PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Cuaca kemarau mempercepat pengeringan batu bata di Pangandaran. Tapi di balik lancarnya produksi, para perajin di Desa Paledah Kecamatan Padaherang justru ketar-ketir gara-gara solar.
Bahan bakar untuk mesin cetak itu kini susah di dapat lewat jalur subsidi. Ribetnya urus barcode bikin mereka lari ke solar eceran yang harganya jauh lebih mahal.
BACA JUGA:
Nining, perajin batu bata di Desa Paledah mengaku mesin cetaknya nyala hampir setiap hari. Tanpa solar, 5.000 batu bata yang di targetkan tiap 2 hari sekali tidak akan jadi.
”Untuk produksi seminggu butuh sekitar 50 liter. Sebulan bisa sampai 200 liter,” ujar Nining di lokasi produksinya.
Harga resmi solar subsidi di SPBU Rp6.400 per liter. Tapi untuk beli, perajin wajib punya Surat Rekomendasi Pembelian BBM dari dinas, lengkap dengan barcode atau QR Code.
Masalahnya, surat itu cuma berlaku 1-3 bulan. Kalau habis masa berlakunya, harus urus lagi dari awal.
”Barcode itu isi suratnya harus di perpanjang tiga bulan sekali. Memang gratis, tapi kita harus ke Parigi. Jauh,” kata Nining.
Nining menyebut prosesnya panjang. Pertama minta surat pengantar ke desa. Lalu dokumen itu di bawa ke kantor dinas di Parigi untuk di proses dan dapat barcode baru.
Tak hanya itu, prosesnya butuh waktu, tenaga dan biaya. Sedangkan produksi tidak bisa berhenti.Oleh karena itu, banyak perajin pilih jalan pintas dengan membeli solar eceran.
”Solar Rp6.400 di SPBU. Kalau di eceran Rp8.500. Gak tentu ecerannya di mana. Kita harus minta bahkan sampai nyedot ke mobil, minta 10 liter,” ucapnya.
Dari pembelian itu, selisih Rp2.100 per liter. Untuk kebutuhan 200 liter sebulan, artinya Nining harus keluar uang lebih Rp420 ribu di banding harga subsidi.
”Ya kita mending bayar saja lah ke eceran. Ya bayar lebih sedikit,” ujarnya pasrah.
Ia menyebut tidak semua penjual bensin eceran punya solar. Kadang harus keliling dulu baru dapat.
Di Paledah, batu bata masih jadi andalan ekonomi warga. Hasil produksinya di kirim ke berbagai wilayah di Pangandaran bahkan sampai Jawa Tengah.
BACA JUGA:
Namun, dengan sistem barcode yang harus di perpanjang tiap 3 bulan dan jarak ke Parigi yang jauh, perajin kecil seperti Nining merasa terbebani.
Aturan subsidi ini di buat BPH Migas bersama Pemda untuk menertibkan penyaluran.
“Tujuannya memang baik agar solar subsidi tepat sasaran,” ujar Nining.
Tetapi fakta di lapangan, justru mempersulit pelaku usaha mikro yang butuh solar setiap hari dan tidak punya waktu luang untuk bolak-balik urus administrasi.
Akibatnya, alih-alih menghemat, perajin justru membayar lebih mahal demi produksi tetap jalan.
”Mesin harus tetap nyala. Kalau berhenti, pesanan numpuk,” tutup Nining.
(Sajidin)
