TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Indonesia kembali di uji dengan gelombang duka yang mendalam. Di saat ribuan saudara sebangsa di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjuang memulihkan diri dari terjangan bencana alam yang memakan banyak korban jiwa, wilayah lain seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat turut berduka akibat hantaman banjir bandang.
Namun, di tengah ratapan dan penderitaan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal serta akses jalan utama penunjang distribusi logistik akiba bencana alam, perhatian serius dari para pemangku kebijakan di nilai masih berjalan lambat.
BACA JUGA:
Situasi kontras ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh masyarakat Tasikmalaya, H.N. Suryana, Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Kota Tasikmalaya.
Suara Keprihatinan dari Tasikmalaya
Suryana menyoroti bagaimana kepekaan sosial para elit di tingkat nasional seolah tumpul di tengah situasi darurat kemanusiaan yang terjadi saat ini di Indonesia.
Menurutnya, penderitaan rakyat yang terdampak bencana membutuhkan tindakan konkret yang cepat dan terukur. Bukan sekadar janji atau penanganan birokrasi yang bertele-tele.
”Salam hormat kepada para pemimpin kita. Melihat situasi dan membaca kondisi masyarakat yang terkena bencana. Perlu ada tindakan dan perhatian serius serta cepat dari para pemimpin di Republik ini untuk segera mengambil tindakan konkret guna meringankan penderitaan mereka,” kata Suryana, Selasa (18/8/2026).
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur di lapangan. Hingga saat ini, banyak akses jalan penting yang rusak parah dan belum di perbaiki secara maksimal.
Padahal, jalur darat tersebut merupakan urat nadi utama dalam menyalurkan bantuan kebutuhan pokok bagi para korban yang terisolasi.
Alarm Keras Bagi Penegak Hukum: Bencana vs Korupsi
Ironisnya kata Suryana, di saat rakyat kecil harus bertahan hidup di tengah keterbatasan fasilitas darurat pascabencana, publik kembali di kejutkan dengan rentetan berita mengenai tindakan korupsi yang di lakukan oleh oknum pejabat.
Bagi Dia, maraknya perilaku koruptif di tengah duka nasional ini sudah berada di luar batas kewajaran. Hal tersebut harus menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum untuk bertindak lebih tegas tanpa pandang bulu.
“Masyarakat berjuang meratapi kerugian harta benda dan kehilangan sanak saudara akibat bencana alam. Sebagian pejabat justru tersandung kasus rasuah, memperlihatkan hilangnya empati terhadap krisis kemanusiaan,” tegasnya.
Kata Suryana, alih-alih merespons jeritan rakyat dan membenahi tata kelola penanggulangan bencana, sebagian elit politik di nilai sibuk berpolarisasi dan membela kepentingan kelompok atau pimpinan masing-masing yang kerap memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Harapan dan Refleksi Bersama
Kondisi ini menyisakan pertanyaan besar mengenai arah kepedulian sosial di tingkat elit. Ketika empati publik di uji dengan musibah bertubi-tubi. Solidaritas akar rumput justru terlihat jauh lebih kuat di bandingkan kepekaan struktural para pengambil kebijakan.
BACA JUGA:
Sudah saatnya seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin dan elit politik menanggalkan kepentingan golongan.
Fokus utama saat ini seharusnya di arahkan secara penuh pada percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di NTT dan wilayah Sumatra serta memastikan transparansi dan penegakan hukum yang adil bagi siapa saja yang mencoba mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
”Semoga segala bentuk penderitaan masyarakat akibat bencana ini dapat segera teratasi dengan uluran tangan solidaritas nasional dan tanggung jawab penuh dari negara,” tegasnya.
(Abdul Latif)
