Samsat Soreang Maksimalkan Layanan Pemutihan Pajak, Prioritaskan Kelompok Rentan

Penulis

-

17 April 2025

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Samsat Soreang terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang antusias mengikuti Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu langkah strategis yang diterapkan adalah penyediaan layanan prioritas khusus bagi warga lanjut usia (lansia), ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Kepala Samsat Soreang, Doni Firyanto, mengungkapkan bahwa animo masyarakat terhadap program pemutihan pajak yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat tinggi. Rata-rata, antrean di kantor Samsat Soreang mencapai 750 orang setiap harinya, dan jika diakumulasikan dengan enam titik layanan di luar kantor induk, jumlahnya mencapai sekitar 2.500 orang.

Menyadari tingginya antusiasme tersebut, Tim Pembina Samsat Soreang yang terdiri dari perwakilan perbankan dan Pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya meningkatkan kenyamanan masyarakat yang mengantre. Salah satunya adalah dengan menyiapkan jalur dan tempat layanan khusus yang disesuaikan dengan kategori kelompok masyarakat tertentu.

“Antusiasmenya masih sangat tinggi. Antrean sudah dimulai sejak subuh. Setiap hari kami melakukan evaluasi agar pelayanan tetap maksimal,” ujar Doni Firyanto.

“Kami juga menyiapkan layanan prioritas untuk warga lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Untuk memecah antrean bagi warga yang ingin mengurus pajak kendaraan tahunan, kami menyediakan fasilitas drive thru dan mobil Samdong,” kata dia menambahkan.

Guna menghindari kendala dan potensi penyalahgunaan informasi, Doni mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Informasi lengkap mengenai persyaratan dapat diakses melalui kanal resmi Samsat atau ditanyakan langsung kepada petugas informasi.

“Kami terus mengingatkan bahwa program pemutihan pajak ini berlangsung mulai 20 Maret hingga 30 Juni 2025. Masyarakat diharapkan memeriksa seluruh informasi yang kami sediakan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada petugas informasi,” kata dia.

Dalam perkembangan lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mengapresiasi tawaran Bupati Bandung, Dadang Supriatna, terkait penambahan lokasi pembayaran pajak selama periode pemutihan. Tim Pembina Samsat Soreang saat ini tengah menindaklanjuti tawaran tersebut.

“Kami masih dalam tahap pembahasan mengenai tawaran Bapak Bupati. Saat ini, kami sedang menghitung kebutuhan personel dan peralatan untuk kemungkinan pelaksanaan di lokasi tambahan tersebut, serta membahas detail teknisnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna telah meninjau langsung pelaksanaan program Pemutihan Pajak di Samsat Soreang. Mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat, Bupati menawarkan beberapa lokasi tambahan di sekitar Samsat Soreang untuk membantu mengurai antrean, seperti RSUD Otista, Pasar Ikan Modern (PIM), dan kantor Baznas.

“Lokasi-lokasi tersebut relatif dekat dengan Samsat. Tentunya, jika terealisasi, akan membutuhkan penambahan personel atau petugas,” kata Dadang Supriatna.

Diduga Intimidasi Wartawan, Danramil Cigugur Minta Maaf Dihadapan Dandim Pangandaran

Penulis

Antik

-

16 April 2025

0

PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Insiden kurang mengenakkan dialami seorang wartawan Radar Tasikmalaya bernama Deni saat melakukan peliputan di Kantor Desa Campaka, Kecamatan Cigugur, Rabu (16/4/2025). Oknum TNI yang menjabat sebagai Komandan Rayon Militer (Danramil) 2503 Cigugur, Kapten Inf Abdul Syukur, diduga melakukan intimidasi saat Deni hendak mewawancarai Kepala Desa setempat.

Peristiwa bermula sekitar pukul 12:01 WIB, ketika Deni tiba di kantor desa untuk mengkonfirmasi isu yang tengah berkembang di masyarakat. Ia dipersilakan masuk ke ruangan kepala desa oleh staf desa. Di dalam ruangan, Deni mendapati Kepala Desa tengah berbincang dengan tiga orang, salah satunya adalah Danramil Cigugur.

Saat Deni menyalakan alat perekam untuk memulai wawancara dengan Kepala Desa, tiba-tiba Kapten Inf Abdul Syukur meminta wartawan tersebut untuk menghentikan perekaman.

“Matiin, enggak usah direkam, matiin – matiin, anda merekam? Saya Danramil di sini Cigugur. Matiin – matiin, perintah saya, kamu kok belum kenal saya, kamu sudah kenal saya belum?,” ujar Deni menirukan nada bicara oknum Danramil tersebut.

Bahkan, intimidasi berlanjut dengan ancaman fisik. “Ya udah matiin, saya danramil Cigugur sini, biar kamu kenal, matiin – matiin. Ya matiin saja, enggak usah begitu caranya. Saya juga insan media, kalau pak Kuwu bilang enggak ada, udah enggak usah ini, kamu buktinya mana? Udah biarkan saja, itu matiin dulu, nanti saya banting (handphone),” katanya.

Usai kejadian tersebut, oknum Danramil itu sempat keluar ruangan dan berbicara dengan staf desa. Deni kemudian melanjutkan wawancara dengan Kepala Desa. Merasa tidak terima dengan perlakuan tersebut, Deni melaporkan kejadian ini kepada Komandan Kodim (Dandim) 0625 Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto.

Tak berselang lama, Kapten Inf Abdul Syukur mendatangi Markas Kodim (Makodim) 0625/Pangandaran untuk menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Ia mengakui bahwa reaksinya tersebut dipicu oleh emosi yang tidak seharusnya terjadi, apalagi terhadap seorang jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesinya.

”Saya menyadari bahwa tindakan saya tidak tepat. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi saya ke depannya agar dapat bersikap lebih bijak dalam menghadapi situasi apa pun,” ungkapnya di Makodim 0625/Pangandaran.

Menanggapi insiden ini, Dandim 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, menyatakan akan melakukan evaluasi internal terhadap bawahannya. Ia juga menekankan pentingnya peran media sebagai kontrol eksternal yang objektif dan konstruktif, terutama dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.

“Keberadaan media sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan yang objektif dan konstruktif dalam setiap kebijakan pemerintah desa,” ujar Letkol Inf Indra Mardianto Subroto.

(Sajidin/Anthika Asmara)

Pemprov Jabar Pertegas Status Gedung Sate, Hanya untuk Kegiatan Pemerintahan

Penulis

Antik

-

16 April 2025

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengeluarkan kebijakan tegas terkait pemanfaatan Gedung Sate. Ikon arsitektur sekaligus pusat administrasi pemerintahan Jabar ini kini “dipagari” agar fungsinya tetap terjaga sebagai cagar budaya dan sentral kegiatan resmi pemerintah.

Surat Edaran (SE) Nomor: 37/KB.03.03.01/UM yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, pada 10 April 2025, menjadi landasan pembatasan ini. Intinya jelas: Gedung Sate hanya boleh digunakan untuk kegiatan pemerintahan yang bersifat resmi, dan dilarang untuk aktivitas di luar kepentingan tersebut.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Gedung Sate bukan sekadar bangunan tua, melainkan warisan budaya dengan nilai arsitektur tinggi dan simbol identitas masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jabar bertekad untuk melestarikan fungsi utamanya sebagai pusat administrasi sekaligus menjaga nilai sejarah dan budayanya.

SE ini secara khusus ditujukan kepada para petinggi di lingkungan Pemprov Jabar, mulai dari Asisten Daerah, Staf Ahli Gubernur, hingga Kepala Perangkat Daerah dan Biro. Tujuannya satu memastikan seluruh jajaran memahami dan menjalankan aturan pemanfaatan Gedung Sate sesuai dengan statusnya sebagai Cagar Budaya.

Landasan hukum SE ini pun kuat, merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya hingga Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang menetapkan bangunan bersejarah di Kota Bandung sebagai cagar budaya. Bahkan, Keputusan Gubernur Jabar terkait status penggunaan aset daerah turut menjadi dasar kebijakan ini.

Dengan adanya “aturan main” yang jelas ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmennya untuk merawat Gedung Sate sebagai warisan berharga. Diharapkan, kebijakan ini akan memastikan ikon Jabar ini tetap lestari dan dapat terus dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, sekaligus menjadi kebanggaan generasi kini dan mendatang.

RUPST bank bjb, Bossman Mardigu dan Helmy Yahya Ditunjuk Jadi Komisaris

Penulis

Antik

-

16 April 2025

0

RUPST Bank Bjb — Jajaran pengurus bank bjb. (bank bjb)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, Rabu (16/4/2025) di Menara bank bjb, Bandung, dengan opsi partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Dalam forum strategis yang dihadiri oleh para pemegang saham, bank bjb menyetujui sejumlah agenda penting, termasuk penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024. Salah satu keputusan utama adalah pembagian dividen sebesar Rp896.953.074.238 atau Rp85,25 per lembar saham. Angka ini setara dengan 65,50% dari total laba bersih bank bjb di tahun 2024 yang mencapai Rp1.369.462.904.109. Kebijakan ini menunjukkan komitmen bank bjb dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham seiring dengan kinerja keuangan yang solid.

Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025, dengan kewenangan diberikan kepada Dewan Komisaris untuk memilih auditor independen yang memenuhi kualifikasi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda lainnya mencakup pembaruan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sebagai langkah proaktif dalam mitigasi risiko, laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, serta rencana restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas perusahaan.

Sorotan penting lainnya dalam RUPST kali ini adalah perubahan susunan pengurus Perseroan. Berikut adalah susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb yang baru (efektif setelah persetujuan OJK):

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen: Wowiek Prasantyo*
Komisaris: Herman Suryatman *
Komisaris: Rudie Kusmayadi
Komisaris: Tomsi Tohir
Komisaris Independen: Helmy Yahya*
Komisaris Independen: Novian Herodwijanto*

Direksi:

Direktur Utama: Yusuf Saadudin*
Direktur Kepatuhan: Joko Hartono Kalisman*
Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana*
Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini*
Direktur Operasional dan Teknologi Informasi: Ayi Subarna*
Direktur Keuangan: Hana Dartiwan

* Menunggu efektif setelah Fit and Proper Test dari OJK.

Sepanjang tahun 2024, bank bjb mencatatkan kinerja yang membanggakan dengan laba bersih mencapai Rp 1,3 triliun dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga di level 2.22%. Total aset bank juga mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp 219,9 triliun, menjadikannya sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan aset terbesar di Indonesia.

RUPST Tahun Buku 2024 ini menjadi momentum bagi bank bjb untuk menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Banten, serta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan susunan pengurus baru dan kinerja yang solid, bank bjb optimis dalam menghadapi tantangan dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

Antisipasi Lonjakan Libur Panjang, KAI Daop 2 Bandung Tambah Dua KA Lodaya

Penulis

Irfansyah Riza

-

16 April 2025

0

Ket foto : Sejumlah Penumpang Kereta Api sedang naik turun di Stasiun Bandung (ist Humas Daop 2 Bandung)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Menghadapi libur panjang akhir pekan mulai 17 hingga 21 April 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung menambah layanan dengan menghadirkan dua Kereta Api (KA) tambahan guna mengantisipasi lonjakan penumpang.

Dua KA tambahan tersebut adalah KA Lodaya relasi Bandung – Solobalapan (PP), yang masing-masing berangkat dua kali dari Stasiun Bandung setiap harinya, yaitu:

Keberangkatan pagi: pukul 10.10 WIB, tiba di Solobalapan pukul 18.50 WIB.

Keberangkatan malam: pukul 21.15 WIB, tiba di Solobalapan pukul 05.49 WIB.

Penambahan Kursi di KA Malabar dan KA Argo Parahyangan

Tak hanya KA Lodaya, kapasitas tempat duduk juga ditambah pada dua kereta reguler lain yakni:

KA Malabar (KA 68) relasi Bandung – Malang, berangkat dari Stasiun Bandung pukul 18.10 WIB.

KA Argo Parahyangan (KA 135 dan KA 139) relasi Bandung – Gambir, masing-masing berangkat pukul 06.35 WIB dan 19.25 WIB.

Komitmen Layani Masyarakat Selama Liburan

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, mengatakan penambahan kereta ini merupakan bentuk komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bepergian saat libur panjang.

“Libur panjang seperti ini biasanya jadi momen favorit masyarakat untuk berlibur. Karena itu, kami menambah dua KA Lodaya serta menambah kapasitas di KA Malabar dan KA Parahyangan,” jelas Kuswardojo, Rabu (16/4/2025).

Ia menambahkan, pihaknya selalu berupaya memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, terutama saat terjadi lonjakan penumpang.

“Penambahan ini adalah bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan yang maksimal demi kenyamanan dan kelancaran para penumpang selama masa liburan,” pungkasnya.

(Seda)

Wisuda Umtas 2025, Dicky Chandra Sentuh Hati Mahasiswa Lewat Kisah Hidupnya

Penulis

Irfansyah Riza

-

16 April 2025

0

Ket foto : Wisudawan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Ke-13 di Grand Metro Hotel Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Suasana penuh kebahagiaan dan haru menyelimuti prosesi Wisuda Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (Umtas) yang digelar di Grand Metro Hotel, Jalan HZ. Mustofa, Rabu (16/4/2025). Sebanyak 232 mahasiswa dari 15 jurusan dan 3 fakultas resmi menyandang gelar sarjana.

Wisuda kali ini terasa istimewa karena dihadiri sejumlah tokoh penting, mulai dari Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Chandra, mantan Wali Kota Syarif Hidayat, Kepala LLDIKTI Wilayah Jabar-Banten, hingga anggota DPR RI Ferdiansyah.

Dicky Chandra Beri Orasi Inspiratif

Salah satu momen yang paling menyita perhatian para wisudawan adalah orasi dari Wakil Wali Kota Dicky Chandra. Mantan artis dan sutradara itu berbagi kisah inspiratif soal perjalanan hidupnya yang dimulai dari nol.

“Saya ini cuma lulusan SMA, pernah jadi pengamen, debt collector, tapi karena doa orangtua dan kerja keras, saya bisa jadi artis, sutradara, sampai pejabat seperti sekarang,” ungkapnya.

Dicky menekankan pentingnya restu dan doa orang tua dalam perjalanan hidup dan karier. Menurutnya, keberhasilan yang ia raih adalah buah dari kesalehan kedua orang tuanya yang terus mendoakan dirinya.

“Jangan merasa sukses hanya karena usaha sendiri. Doa orang tua itu luar biasa. Tanpa mereka, mungkin kita tak sampai ke titik ini,” tegasnya.

Rektor Umtas: Lulusan Harus Berdampak

Sementara itu, Rektor Umtas, Neni Nuraeni, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar kepada para lulusan. Ia menekankan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang meraih gelar, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Kami ingin lulusan Umtas menjadi insan unggul, yang berkontribusi dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Rektor juga menekankan peran strategis lulusan sebagai agen perubahan dan calon pemimpin masa depan, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman.

“Esensi pendidikan adalah membentuk SDM berkualitas dan bermanfaat. Gelar sarjana harus menjadi pintu untuk membuka peluang baik untuk diri sendiri maupun orang lain,” pungkasnya.

(Seda)

Jumlah Satpol PP Ciamis Jauh dari Ideal, 368 Formasi Diajukan ke Pusat

Penulis

Irfansyah Riza

-

16 April 2025

0

Ketpot: Kasatpol PP Kabupaten Ciamis Uga Yugaswara

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kebutuhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis hingga tahun 2025 masih jauh dari angka ideal yang ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penempatan Jumlah Satpol PP.

Dalam aturan tersebut, untuk daerah dengan jumlah penduduk seperti Kabupaten Ciamis, jumlah minimal personel Satpol PP seharusnya mencapai 251 hingga maksimal 350 pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, hingga saat ini, jumlah personel yang dimiliki baru 155 orang, terdiri dari 52 PNS, 18 P3K (pegawai perjanjian kerja), serta 85 tenaga bantu (honorer) yang juga membantu tugas-tugas di Damkar (Pemadam Kebakaran).

Pengajuan Tambahan Formasi ke Kemenpan/RB

Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkab Ciamis melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengajukan formasi tambahan ke Kementerian PAN-RB. Total formasi yang diajukan yakni 122 untuk Satpol PP dan 246 untuk Damkar, dengan harapan dapat terealisasi pada tahun 2025.

“Tentu keputusan akhirnya tergantung pada kesiapan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis,” ungkap Kepala Satpol PP Ciamis, Uga Yugaswara, Rabu (16/4/2025).

Pemberdayaan Personel Lintas Fungsi

Karena keterbatasan personel, Uga menjelaskan para pegawai saat ini tak hanya menjalankan tugas utama sebagai Satpol PP. Tetapi juga mengoptimalkan kinerja untuk melayani masyarakat di berbagai sektor, termasuk Linmas dan Damkar.

“Tugas pokok PNS pada akhirnya adalah melaksanakan perintah pimpinan. Jadi meski penempatannya di Damkar atau Linmas, mereka tetap menjalankan tugas sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Uga berharap tahun 2025 ini menjadi momentum terpenuhinya kebutuhan formasi, agar pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat bisa lebih maksimal.

“Mudah-mudahan pengangkatan kebutuhan formasi ini bisa tuntas tahun ini. Kami benar-benar butuh tambahan tenaga,” pungkasnya.

(Husen Maharaja)