BANDUNG, FOKUSJabar.id: Kontrol dari aparat pemerintah adalah salah satu cara efektif untuk menekan peredaran minuman keras (Miras). Jika fungsi kontrol itu tidak berjalan, maka aparat yang bersangkutan dipotong honornya. Demikian dikatakan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Dedi Mulyadi menanggapi Miras Oplosan yang menelan banyak korban baru-baru ini.
“Kontrol dan penindakannya harus berjalan dan tegas. Ada sanksi misalnya, kalau di sebuah daerah, seperti desa ada penjualan miras dan ada korban, aparat potong tunjangannya,” kata Dedi di Bandung, Selasa (10/4/2018).
Dedi mengatakan bahwa kebijakan seperti itu pernah diterapkannya di Purwakarta saat dirinya menjabat Bupati. Dia mengklaim bahwa kebijakan itu efektif menekan peredaran dan konsumsi Miras di tengah masyarakat.
Aparat pemerintah harus mendatangi setiap anak yang berkumpul dan diduga sedang minum minuman beralkohol, jika mamang sedang mabuk-mabukan, anak tersebut bisa dibina dan minumannya dimusnahkan.
“Kaitannya dengan kejadian di Kabupaten Bandung, ini adalah bencana, tragedi kemanusiaan. Bencana kemanusiaan akibat manusia tidak hapal dengan dirinya sendiri,” kata dia.
Menurut dia, selain pencegahan pun sanksi tegas harus diberikan kepada para penjual miras. Caranya, mengusir si penjual dan tidak boleh beraktivitas di lingkungan sekitar. Penjual dikasih sanksi sosial.
“Diusir nggak boleh jualan di situ lagi. Pokoknya, siapapun yang menjual miras, harus ditutup. Saya waktu jadi bupati melakukan itu. Hasilnya berkurang. Sekarang di Purwakarta banyak lagi. Sebabnya karena tidak ada sikap tegas. Maka dari itu, saya imbau kepada pemangku kebijakan harus tegas,” pungkasnya.
(LIN)
