BEKASI,FOKUSJabar.id: Insiden kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi menyisakan duka mendalam. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, hadir langsung untuk melayat salah satu korban meninggal dunia guna memberikan dukungan moral kepada pihak keluarga.
Korban tersebut teridentifikasi sebagai Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32), seorang karyawati KompasTV yang menetap di Perumahan Griya Asri 2, Desa Sumberjaya, Tambun Selatan. Kehadiran dua pimpinan daerah ini menjadi simbol empati atas peristiwa tragis yang merenggut nyawa warga tersebut.
Baca Juga: Agun Rangkul Mantan Narapidana di Ciamis, Sosialisasikan 4 Pilar MPR RI untuk Hapus Stigma
Gubernur Dedi Mulyadi memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan transportasi pasca-kecelakaan ini. Ia mendesak adanya penguatan sistem pengamanan di seluruh perlintasan kereta api tanpa pengecualian.
“Semua perlintasan wajib memiliki pengaman yang memadai. Jika tidak ada perbaikan sistem, kejadian memilukan seperti ini akan terus berulang,” tegas Dedi, Rabu (29/4/2026).
Selain pengamanan pintu perlintasan, Dedi mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur flyover di titik-titik padat seperti Bekasi. Ia menilai integrasi jalur baru dengan sistem resmi PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah sangat mendesak demi meminimalisir risiko kecelakaan.
Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Para Korban
Senada dengan Gubernur, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan bahwa pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh terhadap para korban. Saat ini, Pemkab Bekasi tengah memvalidasi data lima korban lainnya yang diduga warga setempat namun belum memperbarui administrasi kependudukan.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi menanggung seluruh biaya pengobatan dan penanganan korban yang kini dirawat di sejumlah rumah sakit. Kami juga telah menyerahkan bantuan langsung kepada keluarga yang berduka,” ujar Asep.
Asep menilai keberadaan perlintasan sebidang yang hanya dijaga secara swadaya oleh warga dengan palang bambu merupakan “lampu kuning” yang harus segera diatasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan pengamanan permanen atau jembatan layang menjadi prioritas anggaran dalam waktu dekat.
“Ini adalah kondisi darurat. Kami segera berkolaborasi dengan PT KAI untuk mengevaluasi menyeluruh dan menyiapkan anggaran perbaikan infrastruktur secepat mungkin demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
(Jingga Sonjaya)
