JAYAPURA, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, Papua setelah ratusan warga mengalami gangguan kesehatan yang di duga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala SPPG yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan tersebut di copot dari jabatannya setelah BGN melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaksanaan layanan.
BACA JUGA:
137 Kepala SPPG Dicopot Bos BGN
Kasus ini berkembang setelah sejumlah penerima makanan MBG mengalami keluhan kesehatan dan harus mendapatkan penanganan di fasilitas medis. Tidak hanya siswa yang terdampak, makanan yang di bawa pulang ternyata turut di konsumsi anggota keluarga.
Sehingga jumlah warga yang tercatat mengalami gangguan kesehatan terus bertambah.
Data Dinas Kesehatan Papua pada Kamis, 6 Agustus 2026, lebih dari 527 warga terdampak. Sedangkan data Puskesmas Depapre yang di perbarui pada Jumat, 7 Agustus 2026 jumlahnya mencapai 579 orang.
Di tengah proses penanganan korban, BGN melakukan evaluasi terhadap dapur yang menyediakan makanan tersebut.
Kepala BGN Sudaryono telah mencopot Kepala SPPG Depapre. Langkah itu di ambil setelah pemeriksaan menemukan adanya persoalan dalam penerapan prosedur pengolahan makanan. Termasuk waktu memasak yang di nilai tidak sesuai dengan ketentuan keamanan pangan.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan makanan telah mulai di siapkan sejak sekitar pukul 19.00 hingga 19.30 sebelum makanan di bagikan.
Sementara makanan baru di salurkan kepada penerima sekitar pukul 11.00 keesokan harinya.
Jarak waktu yang panjang antara proses memasak dan pendistribusian tersebut di nilai BGN sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap SOP yang berlaku dalam penyelenggaraan program MBG.
Selain persoalan waktu pengolahan, pemeriksaan lapangan juga menemukan kondisi fasilitas dapur yang belum memenuhi standar.
Wakil Kepala BGN, Trenggono melakukan peninjauan langsung ke dapur MBG di Jalan Waiya, Distrik Depapre.
Dalam pemeriksaan tersebut, BGN menemukan kondisi dapur yang di nilai tidak higienis serta fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi ketentuan.
BACA JUGA:
Kepala BGN: Program MBG tak Habiskan Seluruh Anggaran Negara
SPPG yang di kelola Yayasan Kasih Iman Samuel (KISP) kemudian di kenai penghentian sementara atau suspend. Tindakan tersebut di lakukan sebagai bagian dari prosedur BGN dalam menangani dugaan masalah keamanan pangan.
Selama penghentian berlangsung, proses evaluasi dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dapur tetap di lakukan untuk menentukan langkah selanjutnya. Termasuk kemungkinan penutupan apabila pelanggaran yang di temukan di nilai serius.
BGN juga melibatkan aparat kepolisian dalam proses investigasi. Pemeriksaan tersebut di perlukan untuk menelusuri rangkaian kejadian secara lebih menyeluruh sekaligus memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum.
Di sisi lain, sampel makanan yang di konsumsi warga masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kesehatan. Sehingga penyebab pasti gangguan kesehatan belum dapat di simpulkan hanya berdasarkan temuan awal di lapangan.
Penanganan terhadap warga terdampak terus di lakukan di sejumlah fasilitas kesehatan. Di RSUP Jayapura, tercatat 22 pasien sempat di rujuk untuk mendapatkan perawatan. Mereka terdiri dari satu pasien dewasa dan 21 anak.
Pada Jumat, 7 Agustus 2026 sejumlah pasien telah di perbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.
Keluhan yang di alami pasien antara lain muntah dan diare dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang.
Perkembangan jumlah korban juga di pengaruhi oleh konsumsi makanan MBG di lingkungan keluarga. Sebagian siswa membawa makanan yang di terima dari program tersebut ke rumah, kemudian makanan itu di konsumsi oleh anggota keluarga lainnya.
Kondisi ini membuat pendataan korban tidak hanya mencakup penerima langsung program. Tetapi juga warga lain yang ikut mengonsumsi makanan tersebut.
Dinas Kesehatan Papua melaporkan bahwa jumlah kasus baru telah mengalami penurunan di bandingkan hari pertama dan kedua setelah kejadian.
Kondisi sebagian besar pasien juga di sebut stabil. Sementara penanganan medis tetap di lakukan terhadap warga yang membutuhkan.
Hingga Jumat, 7 Agustus 2026, pemerintah daerah masih melakukan pemantauan dan memperbarui data warga yang mengalami gangguan kesehatan.
Kasus di Depapre berlangsung ketika BGN tengah meningkatkan pengawasan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.
Sebelumnya pada Senin, 27 Juli 2026, BGN menyatakan telah menutup 833 dapur SPPG yang di anggap bermasalah.
Penutupan di lakukan terhadap dapur yang di nilai belum memenuhi sejumlah persyaratan. Termasuk standar kebersihan, sanitasi, kualitas pelayanan, dan pengelolaan fasilitas pendukung seperti instalasi pengolahan limbah.
BACA JUGA:
Bulan Kemerdekaan 2026 Dimulai, Ini Jadwal Lengkap Agenda HUT ke-81 Republik Indonesia
BGN menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu aspek utama dalam pelaksanaan program MBG karena makanan di distribusikan kepada penerima manfaat dalam jumlah besar. Termasuk anak-anak.
Setiap laporan mengenai dugaan masalah keamanan pangan di tindaklanjuti melalui penghentian sementara operasional dapur, pemeriksaan sampel makanan, investigasi serta evaluasi terhadap pengelola dan Kepala SPPG.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan SPPG memenuhi standar sebelum kembali menjalankan pelayanan.
(Jingga/berbagai sumber)
 mengambil tindakan tegas terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Depapre){kind=link}