JAKARTA, FOKUSJabar.id: Kabar baik dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) datang dari hasil survei yang di lakukan Adidaya Institute.
Hasil survei nasional Adidaya Institute mencatat, 61,6 persen responden meminta program MBG tetap di lanjutkan. Sementara 66,5 persen menilai program unggulan pemerintah ini terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA:
Bos BGN Tambah 1.000 SPPG, Fokus Wilayah 3T
Siswa merasa senang dan terbantu dengan adanya program MBG. Para orang tua pun mengaku lebih tenang karena anak mendapatkan makanan bergizi di sekolah.
Survei ini menjadi bukti bahwa program MBG di rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026 ini berlangsung di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden.
Di mana angka margin of error 2,78 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Hasilnya kemudian menunjukkan tingkat pengenalan publik terhadap program MBG tercatat sangat tinggi (93,4 persen) dan menjadikannya sebagai program unggulan Presiden Prabowo yang paling populer.
“Dukungan publik terhadap program MBG terbukti sangat kuat. Dan, ini membantah narasi buruk yang menyebut program ini justru tidak di kehendaki masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Adidaya Institute. Rahman Toha Budiarto di kutip jpnn.com, Kamis (8/10/2026).
Rahman mengungkap sebanyak 69,9 persen responden setuju dengan program MBG serta 58,2 persen menilai program MBG sudah sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara sekitar 63,0 persen responden mengakui dampak langsung MBG bagi keluarga dan sebanyak 63,4 persen meyakini berdampak pada perbaikan gizi.
“Itu artinya sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan berdampak baik pada kesehatan serta peningkatan gizi. Dan tentu saja itu bermakna masyarakat memahami tujuan MBG,” jelas dia.
Penilaian positif responden juga hadir dari sisi penerima dan jangkauan MBG.
Merujuk hasil survei, sebanyak 73,8 persen peserta didik sudah menerima program MBG. Sementara sekitar 33,4 persen anak balita dan 25,5 persen ibu hamil tercatat sudah menikmati program MBG.
“Itu berarti menurut penilaian publik, penerima program MBG sudah tepat sasaran,” ucapnya.
Meski penerimaan program MBG sangat tinggi, tetapi kecemasan publik masih tetap saja membayangi program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Dalam sejumlah jawaban survei, masalah utama yang di kritik publik adalah tata kelola (33,9 persen), korupsi (25,7 persen) dan anggaran (15,1 persen).
BACA JUGA:
BGN Ungkap Penyebab 500 SPPG Disuspend
Sementara dalam jawaban yang di berikan secara spontan, dengan angka 21,4 persen, isu keracunan atau keamanan pangan masih di anggap sebagai isu penting dalam program MBG.
Akibatnya, sekitar 41,0 persen responden mengaku masih khawatir menerima MBG. Sebaliknya sebanyak 60,4 persen responden justru mengaku bahagia jika anggota keluarganya mendapat MBG.
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli menyebut, dalam menanggapi kasus keracunan makanan, mayoritas publik justru memilih perbaikan dapur MBG ketimbang menghentikan program.
Sebanyak 83,9 persen masyarakat mendesak evaluasi, penutupan, hingga sanksi tegas bagi SPPG bermasalah. Sebaliknya hanya 11,9 persen yang meminta program MBG di hentikan secara total.
“Sikap masyarakat sangat rasional. Bila terjadi kasus keracunan, publik menuntut pengawasan dan sanksi tegas di level SPPG, bukan membubarkan programnya. Jaminan atas keamanan pangan MBG adalah syarat mutlak untuk memulihkan rasa aman masyarakat,” tegas Ahmad.
Hasil survei Adidaya Institute juga menemukan tuntutan publik atas pelibatan petani-nelayan, pelaku usaha lokal dan UMKM.
Data menunjukkan sebanyak 78,8 persen masyarakat ingin para pelaku usaha lokal dan UMKM terlibat dalam penyediaan program MBG.
“Merujuk survei, mayoritas publik memang ingin bahan pangan MBG di beli dari petani, nelayan, peternak dan UMKM setempat,” kata Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo.
Dia menjelaskan, sejauh ini sudah 40 ribu UMKM yang menjadi pemasok bahan pangan program MBG. Lebih jauh, rata-rata sebanyak 3 UMKM sudah menjadi pemasok pada masing masing SPPG di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Secara faktual, MBG saat ini jadi pendorong konsumsi pemerintah dengan belanja barang senilai Rp 54,4 triliun. MBG bahkan menjadi komponen yang tumbuh paling cepat pada kuartal I 2026,” ungkapnya.
BACA JUGA:
DPR Usulkan Wajib Militer Terbatas, Sasarannya Generasi Muda
Statistik pemerintah juga mencatat program MBG berhasil membuka sekitar 987 ribu lapangan kerja langsung di dapur SPPG. Di mana 99 persen para pekerja tersebut merupakan warga sekitar dapur.
“Manfaat ekonomi paling nyata program MBG, pemasok bahan pangan merupakan pelaku usaha lokal dan UMKM. Lapangan pekerjaan terbuka bagi masyarakat di sekitar SPPG,” tambahnya.
Terkait kinerja lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 55,0 persen responden menyatakan puas dan 52,9 persen responden yakin BGN mampu mengelola program MBG dengan baik.
Tingkat kepuasan terhadap program MBG bahkan tercatat mengalami kenaikan +3,0 poin setelah terjadinya pergantian kepala BGN.
“Lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN. Mereka juga yakin BGN mampu menjalankan MBG dengan baik,” ungkap Fadhli.
Tingkat kepuasan kinerja dan tingkat kepercayaan kepada Kepala BGN, Sudaryono saat ini berada pada level tertinggi.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, sebanyak 68,8 persen menyatakan puas dengan kinerja Kepala BGN. Sementara 76,1 persen responden percaya dengan kerja Sudaryono.
(Bambang Fouristian)
 datang dari hasil survei yang di lakukan Adidaya Institute. Hasil survei nasional Adidaya){kind=link}