Sampah di Sekolah Ternyata Bisa Jadi Uang, Ini Gagasan Anggota DPR RI Ferdiansyah

Penulis

-

21 Juni 2026

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menuntut para kepala sekolah yang mengemban tugas tambahan di lembaga pendidikan untuk memiliki kemampuan mumpuni dalam membangun ekosistem sekolah melalui pemikiran-pemikiran inovatif.

Ia menyampaikan gagasan tersebut dalam agenda “Penguatan Ekosistem Kepemimpinan Sekolah Melalui Pembelajaran Mendalam”. Kegiatan tersebut berlangsung di Horison Hotel Tasikmalaya, Jalan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Sabtu (20/6/2026) sore.

Pertemuan strategis ini menghadirkan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, serta Direktur Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI, Dr. Iwan Junaedi. Ratusan kepala sekolah dari wilayah Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya turut memadati lokasi acara.

“Kepemimpinan kepala sekolah tidak hanya memikul tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak didik. Mereka juga harus mampu menghadirkan rasa dan inovasi yang mendatangkan nilai tambah (value) bagi keberlangsungan kemandirian pembiayaan di sekolah,” ungkap Ferdiansyah, Sabtu (20/6/2026).

Politisi senior ini menyodorkan ide segar mengenai pemanfaatan limbah domestik sekolah sebagai salah satu sumber pendapatan mandiri lembaga. Selanjutnya, tata kelola lingkungan yang cerdas dapat menyulap masalah lingkungan menjadi pundi-pundi rupiah demi mendanai operasional pendidikan.

Kurangi Beban TPA Ciangir, Legislator Golkar Dorong Sekolah Produksi Bangku Berbahan Limbah

Ferdiansyah memaparkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025 yang menunjukkan volume sampah masyarakat di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menembus 121.962,85 ton per tahun. Kemudian dari jumlah masif tersebut, Pemerintah setempat baru mengelola sekitar 20.160,14 ton. Sehingga menyisakan celah potensi ekonomi yang sangat besar.

“Melalui inovasi ini, sekolah turut membantu pemerintah daerah menyusutkan tumpukan pembuangan akhir ke TPA Ciangir. Kepala sekolah bisa memimpin gerakan mendaur ulang sampah lingkungan menjadi pupuk organik, atau memprosesnya menjadi bangku dan kursi sekolah yang bernilai jual tinggi. Pihak sekolah dapat menjual pupuk tersebut atau menukarnya dengan hasil pertanian lokal,” jelasnya.

Ferdiansyah menilai skema ini sebagai peluang bisnis menjanjikan bagi koperasi sekolah. Terlebih kondisi objektif di lapangan membuktikan bahwa alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional sekolah secara ideal.

Oleh karena itu, institusi pendidikan membutuhkan nakhoda yang bertindak layaknya direktur perusahaan. Leader yang sanggup membaca potensi lingkungan dan mengubah peluang menjadi pendapatan riil.

Ferdiansyah mengunci pemaparannya dengan menegaskan bahwa tantangan zaman hari ini mutlak memerlukan figur kepala sekolah yang berintegritas tinggi. Terlebih lues pandai bergaul, memahami regulasi, serta adaptif terhadap ekosistem sekitar.

(Seda)

Polemik BMPS dan Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi Sebut 700 Sekolah Sudah Bersedia

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Juni 2026

0

Jabar, FOKUSjabar.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmen kuatnya untuk menjamin seluruh anak usia sekolah tetap mengenyam bangku pendidikan, termasuk para lulusan yang gagal menembus seleksi masuk SMA maupun SMK negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Pemprov Jabar menempuh langkah taktis ini lewat program kemitraan khusus bersama beragam sekolah swasta di seantero Jabar.

Kebijakan ini mendadak menyedot perhatian publik setelah Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) melayangkan bantahan terkait keterlibatan sekolah swasta dalam program garapan pemprov tersebut.

Menanggapi polemik itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah menjalin ikatan kerja sama langsung dengan pihak sekolah sebagai satuan pendidikan, bukan dengan organisasi induk yang menaunginya.

Dedi menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menelurkan solusi cepat bagi puluhan ribu calon peserta didik. Mereka yang belum mendapatkan kuota di sekolah negeri. Oleh sebab itu, Pemprov Jabar memilih membangun kolaborasi taktis secara langsung dengan institusi swasta yang menyatakan kesiapannya menjadi mitra.

“Kami sudah menyepakati solusi ini bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan hitungan tim di lapangan, terdapat sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini,” ungkap Dedi Mulyadi, Sabtu (20/6/2026).

Gubernur menyebut volume siswa yang tidak lolos masuk negeri tahun ini sejatinya mengalami penurunan ketimbang periode sebelumnya. Kendati demikian, pemprov tetap mengaktifkan langkah antisipatif agar anak-anak tersebut tidak putus sekolah. Pemprov Jabar akan menanggung biaya pendidikan mereka di sekolah swasta mitra yang telah meneken kesepakatan.

Pemprov Jabar Kunci Komitmen 700 Sekolah Swasta, Siapkan Subsidi Rp2,7 Juta Per Siswa

Merespons riak penolakan dari pengurus BMPS, Dedi kembali menggarisbawahi bahwa tata kelola nota kesepahaman (MoU) ini murni berjalan secara interpersonal institusi pendidikan.

“Kami tidak menghadapi masalah di lapangan, karena pemerintah bekerja sama langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi ataupun ormas. Hingga hari ini, sebanyak 700 sekolah swasta sudah mengirimkan surat pernyataan resmi dan menyatakan kesediaan mereka mendukung program ini. Jadi, kalau organisasinya membantah tetapi sekolahnya mau, bagaimana?” kata Dedi.

Demi menyukseskan jaring pengaman pendidikan ini, Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan khusus sebesar Rp2,7 juta. Hanggaran tersebut untuk setiap siswa yang berkuliah di sekolah swasta mitra. Stimulus finansial tersebut mencakup komponen Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) sebesar Rp1,5 juta. Serta subsidi biaya operasional pendidikan bulanan senilai Rp100 ribu per bulan (total Rp1,2 juta per tahun).

Dedi menilai sebaran 700 sekolah yang sudah merapat ke dalam barisan kemitraan ini sangat ideal untuk melarutkan beban tumpukan calon siswa. Jika membagi rata estimasi 80.000 siswa ke seluruh mitra, maka setiap sekolah swasta rata-rata akan menampung sekitar 100 murid baru.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh muatan kebijakan ini lahir dari hulu target tunggal. Hal itu demi memastikan tidak ada satu pun anak di Jawa Barat yang kehilangan hak belajarnya akibat benturan keterbatasan daya tampung sekolah negeri maupun kendala ekonomi keluarga. Pemprov Jabar berjanji akan terus memelihara kolaborasi ini demi menjaga masa depan generasi muda Tatar Pasundan.

(Jingga Sonjaya)

Dukung Daya Saing Produk, 500 Ribu UMKM Akan Terima Sertifikasi Halal Gratis

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Juni 2026

0

Nasional, FOKUSJabar.id — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program sertifikasi halal gratis untuk 500 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan membantu para pelaku UMKM memenuhi tenggat wajib sertifikasi halal yang akan berlaku pada Oktober 2026, sekaligus mendongkrak daya saing produk lokal di pasar domestik maupun global.

Melalui kebijakan yang rilis, Sabtu (20/6/2026) ini, pemerintah memotong kendala biaya pengurusan yang selama ini menghambat para pelaku usaha kecil. Jaminan kehalalan produk tersebut juga bertindak sebagai instrumen penting untuk memenangkan kepercayaan konsumen dan memperluas jaringan pasar ekspor.

“Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah. Program sertifikasi halal gratis ini kami siapkan bersama BPJPH agar semakin banyak pelaku UMKM memenuhi kewajiban regulasi. Sekaligus menaikkan kelas usahanya,” tegas Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Sabtu (20/6/2026).

Pemerintah optimistis bahwa percepatan ini akan memperkuat fondasi industri halal nasional. BPJPH menilai ketertiban sertifikasi halal pada sektor mikro menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk memimpin pasar produk syariah di tingkat internasional.

BPJPH Buka 1,35 Juta Kuota SEHATI, Aplikasi Sapa UMKM Siap Sasar 57 Juta Pelaku Usaha

Selain mengalokasikan kuota khusus bersama Kementerian UMKM, BPJPH juga membuka keran fasilitas yang jauh lebih masif melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2026. Skema ini membuka kesempatan bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk langsung mendaftarkan komoditas mereka ke sistem.

“Alhamdulillah, mulai hari ini pegiat usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftar produknya untuk disertifikasi halal secara gratis. Kami menyiapkan kuota melimpah sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis pada tahun ini. Langkah ini akan membuat UMK kita lebih tertib halal untuk mengantarkan Indonesia menjadi pusat halal dunia,” jelas perwakilan manajemen BPJPH.

Di luar urusan legalitas halal, pemerintah secara simultan merajut ekosistem pendukung operasional UMKM yang komprehensif. Otoritas kini mengandalkan aplikasi Sapa UMKM yang mengemban target interaksi hingga 57 juta pelaku usaha di tanah air.

Kementerian UMKM juga menggandeng 754 lembaga inkubator bisnis terakreditasi untuk menggembleng wirausaha pemula dan startup. Terlebih pelaku usaha lokal yang ingin menaikkan kapasitas produksinya. Rangkaian intervensi hulu-hilir tersebut memikul misi besar guna mengatrol rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,20 persen pada akhir tahun 2026 dan membidik angka 3,60 persen pada tahun 2029 mendatang.

(Jingga Sonjaya)

Dulu Rival di Bangku Sekolah, Alumni SMPN 1 dan SMPN 2 Ciamis Kini Bersatu Penuh Keakraban

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Juni 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Jajaran alumni dari dua sekolah favorit, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Ciamis dan SMPN 2 Ciamis, menggelar acara silaturahmi akbar lintas sekolah. Pertemuan penuh kehangatan tersebut mengambil tempat di kawasan wisata budaya Lembur Galuh, Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (20/6/2026).

Meskipun para peserta berasal dari almamater yang berbeda, atmosfer pertemuan tetap menyajikan keseruan yang meriah dan keakraban yang kental. Panitia sengaja mengemas agenda temu kangen lintas sekolah ini sebagai bentuk partisipasi aktif para alumni dalam memeriahkan rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Ciamis yang ke-384.

Guna melipatgandakan keseruan, pengurus ikatan alumni menghadirkan beragam perlombaan olahraga tradisional. Mulai dari permainan hadang (galah asin), balap bakiak, hingga pertandingan sepak bola mini sukses menyedot partisipasi massal para alumni dari lintas angkatan, baik kelompok senior maupun junior.

Dalam persaingan sengit sarat canda tawa tersebut, kontingen alumni SMPN 2 Ciamis sukses menyabet predikat juara umum. Mereka menyapu bersih podium utama pada seluruh kategori olahraga tradisional yang panitia pertandingkan.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan hari ini berjalan sangat seru dan membahagiakan. Semua alumni menikmati setiap momen kebersamaan ini dengan wajah riang,” ungkap Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMPN 2 Ciamis, H. Akasah, Sabtu (20/6/2026).

Gelorakan Semangat Gotong Royong Tanpa Sekat Politik Menjelang Hari Jadi Tatar Galuh

H. Akasah memaparkan bahwa pengurus IKA SMPN 1 Ciamis bersama jajaran IKA SMPN 2 Ciamis merancang konsep kolaborasi unik ini secara bersama-sama. Ia menepis adanya muatan-muatan kepentingan tersembunyi di balik pengumpulan massa alumni dua sekolah terbesar di pusat kota ini.

“Kami menginisiasi kegiatan kolaboratif ini murni sebagai wujud rasa syukur mendalam karena Kabupaten Ciamis tercinta kini telah menginjak usia ke-384 tahun. Agenda ini steril dan sama sekali tidak mengandung unsur kepentingan lainnya,” tegas Akasah.

Sinyal positif juga meluncur dari perwakilan alumni SMPN 1 Ciamis, Dadang. Ia mengaku sangat mengapresiasi terobosan panitia gabungan yang berani menyatukan dua kutub alumni sekolah yang selama ini kerap bersaing secara akademik di Tatar Galuh. Menurut Dadang, kegiatan interaktif di lapangan terbuka seperti ini ampuh meruntuhkan sekat pemisah antar-angkatan.

“Ide mempertemukan dua sekolah ini sangat brilian untuk mempererat tali silaturahmi. Kami yang awalnya belum saling mengenal kini bisa membaur akrab. Olahraga tradisional ini benar-benar menambah saudara baru dan memperpanjang usia di masa tua kami,” tutur Dadang.

(Husen Maharaja)

Cetak Sejarah Baru, Tim Voli Kota Tasikmalaya Matangkan Pasukan Lewat Kejurkot 2026

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Juni 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, resmi membuka perhelatan bergengsi Kejuaraan Kota (Kejurkot) Bola Voli Antar Club Piala Ketua Umum PBVSI. Acara seremonial pembukaan tersebut berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan atlet serta pencinta olahraga yang memadati tribun GOR Sukapura Dadaha, Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya, Sabtu (20/6/2026) sore.

Sebanyak 10 tim terbaik se-Kota Tasikmalaya langsung turun gelanggang untuk beradu taktik. Komposisi peserta terdiri atas 5 tim putra dan 5 tim putri yang mewakili rupa-rupa klub voli lokal. Selama dua hari ke depan, para pevoli ini akan menguras keringat dan menguji mental demi merebut takhta juara tertinggi dalam kompetisi penuh gengsi tersebut.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Dicky Candra Negara, melayangkan apresiasi tinggi terhadap konsistensi Pengurus Cabang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Tasikmalaya. Menurutnya, kepengurusan saat ini sangat aktif memupuk bakat-bakat muda melalui kompetisi yang berkesinambungan.

“Kami melihat olahraga bola voli di Kota Tasikmalaya kembali bergairah dan menjadi idola baru kaum muda. Buah dari pembinaan yang konsisten ini mengantarkan tim voli kita mencetak sejarah baru. Yakni lolos ke putaran final Porprov Jabar XV pada November 2026 mendatang,” ujarnya, Sabtu (20/6/2026).

Dicky menilai Kejurkot 2026 sebagai instrumen krusial untuk menjaring bibit atlet potensial. Ia berharap jebolan turnamen ini mampu mengharumkan nama Kota Tasikmalaya, baik di level Jawa Barat, nasional, hingga panggung internasional.

Siasati Keterbatasan Fiskal Daerah, PBVSI Fokus Pantau Progres Latihan Klub

Keberhasilan menembus Porprov Jabar XV menjadi catatan emas tersendiri bagi dunia olahraga lokal. Sejak Kota Tasikmalaya berdiri 24 tahun silam, baru kali ini tim voli daerah mampu menembus ketatnya persaingan kualifikasi pekan olahraga provinsi tersebut.

Kendati berkomitmen mendukung penuh pembinaan olahraga, Ia menyampaikan permohonan maaf terbuka mengenai keterbatasan stimulus anggaran dari pemerintah daerah akibat kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami kontraksi berat.

“Kondisi keuangan daerah saat ini memang kurang menguntungkan bagi kita semua. Namun, keterbatasan sirkulasi anggaran ini tidak boleh menyurutkan, apalagi memadamkan api semangat pembinaan olahraga anak-anak muda,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBVSI Kota Tasikmalaya, H. Oman Rohman, menegaskan bahwa Kejurkot ini memegang fungsi sebagai cermin evaluasi berkala bagi klub-klub voli lokal. Pengurus ingin memantau sejauh mana efektivitas pola latihan yang berjalan di internal masing-masing perkumpulan.

“Kejurkot ini tidak sekadar memicu nafsu berburu gelar juara. Target utama kami adalah meninjau progres teknik, ketahanan fisik, dan mental bertanding para pemain muda. Data kompetisi ini akan menjadi bahan acuan tim pemandu bakat untuk memperkuat skuad utama Kota Tasikmalaya,” jelas Oman Rohman.

Oman memastikan turnamen kilat ini berlangsung selama dua hari penuh, dari 20 hingga 21 Juni 2026. Sejak peluit laga pembuka berbunyi, atmosfer pertandingan langsung menyajikan tensi tinggi. Jual beli smash keras, rapatnya dinding block, hingga penyelamatan bola secara dramatis sukses mengocok emosi penonton yang memadati GOR Sukapura.

(Seda)

Operasional SPPG Pangandaran Diliburkan Sementara Mulai 22 Juni, Ini Penjelasannya

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Juni 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Manajemen memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, kini melaju tanpa hambatan. Program strategis yang sempat mengalami penyesuaian teknis tersebut sekarang sudah keluar dari zona kendala dan berjalan normal.

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Pangandaran, Gugun Wiguna, menegaskan bahwa kucuran bantuan pemerintah (banper) untuk menyokong operasional harian SPPG saat ini mengalir lancar ke rekening pengelola.

“Kami memastikan sekarang sudah tidak ada kendala lagi dalam hal operasional dan anggaran,” tegas Gugun Wiguna, Sabtu (20/6/2026).

Kendati roda operasional sudah kembali normal, manajemen SPPG Pangandaran bakal menghentikan sementara seluruh aktivitas distribusi gizi selama masa libur panjang kenaikan kelas. Kebijakan jeda ini merujuk langsung pada Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026.

Ikuti Kalender Pendidikan Nasional, Jeda Operasional Jadi Momentum Evaluasi MBG

Gugun menjelaskan bahwa penghentian aktivitas dapur gizi mulai berlaku sejak 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Langkah pembekuan sementara ini merupakan instruksi langsung dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat guna menyesuaikan ritme kerja dengan kalender pendidikan sekolah.

“Kami meliburkan operasional SPPG semata-mata karena mengikuti hari libur resmi anak-anak sekolah. Aturan ini merupakan arahan tegas dari pimpinan tertinggi kami di BGN,” jelas Gugun.

Gugun juga menambahkan bahwa seluruh pengurus SPPG di tingkat akar rumput Kabupaten Pangandaran patuh dan wajib tunduk pada keputusan nasional tersebut.

“Teman-teman di lapangan merespons positif dan tegak lurus mengikuti arahan Wakil Kepala BGN. Posisi kami selaku kepala SPPG di daerah murni bertindak sebagai eksekutor atau pelaksana kebijakan, sehingga kami wajib menyukseskan aturan tersebut,” pungkasnya.

Manajemen menekankan bahwa keputusan meliburkan dapur produksi ini bukan penanda adanya hambatan atau kegagalan program. Sebaliknya, BGN memanfaatkan masa rehat sekolah ini sebagai momentum penting untuk mengevaluasi sistem logistik. Serta memperkuat tata kelola, agar penyaluran Program MBG pada semester berikutnya berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

(Sajidin)

BPS Gandeng Kepala Daerah se-Priangan Timur Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Penulis

Irfansyah Riza

-

20 Juni 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Badan Pusat Statistik (BPS) RI menggandeng seluruh kepala daerah se-Priangan Timur untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Kolaborasi strategis ini kukuh berdiri pasca-acara peluncuran (launching) resmi di Aula Utama Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Komplek Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun, Sabtu (20/6/2026).

Agenda krusial penentu arah kebijakan ekonomi sepuluh tahun ke depan tersebut menghadirkan langsung Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Anggota DPR RI Ferdiansyah, serta jajaran Bupati dan Wali Kota dari seantero Priangan Timur.

Dalam suasana khidmat, para pemimpin daerah ini menyepakati komitmen bersama. Mereka siap mengawal kelancaran proses pencacahan lapangan demi menyuplai basis data yang valid, presisi, dan akurat bagi fondasi pembangunan nasional.

“Sensus Ekonomi 2026 memegang peranan yang sangat krusial dalam merancang peta jalan dan kebijakan pembangunan satu dekade mendatang. BPS menggelar hajat besar ini hanya sekali dalam sepuluh tahun, sehingga akurasi data di lapangan menjadi harga mati,” tegas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Sabtu (20/6/2026).

Amalia menaruh harapan besar agar para kepala daerah di klaster Priangan Timur aktif mendorong kelancaran operasional para petugas. Namun, ia juga melayangkan pesan bahwa kesuksesan pemetaan denyut nadi ekonomi Indonesia ini tidak melulu bertumpu pada birokrat, melainkan membutuhkan sokongan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi Rumus TIR: Gerakan Terima Petugas, Isi Benar, dan Jaminan Rahasia Data

Sebagai bukti nyata dukungan politik dan administratif, para kepala daerah se-Priangan Timur serentak menerbitkan surat edaran resmi. Langkah ini bertujuan menginstruksikan warga serta pelaku usaha di wilayah masing-masing agar menyambut baik agenda nasional ini.

Amalia juga menitipkan dua mandat utama bagi seluruh jajaran petugas sensus di lapangan. Yakni pastikan tidak ada satu pun pelaku usaha yang terlewat (zero omission) dan kumpulkan data sewajar kondisi riil.

“Saya menginstruksikan seluruh koordinator wilayah, kepala BPS Provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota untuk mengawal ketat proses pendataan ini. Kita harus menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 lewat rumus TIR: Terima petugas sensus dengan baik, Isi data secara benar, dan kami menjamin Rahasia data Anda terjaga seutuhnya,” jelas Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk menyokong gerakan pencanangan ini. Menurut Viman, kualitas potret ekonomi tahun ini akan menentukan kemakmuran dan pertumbuhan Kota Tasikmalaya hingga tahun 2036.

“Masyarakat harus menyadari bahwa potret data yang mereka berikan akan menjadi cermin kebijakan pemerintah daerah dalam menyejahterakan warga satu dekade ke depan. Oleh karena itu, saya meminta seluruh elemen masyarakat Kota Tasikmalaya memberikan jawaban sejujur-jujurnya kepada petugas,” ungkap Viman.

Viman optimistis bahwa keterbukaan informasi dari para pelaku usaha akan menghasilkan basis data yang solid dan dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi data tersebut nantinya menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program kerja pasca-pemilu demi mengatrol daya saing ekonomi lokal.

(Seda)