Bandung Kekurangan 36 Ribu APJ, Pemkot Gandeng Investor untuk Tambah Penerangan

Penulis

-

14 Agustus 2026

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung saat ini masih mengahadapi tantangan besar terkait keterbatasan Alat Penerangan Jalan (APJ). Kota Bandung masih membutuhkan sekitar 35 ribu hingga 36 ribu titik penerangan baru untuk menerangi seluruh sudut kota.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memicu Pemkot Bandung mengambil langkah strategis dengan membuka peluang kolaborasi bersama investor swasta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menyebutkan bahwa hasil kajian teknis hingga akhir Desember 2025 mencatat total kebutuhan APJ di Kota Bandung menembus angka 97 ribu titik.

“Jadi terkait penerangan jalan umum itu, kita berbicara berdasarkan data kajian di akhir Desember 2025. Alat Penerangan Jalan (APJ) itu sekarang ada tiga jenis, yaitu PJU, PJL, dan Penerangan Jalan Gang yang sedang digagas dan sudah diuji coba,” kata Rasdian, Jumat (14/8/2026).

Kemampuan Anggaran Daerah Sangat Terbatas

Hingga saat ini, Dishub Kota Bandung baru berhasil merealisasikan sekitar 57 ribu titik APJ. Pada tahun 2026, Pemkot mematok target penambahan sekitar 5.000 titik baru demi mengerek angka realisasi menuju 61 ribu titik.

Rasdian membeberkan bahwa kemampuan kas daerah hanya sanggup membiayai pembangunan 5.000 titik APJ per tahun. Jika Pemkot terus mengandalkan skema konvensional ini, kapasitas terbangun hingga tahun 2029 hanya menambah 20 ribu titik. Artinya, Kota Bandung masih akan minus 15 ribu titik APJ setelah tahun 2029.

“Tahun ini ada pembangunan hampir 5.000 titik, berarti total menjadi sekitar 61.000-an, sehingga kita masih kekurangan 35.000 hingga 36.000 titik. Dengan kemampuan anggaran untuk membangun 5.000 titik per tahun, maka hingga tahun 2029 kita hanya mampu membangun 20.000 titik dan masih akan kurang 15.000 titik,” jelasnya.

Gagas Kerjasama KPBU dan Pengelolaan lewat BUMD

Guna memangkas durasi pemenuhan APJ, Pemkot Bandung mulai merancang skema pembiayaan alternatif. Pihaknya berencana menggaet investor swasta yang nantinya bakal berkolaborasi dengan BUMD milik kota, PT Bandung Infrastruktur Investasi (BII).

“Kita mencoba berbagai inovasi kolaborasi dengan investor untuk memenuhi kekurangan tersebut, yang nantinya akan dikelola oleh BUMD kita, BII,” katanya.

Rasdian menambahkan, pemetaan penerangan tidak berpatokan pada wilayah administratif semata, melainkan mengacu pada status kepemilikan jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga jalan kota.

Sesuai catatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Kota Bandung membentangkan jalan kota sepanjang 1.200 kilometer. Sementara ruas jalan provinsi hanya melintasi beberapa titik, seperti kawasan Soekarno Hatta dan Ujungberung.

“Kita tidak melihat berdasarkan kawasan, melainkan dari status ruas jalannya, apakah jalan nasional, provinsi, atau kota,” ucapnya.

Tawarkan Proyek Strategis pada Investment Day

Pemkot Bandung kini menimbang berbagai opsi skema kerja sama, mulai dari penugasan langsung hingga Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kendati demikian, implementasi skema KPBU memerlukan proses panjang karena mengikat jangka waktu kerja sama minimal 10 tahun. Pemkot Bandung telah menyosialisasikan peluang investasi ini kepada para calon investor demi eksekusi pada tahun depan.

“Penawaran sudah kita sampaikan saat acara Investment Day. Ada banyak mekanisme seperti penugasan atau KPBU, dan ini harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Sejak Juni Tak Ada Air, Warga Pangandaran Rela Tempuh 3 Km Demi Mandi dan Mencuci

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 Agustus 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Sejak Juni 2026, warga Dusun Majingklak, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran meratapi krisis air bersih yang melanda wilayah mereka. Kondisi darurat ini mengubah total pola hidup harian masyarakat setempat.

Demi memenuhi kebutuhan dasar seperti mandi dan mencuci, warga rela menempuh perjalanan bolak-balik sejauh 3 kilometer menuju satu-satunya sumur yang masih mengalirkan air.

Sumur yang berlokasi di wilayah Cilutung tersebut kini menjadi tumpuan tunggal warga Majingklak. Walau sumur itu milik pribadi, sang pemilik tetap mengizinkan warga mengambil air dengan imbalan sukarela.

“Udah dari bulan Juni kita kaya gini terus. Syukurnya di sini tarifnya gak mahal, seikhlasnya. Buat mandi atau nyuci bayar Rp5.000 ya daripada enggak dapat air,” kata seorang warga, Yuni (51), saat membagikan pengalamannya, Jumat (14/8/2026).

Rutinitas Menguras Tenaga Setiap Pagi dan Sore

Yuni mengaku sudah hampir tiga bulan menjalani pola hidup yang berat ini. Setiap hari, ia harus menyambangi sumur Cilutung saat pagi dan sore demi membawa pulang pasokan air ke rumah.

“Susah air. Dari Majingklak ke Cilutung ya tiga kilo ada. Setiap hari pagi dan sore pun angkat air. Nyuci dua hari sekali,” ujarnya.

Satu-satunya sumber air yang tersisa ini memicu antrean panjang setiap hari. Terlebih warga yang datang terlambat harus rela mengular di lokasi.

“Mandi di tempat bisa numpang. Nyuci juga di sini numpang sekalian dekat sumurnya. Kalau udah kesiangan ya harus sabar antre,” kata Yuni.

Pindahkan Aktivitas Mencuci ke Area Sumur

Masyarakat kini terpaksa memindahkan seluruh aktivitas mencuci dari rumah ke area sekitar sumur. Mereka kemudian mengangkut tumpukan pakaian kotor dan perlengkapan cuci dari rumah, lalu menuntaskan semuanya di tempat penampungan air tersebut.

Bagi warga Majingklak, kekeringan ini telah menguras banyak waktu dan energi harian mereka hanya demi mendapatkan akses air bersih.

(Sajidin)

Bukan Sekadar Main di Pantai, Warga Pangandaran Justru Berburu “Harta Karun”

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 Agustus 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pantai Pangandaran tidak sekadar menawarkan keindahan ombak dan pemandangan laut. Bagi sebagian warga lokal, hamparan pasir pantai ini justru menjadi ladang rezeki yang sangat unik melalui aksi “berburu harta karun”.

Yadi (51), warga Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, menjadi salah satu sosok yang menekuni profesi unik ini. Sejak Jumat (14/8/2026) pagi, ia telah melangkah menyusuri garis pantai dengan perlengkapan detektor logam lengkap.

Sambil menggenggam metal detector seri 4080 di tangan kanan, Yadi memikul tas berisi peralatan gali di punggungnya. Tangan kirinya memegang cangkul saringan khusus untuk mengeruk dan memisahkan pasir.

“Cari sewaktu pantainya sepi, gak terlalu ramai,” kata Yadi saat membagikan pengalamannya.

Trik Berburu Saat Suasana Pantai Masih Lengang

Yadi sengaja memilih waktu berburu pada pagi hari sebelum rombongan wisatawan memadati pantai. Langkah ini membuatnya lebih leluasa menyisir area dari ujung ke ujung.

“Iya sepanjang pantai ini saja. Ini saya sudah dari pagi sampai lohor ini. Paling nanti istirahat dulu,” ujarnya.

Sistem kerjanya terbilang sederhana namun membutuhkan ketelitian tinggi. Yadi berjalan pelan sembari mengayunkan cakram detektor ke atas permukaan pasir.

Ketika alat tersebut mengeluarkan bunyi “tit tit”, ia langsung menghentikan langkah dan menggalinya menggunakan cangkul saringan.

Meski begitu, Yadi tidak selalu mendapatkan perhiasan bernilai tinggi. Sinyal detektor kerap kali hanya mengarah pada sampah logam seperti paku, tutup botol, atau potongan seng.

“Bukan rakitan, beli online. Ini metal detector seri 4080,” katanya.

Inovasi AlatModern Gantikan Pengais Besi

Penggunaan detektor logam modern ini sangat membantu efisiensi kerjanya. Jika dahulu para pencari barang hanya mengandalkan ingatan, jemari kaki, atau besi pengais sederhana, kini teknologi detektor mampu menyapu area yang jauh lebih luas secara cepat.

Tangkapan Yadi pun cukup bervariasi. Ia sering menemukan koin receh, potongan logam unik, hingga perhiasan emas atau perak milik wisatawan yang hilang.

Aktivitas berenang, bermain ombak, atau sekadar berjalan-jalan di bibir pantai memang kerap membuat perhiasan wisatawan lepas tanpa disadari.

“Magnet juga saya bawa, tapi buat bantu nyari pasir besi aja. Kalau buat koin sama perhiasan tetap andalannya metal detector,” jelas Yadi.

Kunci utama pekerjaan ini terletak pada kesabaran dan ketekunan. Yadi harus menempuh jarak jauh, terus menggali pasir, dan berharap sinyal berikutnya membawanya pada barang berharga yang tertimbun.

(Sajidin)

Tim Maung Sawal Kembali Beraksi di Ciamis, Patroli Malam Bakal Lebih Intensif

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 Agustus 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kepolisian Resor (Polres) Ciamis Polda Jawa Barat resmi mengaktifkan kembali Tim Maung Sawal, sebuah tim gabungan yang mengintegrasikan berbagai satuan fungsi kepolisian.

Kapolres Ciamis, AKBP Eko Iskandar, menyampaikan langkah strategis tersebut di sela-sela agenda Deklarasi Kebangsaan, Jumat (14/8/2026).

Intensifkan Patroli Malam demi Tekan Angka Kejahatan

Eko menegaskan bahwa reaktivasi Tim Maung Sawal bertujuan utama untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

“Tim Maung Sawal akan aktif berpatroli untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan akibat adanya tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Ciamis,” kata Eko.

Pihaknya menargetkan kehadiran patroli rutin Tim Maung Sawal mampu menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan begitu, warga bisa menjalankan aktivitas harian tanpa rasa cemas, terutama saat melintas pada malam hari.

“Personel Tim itu merupakan personel pilihan dari berbagai satuan fungsi yang ada di jajaran Polres Ciamis,” ucapnya.

Gelar Deklarasi Kebangsaan “Jaga Rawat Jawa Barat”

Selain mengaktifkan kembali tim patroli khusus tersebut, Polres Ciamis juga menggelar Apel Deklarasi Kebangsaan “Jaga Rawat Jawa Barat”.

Kegiatan akbar ini melibatkan berbagai elemen penting daerah. Mulai dari jajaran TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Ciamis, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga para tokoh masyarakat setempat.

Eko menilai agenda ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dan elemen masyarakat.

“Deklarasi itu merupakan perwujudan persatuan seluruh elemen dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

Bukan Sekadar Mengibarkan Bendera, Ini Pesan Herdiat untuk 54 Paskibraka Ciamis

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 Agustus 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengukuhkan secara resmi 54 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Ciamis Tahun 2026. Herdiat memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kedisiplinan dan kerja keras para pelajar yang berhasil menuntaskan seluruh tahapan seleksi hingga pelatihan ketat.

Pengukuhan yang berlangsung khidmat tersebut menjadi penanda kesiapan para anggota Paskibraka menjalankan tugas negara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Selamat kepada adik-adikku 54 orang anggota Paskibraka Kabupaten Ciamis tahun 2026 yang baru saja dikukuhkan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan, kerja keras, disiplin hingga mampu melewati tahapan pendidikan calon Paskibraka,” ujar Herdiat, Jumat (14/8/2026) malam.

Merah Putih Bukan Sekadar Kain Dua Warna

Herdiat menegaskan bahwa tidak semua remaja memiliki mental dan ketahanan fisik kuat untuk berlatih di bawah terik matahari setiap hari. Menurutnya, Bendera Merah Putih mengandungi makna luhur yang melampaui wujud fisiknya.

“Bendera Merah Putih yang akan dikibarkan itu merupakan simbol kedaulatan, perjuangan, dan persatuan bangsa Indonesia,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa masyarakat Kabupaten Ciamis menaruh rasa bangga besar kepada para anggota Paskibraka. Menurut Herdiat, posisi ini merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang menuntut tanggung jawab penuh.

“Kami harap penugasan pertama kalian pada upacara pengibaran dan menurunkan Bendera Merah Putih pada peringatan HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Ciamis pada hari Senin 17 Agustus 2026 berjalan lancar dan sukses,” ucapnya.

Wajib Jadi Teladan dan Penggerak Indonesia Emas 2045

Bupati Ciamis berpesan agar seluruh anggota Paskibraka senantiasa menanamkan jiwa rela berkorban dan semangat juang yang tinggi demi bangsa dan negara.

“Paskibra harus menjadi teladan di lingkungan keluarga dan masyarakat,” jelasnya.

Herdiat meyakini bahwa gemblengan selama masa pelatihan Paskibraka akan membentuk karakter mereka sebagai calon pemandu masa depan bangsa menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Apresiasi untuk Orang Tua dan Pelatih

Di akhir sambutannya, Herdiat menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang terus mendampingi para pelajar selama proses panjang ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua, guru, pembimbing yang telah mendukung atas upaya-upayanya. Sehingga telah menghasilkan Paskibra ini,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

Pemkot Bandung Gaspol Benahi Soekarno Hatta, JPO dan 212 Lampu PJU Disiapkan

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 Agustus 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakselerasi penataan fasilitas keselamatan serta penerangan jalan di sejumlah koridor utama. Pemkot memfokuskan perhatian pada dua proyek vital, yakni pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan penambahan ratusan titik Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pemkot memprioritaskan pembangunan JPO di Jalan Soekarno Hatta, persis di depan Kantor ATR/BPN atau seberang SMKN 9 Bandung. Pihaknya menargetkan tawaran proyek ini masuk ke meja pengusaha atau investor mulai Agustus 2026.

Tuntaskan JPO Urgen di Seberang SMKN 9 Bandung

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menyebutkan bahwa proyek JPO tersebut memegang urgensi tinggi karena sempat menjadi perhatian luas warga di media sosial.

“Proyek JPO yang urgen dan sempat viral di Soekarno-Hatta, depan Kantor ATR/BPN atau seberang SMKN 9, sudah memiliki DED dan kajian. Jadi tinggal menyesuaikan jika ada investor yang tertarik,” kata Rasdian, Jumat (14/8/2026).

Selain lokasi tersebut, Pemkot Bandung juga merancang pembangunan JPO lain di area SMKN 7 menuju arah Cibiru atau Polda. Tim teknis sedang menuntaskan dokumen DED demi menunjang keselamatan para pelajar dan masyarakat umum.

Pasang 212 Lampu PJU Baru dari Flyover Kopo hingga Batununggal

Pada sektor penerangan, Pemkot Bandung merencanakan pemasangan 106 tiang PJU setinggi sembilan meter di area median Jalan Soekarno Hatta, membentang dari turunan Flyover Kopo sampai Batununggal.

Setiap tiang bakal mengusung dua lengan lampu yang mengarah ke sisi kanan dan kiri jalan, sehingga menerangi total 212 titik lampu baru.

“Dalam waktu dekat, kita akan memasang PJU setinggi sembilan meter di median tengah jalan, mulai dari turunan Flyover Kopo sampai ruas Batununggal,” katanya.

Petugas menargetkan pengerjaan fisik PJU ini mulai bergulir pada akhir Agustus 2026 atau paling lambat awal September.

Sinergi Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Menyisir Cibiru

Pemkot Bandung berbagi peran dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan masalah penerangan. Pemprov Jabar mengambil porsi pemasangan PJU sepanjang tujuh kilometer dari area Samsat hingga Bundaran Cibiru.

“Pembagian ini sudah diinstruksikan oleh Wali Kota dan Gubernur untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Rasdian menegaskan bahwa jalur Samsat-Cibiru membutuhkan pasokan penerangan tambahan karena memiliki lebar jalan mencapai 25 hingga 30 meter. Posisi penerangan existing di median tengah saat ini belum sanggup menjangkau seluruh lebar jalan.

Tim teknis akan tetap mempertahankan lampu existing di tengah jalan. Lalu menambahkan barisan lampu baru di sisi kanan dan kiri dengan skema zig-zag menuju Bundaran Cibiru.

“Lampu existing di bagian tengah akan tetap dipertahankan, sementara pemasangan tambahannya akan dibuat zig-zag sampai ke Bundaran Cibiru,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Soroti Partisipasi Politik Masyarakat Baduy, Dosen UPI Raih Gelar Doktor

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 Agustus 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Muhamad Iqbal, sukses mengamankan gelar doktoral (S3) ilmu politik. Ia meraih prestasi tersebut usai membedah dinamika politik masyarakat hukum adat Baduy dalam penelitian disertasinya.

Muhamad Iqbal berhasil mempertahankan riset berjudul ‘Partisipasi Politik Masyarakat Hukum Adat Baduy: Studi Tentang Ancaman Politik Elektoral dan Keamanan Societal Pada Pemilihan Legislatif dan Presiden’ saat Sidang Promosi Doktor di Gedung Pascasarjana FISIP Unpad, Bandung, Rabu (12/8/2026).

Mengungkap Ketegangan Pemilu dan Hukum Adat Baduy

Prof. Dr. Arry Bainus, M.A. memimpin tim promotor riset ini bersama Drs. Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. dan Dr. Wawan Darmawan, M.Si. Riset tersebut menyoroti benturan antara sistem politik nasional dengan tatanan adat yang menopang kehidupan warga Baduy.

“Saya melihat jika pelaksanaan pemilu dapat memunculkan ketegangan antara aturan formal negara dengan pikukuh atau ketentuan adat yang dipegang masyarakat Baduy,” kata Iqbal saat memberikan keterangan di kampus UPI, Jumat (14/8/2026).

Iqbal menguraikan adanya perbedaan prinsipil di lapangan. Warga Baduy Dalam secara tegas menolak pemilu, sedangkan warga Baduy Luar memilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

“Dalam perspektif penelitian ini, memahami keamanan tidak semata-mata sebagai keamanan negara atau terbebas dari ancaman militer. Pendekatan sosiologis menempatkan kualitas hubungan antarmanusia dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan karakter esensialnya sebagai bagian penting dari keamanan,” tutur Iqbal.

Tantangan Unik Medan Pemilu di Wilayah Adat

Proses pemilu di pemukiman Baduy menghadapi banyak rintangan. Penyelenggara tidak boleh memasang atribut kampanye visual dan wajib menyampaikan informasi secara lisan melalui Jaro. Selain itu, petugas harus mengangkut logistik pemilu dengan berjalan kaki bersama porter lokal karena melarang kendaraan melintas.

Saat pencoblosan, petugas tidak mendirikan TPS di zona inti Baduy Dalam. Warga Baduy Luar harus berjalan ke wilayah perbatasan untuk mencoblos. Mereka bahkan langsung membersihkan jari dari tinta pemilu agar tetap mematuhi aturan kebersihan adat.

“Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah munculnya apa yang disebut sebagai asimilasi paksa atau forced assimilation dalam konteks keamanan politik elektoral. Menurut kesimpulan penelitian, tekanan sistem politik nasional dapat mendorong masyarakat hukum adat Baduy untuk berhadapan dengan aturan adat yang selama ini menjadi pedoman kehidupan mereka,” paparnya.

Ancaman Lturnya Tradisi dan Kepemimpinan Puun

Iqbal mengingatkan bahwa perbedaan sikap politik berpotensi memicu konflik serta fragmentasi di internal masyarakat adat. Situasi ini mengancam kelestarian nilai-nilai tradisional, seperti kepemimpinan Puun, tradisi milu ka nu meunang, serta musyawarah adat.

“Dari hasil disertasi ini, partisipasi politik masyarakat hukum adat Baduy dalam pemilihan legislatif dan presiden lebih banyak berada pada tingkat partisipasi simbolik, belum sepenuhnya mencapai partisipasi substantif. Meski dari sisi penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan baik melalui berbagai bentuk adaptasi,” tambahnya.

Ia memberi rekomendasi agar penyelenggara pemilu di masa depan lebih menghormati aturan lokal demi menjaga substansi keterwakilan sekaligus kelestarian budaya Baduy.

“Penting untuk melihat keamanan masyarakat adat, tidak hanya dari perspektif negara tapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan identitas, nilai, relasi sosial, dan tata kehidupan yang menjadi karakter esensialnya di tengah perubahan politik,” tegas Muhamad Iqbal.

(Ageng)