spot_imgspot_img
Rabu 8 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 212

DPC Partai Demokrat Ciamis Reshuffle Pengurus DPAC

0
DPC Partai Demokrat Ciamis fokusjabar.id
DPC Partai Demokrat Ciamis Reshuffl pengurus DPAC

CIAMIS, FOKUSJabar.id: DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar) gelar Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), Sabtu (31/1/2026).

Ketua DPC Partai Demokrat Ciamis, Anjar Asmara (AA) menyebut, rapat pleno di lakukan untuk mengevaluasi besar-besaran terhadap struktur organisasi.

BACA JUGA:

Partai Demokrat Ciamis Siap Hadapi PK Moeldoko

Menurut Dia, langkah tersebut di ambil sebagai bagian dari strategi jangka panjang partai dalam menyongsong Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 serta optimalisasi kinerja internal.

​Persiapan Saksi dan Pesan Strategis DPP

Anjar mengungkapkan, berdasarkan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPC diminta mulai memetakan sekaligus menyiapkan saksi untuk Pileg 2029.

​”Pesan DPP sangat jelas, kita harus melibatkan pengurus DPAC secara aktif dalam pengawalan suara melalui saksi yang militan,” tegas AA.

Namun sambung Anjar, sebelum melangkah ke arah sana, soliditas struktur di tingkat kecamatan harus dipastikan dalam kondisi prima.

Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan struktural partai. Untuk itu, seluruh Anggota Fraksi Partai Demokrat agar memberikan tembusan laporan kegiatan reses kepada pengurus DPC.

DPC Partai Demokrat Ciamis fokusjabar.id
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, H. Anjar Asmara

“Tembusan penting dilakukan untuk memastikan program aspirasi berjalan selaras dengan kebijakan partai,” unkap AnjarAsmara.

​Dalam rapat tersebut, Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja struktural di tingkat kecamatan.

Ketua BPOKK DPC Demokrat Ciamis, Fariz Shoufa mengatakan adanya kebijakan reshuffle (perombakan) bagi sejumlah pengurus DPAC.

BACA JUGA:

Partai Demokrat Ciamis Bantu Pemerintah Kejar Target Vaksinasi

​”Kami melakukan evaluasi struktural agar kinerja tahun ini dan tahun-tahun mendatang semakin meningkat. Banyak pengurus DPAC yang terpaksa kami reshuffle karena alasan kesibukan pribadi yang menghambat jalannya roda organisasi,” tegas Fariz.

Dia menambahkan, penyegaran tersebut bukan sekadar pergantian personel. Namun sebagai upaya untuk memastikan setiap pengurus memiliki komitmen penuh untuk menjalankan program kerja partai secara konsisten.

Menutup rangkaian pleno, para pengurus DPC dan DPAC melakukan pembahasan evaluasi program kerja untuk tahun 2026 dan masa mendatang.

Fokus utama partai adalah menjaga eksistensi di tengah masyarakat serta memastikan seluruh mesin partai bekerja efektif pascperombakan struktur.

​Dengan wajah-wajah baru di jajaran DPAC, Demokrat Ciamis optimistis dapat membangun basis massa yang lebih kuat dan terorganisir demi mencapai target politik di masa depan.

(Bambang Fouristian)

Fraksi Partai Demokrat Ciamis, Dorong SPPG Kantongi Izin PBG

0
fraksi demokrat ciamis sppg@fokusjabar.id
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Ciamis Nur Muttakin (foto Irfan/fokusjabar.id)

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Ciamis, Nur Muttaqin mendorong. Seluruh Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jadi intinya semua dapur harus menyesuaikan aturan yang ada, baik izin bangunan, kesehatan. Dan kalau SLHS (Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi) sudah 80 persen yang on proses,” ungkap Nur Muttaqin, Sabtu (31/1/2026).

Selain itu, Nur Muttaqin juga mengingatkan supaya SPPG di Kabupaten Ciamis. Juga mengantongi sertifikat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) karena hal tersebut terkait lingkungan.

Baca Juga: Bupati Ciamis Sebut Regulasi Jelas, Pengisian Wabup Tinggal Keputusan Partai Pengusung

“Jadi IPAL sebagian sudah jalan dan ada yang sudah keluar. Dan yang baru (SPPG-red) sedang on proses, maka semua dapur harus segera menyelesaikan segala bentuk perizinan,” jelasnya.

Kenapa SPPG harus mengurus dan mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)?. Nur Muttaqin melanjutkan, karena retribusinya masuk ke negara melalui pajak.

“Jadi kami sebagai anggota DPRD, sesuai tufoksi sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Menyarankan supaya seluruh SPPG di Kabupaten Ciamis mengurus perizinan salah satunya adalah PBG,” tegasnya.

Laporan ke BGN

Dan pihaknya pun, lanjut Nur Muttaqin, saat ini sedang melaksanakan kegiatan monitoring di seluruh Kecamatan di Kabupaten Ciamis.

“Tinggal tujuh kecamatan lagi, dan InsyaAllah semua data akan segera kami laporkan. Terkait hasil monitoring MBG di Kabupaten Ciamis langsung ke BGN (Badan Gizi Nasional-red),” tuturnya.

Baca Juga: Disebut Bukan Ibu Kota Galuh, Warga dan Budayawan Kawali Ciamis Bereaksi Keras

Sebelumnya, ramai jadi perbincangan, bahwa dari jumlah 134 dapur MBG di Kabupaten Ciamis. Hanya ada tiga SPPG yang telah mengantongi izin Persetujuan Bangun Gedung (PBG) secara resmi.

Dan kenapa SPPG harus mengantongi izin Persetujuan Bangun Gedung (PBG) resmi?. Karena hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum, juga keselamanan operasional.

Tidak hanya itu, Persetujuan Bangun Gedung (PBG) memberikan konstribusi terhadap penghasilan asli daerah (PAD). Melalui retribusi perizinan yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis.

(Nanang Yudi)

Antara Perahu dan Panorama Situ Gede Kota Tasikmalaya

0
perahu dan panorama situ gede kota tasikmalaya@fokusjabar.id
Suasana Situ Gede Kota Tasikmalaya di antara perahu dan saung kuliner.(Nanang Yudi/fokusjabar.id)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Tak sempurna rasanya jika refresing akhir pekan ke objek wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya tidak mengelilingi suasana danau alami dengan naik perahu.

Situ Gede yang berada di Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, menyuguhkan panorama indah juga udara yang sejuk.

Selain itu, di Situ Gede Kota Tasikmalaya, pengunjung bisa juga melakukan aktivitas berolahraga seperti joging track dengan mengelilingi area danau yang di kelilingi pohon pinus.

Baca Juga: Penampakan Tembok Rusak di Alun-alun Kota Tasikmalaya

Juga kuliner dengan ciri khas ikan bakar, pengunjung bisa menikmati hidangan di saung-saung yang sudah di sediakan di pinggir Situ Gede dengan view air danau dan gunung Galunggung.

“Memang gak ada bosannya menikmati panorama Situ Gede dengan keliling danau menggunakan perahu. Sungguh refresh pikiran ini,” ungkap Aldi warga Indihiang Kota Tasikmalaya, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, dengan menikmati suasana alam yang damai juga sejuk mampu membuat refresh pikiran. Maka, tidak harus jauh, pemandangan di Situ Gede adalah solusinya.

“Healing sambil olahraga yang terdekat dan terindah ke Situ Gede saja, tak menguras isi kantong. Ketika perut keroncongan, kuliner di sini tidak kalah nikmat pokoknya, yang penting Happy,” ujarnya.

Lokasi objek Wisata Situ Gede, kata Aldi, tidak jauh dari jalan raya. Jadi mudah di jangkau oleh siapa pun yang akan berkunjung. Dan tiket masuknya pun ramah di kantong.

Baca Juga: Joging Track dan Pesona Indah Situ Gede Kota Tasikmalaya

“Dengan menggunakan perahu mengelilingi danau, di tengah Situ kan ada pulau kecil dan di sana ada beberapa makam yang di keramatkan,” ucapnya.

Jadi, lanjut dia, selain healing dan olahraga, pengunjung objek wisata Situ Gede Kota Tasikmalaya, bisa juga melakukan perjalanan wisata religi.

“Menurut informasi, di tengah pulau itu ada beberapa makam, dan yang lebih di kenal yaitu namanya eyang Prabu Dilaya. Jadi kalau kesana harus menggunakan perahu karena letaknya ada di tengah danau,” pungkasnya.

(Nanang Yudi)

Partai NasDem Usul Parliamentary Threshold di Atas 5 Persen

0
NasDem Parliamentary Threshold fokusjabar.id
(foto: web)

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Ketua Komisi II DPR dari Parti Nasional Demokrat (NasDem), Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) dinaikkan dalam revisi UU Pemilu.

Partai NasDem memandang ambang batas parlemen paling tidak di atas 5 persen yang bisa diterapkan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

BACA JUGA:

DPW Partai NasDem Jabar Gelar Rapat Kerja di Garut

“Adapun ambang batas parlemen yang berlaku saat ini 4 persen,” kata Karsayuda di kutip tempo.co, Sabtu (31/1/2026).

Besaran ambang batas parlemen ini menjadi salah satu yang turut dibahas dalam persiapan merevisi UU Pemilu untuk penerapan Pemilu 2029.

‎Sementara Centre for Strategic and International Studies mengusulkan ambang batas parlemen di turunkan secara bertahap.

Pada Pemilu 2029, di usulkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Dan Pemilu 2034 kembali turun menjadi 3 persen.

‎Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) berpandangan bahwa ambang batas parlemen perlu di turunkan hingga ke 0 persen.

Partai besutan Zulkifli Hasan ini menilai, penerapan ambang batas pemilihan legislatif maupun presiden sebaiknya di hapuskan.

‎Rifqinizamy Karsayuda tak sepakat dengan usulan penghapusan ambang batas parlemen. Menurut dia, ambang batas mutlak di butuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan.

‎”Parliamentary threshold itu adalah keniscayaan untuk menghadirkan satu institusionalisasi partai politik,” ungkapnya.

Dia mengatakan, institusionalisi itu sebagai indikator partai politik yang sehat.

Partai politik yang terlembaga terlihat dari adanya basis, akar suara serta ideologi yang kuat.‎

BACA JUGA:

Ini Strategi DPD Partai NasDem Garut Menangkan Paslon Santri

‎”Dengan adanya ambang batas parlemen maka partai politik di paksa untuk membenahi diri dengan memperkuat struktur. Sehingga bisa mendapatkan suara yang cukup signifikan di dalam setiap pemilu,” tegas Karsayuda.

‎Dia menyebut, ambang batas parlemen di butuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

‎Meski begitu, ia menyadari penerapan ambang batas parlemen masih memiliki kelemahan. Salah satunya tidak terkonversinya suara-suara yang tidak lolos ambang batas ke dalam kursi.

‎(Bambang Fouristian)

Rumah Uju di Karangpawitan Ciamis Ludes Dilalap Api

0
Rumah Uju Ciamis fokusjabar.id
Kondisi rumah Uju saat kebakaran

CIAMIS, FOKUSJabar.id: Rumah Uju warga Dusun Kiaralawang Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Jawa Barat (Jabar) ludes terbakar, Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

Camat Kawali, Saeful Slamet menduga, penyebab kebakaran dari bara tungku api yang  sedang menjerang air yang di tinggal tidur pemilik rumah.

BACA JUGA:

Satpol PP Ciamis Tertibkan Roda PKL Pelanggar K3

Warga sekitar yang mengetahui adanya kebakaran langsung berusaha membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya.

“Warga lainnya meminta bantuan Damkar pos WMK Kawali untuk penanganan kebakaran,” kata camat.

Menurut Saeful, kobaran api berhasil di padamakan oleh personel Damkar pos WMK Kawali yang di bantu aparat TNI-Polri dan warga serta aparat kewilayahan.

“Api berhasil di padamkan dengan sempurna oleh empat personel Damkar pos WMK Kawali dengan satu unit damkar,” ungkap Dia.

Saeful mengaku, kejadian kebakaran tersebut sudah di laporkan kepada instansi terkait untuk dilakukan penanganan lanjutan.

“Kejadian ini sudah kami laporkan kepada pimpinan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciamis,” jelasnya.

BACA JUGA:

Disebut Bukan Ibu Kota Galuh, Warga dan Budayawan Kawali Ciamis Bereaksi Keras

Pemkab Ciamis melalui BPBD telah memberikan bantuan logistik kedaruratan kepada pemilik rumah.

“Kami telah menyalurkan bantuan logistik kedaruratan kepada pemilik rumah yang terkena musibah kebakaran,” singkat Kepala BPBD Kabupaten Ciamis, Ani Supiani.

(Husen Maharaja)

RKPD 2027, Wali Kota Tasikmalaya Fokus 4 Prioritas

0
Wali Kota Tasikmalaya RKPD 2027 fokusjabar.id
Giat pramusrenbang Kecamaan Cihideung Kota Tasikmalata

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Wali Kota Tasikmalaya Jawa Barat (Jabar), Viman Alfarizi Ramadhan menekankan empat prioritas penting saat pramusrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Cihideung, Jumat (30/1/2026) kemarin.

Tujuan pramusrenbang 2027 untuk membahas rencana strategis dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Cihideung.

BACA JUGA:

Penampakan Tembok Rusak di Alun-alun Kota Tasikmalaya

Menurut Wali Kota Tasikmalaya, arah pembangunan di Kecamatan Cihideung fokus empat hal prioritas utama. Yakni, perdagangan, penanganan banjir, pengelolaan sampah dan ketahanan pangan.

“Kita prioritaskan empat hal penting. Yakni, tertib dalam usaha perdagangan, penanganan masalah banjir, pengelolaan sampah serta ketahanan pangan melalui holtikultura,” ungkap Viman.

Dia menegaskan, stakeholder (unsur kecamatan, lurah, LPM, para RW/RT serta elemen lainnya) harus bisa membantu OPD dalam menertibkan izin di kecamatan Cihideung.

“Cihideung merupakan wilayah pusat Kota Tasikmalaya. Karenanya harus tertata dengan baik. Misalnya, perizinan usaha perdagangan harus memperhatikan lingkungan dan dampak sosialnya. Sehingga tidak membuat semrawut,” ujarnya.

Viman mengingatkan warga terkait pengelolaan sampah sebagai salah satu upaya penanganan persoalan banjir.

“Jika hujan dengan intensitas tinggi, wilayah Cihideung pasti dikepung banjir. Ini harus diantisipasi melalui pengelolaan sampah,” ujarnya.

“Pengelolaan sampah harus di mulai dari rumah tangga. Kita harus membiasakan diri untuk memilah sampah. Buang pada tempat yang telah di sediakan. Jangan membuang ke sungai atau selokan,” pesan Viman.

BACA JUGA:

PMII Kota Tasikmalaya Gelar Aksi Demo di Balekota, Kritik Setahun Kepemimpinan Wali Kota

Viman optimistis, dengan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua pihak, wilayah Kecamatan Cihideung akan menjadi lebih baik dan sejahtera. Sehingga kualitas hidup warga pun bisa meningkat.

Pada kesempatan itu, forum juga membahas tentang pengembangan budidaya tanaman hortikultura yang bisa di lakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT).

Pengembangan tanaman hortikultura merupaan penopang ketahanan pangan. Dan bisa berpeluang sebagai penyuplai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saat ini di wilayah Kecamatan Cihideung terdapat 10 SPPG. Baru tiga dapur yang disuplai oleh kelompok tani. Dengan begitu, masih banyak peluang bagi KWT untuk bisa berkerja sama dengan SPPG,” ungkapnya.

(Seda)

Penampakan Tembok Rusak di Alun-alun Kota Tasikmalaya

0
alun-alun kota tasikmalaya@fokusjabar.id
Penampakan tembok rusak di alun-alun Kota Tasikmalaya.(Nanang Yudi/fokusjabar.id)

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Alun-alun Kota Tasikmalaya, yang berada di jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang. Merupakan tempat kegiatan masyarakat mulai olahraga atau bermain.

Namun, fasilitas Alun-alun Kota Tasikmalaya nampak terlihat banyak yang harus di benahi. Seperti tembok rusak dan cat yang sudah pudar hingga tempat buang sampah.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim saat di minta tanggapan, dan di tanya apakah ada anggaran untuk pemeliharaan Alun-alun Kota Tasikmalaya, hingga beberapa kali di konfirmasi belum juga memberikan komentar hingga berita ini publis.

Baca Juga: Alun-alun Kota Tasikmalaya Seperti Tak Terurus?

Sementara, Aktivis Eksponen 96, Dadi Abidarda mempertanyakan terkait Alun-alun Kota Tasikmalaya apakah jadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dulu alun-alun di bangun oleh pemkab Tasikmalaya, anggarannya bisa jadi dari Provinsi, tapi ini ikon Kota Tasikmalaya semestinya harus di rawat,” ungkap Dadi Abidarda, Sabtu (31/1/2026).

Sebelumnya, Alun-alun Kota Tasikmalaya, menurut Dadi Abidarda, seharusnya areanya tertata rapi dan lingkungannya selalu bersih, asri dan indah mempesona.

“Intinya menurut hemat saya bahwa alun alun adalah wajah dari Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sudah semestinya dapat perhatian penuh,” ungkap Dadi Abidarda

Perhatian tersebut, lanjut Dadi, yaitu baik dari sisi optimalisasi estitika bangunan, atau paling tidak dari aspek pemeliharaan Alun-alun Kota Tasikmalaya.

“Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ada anggaran pada tahun 2026 dari Pemkot yang peruntukannya untuk Alun-alun Kota Tasikmalaya?,” tanya Dadi Abidarda.

Anggaran Pemeliharaan Bangunan

Minimal, kata Dadi, anggaran tersebut untuk pemeliharaan bangunan atau fasilitas Alun-alun Kota Tasikmalaya secara keseluruhan.

Baca Juga: PMII Kota Tasikmalaya Gelar Aksi Demo di Balekota, Kritik Setahun Kepemimpinan Wali Kota

“Dan dari sisi manfaatnya sudah jelas sangat produktif untuk sarana bermain juga kegiatan olahraga bagi masyarakat,” ujarnya.

Alun-alun yang merupakan ikon Kota Tasikmalaya, kata Dadi, seharusnya menjadi kewajiban Pemkot Tasikmalaya untuk memperindah dan memelihara dengan baik, supaya jadi kebanggaan masyarakat.

“Alun-alun Kota Tasikmalaya, lokasinya sangat strategis berada di pusat kota. Kalau rapih, bersih dan indah kan enak di lihatnya, karena ini wajah pemkot Tasikmalaya juga. Bersih dan tidaknya alun-alun bisa menjadi ciri pemimpinnya,” tegasnya.

(Nanang Yudi)