BANDUNG, FOKUSJabar.id: Anggaran pendidikan akan menjadi skala prioritas anggota DPRD Jabar agar terus dianggarkan pada APBD 2019 nanti. Bahkan, untuk Bantuan Pendidikan Menengah Umum (BPMU), dewan sudah menekankan agar dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyebut bahwa untuk bidang pendidikan, DPRD melalui komisi V tetap berkomitmen mendorong anggaran pendidikan dengan ketentuan anggaran 20 persen. Atau jika ditotalkan anggaran untuk pendidikan semenjak alih kelola SMA/SMK ke Jabar bisa mencapai 40 persen dari total APBD.
Ineu mengakui, untuk BPMU pada 2018 belum sepenuhnya bisa dicairkan. Sebab, saat itu Pemprov Jabar sedang mengalami keterbatasan anggaran, sehingga untuk BPMU baru bisa disalurkan 2019 nanti.
“Untuk 2019, dewan menekankan penghitungan pasti, bahkan usulan dan masukan dari dewan meminta agar anggaran BPMU ditambahkan dari alokasi PABD 2018,” jelas Ineu di Bandung, Jumat (16/11/2018).
Dia mengakui bahwa penyaluran BPMU untuk sekolah-sekolah swasta pada 2018 ada kekurangan dan baru dihitung sebesar Rp24 ribu per siswa. Sehingga pada sidang paripurna sudah disampaikan bahwa pada rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 agar BPMU menjadi prioritas wajib.
“BPMU itu memiliki korelasi signifikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar,” kata Ineu.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) mengatakan bahwa kesepakatan penganggaran saat ini memiliki dua sisi yang tarik ulur antara legislatif dan eksekutif. Kendati begitu, kata dia, yang terpenting pada KUA-PPAS tersebut bisa mengatur pola-pola anggaran sesuai visi-misi pada janji politik kepala daerah.
Emil menyebut, untuk perencanaan anggaran 2019 pada KUA-PPAS sekitar Rp37 trilyun lebih, tetapi itu baru rencana. Sebab masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
“Dari sekian hari ini akan kita lihat, apakan volumenya tetap atau ada yang dikurangi, bahkan ditambah,” kata Emil.
Dia memastikan bahwa urusan kebutuhan masyarakat, baik itu kesehatan, maupun pendidikan adalah urusan wajib dan harus menjadi prioritas.
(LIN)
