BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sekitar 320 ribu pegawai di perusahaan-perusahaan anggota DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat telah menjalani vaksinasi Covid-19. Jumlah tersebut masih terbilang kecil dibanding jumlat total pegawai di perusahaan anggota DPP Apindo Jabar yang mencapai 2 juta lebih.
Ketua DPP Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik mengatakan, vaksinasi Covid-19 menjadi salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona. Secara bertahap, para pengusaha melakukan program vaksinasi bagi para pegawai, keluarga pegawai, hingga masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan.
“Pengusaha anggota Apindo Jabar ini tidak hanya berpikir tentang karyawan atau pegawainya saja, tapi juga keluarga pegawai termasuk masyarakat umum di sekitar perusahaan. Dengan demikian, diharapkan herd imunnity ini cepat terbentuk di masyarakat,” kata Ning saat memberikan keterangan secara virtual melalui aplikasi zoom, Rabu (11/8/2021).
Ning menuturkan, pihaknya pun terus mendorong para pengusaha untuk makin massif melakukan vaksinasi bagi para pegawainya. Salah satunya dengan pelaksanaan vaksinasi silih tulungan yang digelar di kawasan industri Suryacipta, Karawang, baru-baru ini.
“Program vaksinasi Silih Tulungan ini merupakan kerjasama KPED Jabare, Apindo Jabar, BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Jabar dan Kadin Jabar. Pada acara tersebut, kita menyiapkan 30 ribu vaksin yang tidak hanya diperuntukkan bagi pegawai saja, tapi juga keluarga pegawai dan masyarakat umum. Apindo Jabar pun menyediakan 500 paket sembako bagi masyarakat terdampak pandemi,” Ning menuturkan.
Ning menambahkan, akselerasi pelaksanaan vaksinasi menjadi salah satu strategi para pengusaha dalam membantu penanganan pandemi. Dengan vaksinasi, herd immunity di perusahaan, sekitar perusahaan, dan secara umum di Jabar bisa secepatnya terbentuk.
“Jika vaksinasi terus diakselerasi, herd immunity makin cepat terbentuk, dan PPKM tidak lagi diperpanjang. Bagaimana pun juga PPKM yang terus diperpanjang ini cukup berdampak bagi pengusaha, baik secara langsung maupun tidak,” kata dia.
BACA JUGA: Disdagin Kota Bandung Siapkan Gerai Vaksinasi On The Spot di Setiap Mal
Untuk itu, lanjut Ning, pihaknya meminta pemerintah semakin gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Dan yang menjadi permasalahan yakni terkait ketersediaan vaksin Covid-19.
“Jumlah 320 ribu karyawan itu masih sedikit dibanding jumlah total karyawan perusahaan anggota Apindo Jabar, tapi kendalanya soal ketersediaan vaksin untuk karyawan itu sendiri yang belum maksimal. Selama ini kita dibantu TNI dan Polri karena kita sendiri belum tahu soal ketersediaan vaksin. Bahkan beberapa perusahaan anggota kami menyiapkan hadiah agar karyawannya mau divaksin,” Ning menuturkan.
Jika pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhambat, kata Ning, bisa berakibat fatal bagi para pengusaha. Salah satunya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kemungkinan besar tidak bisa dibendung.
“Sebenarnya, pengusaha itu tidak harus disidak hingga disanksi terkait ketentuan dalam PPKM seperti operasional 50 persen. Mereka juga tahu dampaknya jika tidak menaati aturan yang ditetapkan, tapi bagaimana memberikan stimulus bagi pengusaha sehingga perekonomian bangkit,” kata Ning.
Terlebih, Ning mengatakan, jika kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah Vietnam berdampak cukup positif bagi Indonesia. Salah satunya permintaan ekspor produk alas kaki dan garment yang dialihkan ke Indonesia.
“Salah satunya perusahaan sepatu NB di Jabar melaporkan jika pemesanan ekspor yang biasanya ke Vietnam itu sudah dialihkan ke Indonesia. Kita tidak bisa memungkiri kalau Vietnam itu negara kedua terbesar untuk produksi merk-merk branded untuk kebutuhan ekspor. Ini peluang, sehingga vaksinasi harus terus diakselerasi sehingga produksi bisa berjalan dan PPKM tidak lagi diperpanjang,” Ning menegaskan.
(Ageng)
