jauh lebih besar. Warga juga wajib memastikan keamanan instalasi listrik rumah dan menggunakan kompor secara hati-hati. Serta menjauhkan berbagai bahan yang mudah terbakar dari sumber panas.

Pontas juga mengajak masyarakat untuk segera melayangkan laporan ke pos pemadam terdekat. Jika warga mendeteksi adanya potensi atau kejadian kebakaran di lingkungan sekitar. Kecepatan laporan warga akan membantu petugas bergerak lebih cepat untuk melakukan penanganan darurat, sehingga dapat meminimalisir risiko kebakaran hebat.

Sementara itu, terkait jumlah peristiwa kebakaran sepanjang musim kemarau, masih merujuk pada rekapitulasi data resmi. Petugas akan terus memperbarui data tersebut seiring masuknya laporan terbaru dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Bekasi.

(Jingga Sonjaya)

Dedi Mulyadi Sebut Kecanduan Gawai Picu Penyakit Kronis pada Anak

Penulis

Anthika Asmara

-

16 Juli 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan peringatan keras bagi para orangtua terkait dampak buruk kebiasaan anak bermain gawai (gadget) terlalu lama. Menurutnya, minimnya aktivitas fisik akibat kecanduan gawai kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan generasi muda.

Ketika anak-anak kurang bergerak, nutrisi dan gizi yang masuk ke dalam tubuh tidak akan terbakar menjadi energi. Dampaknya sangat fatal: imunitas anak menurun, emosi menjadi tidak stabil, hingga memicu penyakit kronis yang biasanya orang dewasa sebagai penderitanya.

“Ancaman masa depan bukan hanya kekurangan gizi, tetapi nutrisi dan gizi yang tidak dikelola jadi energi,” kata Dedi.

Fenomena Gagal Ginjal dan Diabetes pada Anak

Ia menyoroti fenomena miris yang kini mulai marak ditemukan di dunia medis, di mana penyakit-penyakit berat orang dewasa justru mulai menyerang anak-anak akibat pola hidup yang pasif (sedentary lifestyle).

Beberapa dampak buruk anak kurang bergerak akibat gawai antara lain:

Risiko Penyakit Kronis: Kasus gagal ginjal dan diabetes pada usia anak-anak.

Gangguan Psikologis: Tingkat emosi dan Stres pada anak cenderung menjadi lebih tinggi dan tidak stabil.

Penumpukan Nutrisi Negatif: Gizi dari makanan tidak terolah dan mengendap menjadi penyakit.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Jabar ini meminta para orang tua di Jawa Barat untuk lebih selektif dan ketat dalam menjaga pola hidup buah hati mereka. Orang tua diimbau aktif mengajak anak bergerak serta membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula yang tidak sehat.

Terobosan Baru Jabar: Jamin Nutrisi Gratis untuk Ibu Hamil

Selain menyoroti kesehatan anak, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan langkah preventif sejak dini untuk mencetak generasi unggul. Ia membeberkan rencana besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan memberikan jaminan nutrisi bagi ibu hamil.

Saat ini, regulasi tersebut sedang dirumuskan secara matang agar hak-hak dasar kesehatan ibu hamil dapat terpenuhi secara merata.

“Ketika yang hamilnya bermasalah, maka dia boleh ke toko, minimarket, atau ke mana pun untuk mengambil makanan yang dikonsumsi selama hamil. Ini sedang kita rumuskan karena tanggung jawab negara,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan aspek material manusia seperti asupan makanan bergizi, air minum berkualitas, hingga udara yang bersih merupakan kewajiban yang harus dijamin oleh negara dalam setiap fase perkembangan kehidupan warganya.

(Anthika Asmara)

Penataan Pasar Cisalak Depok Segera Direalisasikan, Pedagang Diajak Pindah Secara Persuasif

Penulis

Irfansyah Riza

-

16 Juli 2026

0

DEPOK,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mematangkan rencana penataan Pasar Cisalak. Langkah strategis ini bertujuan menciptakan kawasan perdagangan yang jauh lebih tertib, nyaman, dan tertata bagi para pedagang maupun masyarakat sekitar.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, memimpin langsung pembahasan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Penataan Pasar Cisalak. Pertemuan penting ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Cimanggis, Kamis (16/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari perangkat daerah, unsur kecamatan, kelurahan, hingga para pemangku kepentingan di sekitar pasar. Kehadiran seluruh elemen ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi sebelum petugas mengeksekusi proses penataan di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Chandra menegaskan bahwa Pemkot Depok memberikan dukungan penuh terhadap rencana penataan Pasar Cisalak. Meski demikian, ia meminta jajarannya agar mengedepankan pendekatan yang humanis dan bersahabat kepada para pedagang.

“Pendekatan persuasif harus diutamakan karena para pedagang berjualan untuk mencari nafkah, bukan melakukan kejahatan. Yang perlu dilakukan adalah memberikan edukasi agar pedagang yang masih berjualan di bahu jalan bersedia berpindah ke dalam area pasar,” ungkap Chandra.

Menurut Chandra, penataan Pasar Cisalak memiliki peran yang sangat krusial karena kondisi pasar menjadi cerminan langsung dari ketertiban serta wajah keindahan suatu kota. Oleh sebab itu, semua pihak harus menyatukan komitmen untuk menata kawasan ini demi kenyamanan bersama.

Pengelolaan Kawasan Pasar yang Lebih Teratur

Ia juga memaparkan bahwa posisi Pasar Cisalak berada tepat di Jalan Raya Bogor yang merupakan jalan nasional dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi geografis tersebut menuntut pengelolaan kawasan pasar yang jauh lebih teratur dan profesional.

Saat ini, lanjut Chandra, aktivitas perdagangan harian telah meluas hingga menyita bahu Jalan Raya Bogor. Situasi tersebut memerlukan penanganan segera agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas serta aktivitas para pengguna jalan.

Lebih lanjut, Chandra menegaskan bahwa penataan Pasar Cisalak tidak hanya bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas atau meningkatkan kenyamanan publik semata. Langkah ini juga menyasar optimalisasi pengelolaan pasar, termasuk sektor perparkiran yang berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

“Kami akan mengupayakan penataan Pasar Cisalak dapat segera terealisasi. Pasar ini sudah menjadi perhatian kami dan harapannya nantinya mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Depok,” ucapnya.

Pada akhir arahannya, Chandra mengingatkan seluruh perangkat daerah terkait agar terus mempererat koordinasi dan kolaborasi selama proses penataan bergulir. Menurutnya, sinergi yang solid menjadi kunci utama keberhasilan program penataan ini.

“Saya harap sinergi antarperangkat daerah bersama seluruh pihak di lapangan terus berjalan. Dengan kerja sama yang baik, penataan Pasar Cisalak dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Jingga Sonjaya)