BANDUNG, FOKUSJabar.id: Baru-baru ini seorang pengupas bawang asal Bogor Jawa Barat (Jabar) dan status desil ramai jadi perbincangan warganet.
Bagaimana tidak, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan di Senayan Jakarta, Jumat (14/8/2026) lalu memperkenalkan seorang buruh harian asal Bogor, Jawa Barat bernama Susanah.
BACA JUGA:
Susanah merupakan salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Prabowo memperkenalkan Susanah kepada ratusan anggota DPR RI sebagai buruh harian pengupas bawang yang di sebut mendapatkan upah sebesar Rp 700 ribu per kg.
Sementara harga bawang merah 1 kg berkisar antara Rp25-45 ribu, tergantung kualitas, jenis serta lokasi pasar.
Selain itu, desil yang muncul tidak selalu cocok dengan kondisi ekonomi yang terlihat sehari-hari.
Ada orang yang penghasilannya masih di bawah UMR bahkan sedang tidak bekerja tetapi tercatat di desil 8, 9 atau 10.
Di sisi lain, orang dengan penghasilan jauh lebih besar belum tentu mendapatkan angka desil yang sama. Sehingga muncul anggapan bahwa desil 10 berarti seseorang termasuk orang terkaya di Indonesia.
Padahal, angka desil tidak di buat untuk mengurutkan orang berdasarkan besar kecilnya gaji.
Status tersebut berkaitan dengan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi keluarga berdasarkan data yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Karena itu, ada beberapa hal yang perlu di pahami sebelum menyimpulkan bahwa hasil desil anda tidak masuk akal.
Desil 10 bukan berarti masuk 10 persen orang terkaya
Mengutip IDN Times, desil membagi keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kesejahteraan, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Desil 1 berada di kelompok 10 persen terbawah. Sedangkan desil 10 berada di kelompok 10 persen teratas dalam pemeringkatan tersebut.
Jadi, desil 10 menunjukkan posisi dalam kelompok 10 persen teratas. Bukan menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai gaji yang masuk 10 persen gaji tertinggi di Indonesia.
Angka itu juga tidak berarti orang yang bersangkutan termasuk orang terkaya karena desil bukan peringkat kekayaan pribadi.
Ini sebabnya tidak ada aturan seperti Rp3 juta berarti desil 3, Rp5 juta berarti desil 5, atau Rp20 juta otomatis berarti desil 10. Nominal gaji seseorang memang tidak bisa di baca langsung sebagai angka desil.
Orang tidak bekerja bisa tercatat di desil 10
Hal ini bisa terjadi karena status pekerjaan seseorang tidak berdiri sendiri ketika data di baca sebagai kondisi keluarga.
Seseorang yang tidak bekerja tetap tercatat sebagai bagian dari keluarga tempat dirinya terdaftar. Sehingga kondisi ekonomi keluarga tersebut tidak otomatis berubah menjadi rendah hanya karena satu anggotanya tidak mempunyai pekerjaan.
Misalnya, seorang anak sudah lulus kuliah tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan masih tinggal bersama orang tua.
BACA JUGA:
Dia sendiri tidak mempunyai penghasilan, tetapi orang tuanya bekerja, rumah yang di tempati merupakan milik keluarga dan anggota keluarga lainnya juga mempunyai sumber penghasilan.
Dalam kondisi seperti itu, status “tidak bekerja” pada anak tersebut tidak bisa di pakai untuk menyimpulkan bahwa keluarga tersebut berada di kelompok kesejahteraan paling bawah.
Contoh lain adalah seseorang yang sedang berhenti bekerja tetapi masih tinggal bersama pasangan yang mempunyai penghasilan.
Jika data keluarga menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif lebih tinggi di bandingkan keluarga lain, perubahan pekerjaan satu orang tidak otomatis membuat seluruh keluarga berpindah ke desil rendah.
Sebaliknya, orang yang bekerja dengan penghasilan Rp5 juta belum tentu mempunyai kondisi ekonomi keluarga lebih tinggi.
Ia bisa menjadi satu-satunya pencari nafkah, memiliki banyak anggota keluarga yang harus di tanggung atau tinggal di rumah sewa dengan pengeluaran besar.
Jadi, status bekerja atau tidak bekerja pada satu orang bukan penentu tunggal angka desil. Hal ini yang membuat orang yang sedang menganggur pun secara teori dapat tercatat dalam desil tinggi.
DTSEN punya banyak indikator bukan sekadar penghasilan
DTSEN memuat berbagai informasi mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Data tersebut mencakup sejumlah aspek. Seperti pendidikan, pekerjaan, kondisi tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset serta kepemilikan usaha.
BACA JUGA:
Dalam ground check DTSEN, terdapat 39 variabel yang terdiri dari 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga. Artinya, ketika kondisi sebuah keluarga di nilai, informasinya tidak berhenti pada pertanyaan tentang gaji.
Kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pekerjaan anggota keluarga, pendidikan hingga kondisi keluarga lainnya ikut memberikan gambaran mengenai keadaan sosial ekonomi.
Contohnya, dua keluarga sama-sama mempunyai anggota yang menerima penghasilan Rp4 juta per bulan.
Keluarga pertama tinggal di rumah milik sendiri, mempunyai anggota keluarga lain yang bekerja dan memiliki akses fasilitas dasar yang memadai.
Keluarga kedua tinggal di rumah kontrakan dan hanya mempunyai satu orang yang menghasilkan pendapatan untuk beberapa anggota keluarga.
Kedua keluarga tersebut mempunyai angka penghasilan yang sama pada satu anggota, tetapi kondisi keluarganya berbeda. Karena itu, tidak tepat mencari satu benda tertentu yang otomatis membuat keluarga masuk desil 10.
Punya rumah sendiri tidak otomatis desil 10, punya kendaraan tidak otomatis desil 10, begitu juga gaji di bawah UMR tidak otomatis desil 5.
Data DTSEN sendiri juga terus di mutakhirkan karena kondisi keluarga dapat berubah.
BPS menyebut pemutakhiran di lakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran berdasarkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Desil juga tidak boleh di baca sebagai batas pengeluaran keluarga dalam sebulan atau setahun. Misalnya, bukan berarti keluarga dengan pengeluaran di bawah Rp2 juta masuk desil 2, pengeluaran rentang Rp5 juta masuk desil 5, lalu keluarga dengan pengeluaran di atas Rp10 juta otomatis masuk desil 10.
Desil menunjukkan peringkat relatif, bukan nominal pengeluaran yang mempunyai batas tetap.
Karena itu, tidak ada satu angka pengeluaran yang bisa di gunakan sebagai patokan universal untuk mengatakan bahwa sebuah keluarga pasti masuk desil tertentu.
BACA JUGA:
Hitungan ini juga berbeda dengan garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita per bulan untuk menentukan apakah seseorang berada di bawah garis kemiskinan.
Angka tersebut tidak berfungsi sebagai batas untuk membagi masyarakat menjadi desil 1 sampai 10.
Perbedaan ini penting di pahami karena seseorang bisa saja memiliki pengeluaran yang terlihat rendah. Tetapi berada dalam keluarga dengan kondisi sosial ekonomi tertentu yang membuat posisi pemeringkatannya berbeda.
Sebaliknya, pengeluaran yang lebih tinggi juga tidak otomatis berarti sebuah keluarga berada di desil 10. Tidak ada nominal gaji maupun pengeluaran per bulan yang bisa di jadikan patokan untuk masuk desil 10.
Bantuan Sosial
Status desil menjadi penting karena di gunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan sasaran sejumlah program Bantuan Sosial (Bansos).
Berdasarkan keterangan resmi Cek Bansos, keluarga yang berada di desil 1–4 atau 40 persen terbawah dapat di usulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Sedangkan desil 5 dapat di usulkan sebagai peserta PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan).
Karena itu, keluarga yang tercatat di desil 10 memang berada di luar kelompok desil 1–4 yang menjadi sasaran pengusulan PKH dan Sembako berdasarkan keterangan tersebut.
Namun, desil 10 bukan berarti seseorang di nyatakan kaya raya dan otomatis tidak berhak atas semua bentuk bantuan pemerintah. Karena setiap program memiliki persyaratan dan mekanisme penetapan penerima sendiri.
BACA JUGA:
Kalau hasil desil tidak sesuai dengan keadaan ekonomi saat ini, persoalannya dapat berasal dari data yang belum di perbarui.
Misalnya, kondisi pekerjaan seseorang sudah berubah, anggota keluarga bertambah atau berkurang dan keadaan ekonomi keluarga sudah tidak sama dengan informasi yang sebelumnya tercatat.
Dalam kondisi seperti itu, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial maupun kanal Cek Bansos yang tersedia.
Data yang di perbarui kemudian perlu melalui proses verifikasi dan pengolahan sebelum memengaruhi hasil pemeringkatan berikutnya.
(Bambang Fouristian)
