Situ Cipanten Majalengka Diserbu 19 Ribu Wisatawan, Jadi Magnet Wisata Jabar

Penulis

-

5 Januari 2026

MAJALENGKA,FOKUSJabar.id: Pesona Situ Cipanten di Desa Gunungkuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, kembali memikat ribuan wisatawan. Pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), destinasi wisata alam ini mencatatkan rekor kunjungan tertinggi sepanjang sejarahnya.

Tercatat 19.040 pengunjung memadati kawasan danau berair jernih tersebut. Angka ini menegaskan transformasi Situ Cipanten menjadi salah satu magnet wisata paling diminati di Jawa Barat.

Kunjungan Melonjak 46 Persen dari Tahun Lalu

Data resmi pengelola menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang periode 22 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Dibandingkan Nataru 2025 yang mencatat sekitar 13.000 kunjungan, tahun ini meningkat drastis hingga 46 persen.

Peningkatan tersebut menjadi bukti keberhasilan strategi pengembangan dari Pemdes Gunungkuning bersama BUMDES dan mitra desa lainnya.

Perahu Transparan Jadi Daya Tarik Utama

Salah satu inovasi yang paling menarik perhatian wisatawan adalah Perahu Transparan, yang belakangan viral di media sosial. Fasilitas ini memungkinkan pengunjung merasakan sensasi seolah melayang di atas permukaan air sambil melihat langsung ribuan ikan berwarna-warni di bawahnya.

Direktur BUMDES Gunungkuning, Yosep Hendrawan, menyebutkan bahwa fasilitas baru ini menjadi faktor utama membludaknya wisatawan.

“Alhamdulillah, jumlah kunjungan sangat luar biasa. Perahu transparan yang sedang viral menjadi magnet wisata. Banyak yang ingin merasakan kejernihan air dan melihat ikan secara langsung dari atas perahu,” ujar Yosep, Senin (5/1/2026).

Kolaborasi Kuat Desa dan BUMDES

Keberhasilan Situ Cipanten tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Desa, BUMDES, dan Karang Taruna. Kepala Desa Gunungkuning, Rudi Yudistira Gozali, menegaskan seluruh pengembangan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan manajemen wisata.

“Dengan bersatunya seluruh elemen desa, potensi alam yang dulu hanya sumber mata air kini berkembang menjadi destinasi unggulan yang masyarakat cintai,” ucap Rudi.

Ia menambahkan, transformasi Situ Cipanten berlangsung sangat signifikan. Dari sekadar mata air warga, kini menjadi kawasan wisata yang menawarkan pemandangan hutan, danau jernih, serta ribuan ikan berwarna-warni yang membuat wisatawan betah berlama-lama.

Paket Wisata Alam Lengkap dan Instagramable

Selain perahu transparan, Situ Cipanten menyediakan beragam daya tarik yang tak kalah memikat, mulai dari:

Air sebening kaca yang tak pernah surut meskipun kemarau,
Suasana hutan yang sejuk dan asri,
Spot foto Instagramable di berbagai titik,
Agrowisata kebun anggur, di mana wisatawan bisa memetik buah secara langsung.

Kombinasi keindahan alam dan inovasi wisata inilah yang mengukuhkan Situ Cipanten sebagai destinasi yang wajib warga kunjungi saat ke Majalengka.

(Abdul)

Parkir Liar Tak Terkendali, Wali Kota Bandung Dorong Pembangunan Park and Ride

Penulis

Irfansyah Riza

-

5 Januari 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pembangunan fasilitas park and ride akan menjadi langkah strategis untuk mengatasi maraknya parkir liar yang hingga kini masih terlihat di berbagai titik Kota Bandung.

Menurut Farhan, Pemerintah Kota Bandung saat ini tengah melakukan identifikasi lahan sekaligus mencari investor yang bersedia terlibat dalam proyek tersebut. Namun prosesnya belum diumumkan secara resmi karena masih menunggu keputusan dan pembahasan lanjutan.

“Kita sekarang sedang mencari lahan dan investor. Identifikasi lahan itu penting. Setelah itu, DPMPTSP akan menggelar forum khusus untuk menjaring investor di sektor parkir,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (5/1/2026).

Prioritas Lokasi: Gerbang Kota dan Jalur Utama

Farhan menjelaskan, fasilitas park and ride akan terfokus di kawasan pintu masuk kota dan koridor lalu lintas yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Salah satu lokasi utama yang disiapkan berada di kawasan Pasteur, yang selama ini menjadi titik keluar-masuk kendaraan terbesar di Kota Bandung.

“Yang pasti itu di gerbang kota, khususnya Pasteur. Lalu di jalur tengah kota timur–barat, dan untuk koridor utara–selatan kami siapkan di kawasan Otista,” jelasnya.

Penindakan Parkir Liar Belum Efektif

Terkait penindakan, Farhan mengakui langkah yang Pemerintah lakukan selama ini belum memberikan efek jera karena sifatnya hanya sementara.

“Penertiban kita ini hit and run, seperti ngusir nyamuk. Kita usir, datang lagi. Tidak akan selesai kalau hanya begitu,” katanya.

Ia menegaskan, tanpa menyediakan fasilitas parkir yang memadai, tindakan penertiban hanya akan menjadi solusi jangka pendek.

Selain itu, penindakan terhadap oknum juru parkir liar juga terkendala regulasi karena hanya bisa dijerat tindak pidana ringan (tipiring).

“Itu hanya bisa kena tipiring, tidak bisa memprosesnya lebih jauh,” ungkap Farhan.

Pelanggar Terus Berulang di Kawasan Rawan

Selama masa libur Tahun Baru, puluhan pelanggar parkir liar sudah ditindak. Namun, praktik yang sama kembali terjadi keesokan harinya.

“Puluhan penindakan, besoknya muncul lagi. Capek juga ngelihatnya,” ujarnya.

Sejumlah kawasan tetap menjadi titik rawan, seperti Tamansari, Braga, Asia Afrika, hingga kawasan Alun-alun Bandung. Bahkan, petugas kembali menemukan kendaraan yang parkir di trotoar Tamansari sehingga harus melakukan penertiban.

Farhan pun menegaskan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas parkir agar persoalan ini bisa teratasi secara sistematis dan berkelanjutan.

“Solusinya bukan hanya penindakan. Kita harus membangun fasilitas parkir yang benar,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Identitas Terancam, Petani Aren Ciamis Tolak Label Gula Merah

Penulis

Irfansyah Riza

-

5 Januari 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Suasana kekecewaan mengemuka dari para petani aren di Desa Mekarmulya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Kelompok Tani Taruna Mandiri melayangkan protes keras terkait kebijakan pemerintah daerah yang menetapkan wilayah mereka sebagai Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Gula Merah.

Bagi para petani, persoalan ini bukan hanya sekadar penyebutan nama, tetapi menyangkut identitas, kualitas, dan masa depan usaha mereka. Mereka menilai penyamaan istilah “gula aren” dan “gula merah” berpotensi merusak marwah komoditas unggulan yang selama ini mereka jaga.

Gula Aren vs Gula Merah: Perbedaan yang Bukan Sekadar Istilah

Ketua Kelompok Tani Taruna Mandiri, Peri Heryanto, menegaskan, penyamaan antara gula aren dan gula merah adalah kesalahan yang dapat merugikan petani. Menurut Peri, gula aren murni berasal dari nira pohon aren (Arenga pinnata) yang tumbuh alami dalam sistem agroforestri dan diolah secara organik, sehingga memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi.

Sementara itu, gula merah umumnya identik dengan bahan baku kelapa atau campuran bahan lain yang kualitas dan nilai ekonominya berbeda.

“Penyamaan istilah ini menurunkan nilai produk kami. Gula aren Mekarmulya punya identitas dan kualitas premium. Mengaburkan nama berarti mengaburkan jerih payah kami menjaga kemurnian produk,” tegas Peri, Senin (5/1/2026).

“Kampung Kawung”: Identitas, Konservasi, dan Perlawanan

Jauh sebelum adanya intervensi pemerintah, para petani di Mekarmulya telah mengembangkan konsep “Kampung Kawung”. Bukan sekadar kawasan produksi, konsep ini menjadi simbol gerakan ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan.

Pohon aren, atau kawung, dikenal sebagai tanaman konservasi yang mampu menahan erosi serta menyimpan cadangan air di wilayah selatan Ciamis. Bagi petani, identitas ini sangat penting dan tidak bisa terganti oleh label umum “gula merah”.

Mereka menilai pemerintah mengabaikan nilai historis, ekologis, dan kearifan lokal yang sudah lama mereka rawat.

Kebijakan yang Minim Riset dan Dialog

Kekecewaan petani kian memuncak karena kebijakan dari DKUKMPP Ciamis dianggap tidak berbasis riset dan minim dialog. Beberapa poin keberatan yang disampaikan petani meliputi:

Minimnya pemetaan potensi yang akurat di lapangan.
Risiko maraknya produk campuran yang merusak harga dan identitas gula aren murni.
Petani merasa hanya menjadi objek, bukan mitra dalam proses perumusan kebijakan.

“Kami tidak anti pembangunan. Kami hanya ingin kebijakan yang berbasis data dan menghormati realitas di lapangan. Mekarmulya adalah sentra gula aren, bukan gula merah,” ujarnya.

Harapan Petani untuk Masa Depan Ekonomi Hijau Ciamis

Melalui aspirasi ini, Kelompok Tani Taruna Mandiri mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pelurusan kebijakan terkait penetapan sentra industri. Mereka berharap Pemkab Ciamis membuka ruang dialog terbuka agar pengambilan keputusan dapat lebih tepat sasaran.

Harapan mereka sederhana namun penting: memastikan komoditas aren di Pamarican tetap menjadi primadona ekonomi hijau yang mampu menyejahterakan petani tanpa kehilangan identitas dan nilai ekologisnya.

(Abdul)

Stok Darah RSUD KHZ Musthafa Tasikmalaya Kosong, Pasien Terancam Kesulitan Transfusi

Penulis

Anthika Asmara

-

5 Januari 2026

0

Penanggungjawab BDRS RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dr. Nuria Nirmala.

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Awal tahun 2026 menjadi masa sulit bagi layanan transfusi darah di RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) setempat melaporkan mengalami kekosongan stok darah untuk seluruh golongan, sehingga berpotensi menghambat penanganan pasien yang membutuhkan transfusi segera.

Penanggungjawab BDRS RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya, dr. Nuria Nirmala, mengungkapkan hingga Senin (5/1/2026), persediaan darah di BDRS tercatat nihil, baik untuk darah utuh (whole blood/WB) maupun komponen sel darah merah (PRC) dari seluruh golongan A, B, O, dan AB.

BACA JUGA:

Viral Soal Bayar Darah, RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Jelaskan Fakta Sebenarnya

“Kondisi stok darah saat ini kosong total. Tidak ada darah yang tersedia di BDRS, baik WB maupun PRC dari semua golongan darah,” ujar dr. Nuria saat dikonfirmasi, Senin (5/1/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi di tengah kebutuhan transfusi yang relatif tinggi. Terutama untuk pasien gawat darurat, ibu melahirkan, dan pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan darah secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pihak rumah sakit meminta keluarga pasien untuk mengantisipasi dengan mencari pendonor secara mandiri sambil menunggu pasokan dari Unit Transfusi Darah (UTD) PMI.

Berdasarkan data rekapitulasi sepanjang tahun 2025, BDRS RSUD KHZ Musthafa menerima total 1.536 labu darah dari UTD PMI.

Rinciannya, sebanyak 1.210 labu berasal dari UTD PMI Kabupaten Tasikmalaya dan 326 labu dari UTD PMI Kota Tasikmalaya.

“Dropping darah dari PMI sepanjang 2025 sebenarnya cukup membantu. Bahkan pada November dan Desember terjadi peningkatan pasokan, meskipun jumlahnya belum ideal untuk menutup kebutuhan layanan,” jelas dr. Nuria.

Namun, sambung Nuria, masuknya tahun baru justru diwarnai kekosongan stok, yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama.

Ia menegaskan, ketersediaan darah sangat bergantung pada partisipasi pendonor sukarela, sementara kebutuhan pasien bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda.

Pihak BDRS RSUD KHZ Musthafa pun mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan rutin mendonorkan darah.

Selain membantu pasien yang membutuhkan, donor darah juga menjadi kunci menjaga stabilitas stok darah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

“Setetes darah sangat berarti bagi keselamatan pasien. Kami berharap masyarakat yang memenuhi syarat dapat segera mendonorkan darahnya,” pungkas dr. Nuria.

Ia menambahkan kondisi kosongnya stok darah ini, diharapkan dapat segera teratasi melalui sinergi rumah sakit, PMI, dan partisipasi aktif masyarakat, agar layanan transfusi darah bagi pasien tetap berjalan aman dan optimal.

(Farhan)

Mantan Anggota DPRD Garut Deklarasi FK2PMD, Ada Apa?

Penulis

Bambang F

-

5 Januari 2026

0

Mantan Anggota DPRD Garut fokusjabar.id — Mantan Anggota DPRD Garut deklarasi FK2PMD

GARUT, FOKUSJabar.id: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Garut menempati ranking 26 dari 27 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kondisi tersebut membuat prihatin delapan mantan anggota DPRD Garut.

Karenanya, delapan mantan Anggota DPRD Garut sepakat membentuk Forum Ketahanan dan Kemandirian Pangan Masyarakat Desa (FK2PMD).

BACA JUGA:

Garut Sambut Investasi Besar, Industri Garmen Siap Serap Ribuan Pekerja

FK2PMD resmi dideklarasikan di salah satu rumah makan ternama di kawasan Wisata Candi Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Senin (5/1/2026).

Ketua Umum (Ketum) FK2PMD, Deden Sopian (Kang Deden) mengatakan, forum ini diinisiasi delapan mantan anggota DPRD Garut dari lintas partai.

Selain dirinya dari Fraksi Golkar, ada nama Dadang Sudrajat (Demokrat), Alit Suherman (PKB), Dede Salahudin (PKS), Taufik dan Irwandani (PAN), Ade Husna (PPP) serta Ade Rijal (Gerindra).

“Kami prihatin atas kondisi Kabupaten Garut. Di mana selama dua dekade termasuk daerah tertinggal. Posisinya menempati ranking 26 dari 27 Kabupaten/Kota se-Jabar,” ungkap Kang Dede,

Menurut Dia, tingginya miskin ekstrem dan masyarakat Garut garut yang masuk kategori desil 1-5 ini menjadi perhatian semua pihak. Termasuk FK2PMD untuk mencari solusi.

“FK2PMD hadir bukan untuk menjadi oposisi. Namun akan menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” kata Deden Sopian.

BACA JUGA:

Bupati Garut Dorong Kemenag Perbanyak Kegiatan Masyarakat untuk Genjot Ekonomi

Dia menyebut, program unggulan Presiden Prabowo Subianto (MBG, KDMP dan Ketahanan Pangan) harus betul-betul diselaraskan sekalgus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan begitu, mampu mendongkrak dan meningkatkan daya beli masyarakat. Terutama petani, buruh tani yang masuk kategori miskin ekstrem dan desil 1-5.

“FK2PMD siap menjadi mitra strategis Pemda dalam melakukan berbagai kajian kajian serta mendorong program pemerintah pusat,” katanya.

Menurut Deden, ketahanan dan kemandirian pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Hal itu tertuang dalam Asta Cita Pemerintah.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kabupaten Garut sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pangan lokal memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berdaulat, mandiri dan berkelanjutan.

BACA JUGA:

Wabup Garut Minta Inspektorat Audit Desa Panggalih

Oleh karena itu, pembentukan dan deklarasi FK2PMD menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan.

“FK2PMD dibentuk untuk menyatukan langkah, gagasan serta aksi nyata dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah. Khususnya implementasi Asta Cita di bidang pangan,” pungkas Deden Sopian.

(Bambang Fouristian)

Jejak Air Ajaib Situ Cipanten Desa Gunungkuning Majalengka

Penulis

Bambang F

-

5 Januari 2026

0

Desa Gunungkuning Majalengka fokusjabar.id — Situ Ci[panten Majalengka

MAJALENGKA, FOKUSJabar.id: Kaki Gunung Ciremai tersimpan sebuah cerita tentang keteguhan alam dan tangan dingin warga Desa Gunungkuning Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Jawa Barat (Jabar).

Lahan seluas 2,5 hektar di Desa Gunungkuning kini telah bertransformasi total.

BACA JUGA:

Pemkab Majalengka Ajak Jurnalis Edukasi Publik tentang Bahaya Rokok Ilegal

Dulu, hanya areal sawah yang sepi dan jarang terjamah. Namun kini, lokasi tersebut menjadi denyut nadi ekonomi yang menghidupi warga desa Gunungkuning.

Di lokasi tersebut terdapat 7 mata air dengan debit yang sangat besar. Karenanya mampu mengairi ribuan hektar sawah yang tersebar di beberapa Kecamatan.

Paa tahun 1970-an, Pemerintah Desa Gunungkuning melakukan penataan dengan membangun bendungan di areal pesawahan. Kini disebut dengan Situ Cipanten.

Keajaiban 7 Mata Air yang Tak Pernah Ingkar Janji

Situ Cipanten bukanlah sekadar danau biasa. Di dalamnya terdapat tujuh sumber mata air dengan debit raksasa yang mengairi ribuan hektar sawah.

Nama “Cipanten” memiliki arti yang mendalam bagi warga lokal. Yakni, airnya tidak pernah berkurang sekalipun saat kemarau panjang.

Air Situ Cipanten tetap jernih dan tak sedikit pun surut. Namun, kecantikan ini dulunya tersembunyi di balik kesan angker.

BACA JUGA:

Gubernur Jabar Dampingi Presiden Panen Raya Padi di Majalengka

“Dulu tidak ada warga yang berani datang ke sini. Paling hanya beberapa orang saja,” kenang Kepala Desa Gunungkuning, Rudi Yudistira Gozali.

Dari “Angker” Menjadi Wisata Unggulan

Titik balik terjadi pada tahun 2016. Berawal dari inisiatif Karang Taruna yang melakukan penataan. Setahun kemudian kawasan ini resmi ditetapkan sebagai destinasi wisata alam.

Kombinasi antara udara kaki gunung yang sejuk, hutan yang masih “perawan” dan kejernihan air yang bak cermin menjadi nilai jual yang tak tertandingi.

Hasilnya nyata, pada tahun 2025 Situ Cipanten mencatatkan prestasi gemilang dengan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) mencapai Rp2,5 Milyar.

BACA JUGA:

Tangan Dingin Rudi Yudistira Mengalirkan Berkah Situ Cipanten jadi Desa Mandiri

Obsesi Ikan Koi

Meski telah sukses, Rudi Yudistira Gozali belum ingin berhenti bermimpi. Ada satu ganjalan yang kerap mengusik pikirannya setiap kali menatap beningnya air Cipanten. Dia terbayang Ikan Koi.

Rudi membayangkan, betapa indahnya jika Situ Cipanten dihuni oleh ribuan ikan Koi berkualitas tinggi.

Perpaduan air kristal dengan warna-warni ikan Koi yang menari di bawah permukaan air diyakini akan memberikan sensasi kedamaian yang luar biasa bagi wisatawan.

BACA JUGA:

Penyerahan Sertifikat Tanah dan Peresmian Kampung Reforma Agraria di Majalengka

”Mimpi saya adalah melihat pengunjung berinteraksi dengan ribuan ikan Koi berkualitas. Itu akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan di tingkat nasional bahkan internasional,” ungkap Rudi.

Mewujudkan mimpi “Istana Koi” ini bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah.

Rudi hanya bisa berikhtiar dan berdoa agar potensi alam Desa Gunungkuning yang diberkahi ini mendapat dukungan lebih luas.

Situ Cipanten bukan sekadar tempat wisata. Ini adalah simbol bagaimana sebuah desa bisa mandiri jika mampu menjaga dan mengelola titipan alam dengan bijak.

(Abdul)

Wali Kota Bandung Antisipasi Dampak Proyek BRT

Penulis

Bambang F

-

5 Januari 2026

0

Wali Kota Bandung fokusjabar.id — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Jawa Barat (Jabar), Muhammad Farhan menegaskan, pihaknya memilih bersikap antisipatif terhadap rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT).

Menurut Farhan, proyek BRT merupakan kewenangan pemerintah pusat.

BACA JUGA:

Pemkot Bandung Genjot Perbaikan Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah 2026

Farhan menyebut, Pemkot Bandung tidak akan menunggu kepastian lelang BRT dari pusat.

Pihaknya lebih memilih menyiapkan langkah mitigasi dampak yang mungkin timbul jika proyek tersebut benar-benar dioperasikan di Kota Bandung.

“BRT itu kewenangan pemerintah pusat. Kami tidak akan menunggu kapan BRT akan terlaksana. Kami hanya akan mengantisipasi beberapa risiko apabila BRT memang terjadi dioperasikan,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, ada dua risiko utama yang menjadi perhatian serius Pemkot Bandung. Pertama, hilangnya lahan parkir akibat larangan parkir di badan jalan pada koridor yang akan dilalui BRT.

Dan yang kedua berdampak terhadap sektor ekonomi ritel. Khususnya toko-toko yang berada di sepanjang jalur tersebut.

“Kan toko-toko sepanjang itu enggak boleh ada parkir. Siapa yang mau beli, kalau tidak bisa parkir,” katanya.

BACA JUGA:

PPP Gelar Milangkala ke-53, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Menuju 2029

Farhan mengakui, hingga kini Pemkot Bandung belum menghitung secara rinci potensi kerugian ekonomi. Namun Dia memperkirakan pertokoan bisa menjadi sepi. Seperti yang terjadi di kawasan Asia Afrika.

“Yang pasti saya sudah membayangkan tokonya akan sepi seperti toko Asia Afrika. Yakni di sepanjang Sudirman, Ahmad Yani dan Otista,” ucapnya.

Wali Kota Bandung menegaskan, penanganan untuk juru parkir dan PKL sudah memiliki skema tersendiri. Namun, persoalan utama tetap pada kebutuhan lahan parkir bagi masyarakat.

Terkait kabar BRT yang disebut-sebut akan segera masuk tahap lelang, Farhan mengaku belum mendapat informasi pasti. Meski demikian, Dia menilai, penolakan masyarakat masih cukup kuat akibat minimnya sosialisasi.

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan penolakan awal terhadap TransJakarta pada 2004 lalu.

“Sosialisasi masih berat, banyak penolakan. Sudah pasti ditolak. Coba lihat sejarah 2004, Busway pertama kali di Jakarta, semua orang nolak. Sekarang terulang lagi 21 tahun kemudian,” ungkapnya.

BACA JUGA:

Puluhan Ribu Pengunjung Serbu Bandung Zoo

Farhan menyadari kemungkinan adanya gugatan dari pemilik usaha jika kebijakan tersebut berdampak pada ekonomi mereka. Namun ia menegaskan, hal tersebut merupakan hak warga.

“Kalau digugat itu hak. Saya tidak bisa melarang. Tapi kita terus sosialisasi dan antisipasi,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)