spot_imgspot_img
Kamis 30 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 390

Disdik Ciamis Genjot Pendidikan Coding, Melatih Cara Berpikir Logis Sejak Dini

0
Disdik Ciamis, FOKUSJabar.id
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Ciamis, Sigit Ginanjar

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis mulai memperluas penerapan pembelajaran coding di tingkat sekolah dasar (SD) sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum Merdeka berbasis project based learning. Pembelajaran ini dinilai penting untuk membentuk pola pikir logis dan sistematis pada anak sejak usia dini.

Kepala Bidang Pembinaan SD Disdik Ciamis, Sigit Ginanjar, mengatakan coding bukan sekadar kegiatan membuat aplikasi atau perangkat lunak, melainkan proses membangun cara berpikir terstruktur.

Baca Juga: Balad Galuh Beri Warning Puncak Masih Rentan, PSGC Diminta Fokus Jelang Putaran Ketiga

“Coding itu bukan hanya membuat sistem. Yang lebih penting adalah membangun pola pikir anak bagaimana mereka belajar menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis,” ujar Sigit.

Menurutnya, pendidikan coding membantu anak terbiasa memahami alur berpikir, menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, dan membangun reasoning yang rapi dan sederhana.

“Itu modal penting menghadapi era digital,” tambahnya.

158 SD Sudah Terapkan Coding

Dari total 743 SD di Kabupaten Ciamis, sebanyak 158 sekolah telah menerapkan pembelajaran coding dalam berbagai skema, baik sebagai mata pelajaran tambahan maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Sigit menjelaskan bahwa implementasi coding melalui tiga pendekatan:

Kokurikuler berbasis proyek Mengintegrasikan coding dalam proyek pembelajaran tematik dan konsep yang mendorong kreativitas siswa.

Intrakurikuler Mengaitkan materi logika komputasi dalam pelajaran inti. Lebih tepatnya mempelajari penggunaan logika formal untuk merancang, menganalisis, dan membuktikan kebenaran sistem algoritma, serta program, dengan tujuan memecahkan masalah secara sistematis dan efisien.

Ekstrakurikuler Seperti pengembangkan klub robotik dan teknologi. Namun, Sigit menjelaskan bahwa kegiatan robotik memerlukan biaya lebih besar karena membutuhkan perangkat khusus. Jadi pihaknya tidak memaksakan arah penerapan pembelajaran yang memakan banyak biaya.

“Pembelajaran lebih fokus pada penerapan berfikir logis dan efisien dalam memecah permasalahan sejak dini,” ucap Sigit.

    Kesiapan Sekolah dan Tantangan Infrastruktur

    Meski banyak sekolah mulai menerapkan coding, sejumlah tantangan masih muncul di lapangan, terutama:

    Ketersediaan perangkat TIK yang belum merata, Banyak SD yang masih minim komputer atau akses internet memadai. Guru perlu pelatihan coding dasar agar mampu mendampingi siswa secara efektif.

    Kegiatan kegiatan Ekstrakurikuler robotik mendorong antusiasme siswa, tetapi anggaran sekolah kerap menjadi hambatan pengadaan alat.

    Disdik Ciamis menargetkan seluruh SD dapat terakomodasi secara bertahap.

    “Kami mendorong agar semua sekolah bisa menerapkan coding, minimal dalam bentuk pengenalan logika komputasi. Ini investasi penting bagi masa depan anak-anak Ciamis,” kata Sigit.

    (Irfansyahriza)

    Bareskrim Selidiki Banjir Bandang Aceh Tamiang

    0
    Aceh Tamiang fokusjabar.id
    Banjir Aceh Tamiang (foto: web)

    ACEH, FOKUSJabar.id: Bareskrim Polri mengusut sumber banjir bandang di Aceh Tamiang. Salah satu fokus penyelidikan, asal lumpur yang menimbun rumah warga di kawasan Kuala Simpang.

    Mengutip tempo.co, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni mengatakan, lumpur tersebut berasal dari sedimentasi aliran Sungai Tamiang.

    BACA JUGA:

    1.709 Alat Berat Tangani Bencana Sumatera

    Menurut dia, sedimentasi itu terjadi karena ketidaktaatan dalam proses pembukaan lahan di hulu.

    “Sedimentasi itu disebabkan adanya ketidaktaatan pada saat pembukaan lahan. Terlebih kalau ilegal,” kata Irhamni di Aceh Timur.

    Dia meninjau area hulu Sungai Tamiang di wilayah Aceh Timur. Di sana banyak perkebunan sawit di tepian sungai. Terutama di daerah Simpang Jernih, Aceh Timur.

    Banjir bandang juga menyapu perkebunan sawit tersebut hingga meninggalkan kubangan lumpur. Hanya beberapa pohon kelapa sawit yang masih berdiri.

    Selain bekas bukaan lahan sawit, tim juga melihat longsoran di banyak titik punggung bukit yang mengarah ke aliran sungai. Longsoran itu turut menyumbang material lumpur yang kemudian merendam rumah warga.

    BACA JUGA:

    Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp852 M untuk Revitalisasi 897 Sekolah di Sumut

    Selain menyelidiki dugaan pelanggaran lingkungan yang mengakibatkan sedimentasi. Bareskrim juga memeriksa tumpukan kayu yang banyak ditemukan di Aceh Tamiang.

    “Kami mencocokkan dan mengidentifikasi kayu yang ada di Darul Mukhlisin dengan kayu yang ada di hulu,” kata Irhamni.

    Dia menyebut, sebagian kayu yang ditemukan di sekitar Kuala Simpang diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar di kawasan Hutan Lindung Simpang Jernih dan Serbajadi di Aceh Timur.

    Tim Dittipidter masih menyelidiki pihak-pihak yang diduga melakukan pembalakan liar di kawasan hutan itu.

    Sebagian kayu yang ditemukan di TKP merupakan jenis kayu hutan seperti Meranti.

    Selain di Kuala Simpang, gelondongan kayu juga berserakan di Desa Baling Karang, Aceh Tamiang.

    Jenis kayu tersebut diduga sebagian berasal dari aktivitas pembalakan liar di hutan lindung.

    (Bambang Fouristian)

    Lantik 88 Pejabat, Bupati Garut Tekankan Pelayanan Prima dan Integritas

    0
    Bupati Garut fokusjabar.id
    Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melantik dan mengambil sumpah 69 pejabat struktural serta 19 pejabat fungsional

    GARUT, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar), Abdusy Syakur Amin melantik dan mengambil sumpah 88 pejabat di Gedung Pendopo Garut, Selasa (6/1/2026).

    Mereka merupakan 69 pejabat struktural dan 19 pejabat fungsional.

    Dari 69 pejabat struktural, tiga di antaranya, Beni Yoga Gunasantika, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dyah Savitri (Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan) serta Agus Kurniawan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

    BACA JUGA:

    Bawa Program Taman Pendidikan, Siswi SMPN 1 Garut Menuju Grand Final Duta Siswa Indonesia 2026

    Bupati Garut menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar rutinitas pengisian jabatan kosong atau promosi biasa.

    Dia menyebut, momentum tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat dinamisasi organisasi dan merespons tuntutan reformasi birokrasi yang kian mendesak.

    BACA JUGA:

    Sekolah Sungai Cimanuk Bakal Tanam 500 Pohon di Hari Bumi Sedunia

    “Pelantikan hari ini adalah upaya kita menjawab aspirasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Pendekatan pelayanan prima bukan lagi pilihan, tapi agenda yang tidak bisa di tawar. Ini untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi,” kata Bupati.

    Syakur menyoroti perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital. Menurutnya, birokrasi saat ini harus lebih peka terhadap informasi yang beredar di media sosial, meski tidak semua data bersifat valid.

    Dia mencontohkan, kejadian di wilayah Desa Panggalih Kecamatan Cisewu.

    Meski pemerintah telah mendeteksi kebutuhan tersebut sejak lama dan mengalokasikan anggaran. Namun narasi publik seringkali menganggap pemerintah tidak bekerja.

    BACA JUGA: Soal Rotasi Jabatan, Bupati Garut Bilang Begini

    “Itu risiko pekerjaan, jangan di tanggapi berlebihan. Tapi responslah dengan baik dan jadikan atensi,” katanya.

    “Jika ada masalah di lapangan, Saya minta camat dan lurah cepat cari informasi dan solusi,” tegasnya.

    Bupati memberikan instruksi kepada Disdukcapil dan Diskominfo untuk merapikan integrasi data.

    Hal tersebut di picu adanya laporan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Di mana warga dengan kategori ekonomi mampu justru masuk dalam daftar penerima bantuan.

    BACA JUGA: Mantan Anggota DPRD Garut Deklarasi FK2PMD, Ada Apa?

    “Kita akan lakukan pemadanan data yang lebih efektif. Jangan sampai ada masyarakat yang semestinya menerima bantuan malah terlewat,” imbuhnya.

    bupati garut fokusjabar.id
    Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, melantik dan mengambil sumpah 69 pejabat struktural serta 19 pejabat fungsional

    Bupati menjelaskan, ada tiga indikator utama yang di gunakan dalam sistem manajemen talenta Pemkab Garut. Yakni, kompetensi (pendidikan), keterampilan dan pengalaman.

    Bupati Garut juga menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum.

    “Penyalahgunaan kewenangan adalah pelanggaran fundamental. Hukumannya disiplin berat. Saya tidak ingin mendengar ada kegaduhan internal,” tegas Syakur.

    BACA JUGA:

    Temuan Pelanggaran Fatal, Pemkab Garut Segel Galian Pasir CV Tanjung Jaya

    Dia berpesan, para pejabat yang baru di lantik tetap rendah hati. Dan menjauhkan diri dari sifat sombong.

    Menurut Dia, jabatan adalah amanah sementara yang harus di jadikan ladang ibadah.

    “Jangan arogan. Karena jabatan tidak ada yang abadi. Jadikan ini pintu kebaikan. Semakin tinggi jabatan. Semakin besar godaannya. Bekerjalah dengan tulus. Biarkan waktu yang membuktikan dedikasi Anda,” pungkasnya.

    Acara pelantikan di hadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Nurdin Yana, unsur Forkopimda serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Garut.

    Sebelumnya FOKUSJabar mengabarkan, Bupati memberikan sinyal kuat mengenai penataan organisasi melalui rotasi dan mutasi besar-besaran.

    Pemkab Garut tengah menyiapkan desain struktur instansi baru. Langkah tersebut mencakup rencana rotasi dan mutasi ASN. Hal itu sebagai upaya penguatan kinerja birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

    BACA JUGA:

    Mantan Anggota DPRD Garut Deklarasi FK2PMD, Ada Apa?

    Dia mengingatkan, ASN tidak terjebak dalam zona nyaman dengan menduduki satu posisi dalam jangka waktu yang lama.

    Menurutnya, dinamika tugas sangat di perlukan agar aparatur lebih adaptif dan profesional.

    “Saya ingatkan, hindari zona nyaman. Dalam sebuah organisasi, kita memerlukan orang-orang yang multi-talent,” tegas Bupati Garut.

    (Y.A. Supianto)

    1.709 Alat Berat Tangani Bencana Sumatera

    0
    bencana sumatera fokusjabar.id
    (foto: web)

    SUMATERA, FOKUSJabar.id: Kementerian Pekerjaan Umum menambah 39 alat berat dari BUMN karya untuk penanganan bencana di tiga wilayah terdampak bencana Sumatera.

    “Total alat berat yang telah dimobilisasi sebanyak 1.709 unit,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo.

    BACA JUGA:

    Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp852 M untuk Revitalisasi 897 Sekolah di Sumut

    Mengutip tempo.co, jumlah tambahan alat berat tersebut merupakan data per Minggu (4/1/2026).

    Penambahan alat berat difokuskan untuk mempercepat penanganan darurat, pembersihan material longsoran, pemulihan akses jalan dan mendukung distribusi logistik di wilayah terdampak. Yakni, Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan, tambahan alat berat di Aceh terdiri dari di 13 unit excavator, satu unit backhoe loader, empat unit wheel loader dan lima unit dump truck.

    BACA JUGA:

    Penuhi Air Bersih, Polri Bangun 436 Sumur Bor di Sumatera

    Alat berat itu ditempatkan pada wilayah terdampak. Di antaranya, Kabupaten Gayo Lues, Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

    Sementara di Provinsi Sumatera Utara, penambahan alat berat berupa 15 unit excavator, satu unit backhoe loader, satu unit wheel loader, dua unit dump truck, satu unit bulldozer dan satu unit pickup untuk penanganan pada ruas Tarutung–Sibolga.

    Sedangkan di Sumbar, Kementerian Pekerjaan Umum mengurangi enam unit excavator. Hal tersebut  disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

    Adapun penambahan alat berat di Sumatera Barat berupa satu unit mini excavator yang difokuskan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

    BACA JUGA:

    Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Agam Sumbar Diperpanjang

    Selain alat berat, Kementerian PU juga menambah jembatan bailey. Saat ini terdapat 16 unit yang disiagakan.

    14 unit di antaranya tersebar di Aceh. Sedangkan dua unit lainnya berada di Sumatera Utara.

    Kementerian Pekerjaan Umum menyebut, tidak ada jembatan bailey yang terpasang di Sumatera Barat.

    (Bambang Fouristian)

    Proyek Rumdin Wali Kota Jadi Polemik Baru di Tasikmalaya, Sorotan Publik Kian Tajam

    0
    Kota Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
    Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang Nur Syam

    TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pembangunan Gedung Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang mestinya menjadi wajah kehormatan pemerintah daerah itu justru menuai kritik dari berbagai kalangan akibat keterlambatan pengerjaan yang dinilai tak wajar.

    Sorotan tajam datang dari legislatif hingga aktivis pemerhati kebijakan. Mereka mempertanyakan profesionalisme pelaksana proyek, lemahnya fungsi pengawasan, hingga dugaan upaya pencitraan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

    Baca Juga: UMK Kota Tasikmalaya 2026 Naik 6,37 Persen

    Fraksi PKB: Evaluasi Total, Jangan Menang Karena Koneksi

    Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang Nur Syam, menegaskan bahwa molornya pembangunan adalah alarm keras yang mengharuskan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemenang tender.

    Menurut Asep, sedikitnya empat aspek penting harus mendapat audit dari pihak pengembang:

    • Sistem kerja: Apakah metode dan tahapan konstruksi sudah berjalan dengan efektif?
    • Kekuatan finansial: Apakah perusahaan memiliki modal yang memadai untuk menyelesaikan proyek tepat waktu?
    • Kualitas SDM: Apakah tenaga ahli yang terjun benar-benar kompeten?
    • Legalitas perusahaan: Apakah pengerjaan proyek oleh pemilik perusahaan yang sah, bukan sekadar “pinjam bendera”?

    “Pelaku konstruksi harus dipilih berdasarkan kualifikasi dan reputasi, bukan kedekatan atau koneksi,” tegas Asep Endang, Selasa (6/1/2026).

    Sentilan Soal Mobil Dinas dan Isu Pencitraan

    Asep Endang juga menyinggung gaya kepemimpinan eksekutif yang ia nilai masih berkutat pada hal seremonial. Ia menyoroti pengadaan tiga unit mobil dinas Toyota Innova Zenix untuk Ketua PKK, Ketua DWP ASN, dan Sekda.

    Meski sebelumnya pengadaan ini disebut-sebut mendapat penolakan, kini kendaraan tersebut justru aktif dipakai. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai konsistensi dan transparansi penggunaan anggaran.

    “Kedepankan kejujuran dalam memimpin, jangan utamakan pencitraan. Terus terang saya kasihan, Wali Kota saja belum punya rumah dinas,” ujarnya.

    FPK: Ada Indikasi Pembiaran Sistematis

    Kritik serupa datang dari Forum Pemerhati Kebijakan (FPK). Lewat hasil investigasi internalnya, FPK menduga adanya pembiaran secara sistematis yang membuat proyek rumah dinas berjalan lamban.

    Perwakilan FPK, Asep Gatot (Asgat), menilai fungsi pengawasan proyek telah “mati suri”.

    “Pengawasan tidak terlihat perannya. Situasi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pengawasan hanya berjalan secara formalitas, sekadar memenuhi syarat administrasi,” kata Asgat.

    FPK menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera mengambil langkah tegas. Termasuk menjatuhkan sanksi kepada rekanan yang tidak profesional serta mengevaluasi kinerja pengawas lapangan. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap manajemen proyek pemerintah.

    (Abdul)

    UMK Kota Tasikmalaya 2026 Naik 6,37 Persen

    0
    umk kota tasikmalaya fokusjabar.id
    Sekretaris Disnaker Kota Tasikmalaya Arif Rahman Gumilar (fokusjabar/Seda)

    TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Seluruh perusahaan yang beroperasi dan mempekerjakan karyawan di wilayah Kota Tasikmalaya wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) tahun 2026 yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat (Jabar).

    Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025.

    BACA JUGA:

    Gerindra Gandeng Pemkot Tasikmalaya Tanam Pohon untuk Selamatkan Lingkungan

    UMK Kota Tasikmalaya tahun 2026 ditetapkan Rp2.980.336. Naik sekitar 6,37 persen dari tahun sebelumnya (Rp2.801.962).

    Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tasikmalaya menegaskan, aturan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2026 untuk seluruh perusahaan.

    Sekretaris Disnaker Kota Tasikmalaya, Arif Rahman Gumilar menegaskan, semua perusahaan wajib mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut.

    “SK UMK berlaku per tanggal 1 Januari 2026. Jadi seluruh perusahaan yang beroperasi dan mempekerjakan karyawan wajib melaksanakannya demi kelancaran dan kepentingan bersama karyawan dan perusahaan,” ungkap Arif Rahman.

    Menurut Arif, rilis hingga awal tahun 2026 jumlah perusahaan di sektor menengah besar mencapai 615 perusahaan. Sementara sektor informal atau UMKM sebanyak 6.534 yang sudah masuk ke dalam aturan administrasi ketenagakerjaan.

    “Aturan upah untuk UMKM diperlakukan berbeda dengan perusahaan menengah dan besar. Yakni menggunakan rumus 50 persen dari garis kemiskinan Jabar atau 25 persen dari tingkat konsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun berjalan,” ujarnya.

    BACA JUGA:

    Proyek Pembangunan Rumdin Wali Kota Tasikmalaya, Kembali Jadi Sorotan 

    Menurut Dia, pihaknya akan melakukan monitoring untuk memastikan aturan UMK tingkat Kota Tasikmalaya dilaksanakan seluruh perusahaan maupun UMKM.

    “Kami bersama tim segera turun ke lapangan untuk memastikan penerapan ketentuan UMK 2026,” ucapnya.

    Arif mengingatkan, kenaikan UMK harus diimbangi dengan meningkatnya skil dan kompetensi para pekerja. Sehingga meningkatkan produksi perusahaan.

    BACA JUGA:

    Pegadaian Luncurkan Aplikasi Tring di Tasikmalaya, Investasi Emas Kini Semakin Mudah

    “Harus ada simbiosis mutualisme antara pekerja dan pihak perusahaan. Jangan hanya bicara kesejahteraan pekerja. Namun juga harus memperhatikan dunia investasi di daerah yang tentu akan berdampak terhadap peluang lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

    (Seda)

    Balad Galuh Beri Warning Puncak Masih Rentan, PSGC Diminta Fokus Jelang Putaran Ketiga

    0
    PSGC Ciamis FOKUSJabar.id
    Ketfot: Ketua supporter PSGC Ciamis, Balad Galuh Ciamis, Dian Ghozin

    CIAMIS,FOKUSJabar.id: Menjelang bergulirnya putaran ketiga Liga Nusantara, atmosfer dukungan Balad Galuh untuk PSGC Ciamis semakin menguat. Namun di balik euforia posisi puncak klasemen, para suporter setia Laskar Singacala justru menyimpan rasa waspada. Mereka berharap tim kebanggaan Kabupaten Ciamis itu tidak terlena dan tetap menjaga fokus untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya.

    Ketua Umum DPP Balad Galuh, Ghozin, menegaskan bahwa putaran ketiga akan menjadi titik krusial yang menentukan nasib PSGC di kompetisi musim ini. Saat ditemui, Selasa (6/1/2025), ia menyampaikan meskipun PSGC kini memimpin Grup B dengan 19 poin, jarak poin dengan pesaing di posisi kedua dan ketiga masih terlalu rapat untuk membuat tim merasa aman.

    Baca Juga: Libas Persikota Tangerang 3-0, PSGC Melaju ke Puncaki Klasemen Grup B Liga Nusantara

    “Pemuncak klasemen itu sifatnya masih sementara. Masih ada satu putaran lagi, jadi jangan sampai terlena dan kehilangan poin,” ujar Ghozin.

    Menurutnya, posisi puncak justru harus menjadi bahan bakar motivasi tambahan bagi skuad asuhan coach Herkis. Dengan mentalitas yang terjaga, PSGC bisa mempertahankan status sebagai juara grup dan memastikan langkah ke fase berikutnya tanpa drama.

    Ghozin juga memberikan apresiasi besar kepada seluruh pemain dan jajaran pelatih yang telah menunjukkan perjuangan konsisten sepanjang musim. Ia berharap performa mengesankan ini terus berlanjut hingga PSGC kembali meraih mimpi besar promosi ke Liga 2.

    “Promosi ke Liga 2 sangat semua pihak nantikan. Semoga tahun ini menjadi tahun kebangkitan, dan PSGC bisa kembali naik kasta di bawah asuhan coach Herkis,” tegasnya.

    Dengan dukungan penuh Balad Galuh dan kedisiplinan tim, putaran ketiga menjadi momentum penting bagi PSGC Ciamis untuk memastikan langkah mereka menuju kompetisi yang lebih tinggi.