BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Bandung menolak konsep Omnibuslaw yang akan diterapkan di negara Indonesia. Mahasiswa berpendapat, Omnibuslaw yang merupakan konsep RUU Cipta Kerja mempunyai spirit yang kuat tentang investasi asing.
Hal terungkap saat acara diskusi dan konsolidasi ‘Menyongsong Aksi RUU Omnibuslaw Cipta Kerja’ yang digelar di Sekretariat PC PMII Kota Bandung, Jalan Sancang, Rabu (26/2/2020).
Wakil Ketua Bidang Eksternal PC PMII Kota Bandung, Acep Jamaluddin mengatakan, RUU Cipta Kerja mendatangkan polemik bagi publik. Menurutnya, tidak sedikit serikat buruh, aktivis lingkungan, organisasi mahasiswa yang tidak sepakat tentang Omnibuslaw RUU Cipta Kerja diterapkan di Indonesia.
“Dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi akan memangkas beberapa regulasi undang-undang tentang perpajakan, pengupahan, ketenagakerjaan dan lain-lain menjadi satu regulasi undang-undang dengan istilah konsep Omnibuslaw. Hal itu menjadi pertanyaan besar bagi kalangan aktivis, akademisi dan para guru besar mengenai konsep ini yang akan di terapkan di negara yang menganut faham eropa continental seperti Indonesia,” tutur Acep.
Dalam RUU itu, kuat disinyalir akan pelemahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan, pencabutan tunjangan sosial bagi kelas buruh, pengupahan perjam dan penghapusan AMDAL.
“Dari sekian banyak pasal, di dalamnya memberi keleluasaan dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal dan berusaha di Indonesia. Dengan doktrin fleksibilitas yang menjadi alasan kuat RUU ini, semakin meyakinkan penghapusan status pekerja tetap di kemudian hari dengan pengubahan menjadi outsourcing,” terangnya.
Saat ini, PMII Kota Bandung bersama organisasi lainnya seperti, GMKI, SPSI, KASBI, FL2MI, SEMA UIN, GMNI, dan BEM NUS terus melakukan konsolidasi.
“Kita masih konsolidasi, intinya kita akan tolak seluruh cluster yang ada di dalam Omnibuslaw dan setiap organ punya tuntutannya masing-masing,” katanya.
(Asep/ars)
