BANJAR,FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) angkat bicara terkait adanya dugaan penyelewengan dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Banjar, Jawa Barat.
Dia menilai adanya dugaan penyelewengan tindak pidana korupsi di wilayah yang memiliki 4 Kecamatan ini lantaran kurangnya pengawasan yang maksimal dari Pemerintah Kota.
“BUMDes itu padahal kan ada yang mengawasi ya oleh instansi mungkin dalam hal ini inspektorat, tapi ko baru terkuak sekarang, berarti pengawasan selama ini memang lemah,” katanya Ketua Umum HMI Cabang Banjar, Budi Nugraha, kepada wartawan. Selasa (16/8/2022).
BACA JUGA: Kejari Kota Banjar Kembali Temukan Kasus Penyelewengan Dana BUMDes
Budi mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kejadian seperti ini bisa terjadi di wilayah berjargon Kota Idaman, apalagi angka kerugian negaranya juga cukup besar.
“Berdasarkan informasi yang diterima kerugiannya itu diduga lebih dari satu miliar, di Kota Kecil korupsinya sangat besar, sangat disayangkan sekali,” kata dia.
Padahal dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini bertujuan agar Kepala Desa bisa meningkatkan dan mampu memandirikan wilayahnya tanpa ketergantungan kepada Pemerintahan Pusat, sehingga BUMDes dibuat.
“Namun buat apa BUMDes dibuat kalau misalkan malah untuk dikorupsi, mengakibatkan kerugian kepada Negara dan menjadi beban bagi semua,” kata Budi.
Budi mengatakan sebelumnya pihaknya pernah menanggapi kasus korupsi BUMDES di kota Banjar, bahwa pejabat di kota Banjar harus diberikan edukasi mengenai bahayanya korupsi, harus lebih ditanamkan dari bawah sampai atas.
Saat ini baru penemuan kasus korupsi BUMDES, kedepannya bisa saja di pemerintahan kotanya, kalau misalkan tidak ditangani secara serius, maka harus sedia payung sebelum hujan, sebelum terjadi tentunya penegak hukum juga harus lebih preventif, melakukan pencegahan sebelum terjadinya korupsi lebih besar lagi sehingga menjadi kerugian dan beban negara.
Kendati, HMI Kota Banjar meminta untuk mendorong pengawasan dari Pemerintah Kota Banjar dimaksimalkan dan pihak APH harus bisa mengusut tuntas kasus korupsi di wilayah timur Provinsi Jawa Barat ini.
“Kepada penegak hukum, jangan tembang pilih dan tegakan hukum seadil adilnya, dan saya juga mengajak kepada semua pihak untuk mengawal kasus korupsi di kota Banjar sebagai kontrol sosial, terutama pada kasus yang saat ini sedang di tangani kasus korupsi BUMDES di Kota Banjar Desa Balokang,” ujarnya.
Budi berharap dengan adanya kejadian ini para pengawas dan penegak hukum, bisa lebih tegas dan usut sampai tuntas, dan juga memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.
“Kemudian kepada penegak hukum dengan terjadinya kejadian tersebut harus menjadi perhatian khusus, bahwa mental pejabat di kota Banjar adalah mental korupsi,” katanya.
BACA JUGA: Dapat Penghargaan, Kota Banjar Dinilai Daerah Yang Memajukan Koprasi Dan UMKM
“Sehingga diperlukannya edukasi terkait anti korupsi kepada pejabat di kota Banjar dari bawah sampai atas ciptakan mental anti korupsi, dan juga saya mengajak kepada semua pihak, elemen untuk sama sama kawal kasus korupsi di kota Banjar sehingga kota Banjar yang kecil, bisa bebas dari korupsi,” kata Budi menambahkan.
Sementara itu diberitakan sebelumnya Kejaksaan Negeri Kota Banjar tengah melakukan penyelidikan terhadap 16 BUMDes di wilayahnya.
Dari total Desa yang masuk ke tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Kota Banjar menemukan dugaan penyelewengan pengelolaan BUMDes di dua Desa yakni Desa Binangun dan Desa Balokang.
Adapun dugaan korupsi di Desa Binangun diduga sekitar Rp. 500 juta dan di Desa Balokang diduga ditemukan penyelewengan kurang lebih Rp. 1 Miliar.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
 angkat bicara terkait adanya dugaan penyelewengan dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Banjar, Jawa Barat. ){kind=link}