spot_imgspot_img
Senin 19 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 7901

Pasca Kebakaran, Pengelolaan Pasar Gedebage Kini Diambil Alih PD Pasar

Penulis
-
0
kebakaran hebat di Pasar Induk Gedebage, pada awal September lalu. (Istimewa/detik.com)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pasca kebakaran hebat di Pasar Induk Gedebage, pada awal September lalu. Pengelolaan pasar itu akan diambil alih oleh PD Pasar.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Komisi B Aan Andi Purnama, usai menghadiri mediasi antara PD Pasar, PT Ginanjar Saputra dan sejumlah pedagang, di kantor Komisi B, Jalan Sukabumi No.30 Bandung, Senin (17/9/2018)

“Setelah kami memeriksa perjajnjian awal antara pemerintah kota dengan PT Ginanjar yang merupakan pemilik lahan dari 35 persen di Pasar Gedebage. Disana tertera bahwa pengelolaan dan pelayanan itu dipegang oleh PD Pasar,” kata Aan, Senin (17/9/2018).

Dikatakan Aan, pertemuan tersebut juga dilakukan untuk mencari titik temu tentang karut marut Pasar Induk Gedebage. DPRD menilai, dalam setahun terjadi dua kali kebakaran, menunjukan ada kesemrawutan dalam pengelolaan.

Aan menilai permasalah utama di Pasar Gedebage adalah terjadinya dualisme pengelolaan antara PD Pasar dan PT Ginanjar. Sehingga para pedagang kebingungan harus kepada siapa meminta ganti rugi pasca kebakaran. “Tadi sudah diputuskan untuk pengelolaan diberikan kepada PD Pasar,” katanya

Pasca keputusan pengelolaan tersebut, Komisi B meminta kepada PD Pasar untuk membuatkan rencana bisnis bersama dengan PT Ginanjar. “Kita kasih waktu satu bulan kepada PD Pasar untuk merumuskan bagaimana nanti teknis pengelolaan pasar, pelayanan, dan perawatannya. Serta kami meminta dibuat mekanisme  bisnis bersama antar PD Pasar dan PT Ginanjar,” jelas Aan

Adapun untuk penanggung jawab pembangunan kios yang terbakar. Karena lokasinya terletak di blok milik PT Ginanjar. Aan mengatakan akan ditangani oleh PT Ginanjar. “PT Ginanjar telah membuat kesepakatan bersama para pedagang bagaimana pembangunan kedepan. Kita komisi B tinggal  mengawasi pembangunan tersebut,” jelasnya. (Vetra)

Peringati Harhubnas, Dishub Uji Emisi Kendaraan Berplat Merah

Penulis
-
0
Ilustrasi uji emisi kendaraan (Istimewa)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung menggelar uji emisi untuk kendaraan berplat merah di komplek pemerintahan Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (17/9/2018) . Hal ini dilakukan untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) ke-47.

“Uji emisi gratis ini untuk memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Harapannya gas buang berplat merah di Kabupaten Bandung tidak melebihi ambang batas,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana, Senin (17/9/2018).

Dijelaskan Teddy, uji emisi ini dikhususkan untuk kendaraan berplat merah agar para ASN di Kabupaten Bandung dapat menjadi teladan kepada warganya.

“Sebetulnya uji emisi ini sudah menjadi kegiatan rutin kami. Tempatnya, selain di kantor Dishub di Jalan Gandasari, kita biasanya ini berkeliling ke setiap kecamatan dan pabrik-pabrik,” ungkapnya.

Proses uji emisi gas buang tersebut dilakukan dalam waktu tak lebih dari dua menit sejak kendaraan diberhentikan. Diperiksa bagian knalpot gas buangnya lalu kemudian keluar kadar hidrocarbon dan CO-nya.

“Untuk kendaraan keluaran tahun 2007 ke bawah kandungan CO-nya harus di bawah 4,5 dengan kandungan HC-nya 1.200. Sedangkan kendaraan keluaran 2007 ke atas kandungan CO-nya sebesar 1,5 dan kandungan HC-nya di angka 200,” tandasnya. (Vetra)

Ridwan Kamil Ingin Semua Dinas Miliki Akun Medsos

Penulis
-
0
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Istimewa)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) perdana bersama para kepala perangkat daerah Pemprov Jabar, Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan beberapa arahan dan target pembangunan yang harus dicapai.

Selain harus mengikuti cara kerja dan gaya kepemimpinannya, Emil, sapaan akrabnya, juga menginstruksikan agar semua dinas memiliki akun media sosial seperti facebook, twitter dan instagram.

“Saya perintahkan semua dinas punya akun media sosial twitter, facebook, instagram,” kata Emil di Gedung Sate, Senin (17/9/18).

Baca juga: Ridwan Kamil Ajak ASN Pemprov Jabar Ikuti Gaya Kerjanya

Melalui akun Medsos tersebut diharapkan pemerintah akan semakin cepat merespon keluhan masyarakat. Selain itu juga dapat menjadi media edukasi dan informasi progres program pembangunan kepada masyarakat.

“Kita harus punya tim yang cepat merespon sehingga Pemprov Jabar menjadi pemerintahan yang cepat tanggap,” ujarnya.

Dari hasil Tim Optimasi dan Sinkronisasi Jabar Juara Lahir Batin, terdapat 740 program hasil dari aspirasi masyarakat. 740 program tersebut selanjutnya akan menjadi RPJMD Jabar lima tahun kedepan. Untuk itu seluruh OPD Jabar harus segera bekerja cepat mewujudkan aspirasi warga tersebut.

“Kita akan mengerjakan 740 program, itu kan aspirasi dari masyarakat dikombinasikan dengan visi misi politik. Akan kita evaluasinya progresnya per empat bulan,” terangnya.

Lebih lanjut Emil mengatakan, dalam waktu satu minggu para kepala dinas hingga pejabat eselon IV akan menandatangani pakta integritas kontrak kerja dengan dirinya. Bila dalam waktu tersebut tidak bisa memenuhi target maka pejabat tersebut harus mengundurkan diri dari jabatannya.

“Dalam seminggu mereka harus menandatangani pakta integritas kontrak kerja dengan saya, kalau gagal atau tidak berhasil maka menjadi surat pengunduran diri dari jabatan. Ini berlaku untuk kepala dinas sampai eselon IV,” pungkas Emil. (Vetra)

Pakar: Iklan Jokowi di Bioskop Bentuk Pencitraan

Penulis
-
0
Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan di layar bioskop (Istimewa/tribunnews.com)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan di layar bioskop, dikategorikan bukan sebagai kampanye melainkan sebagai kategori pencitraan diri.

“Kalau dikatakan iklan tersebut kampanye atau bukan, sekarang kan belum masa kampanye, Jadi bukan. Namun jika harus dikategorikan, video ini masuk pada pencitraan diri,” kata Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, Senin (17/9/2018).

Sebagai petahana, sebetulnya pemerintah bisa menyampaikan keberhasilan pembangunan lewat apapun. Namun akan lebih baik, lanjut Hendri, jika iklan keberhasilan tersebut tanpa menggunakan sosok Jokowi. Mengingat saat ini mantan Walikota Solo itu akan kembali maju di Pilpres 2019.

“Kalau kita perhatikan betul video iklan itu, sebetulnya kalau Jokowi nya tidak ada, itu konten subtansinya akan tetap terlihat bagus. Kalau pun mesti dipaksakan harus ada figur bisa dipakai Jusuf Kalla supaya lebih netral,” jelas Hendri.

Hendri menilai, tipikal pencitraan seperti itu, bukanlah ciri khas dari Jokowi. Ia menilai Jokowi lebih mengedepankan hasil kerja pemerintah dari pada sosok pribadi dirinya.

Ia menduga ide video tersebut datang dari Menkominfo untuk mencitrkan bahwa dirinya telah melakukan hal baik bagi Jokowi. Hendri menyindir mudah-mudahan Rudiantara tahun depan terpilih kembali sebagai Menteri.

“Saya ingat betul saat dia (jokowi) di Jakarta merobek spanduk yang memuat foto dirinya. Menurut dia yang paling penting adalah hasil kerja pemerintah bukan bukan dirinya,” terang Hendri.

Dirinya pun menilai, Jokowi sebagai petahana lebih diuntungkan dalam pertarungan Pilpres 2019. Menurutnya, Jokowi lebih memiliki banyak alternatif cara untuk menggaet suara. Namun jika cara tersebut salah yang dilakukan. Justru akan menjadi boomerang bagi Jokowi.

“Harusnya incumbent bisa memanfaatkan beberapa hal yang tidak dimiliki oposisi. Bagi oposisi juga harusnya lebih cerdas, bahwa petahana sering memanpaatkan hal-hal seperti ini,” pungkasnya. (Vetra)

Polemik Lapas Sukamiskin, Menkumham Yasonna Diminta Mengundurkan Diri

Penulis
-
0
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly (Istimewa/tribunnews.com)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Wakil Direktur Center for Detention Studies (Pusat Kajian Penahanan), Gatot Goei meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk mundur.

Gatot menilai, Yasonna sebagai pimpinan tertinggi tidak bisa mengambil keputusan yang tegas terkait pengawasan dan penindakan pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Khususnya terkait laporan Ombudsman terkait adanya mal administrasi di Lapas Sukamiskin.

“Harusnya, tanpa diminta siapapun Menkumham sadar diri untuk mundur. Gantinya harus sosok yang bisa menguatkan sistem pengawasan di Lapas,” kata Gatot, Senin (17/9/2018).

Selama ini, ungkapnya, Menkumham hanya memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan ketika ada inspeksi mendadak ke Lapas. Yasonna tidak pernah mengeluarkan perintah tegas seperti pembongkaran atau pemindahan sel narapidana.

“Perintah ini akhirnya menjadi bias. Satu-dua bulan muncul dipermukaan, setelah itu hilang lagi. Sesuai aturan, ukuran standar kamar napi itu 2,5×1,5 meter, faktanya lebih. Lalu kunci sel juga masih dikendalikan napinya, tentu ini tidak bisa dibenarkan. Kendali kunci harusnya di sipir,” papar Gatot.

Menurutnya, para sipir di Lapas Sukamiskin memiliki rasa tidak percaya diri dan bersikap sungkan ketika mengatur napi yang pernah menjadi pejabat. Hal ini dikarenakan perintah dari Menhukam yang “abu-abu” dan tidak tegas.

“Hal mudah saja seperti memegang kunci tidak bisa dilakukan. Artinya sipir di bawah tidak percaya diri dan tidak didukung sepenuhnya oleh Menteri. Kalau mereka tidak berani menyentuh kamarnya si Setnov, berarti ada sesuatu. Akhirnya masing-masing pihak tutup mata,” terangnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan sidak ke tiga Lapas di Kota Bandung. Dalam sidak tersebut ditemukan data kamar yang dihuni Setya Novanto berukuran lebih besar dari hunian lainnya di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Terpidana kasus korupsi KTP elektronik ini kedapatan menghuni kamar yang lebih luas. Bahkan luasnya dua kali lipat dari kamar warga binaan lainnya. (Vetra)

bank bjb Biayai Infrastruktur Tol Cipali dan BIJB Kertajati

Penulis
-
0
fhoto : Arsip DCS bjb

JAKARTA, FOKUSJabar.id : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) Ikut terlibat membiayai pembangunan infrastruktur Tol Cipali dan airport link Tol BIJB Kertajati. Keterlibatan bank bjb merupakan komitmen perseroan ikut membangun Indonesia.

Akhir-akhir ini pemerintah giat membangun infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas dan cepat. Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, angkutan massal, dan akses penghubung lainnya.

Pembangunan tersebut tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup membiayai semua proyek yang bernilai triliunan rupiah. Untuk itu, diperlukan dukungan semua pihak, dalam membantu pembiayaan proyek tersebut.

Dukungan itu juga dilakukan bank bjb pada proyek infrastruktur di Jawa Barat yaitu Tol Cipali (ruas Cikopo – Palimanan) dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Bank bjb menjadi salah satu bank partisipan pada pembiayaan sindikasi senilai Rp. 8,889 triliun kepada PT Lintas Marga Sedaya (LMS).

bjb menjadi salah satu lembaga perbankan dan non-perbankan yang ikut pada pembiayaan sindikasi berjangka waktu 15 tahun, dengan  menyalurkan kredit dengan plafond Rp. 751,4 miliar. Sindikasi Rp. 711.450.889.291 dialokasikan untuk tranche A dan Rp. 39.949.110.709 untuk tranche B.

Selain bank bjb ada Bank BCA selaku Mandated Lead Arranger and Bookrunners (MLAB), Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan, Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Mandiri sebagai lead arranger. Kemudian Bank Panin sebagai arranger, serta Indonesia Infrastructure Finance, Bank DKI, dan Bank ICBC Indonesia sebagai partisipan.

Penandatanganan nota sindikasi yang dilakukan di Hotel Raffles Jakarta pada 17 September 2018. Hadir sebagai pihak debitur PT LMS serta perwakilan pemegang saham, yaitu UEM Group Berhad dan Astra Infra. Beberapa perwakilan kreditur juga ikut hadir, termasuk perwakilan manajemen bank bjb.

Direktur Utama bank bjb Ahmad Irfan dalam berbagai kesempatan mengatakan, bank bjb akan fokus ikut membiayai proyek infrastruktur yang saat ini sedang gencar dilakukan pemerintah. Kendati fokus pada infrastruktur, bank bjb tak mengesampingkan pembiayaan pada sektor UMKM dan konsumer.

Pembiayaan infrastruktur kendati bertenor lama, namun memberi kontribusi terhadap kenaikan pendapatan. Kontribusi bank bjb diharapkan memberikan multiplier effect secara langsung kepada masyarakat. “Ini komitmen kami ikut membangun Indonesia memahami negeri,” kata dia.

Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya, Datuk Mohd Zulastri Mohd Amin berharap, dengan adanya program pendanaan seperti ini dapat memberikan fleksibilitas PT Lintas Marga Sedaya selaku operator Jalan Tol Cipali dalam meningkatkan pelayanan. Selain bermanfaat memberi nilai tambah kepada stakeholder terkait.

“Proyek pembangunan airport link menuju BIJB Kertajati dari Jalan Tol Ruas Cikopo – Palimanan diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat akses. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan jumlah penumpang serta perekonomian di sekitarnya,” kata dia.

(HW)

Polemik Kepemimpinan Ahmad Saefudin di KONI Jabar, Berlanjut ke BAORI

Penulis
Agung
-
0
foto: web

BANDUNG, FOKUSJabar.id : Terpilihnya Brigjend TNI Ahmad Saefudin sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat masa bakti 2018-2022 pada Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Jabar 2018 pada Kamis (13/9/2018) malam lalu, masih berpolemik. Saat ini, status Ahmad Saefudin sebagai seorang TNI aktif berlanjut ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).

Kepemimpinan Ahmad Saefudin di kepengurusan KONI Jabar 2018-2022, digugat empat pengurus cabang olahraga dan satu badan fungsional sebagai anggota KONI Jabar. Mereka yakni Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jabar, Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jabar, Pengprov Persatuan Soft Tennis Indonesia (Pesti) Jabar, Pengprov Wushu Indonesia (WI) Jabar, dan Persatuan Gerak Jalan (PGJ) Jabar. Mereka melayangkan surat permohonan/gugatan kepada BAORI pada Senin (10/9/2018) lalu dan terdaftar dengan nomor perkara 15/P.BAORI/IX/2018.

“Kami meminta pembatalan Surat Keputusan (SK) Ahmad Syaifudin sebagai Ketua KONI Jabar periode 2014-2018 yang berlatar belakang anggota TNI aktif. Dan kami sudah mendapatkan surat panggilan dari BAORI untuk sidang perdana pada Rabu (19/9/2018) di Ruang Sidang BAORI, Lantai XI Gedung KONI Pusat, Jakarta. Kami dipastikan hadir dan kami berharap KONI Pusat maupun Ketua KONI Jawa Barat pun hadir pada sidang perdana tersebut,” ujar kuasa hukum pemohon, Agus Sihombing saat dihubungi melalui telefon selulernya, Senin (17/9/2018).

Pada sidang perdana tersebut, lanjut Agus, biasanya hanya bersifat mediasi. Dimana BAORI akan menanyakan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdamai. Namun jika kesepakatan damai tersebut tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan ke perkara pokok.

“Terkait nanti hasilnya seperti apa, kami tidak mau berandai-andai. Kita ketemu saja dulu dan duduk bersama,” tambahnya.

Agus menuturkan, pihaknya hanya berharap agar KONI Pusat maupun KONI Jabar bisa menaati Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Terutama Pasal 40 yang menyatakan jika pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Untuk itu, pihaknya akan fokus pada aturan yang dinilai dilanggar karena saat ini Ahmad Saefudin masih berstatus sebagai seorang TNI/tentara aktif yang memegang jabatan sebagai Kapus Litbang Sumdahan Balitbang di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Kami harap pihak tergugat dari KONI pusat dan Ketua KONI Jabar, Ahmad Saefudin bisa menghadirinya. Harua ada kesadaran untuk patuh dan tunduk pada UU SKN. Dan kalau sudah patuh dan taat, sudah jelas, clear semua,” pungkasnya.

(ageng/bam’s)

1...7,9007,9017,902...8,567Halaman 7,901 dari 8,567

Copyright © fokusjabar.id