spot_img
Rabu 21 Februari 2024
spot_img
More

    BMKG Peringatkan Bahaya Tsunami di Pesisir Samudra Hindia

    JAKARTA,FOKUSJabar.id: Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, negara-negara pesisir Samudra Hindia harus terus meningkatkan dan memperkuat Sistem Mitigasi dan Peringatan Dini Tsunami.

    Dengan begitu, bisa menekan risiko dan korban dampak bencana jika tsunami terjadi.

    “Samudra Hindia merupakan salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan terhadap tsunami. Samudra Hindia terdiri dari dua zona subduksi yang dapat menyebabkan tsunami di seluruh samudra,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (10/2/2024).

    Untuk itu, kata dia, harus dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan membangun kapasitas seluruh negara anggota Inter-governmental Coordination Group on Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG IOTWMS).

    BACA JUGA: BMKG Imbau Masyarakat Siaga Puncak Musim Hujan

    Diketahui, sebagai Kepala BMKG, sejak tahun 2019 Dwikorita terpilih menjadi Ketua Koordinasi ICG IOTWMS.

    Dengan begitu, ujar Dwikorita, peringatan dini tsunami bisa direspons dengan cepat, tepat, dan akurat. Terutama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran, juga serta peningkatan keterjangkauan informasi kepada masyarakat.

    “Salah satu cara untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman tsunami dengan membentuk Tsunami Ready Community. Tsunami Ready Community adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman tsunami berbasis pada 12 indikator aspek penilaian potensi bahaya (assessment), kesiapsiagaan (preparedness) dan respon yang telah ditetapkan UNESCO-IOC,” sebutnya.

    “Saat ini telah terdapat 12 Komunitas Tsunami Ready di Samudra Hindia yang diakui Unesco, dimana 10 diantaranya merupakan Komunitas Tsunami Ready dari Indonesia, dan 2 komunitas lainnya dari India. Saya berharap jumlahnya akan semakin bertambah dari negara-negara lain,” ujar Dwikorita.

    Di sisi lain, dia mengakui, masih ada kendala berupa keterbatasan teknologi untuk mitigasi dan peringatan dini tsunami. Untuk itu, kearifan lokal dan kapasitas komunitas masyarakat pantai rawan tsunami harus terus ditingkatkan dan diperkuat.

    Diantaranya, kata dia, melalui Program Tsunami Ready (UNESCO), serta Destana (Desa Siaga Bencana) dan Katana (Keluarga Siaga Bencana) yang dicanangkan Pemerintah Indonesia (BNPB).

    “Peristiwa Tsunami Aceh, Tsunami Palu serta Tsunami Selat Sunda menunjukkan, selain membangun sistem peringatan dini yang cepat, tepat, dan akurat, juga dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam merespon peringatan dini tersebut. Maka dari itu, BMKG terus gencar mengkampanyekan “Early Warning, Early Action” guna semakin meminimalisir risiko yang mungkin ditimbulkan,” tegas Dwikorita.

    (Agung)

    Berita Terbaru

    spot_img