spot_img
Rabu 24 Juli 2024
spot_img
More

    Dadang Sudrajat, Pernyataan Bupati Garut Menyudutkan Honorer

    GARUT,FOKUSJabar.id: Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Garut, Dadang Sudrajat menegaskan, pernyataan Bupati Garut, Rudy Gunawan beberapa waktu lalu sangat menyudutkan guru honorer yang saat ini sedang berjuang dan berharap menjadi ASN.

    Terlebih, pemerintah pusat sedang berusaha mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan honorer.

    “Akan lebih dewasa jika Pak Bupati tidak berstatemen ke publik tentang APBD 2024 sebelum membahasnya dengan DPRD. Dengan begitu, publik bisa melihat postur APBD secara utuh,” kata Dadang Sudrajat, Sabtu (8/4/2023).

    BACA JUGA:

    Ini HET LPG 3  Kg Terbaru Kabupaten Garut

    Menurut Kepala Bappilu DPC Partai Demokrat Garut, Bupati Garut menyoroti tentang Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan sumber APBD bukan hanya dari DAU. Meskipun DAU menjadi sandaran utama bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam mendanai kegiatan kegiatannya.

    garut fokusjabar.id
    ilustrasi (Foto web)

    Terkait hal itu, Dadang Sudrajat berharap, Bupati Garut menyiapkan data akurat mengenai honorer dan kebutuhan pegawai sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

    Sehingga Kemenkeu dalam melakukan earmark DAU tidak melebihi kebutuhan pegawai.

    Pihaknya berharap, pimpinan DPRD segera mengundang Bupati untuk membahas persoalan tersebut.

    “Mudah-mudahan pimpinan DPRD bisa segera mengundang Pak Bupati agar lahir solusi terbaik. Di mana kita bisa memenuhi kebutuhan pegawai dan pembangunan bisa berjalan,” pungkas Dadang.

    Sebelumnya Bupati Garut, Rudy Gunawan membuat pernyataan di beberapa media. Dia mengatakan, tahun depan Pemkab tak mempunyai anggaran untuk bayar tagihan listrik, air dan Administrasi Umum (Adum).

    bupati garut fokusjabar.id
    Bupati Garut Rudy Gunawan

    BACA JUGA: DPD LSM Bumi Sebut Bupati Garut Lukai Hati Masyarakat

    Penyebabnya, DAU habis digunakan belanja pegawai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai lainnya.

    “Tahun 2023, PPPK Garut terbanyak di Indonesia. Tahun depan diprediksi tidak akan bisa melakukan program pembangunan. Lecuali di Dinas PUPR, Disdik dan Dinas Kesehatan,” kata Bupati Garut.

    (Bambang Fouristian)

    Berita Terbaru

    spot_img