spot_imgspot_img
Jumat 9 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 266

SDN 026 Bojongloa Digembok Ahli Waris, DPRD Kota Bandung Usul Pemkot Sewa Lahan

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
DPRD Kota Bandung fokusjabar.id
SDN 026 Bojongloa Kota Bandung (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Andri Gunawan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) mengambil langkah darurat dengan menyewa sementara lahan hingga gedung pengganti selesai dibangun.

Usulan tersebut dia sampaikan menyusul aksi penggembokan gerbang SDN 026 Bojongloa oleh pihak ahli waris, Kamis (6/8/2026) lalu.

BACA JUGA:

Izin Videotron Dibekukan, Farhan Bongkar Dugaan Pelanggaran Tata Ruang hingga ASN

Menurutnya, relokasi siswa seharusnya menjadi pilihan terakhir karena berpotensi menambah beban anak-anak dan orang tua.

“Tadinya saya berencana datang langsung ke lokasi. Namun, sudah di lakukan mediasi oleh Dinas Pendidikan. Dari hasil mediasi itu di sampaikan bahwa siswa akan di relokasi ke beberapa sekolah terdekat,” kata Andri, Sabtu (8/8/2026).

Andri menilai, Pemkot Bandung masih memiliki opsi lain sebelum memindahkan para siswa. Ia meminta, Dinas Pendidikan membuka ruang musyawarah dengan pemilik lahan untuk mencari kemungkinan penyewaan sementara.

“Saran saya, Dinas Pendidikan sebaiknya bermusyawarah dengan pemilik lahan. Apakah lahannya bisa di sewa terlebih dahulu sampai pembangunan sekolah baru di lokasi tersebut selesai,” katanya.

Andri menjelaskan, penutupan sekolah memang tidak bisa sepenuhnya di hindari karena Pemkot Bandung telah kalah dalam gugatan sengketa lahan.

Namun pembangunan sekolah pengganti yang masih berlangsung membuat kebutuhan belajar siswa harus tetap menjadi perhatian utama.

“Sekolah itu harus di tutup karena Pemerintah Kota kalah dalam gugatan. Memang Pemkot sudah membangun sekolah baru tapi itu kan masih proses,” jelasnya.

Andri menegaskan, persoalan hukum dan status lahan jangan sampai membuat siswa menjadi pihak yang paling di rugikan.

“Saya imbau jangan sampai siswa yang menjadi korban. Pemerintah Kota sebaiknya berbicara dengan pemilik lahan agar lahan tersebut bisa di sewa sementara sampai pembangunan sekolah baru selesai,” ucapnya.

Andri menilai, relokasi ke sekolah lain berpotensi menimbulkan persoalan baru. Jarak sekolah yang lebih jauh dapat menyulitkan siswa. Terutama mereka yang selama ini berjalan kaki atau di antar orang tua.

BACA JUGA:

Warga Cibaduyut Permai Bandung Tolak Pembangunan SDN 026, Ini Alasannya

“Kalau siswa di relokasi ke sekolah lain, saya khawatir jaraknya menjadi lebih jauh dari tempat tinggal mereka. Ini kan anak-anak SD, ada yang berjalan kaki dan ada yang di antar orang tuanya. Sehingga tentu akan lebih memberatkan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Andri mengapresiasi respons cepat Dinas Pendidikan Kota Bandung setelah mengetahui gerbang sekolah di gembok pihak ahli waris.

“Kalau Disdik saya lihat sudah bergerak dengan baik. Sekretaris Dinas sudah datang langsung ke lokasi. Saya juga sempat menelepon beliau. Dan alhamdulillah gembok sekolah sudah di buka setelah ada musyawarah antara Dinas dan pemilik tanah,” ujarnya.

Ia berharap, komunikasi antara Pemkot Bandung dan pemilik lahan dapat menghasilkan kesepakatan penyewaan sementara. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar dapat tetap berlangsung tanpa harus memindahkan siswa sebelum sekolah pengganti siap di gunakan.

“Harapan saya, setelah musyawarah di lakukan, lahannya bisa di sewa terlebih dahulu,” ucapnya.

Namun, Andri mengakui relokasi tetap menjadi jalan keluar apabila negosiasi dengan pemilik lahan menemui jalan buntu.

“Kalau memang tidak ada ruang negosiasi sama sekali, terpaksa siswa harus di relokasi ke SD yang jaraknya paling dekat dengan sekolah tersebut,” ujarnya.

Andri juga meminta Pemkot Bandung tidak menjadikan persoalan anggaran sebagai hambatan apabila opsi sewa lahan memungkinkan di lakukan.

Menurutnya, kondisi SDN 026 Bojongloa sudah masuk kategori darurat karena menyangkut keberlangsungan pendidikan siswa.

“Ini kondisi darurat. Saya kira Pemerintah Kota harus menyiapkan anggarannya. Dalam situasi seperti ini, penyediaan anggaran menjadi hal yang wajib,” katanya.

Andri memastikan, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan apabila Pemkot Bandung memilih menyewa lahan tersebut demi memastikan siswa tetap dapat bersekolah hingga gedung pengganti rampung.

“Kalau lahan itu akhirnya bisa di sewa, kami tentu mendukung langkah apa pun yang di ambil Pemerintah Kota selama itu demi kebaikan para siswa,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Kerja Sama Lintas Sektor di Garut Matangkan “Gemar”

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
lintas sektor Garut fokusjabar.id
Rakor Lintas Sektor

GARUT, FOKUSJabar.id: Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut Jawa Barat (Jabar) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor, Jumat (7/8/2026).

Rakir tersebut dalam rangka mematangkan persiapan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar (Gemar) yang akan di selenggarakan pada kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani, Minggu (23/8/2026).

BACA JUGA:

Pemkab Garut-Korea Jajaki Kolaborasi Budidaya Komoditas Unggulan

Dalam rapat tersebut di bahas berbagai aspek teknis pelaksanaan kegiatan. Mulai dari pengaturan lalu lintas dan rekayasa jalan, pengamanan lokasi, kesiapan fasilitas pendukung, pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan, publikasi kegiatan hingga koordinasi pelaksanaan senam massal sebagai agenda utama.

Kepala Dispora Kabupaten Garut, Asep Mulyana menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan Gemar butuh kerja sama seluruh pemangku kepentingan.

Dengan begitu, kegiatan dapat berjalan aman, tertib, nyaman dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA:

Bupati Garut: Pajak Hotel dan Restoran jadi Pembangunan Infrastruktur

Melalui kerja sama lintas instansi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut berharap, Gemar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, membudayakan pola hidup sehat serta mengoptimalkan fungsi ruang publik sebagai sarana aktivitas fisik, rekreasi dan interaksi sosial.

Agenda utama Gemar, Senam Massal Berirama terbuka untuk seluruh masyarakat.

BACA JUGA:

Bupati Garut Cek Rehabilitasi Jalan Limbangan–Selaawi

Menurutnya, selain mendorong gaya hidup sehat dan aktif, kegiatan ini juga di harapkan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.

Pemkab mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan pelaksanaannya sebagai wujud bersama dalam menciptakan masyarakat Garut yang sehat, aktif, bugar dan produktif.

(Bambang Fouristian)

Viral di Medsos Pelaku Pembunuhan di Banjar Ditangkap, Polisi Belum Buka Suara

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Pembunuhan banjar medsos fokusjabar.id
Polisi sedang melakukan olah TKP. (Agus Purwadi/fokusjabar.id)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Kasus pembunuhan seorang Juru Parkir (Jukir) di kawasan Dobo, Kota Banjar Jawa Barat (Jabar) ramai di perbincangkan di Media Sosial (Medsos). Bahkan di sebuah unggahan TikTok menyebut terduga pelaku telah di amankan polisi.

Namun, hingga kini kabar tersebut belum terkonfirmasi secara resmi. Polisi juga belum memberikan keterangan terkait perkembangan kasus yang menggemparkan Kota Banjar tersebut.

BACA JUGA:

GIBAS Desak APH Telusuri Status Aset Banjar Water Park

Informasi itu muncul dalam unggahan akun TikTok Nia (@…). Unggahan tersebut menampilkan kolase sejumlah foto. Mulai dari sosok yang di sebut-sebut sebagai terduga pelaku, lokasi kejadian yang telah di pasangi garis polisi hingga korban yang mengenakan rompi juru parkir.

Dalam keterangannya, akun tersebut menuliskan kalimat dalam bahasa Sunda yang mengungkapkan rasa prihatin atas kejadian tersebut.

Unggahan itu kemudian ramai di komentari warganet. Sejumlah pengguna TikTok mengaku mengenal korban sebagai sosok yang ramah dan sering menyapa warga maupun pengendara di sekitar kawasan pertigaan Dobo/Ciaren.

Salah satunya akun HITACHI (Hitam Tapi Chihuuy). Ia menyebut korban di kenal sopan dan humoris.

“Teu jauh tina prediksi abi filing ka jalma eta… alm mah di bere teu di bere selalu sopan ketemu di mana bae selalu nyapa, alm paling humoris…” dalam komentarnya.

Komentar senada di sampaikan akun Maya Isun yang mengaku terkejut dengan kejadian tersebut.

BACA JUGA:

Perumdam Tirta Anom Banjar Bantu Korban Kebakaran, Tagihan Air Ditunda dan Pipa Akan Diperbaiki

“Bunda mani muriding bakat ku te kiat ningali pa asep… ya alloh tega pisan eta jalmi nya…”.

Akun Septia kayla yosi juga mengenang korban sebagai orang yang ramah. “Pdhl c bapak eta teh ramah reng kocak pami nju jlur ditu….teu masihan acis ge ttep senyum…”.

Sementara akun mangga07 dan yadi menyampaikan doa untuk korban agar mendapat tempat terbaik dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.

Muncul Beragam Dugaan

Selain ucapan duka, kolom komentar unggahan tersebut juga di penuhi dugaan mengenai motif pembunuhan.

Salah satu akun, Eternal Darknes, menduga kasus tersebut berkaitan dengan persoalan parkir dan uang.

Komentar itu kemudian di tanggapi akun Cjm colok jaya motor yang menyebut adanya dugaan sengketa lahan parkir.

Namun, dugaan tersebut belum di ketahui kebenarannya dan belum mendapat konfirmasi dari pihak berwenang.

Spekulasi lain juga muncul. Akun Hakin_cybercity menanyakan isu mengenai dugaan persoalan asmara yang di sebut-sebut menjadi salah satu kemungkinan motif.

Di tengah beragam spekulasi itu, muncul pula klaim bahwa terduga pelaku telah di amankan.

Akun iaN Angler Sejati menuliskan bahwa pelaku di sebut telah di tangkap di Bandung.

“Tos kenging pelakuna di bandung kemaren sore.”

Klaim tersebut kemudian di tanggapi pemilik akun Nia. Ia menyatakan informasi mengenai motif maupun penangkapan pelaku belum dapat di pastikan. “Te acn pasti,” jawab akun Nia.

Polisi belum memberikan konfirmasi

hingga berita ini di tayangkan, informasi mengenai penangkapan terduga pelaku maupun motif pembunuhan tersebut masih beredar di media sosial dan belum terverifikasi secara resmi.

Polisi juga belum memberikan keterangan resmi mengenai apakah telah ada pihak yang di amankan maupun mengenai motif di balik kasus pembunuhan juru parkir tersebut.

Dengan demikian, berbagai informasi yang beredar di kolom komentar media sosial masih perlu di verifikasi dan tidak dapat di jadikan dasar untuk menyimpulkan siapa pelaku maupun motif pembunuhan.

(Agus Purwadi)

Terlibat Judi Online, 66 Kepala SPPG Dipecat BGN

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
SPPG Judi Online fokusjabar.id
Kepala BGN, Sudaryono

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono pemberhentian secara tidak hormat (memecat) 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sudaryono memecat mereka karena berbagai pelanggaran. Mulai dari indisipliner, terlibat judi online hingga di duga meminta fee kepada mitra.

BACA JUGA:

BGN Ungkap 6 Juta Data Penerima MBG Terindikasi Ganda

“Kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI (sarjana penggerak pembangunan Indonesia) atau kepala dapur di 66 kasus. Mereka di berhentikan secara tidak hormat,” kata Sudaryono di kutip cnn.com, Sabtu (8/8/2026).

Sudaryono menjelaskan, para kepala dapur tersebut merupakan ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kini sedang di proses pemberhentiannya melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berdasarkan data yang di paparkan Sudaryono, 66 kasus tersebut masih berada dalam proses pemberhentian. Sementara 60 kasus lainnya masih menjalani proses pembinaan internal.

Kasus-kasus yang di proses tersebar di berbagai wilayah. Yakni, 29 di Jawa Barat, 27 (Jawa Timur), 21 (Sumatera), 19 di Jakarta dan Banten, 12 (Jawa Tengah), 9 (Kalimantan), 4 (Sulawesi) serta 5 kasus di wilayah lainnya.

Sudaryono mengatakan, keputusan pemberhentian di ambil setelah pihaknya menemukan berbagai bentuk pelanggaran disiplin maupun dugaan tindak pidana.

“Karena tindakan indisipliner, tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut. Ada kejadian phishing, mengaku duitnya hilang karena scam dan lain-lain. Ada juga yang terlibat judi online dan terbukti melakukan tindak pidana,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya masih menangani 60 kasus yang saat ini berstatus pembinaan internal.

Menurut dia, sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan konflik antara kepala dapur dengan mitra penyedia dapur MBG.

“Sisanya ada 60 kasus yang dalam pembinaan internal. Sebagian besar itu karena terjadi konflik antara mitra yang punya dapur dengan kepala dapurnya. Siapa yang salah dan siapa yang keliru itu yang kita lagi cek,” katanya.

Pihaknya masih mendalami apakah konflik tersebut di picu kepala dapur yang meminta imbalan kepada mitra atau justru mitra yang menekan kepala dapur agar mengurangi kualitas makanan demi memperoleh keuntungan lebih besar.

Ia menambahkan, pelanggaran yang berujung pada proses pemecatan tak cuma terkait indisipliner dan dugaan tindak pidana. Tetapi juga mencakup kasus keracunan yang terjadi berulang di dapur MBG.

BACA JUGA:

BGN Temukan Pelanggaran SOP, Kepala SPPG Jayapura Dicopot

Menurut Sudaryono, pemberhentian kepala dapur tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG untuk memastikan pengelolaan dapur memenuhi standar operasional serta menjaga kualitas layanan kepada para penerima manfaat.

(Bambang Fouristian)

Filosofi Lomba Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Kemerdekaan Indonesia fokusjabar.id
Ilustrasi lomba 17-an HUT Kemerdekaan RI

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Memasuki bulan Agustus, suasana Indonesia langsung beda. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, jalanan ramai dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika” terasa banget.

Maraknya pemasangan bendera Merah Putih sejak tanggal 1 hingga 31 Agustus merupakan bagian dari imbauan resmi pemerintah  untuk mengibarkan secara serentak selama sebulan penuh dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

BACA JUGA:

Bupati Garut Ajak Masyarakat Meriahkan HUT Kemerdekaan RI

Selain upacara resmi, ada banyak hal unik yang bikin peringatan HUT RI selalu di nanti.

Upacara Bendera HUT Kemerdekaan RI di Seluruh Wilayah

Tanggal 17 Agustus seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke (dari pusat kota sampai pelosok desa) kompak berdiri tegak hormat pengibaran bendera.

Yang bikin merinding, detik-detik pengibaran bendera selalu di tonton jutaan orang di seluruh Indonesia.

Lomba 17-an yang Kocak

Lomba 17-an bagian paling yang di tunggu masyarakat. Mulai dari anak-anak hingga orang tua terlibat di dalamnya.

  1. Lomba Makan Kerupuk

Lomba tersebut merupakan simbol perjuangan “mengais rezeki.” Dulu waktu zaman penjajahan, rakyat susah makan. Kerupuk jadi makanan paling murah meriah buat ngisi perut.

Usaha gigit kerupuk yang di gantung itu ibarat rakyat dulu. Yakni, harus kerja keras, lompat-lompat, bahkan jatuh bangun demi sepotong “rezeki.” Maknanya, rezeki tidak datang sendiri. Artinya harus di perjuangkan.

Lomba makan kerupuk menggambarkan kesetaraan dan keadilan. Tidak ada perbedaan antara pejabat hingga buruh tani. Mereka berjuang dengan aturan yang sama. Artinya, di mata kemerdekaan, semua warga negara setara.

Lomba ini mengandung filosofi “kesederhanaan.” Hadiahnya gak mewah. Tapi semangatnya luar biasa. Kemerdekaan bukan soal materi, tapi soal rasa syukur.

  1. Lomba Panjat Pinang, Balap Karung dan Tarik Tambang

Lomba ini mengajarkan nilai perjuangan, kerja sama tim dan sikap pantang menyerah dalam mencapai tujuan bersama.

Batang pohon yang licin melambangkan berbagai kesulitan. Sementara orang-orang yang saling menginjak pundak menggambarkan pengorbanan dan solidaritas demi meraih kemerdekaan atau kesuksesan.

Filosofi lomba balap karung mencerminkan perjuangan rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Di mana saat itu sangat miskin hingga terpaksa menggunakan karung goni sebagai pakaian karena tidak mampu membeli kain.

Gerakan melompat di dalam karung juga menyimbolkan keterbatasan gerak akibat penindasan, namun tetap gigih berjuang untuk maju mencapai garis akhir.

Sementara lomba tarik tambang mengajarkan tentang arti penting kekompakan, gotong royong, kebersamaan dan solidaritas.

BACA JUGA:

Bulan Kemerdekaan 2026 Dimulai, Ini Jadwal Lengkap Agenda HUT ke-81 Republik Indonesia

Kemenangan tidak di tentukan oleh kekuatan satu orang saja, melainkan keselarasan gerak dan tenaga seluruh anggota tim.

Lomba-lomba tersebut bukan cuma seru, tapi juga mengajarkan nilai gotong royong dan pantang menyerah.

  1. Karnaval dan Pawai Budaya

Karnaval dan pawai budaya adalah perayaan publik yang menampilkan pakaian adat, tarian tradisional, musik dan mobil hias untuk merayakan keragaman serta mempererat persatuan warga dalam suatu wilayah.

  1. Ziarah Nasional dan Tabur Bunga

Ziarah nasional dan tabur bunga adalah upacara penghormatan untuk mengenang jasa pahlawan atau pendahulu bangsa yang sudah memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata.

  1. Momen Refleksi

Kemerdekaan adalah momen refleksi untuk mengenang jasa pahlawan, bersyukur atas nikmat kebebasan dari penjajah dan menilai kembali sejauh mana bangsa ini mewujudkan cita-cita keadilan, persatuan dan kesejahteraan bersama.

HUT Kemerdekaaan RI bukan cuma soal libur dan lomba. Ini tentang mengingat sejarah, merayakan persatuan dan menguatkan semangat untuk membangun bangsa.

(Bambang Fouristian)

BGN Ungkap 6 Juta Data Penerima MBG Terindikasi Ganda

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Penerima MBG fokusjabar.id
(foto: humasindonesia.id)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) tengah membenahi basis data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menemukan sekitar enam juta data yang terindikasi tercatat lebih dari satu kali.

Temuan itu di ketahui dalam proses pemadanan data penerima manfaat yang di lakukan pemerintah untuk mendapatkan daftar penerima yang lebih akurat.

BACA JUGA:

Tutup 833 SPPG, BGN Siapkan 13 Ribu Dapur Baru Secara Bertahap

Kepala BGN, Sudaryono mengungkapkan, meski jumlah data ganda yang di temukan mencapai sekitar enam juta, angka tersebut belum menjadi hasil akhir karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

BGN masih menelusuri satu per satu data untuk memastikan identitas yang tercatat berulang benar-benar merupakan duplikasi.

Masalah pencatatan ganda muncul karena data penerima berasal dari berbagai sumber yang di kelola kementerian dan lembaga berbeda.

Satu individu dapat tercatat dalam dua basis data karena memiliki status pendidikan yang muncul pada lebih dari satu lembaga. Misalnya, seorang siswa dapat tercatat dalam sistem pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus masuk dalam pendataan lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Proses tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Kementerian Kesehatan.

Setiap data perlu di cocokkan agar satu identitas tidak kembali di hitung sebagai penerima yang berbeda.

Penataan basis data itu turut berdampak pada perhitungan jumlah penerima MBG secara keseluruhan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan beberpa waktu menyampaikan, jumlah penerima manfaat untuk sementara berada di sekitar 63 juta orang.

Namun angka tersebut masih bisa berubah karena proses verifikasi belum selesai dan pemerintah memperkirakan membutuhkan waktu hampir dua bulan untuk merampungkan pemadanan data.

Pemerintah juga belum menetapkan angka final penerima MBG karena proses validasi masih berjalan.

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa jumlah yang di gunakan saat ini masih berupa perkiraan sementara.

Pembenahan data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG karena daftar penerima berkaitan langsung dengan perencanaan kebutuhan program.

Ketidakakuratan akibat satu penerima tercatat lebih dari sekali dapat memengaruhi perhitungan jumlah makanan yang harus di siapkan hingga perencanaan anggaran.

Karena itu, BGN masih memeriksa data yang terindikasi ganda sebelum menetapkan daftar penerima yang telah tervalidasi.

BACA JUGA:

BGN Temukan Pelanggaran SOP, Kepala SPPG Jayapura Dicopot

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin meminta proses pemutakhiran di lakukan secara menyeluruh agar persoalan administrasi tidak membuat distribusi MBG meleset dari sasaran.

“Temuan 6 juta data ganda penerima MBG harus segera di tindaklanjuti secara serius. Data ganda menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan basis data antarlembaga yang berpotensi membuat penyaluran program tidak tepat sasaran. Kami minta BGN segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara menyeluruh agar tidak ada lagi penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali,” katanya.

Zainul juga menilai data yang berhasil di bersihkan dapat menjadi dasar untuk memperluas cakupan penerima MBG.

Perhatian khusus di arahkan kepada masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) yang berpotensi belum masuk dalam daftar penerima.

“Jangan sampai ada anak yang terlewat hanya karena persoalan administrasi. Dengan menutup celah data ganda, pemerintah memiliki ruang untuk memperluas cakupan penerima manfaat sehingga semakin banyak anak. Khususnya di daerah 3T, dapat menikmati Program MBG,” ujarnya.

Di luar penataan data, BGN juga menyiapkan penguatan layanan MBG di daerah yang menjadi prioritas penanganan masalah gizi.

Salah satu rencananya adalah mengoperasikan sekitar 1.700 dapur MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi.

Perluasan layanan tersebut berjalan bersamaan dengan proses sinkronisasi data agar penerima yang di layani nantinya tercatat secara tepat dan tidak mengalami penghitungan berulang.

Sekitar enam juta data yang di temukan BGN masih berstatus sebagai data terindikasi ganda dan belum dapat di sebut sebagai angka final penerima yang benar-benar tercatat dua kali.

Proses pemeriksaan serta pencocokan data masih di lakukan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah memperkirakan validasi membutuhkan waktu hampir dua bulan sebelum basis data penerima MBG dapat di tetapkan secara lebih pasti.

(Jingga Sonjaya)

BGN Temukan Pelanggaran SOP, Kepala SPPG Jayapura Dicopot

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
BGN SPPG Jayapura fokusjabar.id
Penerima Manfaat program MBG (foto: satneg.go.id)

JAYAPURA, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, Papua setelah ratusan warga mengalami gangguan kesehatan yang di duga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala SPPG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut di copot dari jabatannya setelah BGN melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaksanaan layanan.

BACA JUGA:

137 Kepala SPPG Dicopot Bos BGN

Kasus ini berkembang setelah sejumlah penerima makanan MBG mengalami keluhan kesehatan dan harus mendapatkan penanganan di fasilitas medis. Tidak hanya siswa yang terdampak, makanan yang di bawa pulang ternyata turut di konsumsi anggota keluarga.

Sehingga jumlah warga yang tercatat mengalami gangguan kesehatan terus bertambah.

Data Dinas Kesehatan Papua pada Kamis, 6 Agustus 2026, lebih dari 527 warga terdampak. Sedangkan data Puskesmas Depapre yang di perbarui pada Jumat, 7 Agustus 2026 jumlahnya mencapai 579 orang.

Di tengah proses penanganan korban, BGN melakukan evaluasi terhadap dapur yang menyediakan makanan tersebut.

Kepala BGN Sudaryono telah mencopot Kepala SPPG Depapre. Langkah itu di ambil setelah pemeriksaan menemukan adanya persoalan dalam penerapan prosedur pengolahan makanan. Termasuk waktu memasak yang di nilai tidak sesuai dengan ketentuan keamanan pangan.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan makanan telah mulai di siapkan sejak sekitar pukul 19.00 hingga 19.30 sebelum makanan di bagikan.

Sementara makanan baru di salurkan kepada penerima sekitar pukul 11.00 keesokan harinya.

Jarak waktu yang panjang antara proses memasak dan pendistribusian tersebut di nilai BGN sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap SOP yang berlaku dalam penyelenggaraan program MBG.

Selain persoalan waktu pengolahan, pemeriksaan lapangan juga menemukan kondisi fasilitas dapur yang belum memenuhi standar.

Wakil Kepala BGN, Trenggono melakukan peninjauan langsung ke dapur MBG di Jalan Waiya, Distrik Depapre.

Dalam pemeriksaan tersebut, BGN menemukan kondisi dapur yang di nilai tidak higienis serta fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi ketentuan.

BACA JUGA:

Kepala BGN: Program MBG tak Habiskan Seluruh Anggaran Negara

SPPG yang di kelola Yayasan Kasih Iman Samuel (KISP) kemudian di kenai penghentian sementara atau suspend. Tindakan tersebut di lakukan sebagai bagian dari prosedur BGN dalam menangani dugaan masalah keamanan pangan.

Selama penghentian berlangsung, proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dapur tetap di lakukan untuk menentukan langkah selanjutnya. Termasuk kemungkinan penutupan apabila pelanggaran yang di temukan di nilai serius.

BGN juga melibatkan aparat kepolisian dalam proses investigasi. Pemeriksaan tersebut di perlukan untuk menelusuri rangkaian kejadian secara lebih menyeluruh sekaligus memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.

Di sisi lain, sampel makanan yang di konsumsi warga masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kesehatan. Sehingga penyebab pasti gangguan kesehatan belum dapat di simpulkan hanya berdasarkan temuan awal di lapangan.

Penanganan terhadap warga terdampak terus di lakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Di RSUP Jayapura, tercatat 22 pasien sempat di rujuk untuk mendapatkan perawatan. Mereka terdiri dari satu pasien dewasa dan 21 anak.

Pada Jumat, 7 Agustus 2026 sejumlah pasien telah di perbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.

Keluhan yang di alami pasien antara lain muntah dan diare dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang.

Perkembangan jumlah korban juga di pengaruhi oleh konsumsi makanan MBG di lingkungan keluarga. Sebagian siswa membawa makanan yang di terima dari program tersebut ke rumah, kemudian makanan itu di konsumsi oleh anggota keluarga lainnya.

Kondisi ini membuat pendataan korban tidak hanya mencakup penerima langsung program. Tetapi juga warga lain yang ikut mengonsumsi makanan tersebut.

Dinas Kesehatan Papua melaporkan bahwa jumlah kasus baru telah mengalami penurunan di bandingkan hari pertama dan kedua setelah kejadian.

Kondisi sebagian besar pasien juga di sebut stabil. Sementara penanganan medis tetap di lakukan terhadap warga yang membutuhkan.

Hingga Jumat, 7 Agustus 2026, pemerintah daerah masih melakukan pemantauan dan memperbarui data warga yang mengalami gangguan kesehatan.

Kasus di Depapre berlangsung ketika BGN tengah meningkatkan pengawasan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.

Sebelumnya pada Senin, 27 Juli 2026, BGN menyatakan telah menutup 833 dapur SPPG yang di anggap bermasalah.

Penutupan di lakukan terhadap dapur yang di nilai belum memenuhi sejumlah persyaratan. Termasuk standar kebersihan, sanitasi, kualitas pelayanan, dan pengelolaan fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan limbah.

BACA JUGA:

Bulan Kemerdekaan 2026 Dimulai, Ini Jadwal Lengkap Agenda HUT ke-81 Republik Indonesia

BGN menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu aspek utama dalam pelaksanaan program MBG karena makanan di distribusikan kepada penerima manfaat dalam jumlah besar. Termasuk anak-anak.

Setiap laporan mengenai dugaan masalah keamanan pangan di tindaklanjuti melalui penghentian sementara operasional dapur, pemeriksaan sampel makanan, investigasi serta evaluasi terhadap pengelola dan Kepala SPPG.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan SPPG memenuhi standar sebelum kembali menjalankan pelayanan.

(Jingga/berbagai sumber)

1...265266267...8,531Halaman 266 dari 8,531

Copyright © fokusjabar.id