Dikoreksi Dewan Terkait Peranannya di TAPD, Ini Jawaban Sekda Jabar
Catat! Elektabilitas Asyik Masih Dinamis
BANDUNG, FOKUSJabar.id : Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris menilai, kenaikan elektabilitas pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) masih dinamis. Pasalnya, banyak faktor dan tolak ukur yang akan terus berkembang menjelang pemilihan 27 Juni 2018 mendatang.
” Faktornya bisa beragam. Mungkin debat publik berpengaruh. Tapi yang jelas sih masih dinamis. Artinya masih bisa berubah-ubah,” kata Syamsudin, Rabu (25/4/2018).
Menurut Syamsudin, figur tokoh sentral nasional, Prabowo juga menjadi salah satu faktor yang menaikan elektabilitas Syaikhu.
” Mungkin salah satunya faktor deklarasi Prabowo dalam Rakornas Gerindra pada beberapa waktu,” ucapnya.
Seperti diketahui, Indonesia Develoment Monitoring (IDM) melansir hasil survei empat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat. Ridwal Kamil-Uu Ruzhanul (Rindu), Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Dua DM), Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) dan Tubagus Hasanuddin- Anton Charliyan (Hasanah).
Direktur Eksekutif IDM Bin Firman Tresnadi mengatakan berdasarkan survei yang dibagi menjadi tiga kategori pemilih yakni dari Pantura, Pariangan dan Pamalayon, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik) jauh mengungguli paslon lainnya.
Elektabilitas Asyik di Pantura mencapai 31 persen. Saat responden diberikan pertanyaan siapa yang akan dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, 31, 2 responden memilih pasangan Asyik. Sedangkan Deddy-Dedi 26,3 persen, disusul Hasanah 20,7 persen, Rindu 11,3 persen dan warga yang tidak memilih 10,5 persen.
Sedangkan Pariangan, Asyik meraih 35,6 persen, Rindu 25,3 persen, Hasanah 10,7 persen, Dua DM 16,3 persen dan tidak memilih 5,8 persen. Asyik juga unggul di Pamalayon dengan 33,3 persen, disusul Dua DM 21,6 persen, Hasanah 19,4 persen, Rindu 17,6 persen dan tidak memilih 8,1 persen.
“Hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pasangan Asyik dianggap respentatif dari orang “Priangan-Cirebonan”. Basic Sudrajat sebagai orang Sumedang dan Syaiku dari Cirebon menjadi faktor utama pilihan responden,” ujar Bin Firman dalam keterangannya seperti dilansir jpnn.com , Selasa (24/4).
(Budi/Bam’s)
Buruh Teh Patengan Curhat Upah dan Rumah Bocor ke Kang Hasan
RANCABALI, FOKUSJabar.id: Ratusan buruh teh di Desa Patengan, Kabupaten Bandung mengeluhkan upah kecil yang terima.
Kepada Cagub Jabar nomor urut 2 Tubagus Hasanuddin (Hasan) mereka mengungkapkan bahwa upah mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, bahkan mereka pun hanya tinggal di rumah alakadarnya.
“Rumah saya sering bocor dan dindingnya sudah banyak mengelupas,” kata Yati salah seorang buruh petik teh saat berdialog dengan Hasan di Desa Patengan, Rancabali, Kabupaten Bandung, Rabu (25/4/2018).
Yati hanya mendapatkan upah sesuai UMK Rp1, 6 juta per bulan. Upah itu, kata dia, tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk tempat tinggal.
“Kalau bonus itu dari premi, syaratnya hasil teh sehari harus lebih dari 50 kilogram,” kata Yati.
Sementara itu, Hasan menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk soal renovasi rumah, jika diizinkan memimpin Jabar.
“Rumah bocor atau yang rusak kami ada program Imah Rempeug. Mudah-mudahan program tersebut bermanfaat,” kata Hasan.
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Hasan yang berpasangan dengan Anton Charliyan (Hasanah) pun akan menjalankan ‘Sakola Gratis’, serta pelayanan kesehatan gratis.
“Itu adalah kewajiban negara,” kata Hasan.
Sementara itu, Mandor Besar Rancabali I Usup menjelaskan, upah sesuai UMK bisa dapatkan asal dalam satu hari bisa menghasilkan 200 kilogramnya teh.
Jumlah itu, kata dia, digarap lima orang dengan tugas masing-masing.
“Operator 1 orang, mistar 1 orang, pengangkut 1 orang dan pegang mesin 2 orang,” jelas Usup.
Meskipun sudah beralih ke teknologi mesin kosay, hal itu tidak mengganggu terhadap berkurangya jumlah pekerja. Pekerja bisa dialihkan, misalnya ke bagian pemeliharaan teh.
“Cuma sekarang nyari pekerjanya yang sulit,” ungkap Usup.
(LIN)
Satpol PP dan Satlinmas Diminta Jaga Kondusivitas di Tahun Politik
BANDUNG, FOKUSJabar.id : Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung, M Solihin mintaSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mengawal agenda nasional pilkada serentak, pileg dan pilpres.
“Perayaan ulang tahun kali ini bertepatan dengan tahun politik dimana terdapat agenda besar nasional yang akan digelar yakni pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) dan tahapan pemilihan legislatif. Untuk itu, peran Satpol PP dan Satlinmas menjadi sangat penting untuk ikut mengawal agenda nasional tersebut,” kata Solihin.
Solihin pun berharap setiap anggota Satpol PP maupun Satlinmas bisa lebih meningkatkan kesiagaannya. Satpol PP dan Satlinmas pun harus mampu mengawal agenda besar tersebut serta memberikan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat.
Diluar hal itu, setiap anggota Satpol PP pun harus netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018. Apalagi, ASN Kota Bandung sudah melakukan deklarasi dan penandatangan Pakta Integritas terkait netralisasi PNS.
“Sebagai perangkat daerah, Satpol PP akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi, terutama Pilkada. Namun tidak boleh ikut serta dalam hal pilkada, harus netral. Cukup memilih saja ketika pemilihan berlangsung,” tegasnya.
Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas, lanjutnya, untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga. Karena itu, kesiapsiagaan dari setiap anggota Satpol PP maupun Satlinmas menjadi hal utama untuk menjamin terlaksananya Pilkada Serentak 2018 yang lancar sekaligus kenyamanan masyarakat di Kota Bandung.
“Satpol PP dan Satlinmas itu punya tugas pokok membantu menjaga ketenteraman penyelenggaraan pemilu dan Pilkada baik sebelum, saat berlangsung maupun sesudah pelaksanaan,” pungkasnya.
(ageng/DAR)
Anggota DPR RI dari PKS Ingatkan Pentingnya Berdemokrasi
TASIKMALAYA,FOKUSjabar.co.id: Anggota DPR RI asal Dapil Kota/Kab Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut Toriq Hidayat Lc mengingatkan pentingan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan menjalankan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat setiap warga negara bertanggungjawab dalam menjaga keutuhan negara dan bangsa.
Hal itu diungkapkan Toriq dalam acara sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Tasikmalaya, Selasa (24-4). Menurut toriq, Sistem negara demokrasi menjadikan warga masyarakat memiliki tanggung jawab dalam ikut serta berperan dalam penentuan kebijakan pemerintah.
“Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Adalah Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik, karena dengan demokrasi akan tercipta keharmonisan antara pemerintahan dan juga masyarakat warga negara. Sistem demokrasi yang baik akan selalu menurutsertakan warga negara dalam menentukan setiap kebijakan.” Kata Toriq, yang juga anggota Komisi X DPR RI.
BACA JUGA:
Dukung Generasi Emas 2045, bank bjb Saluran Peralatan Sekolah
Negara yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem demokrasi, kata Toriq, menjamin hak-hak dasar warga negara. Penjaminan hak dasar ini dilakukan dengan terbuka sebagai cara untuk mengungkap serta mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Kebebasan inilah yang dapat mewujudkan keterbukaan yang nantinya menjamin hak-hak dasar.
Sistem negara demokratis juga diyakini mengedepankan kepentingan karena Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat. Dan rakyat, dapat berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan. Contohnya, saat pembahasan APBN, prosesnya berlangsung mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.
“Dalam setiap proses pembahasan APBN dan APBD, masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan aspirasinya lewat musrenbang., pungkas Toriq.
(DAR)
Yosep: Soal Isu Perubahan HPN oleh Dewan Pers adalah Hoax
Wartawan yang Sudah Ikuti UKW Harus Lebih Cekatan
BANDUNG, FOKUSJabar.id : Ketua BPPA Dewan Pers, Wina Armada Sukardi mengatakan, wartawan yang berkompetensi atau sudah mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) harus melakukan upaya agar masyarakat tidak membaca berita palsu (hoax).









