Kiper Persib Teja Paku Alam Siap Hadapi Persis Solo

Penulis

-

31 Januari 2026

teja paku alam solo fokusjabar.id — Teja Paku Alam (foto: web)

SOLO, FOKUSJabar.id: Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam siap menghadapi Persis Solo pada laga tandang kompetisi Super League 2025/2026.

Menurut Teja Paku Alam, pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Sabtu (31/1/2026) sangat penting. Kemenangan menjadi target yang wajib diraih.

BACA JUGA:

Layvin Kurzawa Gabung Persib Bandung, Ini Komentar Andrew Jung

Bagaimana tidak, persaingan di papan atas saat ini semakin ketat. Untuk itu, Teja Paku Alam bersama rekan-rekannya dalam kondisi siap tempur untuk mengamankan posisi puncak klasemen.

“Kami tahu pertandingan nanti sangat penting agar kami terus berada di papan atas,” kata Teja Paku Alam.

Kiper andalan Persib ini menuturkan, skuat Maung Bandung sudah menyiapkan diri sebelum berangkat ke Solo dengan menggelar latihan.

Menurut Teja Paku Alam, bekal latihan tersebut sudah cukup untuk menghadapi perlawanan Laskar Sambernyawa pada pekan ke-19 kompetisi Super League 2025/2026.

“Persiapan kurang lebih beberapa hari ini sudah cukup baik. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik,” ungkapnya

BACA JUGA:

Pelatih Persib Minta Anak Asuhnya Fokus kontra Persis Solo

Penjaga gawang yang menggunakan nomor punggung 14 ini berharap dukungan dan kerja keras tim di lapangan dapat berbuah hasil maksimal.

“Semoga kami bisa memberikan tiga poin di pertandingan nanti,” tegas penjaga gawang yang membawa Persib back to back juara.

(Arif)

Bhayangkara FC Kembalikan Dedi Kusnandar ke Persib Bandung

Penulis

Bambang F

-

31 Januari 2026

0

dedi kusnandar fokusjabar.id — Dedi Kusnandar (foto: web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Memasuki putaran kedua kompetisi Super League 2025/2026, Persib Bandung Resmi membawa pulang Dedi Kusnandar (Dado) untuk menambah kekuatan di lini tengah.

Sebelumnya, pada putaran pertama Dedi Kusnandar di pinjamkan ke Bhayangkara FC.

BACA JUGA:

Alfeandra Dewangga Lontarkan Ungkapan Berkelas Soal Layvin Kurzawa

Seperti diketahui, pada awal musim 2025/2026 Persib Bandung menyetujui peminjaman Dado hingga akhir kompetisi.

Namun setelah berakhirnya putaran pertama, Bhayangkara FC memutuskan mengembalikan Dedi Kusnandar ke klub asalnya.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan peluang menit bermain yang terbatas. hal itu sebuah langkah profesional untuk memberi ruang terbaik bagi semua pihak. Terutama bagi perkembangan karier Dado.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan menegaskan, kembalinya Dado adalah kabar positif bagi tim.

Karena dengan kembalinya Dedi Kusnandar, akan menambah kedalaman dan keseimbangan lini tengah untuk mengarungi putaran kedua.

“Persib menyambut positif kembalinya Dado dari masa peminjaman di Bhayangkara FC. Pelatih pasti sudah punya skema,” kata Adhit.

BACA JUGA:

Kondisi Eliano Reijnders Bugar dan Siap Hadapi Persis Solo

Dedi sendiri selalu mendapat tempat istimewa di hati Bobotoh. Lantaran, sejak pertama bergabung pada 2015, dia dikenal sebagai figur yang konsisten, rendah hati dan penuh dedikasi.

Ketika kompetisi nasional sempat terhenti pada 2016, Dado tetap menjaga ritme dan profesionalismenya lewat peminjaman ke Sabah FA.

Lalu kembali ke Bandung dengan peran yang kian matang sebagai jangkar lini tengah.

Selain itu, Dado turut membawa Persib meraih gelar juara pada Piala Presiden 2015, dua juara kompetisi Liga 1 (2023/2024 dan 2024/2025).

(Arif)

Pemkab Garut Tancap Gas Benahi Puskesmas, Bupati Tekankan Pemerataan Layanan

Penulis

Irfansyah Riza

-

30 Januari 2026

0

GARUT,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan menetapkan Pejabat Fungsional Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas. Penyerahan Petikan Keputusan Bupati dilakukan langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, di Aula Kantor DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Jumat (30/1/2026).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pencapaian indikator kesehatan daerah, terutama dalam penanganan persoalan gizi serta pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Garut.

Abdusy Syakur menegaskan,penempatan para Kepala Puskesmas kali ini tidak berlangsung secara acak, melainkan mempertimbangkan karakteristik dan demografi wilayah. Daerah dengan jumlah penduduk tinggi atau distribusi penduduk yang ekstrem menjadi prioritas perhatian.

“Kami menekankan penugasan di wilayah-wilayah dengan populasi yang besar atau memiliki tantangan proporsional tertentu. Harapannya, intervensi kesehatan bisa lebih tepat sasaran dan dapat terasa langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia juga meminta para pejabat yang baru untuk segera bekerja secara optimal. Mengingat Februari menjadi periode penting dalam pelaporan administrasi dan program, Bupati mengingatkan agar proses transisi tidak mengganggu pelayanan kesehatan.

“Tidak ada waktu untuk adaptasi terlalu lama. Saya minta semuanya langsung tancap gas,” tegasnya.

Perkuat KB Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selain fokus pada pelayanan medis, Bupati juga menyoroti tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Garut yang tercatat melebihi rata-rata kabupaten lain. Untuk itu, Pemkab Garut berencana memperkuat kolaborasi dengan BKKBN melalui optimalisasi peran Puskesmas.

“Kita akan memperkuat program Keluarga Berencana di tingkat layanan dasar agar pengendalian pertumbuhan penduduk bisa lebih efektif,” tambahnya.

65 Posisi Terisi, Fokus Kinerja dan Kebutuhan Organisasi

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, menjelaskan bahwa penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024.

Dari total 67 jabatan Kepala UPTD Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan, saat ini 65 posisi telah terisi, dengan rincian 25 pejabat tetap di posisi sebelumnya, 30 mengalami rotasi, dan 10 mendapatkan promosi. Adapun dua posisi lainnya masih belum terisi.

“Penempatan ini berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi. Kepala Puskesmas memegang peran strategis, mulai dari pengelolaan kluster layanan kesehatan hingga penguatan jejaring pelayanan primer,” jelas Kristanti.

(Y.A. Supianto)

PMII Kota Tasikmalaya Gelar Aksi Demo di Balekota, Kritik Setahun Kepemimpinan Wali Kota

Penulis

Irfansyah Riza

-

30 Januari 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Balekota Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, Kecamatan Bungursari, Jumat (30/1/2026) sore.

Massa aksi datang menggunakan sepeda motor dan satu unit mobil komando, lengkap dengan atribut organisasi. Aksi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Tasikmalaya.

Demonstrasi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan mahasiswa terhadap kinerja Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan yang dinilai belum menunjukkan capaian signifikan setelah satu tahun menjabat.

Sejak awal aksi, massa berharap dapat berdialog langsung dengan Wali Kota. Namun kekecewaan mencuat karena yang bersangkutan tidak hadir menemui para demonstran. Situasi pun sempat memanas ketika massa mencoba mendekati area dalam Balekota, namun barikade aparat keamanan menghadang.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat tak terhindarkan. Dalam insiden tersebut, seorang mahasiswa mengalami luka di bagian pelipis dan tangan, yang diduga terjadi saat desakan berlangsung.

Di tengah aksi, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol protes, sembari menyuarakan tuntutan dengan lantang.

Kritik Keras Terhadap Kepemimpinan Viman–Dicky

Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Abdul Aziz, menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap jalannya pemerintahan Kota Tasikmalaya di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Viman–Diky selama setahun terakhir.

“Kami menilai sejumlah program unggulan seperti Tasik Gemas, Tasik Pintar, dan Tasik Nyaman belum berjalan optimal. Semua masih terkesan seremonial,” ujarnya.

Ia mencontohkan program Tasik Pintar yang menargetkan wajib belajar 12 tahun. Namun realitas di lapangan masih menunjukkan banyak warga yang hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SMP atau sembilan tahun.

Selain sektor pendidikan, PMII juga menyoroti pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, termasuk banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Kebijakan pembangunan infrastruktur pun kerap berbenturan dengan regulasi yang berlaku.

“Kami merasa tidak dihargai. Sudah berulang kali melakukan aksi, namun Wali Kota tidak pernah hadir. Ini memunculkan kesan bahwa pimpinan daerah anti kritik,” tegas Aziz.

Ia mengakui aksi hari ini belum mencapai tujuan maksimal karena tidak adanya dialog langsung dengan Wali Kota. PMII pun mengancam akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sebelum membubarkan diri, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Antaranya optimalisasi pelayanan bagi korban kekerasan dan bullying, validasi data kemiskinan dan perbaikan tata kelola sampah. Kemudian penguatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, serta penghentian alih fungsi lahan pertanian.

“Sore ini kami membubarkan diri. Tetapi kami tidak akan pernah mundur untuk terus mengawal dan mengkritisi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.

(Seda)

Polres Pangandaran Serap Aspirasi Warga Langkaplancar, BBM hingga Kamtibmas Jadi Sorotan

Penulis

Irfansyah Riza

-

30 Januari 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Komitmen Polri dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat kembali ditunjukkan Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari melalui rangkaian kegiatan Jumat Keliling, Jumat Curhat, dan Bakti Sosial yang digelar di Kecamatan Langkaplancar, Jumat (30/1/2026).

Kegiatan yang terpusat di Desa Bangunjaya itu menjadi ruang dialog terbuka antara kepolisian dan warga. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Salah satu keluhan utama berkaitan dengan kesulitan akses BBM bersubsidi. Warga mengaku terkendala kebijakan barcode, terlebih jarak SPBU yang cukup jauh dari wilayah pelosok Langkaplancar.

Selain itu, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga mengemuka. Warga menyoroti maraknya penggunaan knalpot brong oleh pelajar serta aktivitas remaja yang berlangsung hingga larut malam.

Tak kalah penting, masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas layanan kepolisian, khususnya kemudahan dan transparansi dalam proses pelaporan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, AKBP Ikrar Potawari menegaskan pihaknya tidak ingin keluhan warga hanya berhenti sebagai catatan.

“Kami sudah menginstruksikan Kapolsek untuk berkoordinasi terkait distribusi BBM di wilayah pelosok, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.

Untuk menjaga kamtibmas, Polres Pangandaran akan meningkatkan patroli malam serta menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah pencegahan kenakalan remaja.

Sementara terkait pelayanan Polri, Kapolres menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan Polisi layani secara profesional dan bebas pungutan biaya.

“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Masyarakat bahkan bisa langsung menghubungi nomor pribadi saya jika menemui kendala keamanan maupun lalu lintas,” tegasnya.

Rangkaian kegiatan tersebut selesai dengan penyaluran bantuan sembako kepada warga di Dusun Cibunar, Karangkamiri, dan Bulaklega, sebagai wujud kepedulian Polri terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Langkaplancar.

(Sajidin)

METI Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan demi Target NZE 2060

Penulis

Irfansyah Riza

-

30 Januari 2026

0

JAKARTA,FOKUSJabar.id: Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan Transisi Energi Berkeadilan guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.

Dorongan ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pensiun penuh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Namun, METI menilai kebijakan tersebut harus di iringi langkah strategis dan kolaboratif agar tidak mengganggu pasokan listrik nasional serta tetap menjamin keadilan energi bagi seluruh masyarakat.

Ketua Umum METI Zulfan Zahar menyampaikan, pensiun dini PLTU membutuhkan pembiayaan besar dan perencanaan matang agar elektrifikasi nasional tetap berjalan optimal, khususnya di daerah terpencil.

“Transisi energi harus memastikan keadilan. Energi terbarukan harus menjadi tulang punggung elektrifikasi di seluruh pelosok Indonesia. Ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, ekosistem usaha yang sehat, dan iklim investasi yang pasti,” ujar Zulfan dalam Bincang Energi dan Peluncuran METI Energi Muda, Jumat (30/1/2026).

Ia menegaskan perlunya penyesuaian Perpres 112 Tahun 2022, penyempurnaan mekanisme pengadaan listrik berbasis konsep supply create demand, serta percepatan pengesahan UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

“METI siap menjadi mitra strategis pemerintah dan DPR untuk mempercepat transisi energi berkeadilan,” tegasnya.

Fokus Penguatan Kebijakan dan Investasi

METI mencatat, RUPTL 2025–2034 telah menetapkan target ambisius dengan 75 persen penambahan kapasitas pembangkit baru berasal dari energi terbarukan, atau sekitar 42 GW dari total 69,5 GW.

Melalui Komite Energi Terbarukan, METI aktif berkoordinasi dengan berbagai asosiasi untuk mendorong percepatan pengembangan energi bersih. Masukan kebijakan telah disampaikan terkait revisi Perpres 112/2022, kemudian perbaikan mekanisme pengadaan PLN, serta RUU EBET dan RUU Ketenagalistrikan dalam RDPU Komisi XII DPR RI pada Desember 2025 lalu.

Di sisi pendanaan, METI menginisiasi program Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET) guna membuka akses pembiayaan inovatif bagi proyek energi terbarukan. Program ini mendorong dialog antara lembaga keuangan dan pengembang untuk mengatasi hambatan investasi.

Desa dan Pulau Mandiri Energi

METI juga mendorong elektrifikasi berbasis energi terbarukan melalui program Desa/Pulau Mandiri Energi, dengan target 10 desa dan pulau hingga 2028. Salah satu proyek unggulan adalah Nusa Penida 100% Energi Terbarukan.

Dalam program ini, METI memfasilitasi investasi pembangkit sesuai potensi lokal dan mendorong peran IPP dan EPC dalam neger. Kemudian membangun pusat pelatihan SDM, serta meningkatkan pemahaman masyarakat melalui forum komunikasi.

Menuju Peta Jalan 100 GW Energi Terbarukan

Untuk mendukung target nasional, METI bersama para pemangku kepentingan akan menyusun Peta Jalan Pengembangan 100 GW Energi Terbarukan. Dokumen ini akan menjadi acuan strategis mencakup aspek kebijakan, mekanisme pengadaan, pembiayaan, serta kerangka hukum.

Selain itu, METI menekankan pentingnya penciptaan green jobs agar transisi energi tidak meninggalkan siapa pun (no one left behind). Penguatan kapasitas SDM dinilai krusial agar transisi energi menghadirkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Forum Transisi Energi Berkeadilan

Sebagai wadah kolaborasi lintas sektor, METI akan membentuk Forum Transisi Energi Berkeadilan. Forum ini bertujuan mengatasi hambatan pengembangan energi terbarukan dan kemudian meningkatkan literasi publik. Serta memperkuat peran energi bersih sebagai strategi mitigasi bencana dan pengurangan ketergantungan energi fosil.

Dukung Penertiban Izin Lingkungan

Dalam topik khusus, METI menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah menertibkan izin lingkungan dan pemanfaatan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Januari 2026. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan agenda NZE dan pembangunan ekonomi hijau.

METI menegaskan seluruh proyek energi terbarukan wajib mematuhi ketentuan lingkungan. Termasuk AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL). Serta menerapkan prinsip transisi energi berkeadilan sejak tahap awal.

(Alpin Septian)

Harga Ayam di Pasar Ciamis Tembus Rp40 Ribu, Konsumen Beralih Beli Langsung ke Kandang

Penulis

Irfansyah Riza

-

30 Januari 2026

0

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Perbedaan harga daging ayam broiler antara tingkat peternak dan pasar tradisional di Kabupaten Ciamis kian terasa. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat beralih membeli ayam langsung ke kandang demi menekan pengeluaran rumah tangga.

Pantauan di Pasar Manis Ciamis menunjukkan, harga daging ayam broiler saat ini berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga ayam hidup yang dijual langsung di kandang peternak hanya sekitar Rp27.000 per kilogram, selisih yang dinilai cukup signifikan oleh konsumen.

Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau, meskipun lokasi pasar sebenarnya dekat dari tempat tinggal mereka.

Ibu Rumah Tangga Beralih ke Kandang Demi Hemat

Salah satunya dilakukan Nuning, warga Kelurahan Kertasari. Meski rumahnya relatif dekat dengan Pasar Manis, ia memilih membeli ayam broiler langsung di kandang peternak yang berada di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg.

“Sejak harga ayam di Pasar Manis naik, saya lebih memilih beli di kandang. Harganya jauh lebih murah,” ujar Nuning, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, selisih harga sekecil apa pun sangat berpengaruh bagi ibu rumah tangga dengan anggaran dapur terbatas. Terlebih, penghasilan suaminya sebagai sopir angkutan kota tidak menentu.

“Kalau bisa lebih hemat, tentu saya pilih yang lebih murah. Penghasilan suami kan tidak tetap, jadi harus pintar mengatur pengeluaran,” tuturnya.

Harga di Kandang Ikut Merangkak Naik

Sementara itu, Deda, salah seorang penjual ayam broiler hidup di kandang, mengungkapkan bahwa harga di tingkat peternak sebenarnya juga mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir.

“Beberapa hari lalu masih di Rp25.000 per kilogram, sekarang sudah naik menjadi Rp27.000 per kilogram,” jelasnya.

Meski demikian, harga tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan harga jual di pasar. Kondisi ini pun memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait panjangnya rantai distribusi dan margin harga dari kandang hingga ke tangan konsumen.

(Husen Maharaja)