TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Menjelang peluncuran program pinjaman tanpa bunga, denyut aktivitas pendampingan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar) kian nampak.
Pemerintah daerah tidak hanya menyiapkan skema pembiayaan, tetapi juga memastikan para pelaku usaha benar-benar siap secara administrasi.
BACA JUGA:
Kejari Kota Tasikmalaya Bedah Aturan Korupsi dan Sengketa Medis di Puskesmas
Program yang di targetkan menyasar sekitar 7.000 UMKM ini rencananya akan di luncurkan awal Mei 2026.
“Ya rencananya akan di launching oleh Pak Bupati melalui Sekda,” kata Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, Kamis (30/4/2026).
Asep mengatakan, program tersebut sebagai upaya nyata membebaskan pelaku usaha kecil dari jeratan pinjaman berbunga tinggi.
“Kami ingin pelaku UMKM bisa berkembang tanpa tekanan bunga. Ini bagian dari solusi atas maraknya praktik bank emok,” katanya.
Di balik kesiapan peluncuran itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya bergerak aktif mendampingi para pelaku usaha.
Setiap pekan, layanan konsultasi dan pengurusan izin usaha di buka melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
Kepala Bidang UMKM, Solahudin (Olih) menuturkan, legalitas usaha menjadi kunci utama agar pelaku UMKM dapat mengakses program tersebut.
BACA JUGA:
Viral Video Duel Siswa SMP di Tasikmnalaya, Ini Penyebabnya
“Pendampingan kami fokus pada kelengkapan administrasi. Yakni, Nomor Induk Berusaha (NIB). Tanpa itu, pelaku usaha akan sulit mendapatkan akses pembiayaan,” jelasnya.
Data menunjukkan, hingga periode 2020–2025 terdapat 144.919 UMKM di Tasikmalaya yang telah memiliki NIB.
Namun sebagian di antaranya di perkirakan sudah tidak aktif. Sehingga perlu di lakukan pembaruan data dan verifikasi.
Olih menuturkan, dalam skema program ini, dinas berperan sebagai pendamping. Sementara keputusan akhir terkait pinjaman berada di tangan lembaga keuangan daerah sebagai penyalur.
“Besaran pinjaman pun tentunya akan di sesuaikan dengan hasil penilaian kelayakan usaha,” ucap Olih.
Menurutnya, dengan kombinasi antara akses modal tanpa bunga dan pendampingan intensif, pemerintah berharap UMKM di Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas.
“Program ini juga menjadi model intervensi pemerintah daerah dalam memperluas akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional,” tutup Olih.
(Farhan)
