spot_imgspot_img
Minggu 21 Juni 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 2

Bukan Blackout! Ini Alasan PLN Memadamkan Listrik Bergilir di Sejumlah Daerah Jawa

0
NASIONAL, FOKUSJabar.id
Petugas PLN ketika melakukan pengecekan pada tower transmisi demi menjaga keandalan listrik di Desa Tengatiba, Nusa Tenggara Timur. Sumber Gambar: PLN

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Gelombang pemadaman listrik bergilir melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa sepanjang 19 hingga 20 Juni 2026 dan memicu perhatian masif masyarakat. Berkurangnya pasokan daya secara mendadak ini sempat menyulut rupa-rupa spekulasi liar di platform digital, termasuk embusan isu keliru mengenai kelumpuhan total (blackout) pada sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali.

Merespons kepanikan publik, PT PLN (Persero) bergerak cepat menepis rumor tersebut. Perusahaan menegaskan bahwa pemadaman ini murni bagian dari strategi pengaturan beban, bukan akibat runtuhnya sistem kelistrikan Jamali (Jawa-Madura-Bali). PLN sengaja mengambil langkah taktis ini demi mengisolasi gangguan agar tidak merembet dan melumpuhkan jaringan listrik secara menyeluruh.

Baca Juga: Naskah Kuno Eyang Raksa Jagat Ramalkan Pulau Pananjung Terpisah dari Pangandaran pada 2051

“Kami menghadapi gangguan pembangkit pada PLTGU Jawa 1. Oleh karena itu, PLN menjalankan manajemen beban demi menjaga keandalan dan stabilitas pasokan listrik sisa kepada para pelanggan,” ungkap Andis.

Gregorius mengakui adanya kendala operasional yang memotong volume pasokan daya ke transmisi utama. Kondisi darurat tersebut memaksa PLN menerapkan kebijakan manajemen beban secara terbatas dan bergilir di wilayah-wilayah yang masuk dalam perimeter Sistem Jamali.

Akar Masalah di PLTGU Jawa 1, Kawasan Industri Jabodetabek dan Bandung Raya Terdampak

Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pemadaman berkala ini menyasar wilayah krusial, mulai dari Jabodetabek, Bandung Raya, Bogor, Bekasi, hingga rupa-rupa titik lain di Jawa Barat. Manajer PLN ULP Kota Bekasi, Andis Verindra Putra, mengonfirmasi bahwa penurunan daya ini bermuara dari masalah pada pembangkit utama.

“Kami menghadapi gangguan pembangkit pada PLTGU Jawa 1. Oleh karena itu, PLN menjalankan manajemen beban demi menjaga keandalan dan stabilitas pasokan listrik sisa kepada para pelanggan,” ungkap Andis.

Menanggapi hal itu, PT Jawa Satu Power (JSP) selaku konsorsium pengelola PLTGU Jawa 1 angkat bicara mengenai status operasional pembangkit mereka. Pihak manajemen menyebut salah satu unit andalan mereka sedang memasuki fase krusial pasca-perawatan.

“Unit 1 saat ini sedang berada dalam tahapan persiapan start-up setelah tim teknis merampungkan pemeliharaan terjadwal. JSP berkomitmen penuh untuk terus berkoordinasi erat dengan PLN guna memulihkan sekaligus mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional,” jelas Corporate Secretary JSP, Haidar F.

Di lain pihak, peristiwa pemadaman yang berlangsung berhari-hari ini mengundang kritik tajam dari pengamat energi, Institute for Essential Services Reform (IESR). Lembaga independen ini mendesak PLN dan kementerian terkait untuk menggelar investigasi transparan guna mengaudit keandalan sistem interkoneksi Jamali.

“Pemadaman bergilir yang berjalan selama tiga hari terakhir ini jelas merugikan konsumen secara finansial. Perlu ada evaluasi menyeluruh agar pasokan listrik ke depan tidak mudah goyah,” ungkap CEO IESR, Fabby Tumiwa.

Hingga sabtu malam, petugas PLN masih memantau distribusi beban terbatas di lapangan. Sembari mempercepat proses pemulihan pada unit pembangkit yang bermasalah.

(Jingga Sonjaya)

Dari Koin Receh Jadi Rumah Layak Huni, Program Infak Desa Ciamis Bikin Daerah Lain Takjub

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Inovasi Program Infak Desa gubahan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ciamis terus menyedot perhatian beragam pemerintah daerah di Indonesia. Kali ini, Baitul Mal Kota Subulussalam, Aceh, memboyong delegasinya langsung ke Tatar Galuh untuk membedah rahasia sukses tata kelola filantropi Islam tersebut lewat kunjungan studi tiru, Sabtu (20/6/2026).

Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid, memimpin langsung rombongan pejabat dan jajaran pengurus Baitul Mal tersebut. Mereka mendatangi Kantor Baznas Ciamis demi menyelami secara detail rantai pengelolaan, mulai dari sistem penghimpunan hingga pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang sukses menjadikan Ciamis sebagai kiblat rujukan nasional.

Baca Juga: Tak Sekadar Pusat Oleh-Oleh, Gerai UMKM Ciamis Disiapkan Jadi Pintu Ekspor Produk Lokal

M. Rasyid menegaskan pihaknya sengaja membidik Kabupaten Ciamis karena melihat rekam jejak manis Baznas setempat dalam mendongkrak grafik penerimaan zakat sekaligus menyalurkan asas manfaatnya secara nyata bagi kemaslahatan umat.

“Kami mendarat langsung di Baznas Kabupaten Ciamis dengan misi besar mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah di Subulussalam. Kami mengakui Ciamis memegang predikat pengelola zakat terbaik se-Indonesia karena grafik pemasukan dan efektivitas program pemberdayaannya konsisten meroket setiap tahun,” ungkap M. Rasyid, Sabtu (20/6/2026).

Rasyid menilai seluruh lini manajemen zakat di Ciamis sangat layak menjadi kamus referensi daerah lain. Klaster itu mencakup skema pemotongan zakat aparatur sipil negara (ASN), mobilisasi donasi masyarakat umum, keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepanjangan tangan di tingkat kecamatan, hingga transparansi sistem keuangannya.

Bedah Perbedaan Regulasi Aceh-Jabar, Koin Kecil Ciamis Sukses Sulap Rumah Warga

Di sela-sela diskusi, M. Rasyid membeberkan adanya benturan perbedaan regulasi tata kelola keuangan syariah antara Provinsi Aceh dan daerah lain di Indonesia. Bumi Serambi Mekkah mengamanatkan lembaga pengelola zakat bernaung di bawah dinas resmi bernama Baitul Mal dengan ketentuan hukum yang mengikat.

“Di Ciamis, lembaga ini bernama Baznas, sedangkan tempat kami menggunakan nama Baitul Mal. Target besarnya serupa, namun regulasi kita berbeda jauh. Baznas Ciamis bisa langsung mendistribusikan dana infak yang terhimpun kepada warga. Sementara di Aceh, aturan daerah mengategorikan infak sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga proses pencairannya wajib melewati mekanisme pengawasan dan persetujuan DPRD terlebih dahulu,” papar Rasyid.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Ciamis, Lili Miftah, mengungkapkan Program Infak Desa selalu menempati urutan teratas sebagai materi yang paling sering daerah lain pelajari. Keunggulan mutlak program ini terletak pada kecepatan penyaluran bantuan yang langsung menyentuh dapur masyarakat bawah.

“Ketika program dari daerah lain sebatas berfokus pada instrumen penghimpunan, Infak Desa di Ciamis justru mengedepankan kecepatan dampak sosial di lapangan. Formula inilah yang memikat banyak pemerintah daerah untuk datang dan belajar ke sini,” jelas Lili Miftah.

Lili menambahkan, keberhasilan menggaungkan Infak Desa ini murni lahir dari konsistensi. Terlebih kepedulian warga Ciamis dalam mendonasikan sisa uang belanja mereka.

“Kami sangat bangga dengan gerakan ini walau skemanya terlihat sederhana. Petugas kami memungut koin-koin kecil dari tabungan warga desa. Namun keajaiban dana komunal ini mampu membangun rumah layak huni serta menyembuhkan warga yang sakit. Masyarakat Ciamis merasakan langsung mukjizat gotong royong ini,” imbuh Lili.

Hingga pertengahan tahun 2026, arus kunjungan studi banding dari luar pulau terus membanjiri kantor Baznas Ciamis. Lili mencatat beragam perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga ujung barat Aceh telah merampungkan kurikulum belajar pengelolaan zakat di Tatar Galuh Ciamis.

(Mia)

Ribuan Atlet Renang Bertarung di Bandung, KONI Jabar Ajak Semua Stakeholder Sukseskan Porprov Jabar XV 2026

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Kejuaraan renang akbar 'West Java Swimming Championship 2026' di Kolam Renang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Setiabudi Kota Bandung

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, M. Budiana, mengajak seluruh komponen dan pemangku kepentingan (stakeholder) olahraga untuk bersinergi menyukseskan perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV.

Ia menyampaikan seruan tersebut saat membuka kejuaraan renang akbar ‘West Java Swimming Championship 2026’ di Kolam Renang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Setiabudi Kota Bandung, Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga: Demi Medali Emas Porprov Jabar XV, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Siap Lobi Pemerintah Pusat

Budiana menekankan bahwa Porprov Jabar XV, yang akan berlangsung pada 7–20 November 2026, memikul misi yang jauh lebih besar dari sekadar kompetisi olahraga multieven biasa.

Gelaran ini bertindak sebagai saringan utama untuk menjaring atlet-atlet terbaik Jawa Barat. Sebelum mereka para atlet terjun ke babak kualifikasi PON XXII pada 2027. Ini juga sekaligus misi besar mempertahankan predikat Juara Umum pada PON XXII tahun 2028 mendatang.

“Porprov Jabar XV ini merupakan bagian krusial dari tahapan pembinaan berjenjang demi menetaskan atlet potensial andalan Jabar maupun nasional. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pengurus cabang olahraga, pembina, atlet, orang tua, hingga pemangku kepentingan khususnya di ekosistem akuatik untuk terlibat aktif mengawal kesuksesan Porprov,” jelas M. Budiana.

Dalam kesempatan yang sama, Budiana melayangkan apresiasi tinggi atas langkah progresif pengurus Akuatik Jabar. Mereka sukses menelurkan inovasi pembinaan prestasi lewat kejuaraan kelompok usia dan pemula ini.

“Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Akuatik Jabar mampu menggerakkan ribuan atlet dalam kejuaraan ini. KONI Jabar sangat mendukung penuh dan mengapresiasi terobosan luar biasa ini,” tambah Budiana.

Budiana memotivasi para perenang agar selalu menyuguhkan performa maksimal pada setiap lintasan perlombaan. Ia juga mengingatkan para atlet untuk memanfaatkan beragam program perhatian pemerintah. Seperti alokasi beasiswa LPDP jalur prestasi olahraga, sebagai pelecut semangat berlatih.

Gelar 5.000 Lebih Nomor Pertandingan, Pengprov Akuatik Jabar Matangkan Simulasi Porprov

Sementara itu, Ketua Umum Akuatik Jabar, Verdia Yosef, memaparkan, kejuaraan bertajuk ‘West Java Swimming Championship 2026 – Beginners & Age Group’ ini sudah bergulir sejak Jumat (19/6/2026). Pihak panitia mencatat sebanyak 1.650 atlet dari 156 klub renang yang mewakili 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat ikut ambil bagian.

Yosef mengonfirmasi, ribuan perenang tersebut saling beradu cepat pada 4.365 nomor pertandingan di klaster kelompok usia. Serta 1.623 nomor pertandingan pada klaster pemula.

“Kami mendesain kejuaraan berkala yang memasuki seri kedelapan ini sebagai mesin pemassalan olahraga akuatik sekaligus memperkuat ekosistem pembinaan usia dini. Gelaran tahun 2026 ini juga mengemban fungsi vital sebagai arena simulasi resmi bagi pengurus daerah kota dan kabupaten sebelum terjun ke Porprov Jabar XV,” jelas Verdia Yosef.

Yosef menuntut para atlet untuk memecahkan rekor catatan waktu terbaik mereka dalam kompetisi ini. Ia optimistis bahwa persiapan matang sejak dini akan mengembalikan cabang olahraga renang sebagai tambang medali emas utama guna mengamankan supremasi prestasi Jawa Barat di tingkat nasional.

(Ageng)

Tak Sekadar Pusat Oleh-Oleh, Gerai UMKM Ciamis Disiapkan Jadi Pintu Ekspor Produk Lokal

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKMPP Ciamis, Wahyu Ghifary Setiawan

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis terus memacu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memenangkan persaingan di pasar yang lebih luas. Melalui Gerai UMKM di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis (kawasan bekas Terminal Maleber), pemerintah daerah tidak sekadar menyediakan pusat oleh-oleh, melainkan membangun ekosistem pembinaan terpadu demi mengantarkan produk lokal menembus pasar nasional hingga kancah ekspor.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ciamis, Wahyu Ghifary Setiawan, menegaskan bahwa fasilitas fisik ini mencerminkan komitmen nyata jajaran birokrasi dalam mendongkrak daya saing komoditas lokal.

Baca Juga: Hari Bhayangkara 80, Ada Anjangsana di Polres Ciamis

“Pemerintah Kabupaten Ciamis memfasilitasi penuh operasional Gerai UMKM ini. Kami mendedikasikan tempat strategis ini khusus untuk menyokong para pelaku usaha lokal dalam memperluas jangkauan promosi rupa-rupa produk unggulan mereka,” ujar Wahyu Ghifary Setiawan, Sabtu (20/6/2026).

Saat ini, gerai pusat oleh-oleh tersebut menampung sekitar 40 jenis produk makanan dan minuman (kuliner). Serta tersedia juga 15 varietas produk kriya (kerajinan tangan) hasil kreativitas perajin Ciamis. Ragam pajangan tersebut menjadi magnet tersendiri bagi pelancong maupun masyarakat umum yang tengah berburu buah tangan autentik khas Tatar Galuh. Selain bernilai ekonomi, gerai ini juga memprioritaskan saringan produk kreatif yang mengusung konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan.

Sasar Jalur Strategis Ciamis–Cirebon, Pemkab Jaring Kerja Sama Kedinasan untuk Genjot Omset

Wahyu menjelaskan bahwa dinas terkait tidak membatasi program pengembangan UMKM pada urusan penyediaan etalase promosi semata. Pemkab Ciamis secara simultan menggulirkan program pendampingan berjenjang. Mulai dari standardisasi mutu, perbaikan kemasan, hingga pembukaan akses kemitraan dagang yang lebih luas.

“Kami menerapkan strategi hulu-hilir. Selain menjaring beragam potensi UMKM yang tersebar di wilayah Ciamis, kami memberikan pembinaan secara intensif dan menyertainya dengan promosi agresif,” jelas Wahyu.

Langkah promosi tersebut mencakup pengiriman delegasi pengusaha lokal ke berbagai ajang pameran dagang di tingkat kabupaten, provinsi, hingga panggung nasional. Bahkan, dinas kini tengah menggembleng sejumlah pelaku usaha potensial agar siap mencicipi pasar ekspor. Walaupun belum mencetak transaksi internasional dari gerai ini, Wahyu optimistis peluang tersebut akan segera terbuka lebar.

“Kami sedang mengawal salah satu produk makanan dan minuman unggulan untuk mengikuti program inkubasi eksportir pemula dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami berharap program ini segera melahirkan eksportir baru yang membawa nama harum Ciamis di luar negeri,” ungkap Wahyu.

Letak gerai yang mendiami jalur utama penghubung Ciamis–Cirebon terbukti mendatangkan keuntungan logistik yang tinggi. Banyak pengendara luar kota sengaja menghentikan laju kendaraan untuk memborong camilan khas di pusat oleh-oleh ini.

Guna melipatgandakan angka penjualan, Pemkab Ciamis juga mengeluarkan kebijakan internal lintas sektor. Setiap instansi atau perangkat daerah yang menerima kunjungan tamu dinas dari luar kota kini wajib mengarahkan rute belanja oleh-oleh ke Gerai UMKM Maleber, sehingga memicu dampak ekonomi langsung bagi perajin lokal.

(Mia)

Naskah Kuno Eyang Raksa Jagat Ramalkan Pulau Pananjung Terpisah dari Pangandaran pada 2051

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Penampakan naskah tua ramalkan Pangandaran

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Sebuah naskah tua berusia ratusan tahun warisan para leluhur menyimpan tabir ramalan kuno tentang masa depan kawasan wisata Pangandaran. Manuskrip berharga peninggalan Eyang Raksa Jagat tersebut mencatat rupa-rupa peristiwa masa lalu yang telah terbukti sekaligus memprediksi dinamika masa depan, mulai dari pembauran etnis hingga perubahan ekstrem geografis Pulau Pananjung.

Yana Budiana, atau publik lokal lebih mengenalnya dengan sapaan Yana Macan, merupakan pemilik sah sekaligus pewaris langsung kertas kuno yang kini kondisinya sudah mulai lapuk tersebut. Guna menjaga kelestarian isinya, keluarga besar Yana telah menerjemahkan naskah tulisan tangan itu ke dalam bahasa Sunda modern agar generasi muda dapat menyerap maknanya dengan mudah.

Baca Juga: Target 240 Siswa, SMAN Pancawaluya Pangandaran Optimistis Kuota SPMB Terpenuhi

“Manuskrip ini merupakan hak paten keluarga saya. Dokumen ini menjadi catatan sejarah penting yang melintasi garis keturunan kami secara turun-temurun,” tegas Yana Macan, Sabtu (20/6/2026).

Dalam lembaran kuno itu, sang leluhur menjuluki Pangandaran sebagai “pangan jeung daharan” yang bermakna tanah penyedia pangan dan sumber makanan. Manuskrip itu menggaransi bahwa setiap pendatang yang mengadu nasib dan mencari rezeki di Pangandaran pasti akan merengkuh kesuksesan besar karena faktor kesuburan tanahnya yang luar biasa.

Menjadi Rumah bagi dua Etnis besar

Selain potensi alam, naskah tersebut meramal bahwa Pangandaran akan menjadi rumah bersama bagi dua etnis besar, yakni Sunda dan Jawa, yang hidup rukun berdampingan.

“Naskah menyebut dua etnis di Pangandaran akan bersatu. Warga Jawa banyak, warga Sunda juga banyak. Khazanah budaya seperti kuda lumping dan ronggeng gunung akan hidup berdampingan. Orang Jawa dan orang Sunda di Pangandaran tidak mau berselisih atau pasea,” tutur Yana.

Kondisi sosiologis Pangandaran hari ini memang merefleksikan ramalan tersebut. Sebagai daerah tapal batas antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, warga Sunda dan Jawa hidup harmonis, senada dengan lestarinya kesenian kuda lumping dan ronggeng gunung di tengah masyarakat.

Ramalan Geologis 2051: Ujung Pananjung Bakal Terlepas dari Daratan Utama

Catatan Eyang Raksa Jagat juga jeli merekam potensi bencana alam. Naskah kuno itu secara akurat memprediksi peristiwa tahun 2006 lewat untaian kalimat “cai laut wetan cai laut kulon amprok” (air laut timur dan laut barat bertemu). Kalimat puitis kuno itu merujuk langsung pada tragedi tsunami dahsyat yang menghantam pesisir Pangandaran pada 17 Juli 2006 silam.

Namun, bagian paling mencengangkan dalam dokumen itu tertuju pada ramalan tahun 2051 mendatang. Sang penulis meramal bahwa “hulu Pananjung misah jeung awak”, yang berarti ujung semenanjung Pananjung akan terputus dan terpisah dari daratan utama Pangandaran.

“Sejarah geologis mencatat kawasan bawah itu dulunya merupakan aliran sungai dan rawa. Warga zaman dulu kemudian mengurugnya secara bertahap. Ramalan ini menegaskan bahwa proses alam akan mengembalikan fungsi awal itu, sehingga Pananjung terpisah sendiri pada tahun 2051 nanti,” jelas Yana.

Selain Pananjung, naskah kuno itu memuat kalimat bersayap, “Cimerak akan makmur pemerataan ruksak”. Yana menafsirkan kata “ruksak” (rusak) sebagai dampak nyata dari aktivitas penambangan pasir besi yang menggerogoti alam Cimerak saat ini. Manuskrip itu memang mencatat bahwa perut bumi Cimerak menyimpan kandungan timah putih serta pasir besi yang melimpah.

Memuliakan Tradisi dan Memelihara Budaya

Untuk urusan politik lokal, ramalan itu terbukti jitu menyatakan bahwa pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran akan “ngajadi” atau resmi berdiri di wilayah Parigi. Menariknya, naskah itu menyebut nama “Cinta Ratu” sebagai nama asli dari wilayah pusat pemerintahan tersebut, bukan “Cinta Karya” seperti yang publik ketahui sekarang.

Yana mengakui pihak dinas terkait pernah merayunya untuk menyerahkan manuskrip sejarah ini ke instansi pemerintah. Namun, ia tegas menolak permintaan tersebut demi menjaga keutuhan fisik naskah dari risiko kerusakan akibat perpindahan tangan. Keluarga besar berkomitmen merawat dokumen ini secara mandiri. Hal itu sebagai bagian dari aksi pupusti tradisi mulasara budaya (memuliakan tradisi dan memelihara budaya).

“Mengenai kebenaran mutlak ramalan tahun 2051, tentu hanya Tuhan yang tahu (Wallahu a’lam). Kewajiban saya sekarang adalah menjaga catatan Eyang Raksa Jagat ini agar sejarah asli Pangandaran tidak sirna ditelan zaman,” tutup Yana.

(Sajidin)

Holil Aksan Umarzen: Program MBG Harus Tetap Berjalan

0
holil aksan umarzen mbg fokusjabar.id
Holil Aksan Umarzen

GARUT, FOKUSJabar.id: Pemerhati Gejala Sosial dan Kebijakan Publik, Holil Aksan Umarzen berharap, Alat Penegak Hukum (APH) mengungkap tuntas mafia perizinan program Makan Begizi Gratis (MBG) sampai ke akar-akarnya.

Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi transaksional ilegal agar dihentikan sementara.

BACA JUGA:

Pemekaran Garut Utara Mentok di Meja Birokrasi

Menurut Holil, penangkapan sejumlah pejabat penting Badan Gizi Nasional (BGN) dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola program MBG harus menjadi momentum bersih-bersih total. Bukan alasan untuk menghentikan program yang menyangkut masa depan generasi Indonesia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri mengungkap adanya dugaan penunjukan yayasan dan SPPG yang tidak memenuhi syarat serta adanya afiliasi dan penggelembungan harga dalam tata kelola MBG.

Jangan Korbankan Program Rakyat

Holil mengatakan, program MBG adalah investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Kesalahan oknum tidak boleh menjadi alasan membatalkan program yang manfaatnya di rasakan jutaan anak Indonesia.

Sejarah menunjukkan, banyak program strategis pemerintah gagal bukan karena konsepnya buruk. Namun karena di kuasai mafia perizinan, broker proyek dan praktik rente yang akhirnya merusak kepercayaan publik.

“Koperasi Unit Desa (KUD), Kredit Usaha Tani (KUT), Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), proyek e-KTP hingga berbagai bantuan sosial pernah tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Yang rusak bukan tujuan programnya, melainkan tata kelola dan integritas pelaksananya,” kata Holil yang juga Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra).

Hentiikan SPPG Transaksional

Holil berharap, pemerintah membekukan sementara izin operasional SPPG yang memperoleh izin melalui praktik percaloan, suap, jual beli, rekomendasi atau afiliasi yang melanggar aturan.

Selain itu, lakukan audit menyeluruh, verifikasi kembali seluruh persyaratan, ganti pengelola jika terbukti terjadi pelanggaran dan serahkan seluruh unsur pidana kepada APH.

BACA JUGA:

Perkuat Ekonomi Masyarakat, Pemkab Garut Dorong Inklusi Keuangan Syariah

Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak terjadi kecemburuan, ketidakadilan dan rusaknya semangat pelaku usaha, pesantren, koperasi, UMKM dan yayasan yang memperoleh izin secara sah.

Jika tidak ada tindakan tegas, bahayanya sangat besar. Yakni, program MBG kehilangan legitimasi publik, masyarakat akan memandang MBG sebagai proyek bancakan, bukan program peningkatan gizi.

Selanjutnya muncul ekonomi rente dan mafia baru dan pelaku yang jujur akan tersingkir, kualitas makanan serta pelayanan berpotensi menurun. Karena orientasi utamanya bukan pelayanan, tetapi pengembalian modal dari biaya perizinan yang mahal.

Tak hanya itu, negara juga berpotensi mengalami kerugian besar. Bagaimana tidak mark up, pengadaan fiktif dan monopoli dapat berkembang menjadi korupsi sistemik sebagaimana terjadi dalam berbagai kasus besar sebelumnya.

“Program MBG dapat menjadi sasaran serangan politik. Kesalahan oknum akhirnya di jadikan alasan untuk menggagalkan program yang sesungguhnya sangat di butuhkan rakyat,” ungkapnya.

Momentum Reformasi Tata Kelola

Holil mengatakan, kasus tersebut harus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan audit nasional seluruh SPPG, membangun sistem perizinan digital yang transparan.

Menghapus ruang transaksi dan percaloan, memperkuat pengawasan KPK, BPK, Kejaksaan dan masyarakat serta memberikan sanksi berat kepada seluruh mafia perizinan tanpa pandang bulu.

“Program MBG harus tetap berjalan. Mafia perizinan harus di bongkar sampai ke akar-akarnya. SPPG yang terindikasi lahir dari praktik transaksional ilegal harus di hentikan sementara demi penertiban dan pembenahan tata kelola,” imbuhnya.

“Yang harus di hukum adalah pelaku, bukan programnya. Jangan bunuh pogram MBG, tapi bersihkan mafianya. Perkuat sistemnya dan selamatkan masa depan generasi Indonesia,” pungkas Holil.

(Bambang Fouristian)

Pemekaran Garut Utara Dihadang Birokrasi?

0
Pemekaran Garut Utara birokrasi fokusjabar.id
Ilustrasi

Oleh: Bambang Fouristian

GARUT, FOKUSJabar.id: Wacana pemekaran Garut Utara (Gatra) bukan barang baru. Sudah puluhan tahun di gaungkan, namun selalu mentok di meja birokrasi.

Padahal jika bicara soal kelayakan, Garut Utara sudah sangat layak untuk berdiri jadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Ini bukan soal ambisi elit, tapi soal hak warga atas pelayanan yang cepat, pembangunan yang merata dan keadilan anggaran.

BACA JUGA:

Garut Utara Bumi Santri Tatar Sunda

Bentang Wilayah Terlalu Luas, Pelayanan Lambat

Kabupaten Garut saat ini mempunya1 42 kecamatan dengan luas sekitar 3.065 km². Jarak jadi masalah utama. Pemekaran memotong jarak birokrasi. Pusat pemerintahan DOB Garut Utara bisa di wilayah Kecamatan Balubur Limbangan, lebih dekat dan terjangkau.

Jumlah Penduduk dan Potensi Ekonomi

Syarat DOB menurut UU 23/2014 minimal 5 kecamatan. Garut Utara sudah punya 11 kecamatan. Jumlah penduduknya sekitar 650 ribu jiwa setara dengan Kabupaten Pangandaran.

Dari sisi ekonomi, Garut Utara bukan “beban” karena memiliki modal yang sangat lengkap dan istimewa.

Garut Utara di anugerahi bentang alam pegunungan yang indah, danau dan kawah vulkanik yang eksotis, posisi strategis di jalur perdagangan dan transportasi Priangan serta menyimpan jejak panjang peradaban Sunda.

Tradisi pendidikan pesantren, situs-situs sejarah, makam para leluhur, seni budaya yang masih hidup dan ekonomi kreatif yang tumbuh dari masyarakat.

Pemekaran Garut Utara birokrasi fokusjabar.id
Logo PM Gatra

Garut Utara juga memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan industri kreatif berbasis desa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa di genjot dari sektor agriwisata, perikanan dan retribusi. Artinya, Garut Utara bisa mandiri secara fiskal jika di beri kesempatan.

IPM Tertinggal

Kenapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut tertinggal? Karena kue pembangunan Garut terlalu besar untuk di bagi 42 kecamatan.

APBD Garut habis untuk belanja rutin dan infrastruktur pusat kota. Kecamatan pinggiran cuma dapat “recehan.”

BACA JUGA:

Garut Utara Kawasan Pariwisata Terpadu Provinsi Jawa Barat

Dengan DOB, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) langsung turun ke Garut Utara. Jalan rusak tidak perlu nunggu giliran.

Rentang Kendali Pemerintahan Terlalu Jauh

Bupati Garut membawahi 42 camat, 422 desa dan 21 kelurahan dengan jumlah penduduk hampir 3 juta.

Rentang kendali terlalu luas. Akibatnya banyak aspirasi warga di wilayah utara tidak terdengar. Dengan pemekaran, akan ada bupati, DPRD dan dinas sendiri di Garut Utara.

Kebijakan lebih fokus. Semua permasalahan bisa cepat di tangani. Membantah mitos “DOB Bikin Bengkak Anggaran.” Penolak DOB selalu bilang, pemekaran cuma tambah beban negara.

Faktanya, studi Kemendagri menyebut 70 persen DOB berhasil tingkatkan IPM dan turunkan kemiskinan. Artinya itu bukan pemborosan, tapi investasi keadilan.

BACA JUGA:

Jagung Garut Utara Komoditas Unggulan dan Pilar Ketahanan Pangan

Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) sudah melengkapi kajian akademik dan dapat dukungan 11 camat.

Bola sekarang ada di tingkat pusat. Moratorium DOB harus di buka untuk daerah yang benar-benar layak di mekarkan.

Pemekaran bukan untuk bagi-bagi kursi. Garut terlalu luas untuk di kelola satu bupati.

Garut Utara sudah cukup umur untuk mandiri. DOB Kabupaten Garut Utara bukan lagi sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak demi keadilan pelayanan.

Garut Utara dengan Kecamatan Balubur Limbangan di dalamnya sudah memenuhi syarat. Baik dari wilayah, penduduk, ekonomi dan sejarah. Yang kurang cuma keputusan politik dari Senayan.

(Penulis adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Garut)