spot_img
Selasa 21 Mei 2024
spot_img
More

    Langgar Aturan, Satpol PP Kota Bandung Seret Puluhan PKL ke Meja Hijau

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sebanyak 22 Pedagang Kaki Lima (PKL) menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Jumat (26/4/2024). Mereka menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) pelanggaran Pasal 21 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 55 Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Ketertiban Umum di Kota Bandung.

    Para PKL terbukti berdagang dan menyimpan barang atau alat dagang di tempat terlarang (zona merah) yakni di Jalan Dalem Kaum, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kepatihan, Taman Alun-alun, Jalan Asia-Afrika, dan Taman Tegalega.

    BACA JUGA:

    Serbalengkap, Kota Baru Parahyangan Jadi Destinasi Liburan Unggulan Keluarga

    Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, Mujahid Syuhada mengatakan, para pelanggar yang disidang tipiring merupakan hasil penertiban PKL yang berjualan di zona merah.

    Mujahid menyebut, penertiban akan terus digencarkan guna memberikan efek jera kepada PKL yang membandel. Sehingga, zona merah bebas dari PKL dan dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan peruntukannya.

    “Ini juga sebagai upaya menghadirkan ketertiban kota terutama pasca lebaran,”kata Mujahid Jumat (26/4/2024).

    BACA JUGA:

    Bersama Aa Gym, Ribuan Jamaah Hadiri Peresmian Masjid Al Azhar Podomoro Park

    Sebanyak 14 terdakwa terbukti melanggar Pasal 55 jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Tibumtranlinmas dan masing Terdakwa dipidana denda Rp100.000 subsider 2 hari kurungan serta diperintahkan membayar biaya perkara Rp2.000.

    Sedangkan sebanyak 8 Terdakwa dipidana verstek karena tidak hadir sidang dengan denda Rp200.000 subsider 2 hari kurungan serta diperintahkan membayar Biaya perkara Rp2.000.

    Tak hanya itu, Satpol PP juga menyeret pelanggar yang menebang pohon tanpa izin di Jalan Anggrek ke meja hijau.

    “Terdakwa dipidana denda Rp2.000.000 subsider 2 hari kurungan dan diperintahkan membayar biaya perkara Rp2.000,” ungkapnya.

    (Yusuf Mugni/Anthika Asmara)

    Berita Terbaru

    spot_img