JAKARTA, FOKUSJabar.id: Bank Dunia (World Bank) menunjuk Sri Mulyani sebagai Ketua Independen Asosiasi Pengembangan Internasional atau Independent Co-Chair of International Development Association (IDA) yang ke-22.
Salah satu tugasnya adalah mengggalang dana untuk IDA22 lintas donor dan negara-negara peminjam.
BACA JUGA:
”Sri Mulyani akan menjadi ketua bersama mendampingi World Bank Group Managing Director sekaligus Chief Knowledge Officer Paschal Donohoe. Di antara sejumlah kandidat lain, Sri Mulyani di pilih komite yang terdiri atas donor serta para konstituen peminjam,” kata Bank Dunia di kutip kompas, Sabtu (8/8/2026).
Pertemuan IDA di selenggarakan setiap tiga tahun untuk menghimpun pendanaan baru sekaligus menetapkan arah pembiayaan Bank Dunia bagi negara-negara termiskin.
Forum tersebut juga menjadi ajang evaluasi kebijakan IDA bersama para mitra.
Sejak IDA18, pertemuan IDA di pimpin oleh dua ketua secara bersamaan. Salah satunya merupakan tokoh independen yang memiliki pengalaman luas di bidang pembiayaan pembangunan multilateral.
Sementara itu, ketua lainnya berasal dari jajaran senior World Bank Group yang di tunjuk oleh presidennya.
Sri Mulyani di nilai sebagai salah satu figur berpengalaman di bidang pembiayaan pembangunan internasional. Saat ini, ia juga mengikuti program Blavatnik World Leaders Fellowship 2025–2026 di University of Oxford.
Ia merupakan perempuan pertama yang menjabat Menteri Keuangan Indonesia.
Sri Mulyani juga pernah menjadi Managing Director sekaligus Chief Operating Officer dari World Bank Group.
Forbes juga pernah memasukkannya dalam daftar 100 Most Influential Women in the World.
Berdasarkan informasi di situs resmi Bank Dunia, IDA di bentuk pada 1960 untuk mendukung pembangunan di 78 negara.
Lembaga tersebut menjadi salah satu penyedia pembiayaan terbesar bagi layanan sosial dasar di negara-negara berpendapatan rendah, sekaligus mendukung penanganan berbagai tantangan pembangunan global.
Dosen Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan, IDA menghimpun dana dari negara donor untuk di salurkan dalam bentuk pinjaman berbunga rendah.
Dana tersebut di gunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sektor kesehatan, pendidikan serta pengentasan kemiskinan.
“Indonesia bukan lagi negara sasaran IDA karena sudah masuk kategori negara berpendapatan menengah. Karena itu, tidak akan ada interaksi antara Sri Mulyani dan Pemerintah Indonesia sebagai penerima program,” ungkapnya.
BACA JUGA:
Menurutnya, Indonesia telah lulus dari program IDA dan kini berstatus sebagai negara pendonor. Dengan demikian, hubungan Indonesia dengan IDA berlangsung dalam kapasitas sebagai penyumbang dana.
Kontribusi Indonesia ke IDA tercatat sebesar US$30 juta atau sekitar 0,13 persen dari total dana yang di himpun. Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai donor terbesar ke-28.
“Idealnya, Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya ke IDA. Langkah tersebut akan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Terutama sebagai negara yang telah lulus dari program IDA,” kata Wijayanto.
Ia juga menilai, Indonesia kehilangan banyak figur yang memiliki kompetensi dan pengakuan di tingkat global. Termasuk Sri Mulyani.
“Emas akan tetap menjadi emas di mana pun berada. Sri Mulyani dan tokoh-tokoh lain yang memiliki reputasi internasional sebaiknya di beri mandat sebagai duta bangsa untuk membangun citra positif sekaligus membuka peluang bagi Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai, presiden perlu memberikan mandat tersebut secara langsung. Menurut Wijayanto, tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani, Retno Marsudi, Gita Wirjawan dan Sandiaga Uno juga layak untuk mendapatkan mandat karena reputasinya di tingkat global.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai, penunjukan Sri Mulyani memiliki sisi positif, tetapi juga memicu perdebatan.
BACA JUGA:
Menurut Esther, kehadiran wakil Indonesia di lembaga internasional akan memperkuat reputasi Indonesia sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola keuangan nasional di mata dunia.
“Ia memiliki rekam jejak yang panjang, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Akses komunikasi dengan berbagai pihak di dunia juga akan semakin terbuka,” katanya.
(Bambang Fouristian)
