Purbaya Yudhi Sadewa Dicopot Setelah Setahun Jadi Menkeu, Ini Rekam Jejaknya

Penulis

-

14 September 2026

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Menteri Keuangan usai mengabdi selama kurang lebih satu tahun. Purbaya dilantik pada Senin, 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam perombakan Kabinet Merah Putih.

Masa jabatannya berakhir Senin, (14/9/2026) setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai penerusnya. Meski memegang posisi bendahara negara selama satu tahun enam hari, Purbaya memiliki portofolio panjang di industri keuangan dan pemerintahan.

Latar Belakang Pendidikan dan Karier Teknik ke Riset Ekonomi

Lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964, Purbaya mengawali pendidikan tingginya di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB). Purbaya melanjutkan studi ke Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Master of Science dan Doktor Ilmu Ekonomi.

Perjalanan profesionalnya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Purbaya bergeser ke sektor analisis ekonomi di Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist (2000–2005) dan Chief Economist (2005–2013). Ia juga mendapat kepercayaan menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) serta jajaran Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Kiprah Strategis di Pemerintahan dan Ketua Dewan Komisioner LPS

Purbaya mulai memegang peran vital di lingkungan pemerintahan sejak 2010. Berbagai posisi strategis yang pernah ia emban antara lain:

Staf Khusus Menko Perekonomian & Komite Ekonomi Nasional (2010–2014)
Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis KSP (2015)
Staf Khusus Menko Polhukam (2015–2016)
Staf Khusus Menko Kemaritiman (2016–2018)
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves (2018–2020)

Pada September 2020, Purbaya menduduki jabatan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama lima tahun hingga September 2025. Pengalaman ini memperkuat keahliannya dalam menjaga stabilitas perbankan dan sistem keuangan nasional.

Selama menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025, salah satu terobosan pentingnya adalah penempatan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun pada sektor perbankan demi mendongkrak likuiditas dan peredaran kredit.

Di hari terakhir masa jabatannya pada Senin (14/9/2026), Purbaya sempat menghadiri rapat Komite IV DPD RI untuk memaparkan alokasi anggaran Rp31,1 triliun terkait pembiayaan PPPK tahun 2027 sebelum akhirnya memenuhi panggilan Istana Negara.

(Berbagai Sumber/Jingga Sonjaya)

Beberapa Jam Sebelum Dicopot, Purbaya Siapkan Rp31,1 Triliun untuk Gaji PPPK

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 September 2026

0

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan agenda fiskal penting saat menghadiri rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Senin, (14/9/2026). Pemerintah tengah menyiapkan dana sebesar Rp31,1 triliun dalam APBN 2027 untuk mengambil alih pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Purbaya menjelaskan bahwa seluruh PPPK paruh waktu akan beralih status menjadi penuh waktu mulai Januari 2027. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembayaran gaji para pegawai tersebut secara penuh.

“Jadi ada program di tahun depan, awal Januari semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat. Anggaran sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Senin (14/9/2026).

Pengalihan Pembiayaan Bertahap Selama Tiga Tahun

Skema baru ini tidak terbatas pada PPPK paruh waktu saja. Pemerintah pusat juga merancang mekanisme pengalihan bagi PPPK daerah yang saat ini masih membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses pengalihan beban gaji dari pemerintah daerah menuju pemerintah pusat ini akan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun.

“Untuk pegawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri yang dibayar oleh pemerintah pusat secara bertahap selama 3 tahun ke depan,” kata Purbaya.

Kebijakan ini tidak akan memotong dana transfer ke daerah (TKD). Pemerintah pusat menyiapkan alokasi anggaran khusus demi mengurangi beban belanja pegawai di tingkat daerah.

“Ini belum dihitung dalam dana-dana [transfer] ini, tapi jelas memperkuat atau akan mengurangi beban daerah juga,” ujar Purbaya.

Realokasi Anggaran dan Target 541 Ribu Pegawai

Rencana pengalihan pembiayaan ini mematangkan gambaran awal yang sempat Purbaya sampaikan pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pemerintah merancang pendanaan tersebut melalui skema realokasi anggaran agar target defisit RAPBN 2027 tetap terkendali pada angka 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Tahap awal pengalihan ini akan menyasar sekitar 541.000 orang PPPK. Purbaya menyampaikan pembaruan angka kebutuhan anggaran dari semula Rp31 triliun menjadi Rp31,1 triliun di hadapan anggota DPD RI.

Pernyataan Terakhir Sebelum Perombakan Kabinet

Pemaparan mengenai anggaran PPPK ini menjadi tugas terakhir yang Purbaya sampaikan sebelum ia meninggalkan Kompleks Parlemen pada Senin (14/9/2026) pukul 14.30 WIB usai menerima panggilan Istana.

Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya. Kendati terjadi pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan, rencana pengalihan pembiayaan PPPK tetap menjadi bagian integral dari agenda APBN yang akan berjalan.

(Berbagai Sumber/Jingga Sonjaya)

Purbaya Mendadak Keluar Rapat DPD, Tak Lama Kemudian Dicopot dari Menkeu

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 September 2026

0

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menjalankan tugas pemerintahan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (14/9/2026). Ia menghadiri rapat kerja gabungan Komite IV DPD RI sebelum akhirnya terpaksa meninggalkan lokasi di tengah pembahasan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat GBHN, Nusantara V ini membahas isu-isu strategis. Pembahasan meliputi RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Nota Keuangan, pelaksanaan RPJPN 2025-2045, hingga penyelarasan RPJMN 2025-2029. Purbaya hadir mendampingi Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

Purbaya memaparkan materi kebijakan fiskal secara normatif bersama Gubernur BI Destry Damayanti. Forum rapat sempat mengalami jeda selama lima menit saat Purbaya keluar ruangan, tetapi ia kembali duduk untuk menjawab berbagai pertanyaan dari jajaran anggota DPD RI.

Panggilan Mendadak dari Mensesneg dan Istana Negara

Suasana rapat berubah saat kabar panggilan telepon dari pihak Istana Negara masuk. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mengonfirmasi kabar mendadak mengenai panggilan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) tersebut.

“Tadi saya sampaikan Pak ada telepon, jadi tolong dicek ada telepon dari Istana, dari Mensesneg,” kata Nawardi.

Purbaya yang tengah berbicara di depan forum tidak sedang menggenggam ponselnya. Pimpinan rapat akhirnya menghentikan sesi tanya jawab agar Purbaya dapat merespons agenda penting dari Istana.

“Katanya ada urusan penting dipanggil ke Istana oleh Pak Mensesneg. Tapi kan Pak Purbaya lagi bicara, enggak pegang HP, akhirnya kita putus tidak dilanjut di rapat,” ujar Nawardi.

Purbaya bergegas melangkah keluar ruang rapat dan meninggalkan Gedung Parlemen sekitar pukul 14.30 WIB. Ia memilih bungkam dan tidak memberikan pernyataan kepada awak media yang telah menunggu di area pintu keluar.

Nawardi menyampaikan bahwa Purbaya tampak tenang dan tidak memberikan sinyal khusus sebelum meninggalkan tempat.

“Beliau enggak bicara apa-apa, beliau santai-santai saja, enggak ada ngomong apa-apa dengan kita dan waktu itu ya biasa aja. Kalau beliau tahu akan diganti kan enggak mungkin hadir,” ujarnya.

Pelantikan Suahasil Nazara di Istana Negara

Dinamika politik bergerak sangat cepat usai kepergian Purbaya dari Kompleks Parlemen. Pada Senin (14/9/2026) sore, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan Suahasil berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029. Suahasil yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Keuangan kini resmi mengambil alih kepemimpinan di Kementerian Keuangan.

(Berbagai Sumber/Jingga Sonjaya)

Pemprov Jabar Batal Bangun Permanen Jembatan Pongpet Pangandaran?

Penulis

Nanang Yudi

-

14 September 2026

0

‎PANGANDARAN, FOKUSJabar.id: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan tidak jadi membangun jembatan permanen di titik Jembatan Pongpet yang anjlok saat prosesi peresmian beberapa waktu lalu.

‎Hal ini karena jembatan gantung yang berlokasi di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran itu akan dibangun kembali oleh TNI Angkatan Darat.

‎Kepala Desa Margacinta Enceng Anwar Solihin mengatakan, Pemprov Jabar memilih membangun jembatan permanen di titik yang lebih pendek karena dinilai lebih murah.

‎”Kalau jembatan gantung itu kan 63 meter. Kalau untuk jembatan permanen supaya agak murah ataupun tidak kemahalan, maka cari tempat atau titik yang agak dekat. Ada di sini, 40 meter,” kata Enceng kepada wartawan, Senin (14/9/2026).

‎Meski batal, Pemprov Jabar tetap akan membangun jembatan permanen di lokasi yang tidak jauh dari Jembatan Pongpet.

Janji Gubernur Jabar

‎Menurut Enceng, rencana itu merupakan janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat merespons viralnya insiden jembatan gantung yang anjlok.

‎Enceng menjelaskan saat ini sudah ada dua tim dari Pemprov Jabar yang turun ke lokasi. Satu tim mengukur kontur tanah untuk kedalaman pondasi. Tim kedua meninjau titik lokasi terkait jarak dan lebar jembatan.

‎Untuk target pembangunan, Enceng memperkirakan baru bisa terealisasi pada 2027 jika mengandalkan APBD Provinsi.

‎”Kalau memang mengandalkan APBD provinsi ya pasti paling tidak tahun 2027. Tapi kalau misalkan ada dana taktis, misalkan BTT atau belanja tidak terduga yang nominalnya fantastis, ya mungkin bisa juga dibangun akhir tahun ini,” ujarnya.

‎Ia berharap Pemprov bisa menggunakan dana BTT agar pembangunan bisa dipercepat dan masuk dalam perubahan anggaran 2026.

‎”Kalau misalkan murni tahun 2027 ya berarti pertengahan tahun 2027,” kata Enceng.

Membutuhkan Akses Jembatan

‎Enceng menegaskan keberadaan jembatan permanen sangat dibutuhkan warga, khususnya untuk sektor pertanian yang memerlukan akses kendaraan roda empat.

‎Selama ini, kendaraan pengangkut hasil pertanian harus memutar jauh.

‎”Kalau lewat selatan melewati empat desa, lewat utara melewati lima desa,” ujarnya.

‎Ia berharap pembangunan jembatan permanen dapat memperlancar distribusi hasil pertanian sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

‎Dengan demikian, jembatan gantung yang diperbaiki TNI AD tetap menjadi akses perintis, sedangkan jembatan permanen nantinya diharapkan menjadi akses utama masyarakat.

(Sajidin)

Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa

Penulis

Irfansyah Riza

-

14 September 2026

0

NASIONAL,FOKUSJabar.id: Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru pada Senin, (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang diberhentikan dari jabatannya pada hari yang sama.

Prosesi pelantikan Suahasil berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Melalui penunjukan ini, Suahasil memimpin Kementerian Keuangan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Pengangkatan tersebut berlandaskan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029. Pemerintah menerbitkan Keppres tersebut pada Senin (14/9/2026) bersamaan dengan pengucapan sumpah jabatan.

Rekam Jejak Akademisi dan Pengalaman Panjang di Kemenkeu

Suahasil memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum memangku jabatan Menkeu, ia mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak pelantikan Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Suahasil juga memegang posisi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 pada era Presiden Joko Widodo.

Pria kelahiran Jakarta, 23 November 1970 ini mengantongi segudang pengalaman dalam perumusan kebijakan fiskal. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu setelah sebelumnya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKF pada Februari 2015.

Suahasil juga mencatatkan kiprah sebagai Koordinator Kebijakan TNP2K di Kantor Wakil Presiden (2010-2015) serta Anggota Komite Ekonomi Nasional (2013-2014).

Di dunia akademis, Suahasil merupakan Profesor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan gelar Sarjana Ekonomi di UI (1994), Master of Science dari Cornell University (1997), dan meraih gelar Doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign (2003).

Proses Cepat Pelantikan dan Penegasan Keberlanjutan Kebijakan

Proses pergantian Menteri Keuangan bergulir cepat pada Senin (14/9/2026). Suahasil mengaku menerima kabar penunjukan pada pagi hari dan langsung bersiap mengikuti prosesi pelantikan sore harinya setelah menerima panggilan telepon.

Suahasil menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini bukan bentuk perubahan arah kebijakan, melainkan bentuk keberlanjutan dari tata kelola yang sudah berjalan.

“Tapi pasar punya logikanya sendiri, silakan saja, tapi menurut saya ini bukan perubahan, ini adalah kelanjutan saja, bukan perubahan, kelanjutan. Kan teman-teman juga tahu saya selama ini juga di dalam Kementerian Keuangan.”

Arahan Presiden Prabowo: Jaga Kredibilitas APBN dan Efisiensi

Usai dilantik, Suahasil membeberkan arahan utama Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara.

“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat terpercaya, komunikasi publik yang dapat terpercaya, dan juga akan memastikan bahwa apa yang APBN jalankan adalah mendukung program prioritas pemerintah.”

Suahasil memastikan pengelolaan defisit anggaran tetap aman di bawah batas maksimal 3 persen. Ia menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, di mana penggunaan alokasi belanja harus menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

(Bebagai Sumber/Jingga Sonjaya)

Standar SPPG Garut Sukawening Sukasono dari Higienis Hingga Gizi Seimbang

Penulis

Bambang Fouristian

-

14 September 2026

0

SPPG Garut Sukawening Sukasono fokusjabar.id — SPPG Garut Sukawening Sukasono

GARUT, FOKUSJabar.id: SPPG Garut Sukawening Sukasono di bawah Yayasan Pondok Pesantren Annajaat setiap hari melayani lebih dari 2.100 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pelaksanaannya berupaya memastikan seluruh proses berjalan secara terencana, tertib, higienis serta memperhatikan aspek kualitas dan keamanan pangan.

BACA JUGA:

BGN Dorong Pengadaan Bahan Baku MBG dari Wilayah Setempat

Proses di awali dari perencanaan menu yang di lakukan sekitar dua hari sebelum pendistribusian. Chef bersama Pengawas Gizi menyusun dan menyiapkan menu dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Menu tersebut kemudian di koordinasikan dan di konfirmasi bersama Kepala SPPG serta Pengawas Keuangan sebelum masuk ke tahap pengadaan bahan baku.

Kepala SPPG Garut Sukawening Sukasono, Rian Fadrian Rizki mengatakan, pihaknya tidak bergantung pada satu pemasok atau sistem satu pintu.

Bahan baku di peroleh dari sekitar 15 supplier yang berbeda, di sesuaikan dengan jenis dan kebutuhan bahan.

Diversifikasi supplier di lakukan untuk menjaga ketersediaan bahan, mengurangi risiko gangguan pasokan serta memberikan fleksibilitas dalam memperoleh bahan baku yang memenuhi standar kualitas.

“Khusus bahan tertentu yang sangat memperhatikan kesegaran. Daging Ayam misalnya, pemesanan di lakukan lebih dekat dengan waktu pengolahan. Dengan begitu, kualitas bahan tetap optimal,” ungkap Rian, Senin (14/9/2026).

Dia menyebut, sebagian besar bahan baku di terima satu hari sebelum proses produksi pada pukul 17.00–21.00 WIB.

Pada tahap penerimaan, bahan di periksa oleh Penanggung Jawab Gudang, Pengawas Gizi dan Asisten Lapangan. Bahan yang tidak memenuhi standar kualitas akan di pisahkan untuk di kembalikan atau tidak di gunakan dalam proses produksi.

Langkah tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam pengendalian mutu bahan baku sebelum masuk ke dapur.

Setelah bahan tersedia, tim persiapan mulai bekerja yang di sesuaikan dengan menu yang akan di produksi. Kegiatan meliputi pencucian, pemotongan dan persiapan bahan lainnya sesuai arahan Chef.

Selanjutnya, tim pengolahan mulai bekerja sekitar pukul 02.30 WIB. Chef bertanggung jawab mengarahkan proses pengolahan.

“Saya memantau untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur. Proses memasak di lakukan dalam beberapa batch. Umumnya dua hingga tiga batch, menyesuaikan kebutuhan produksi,” imbuhnya.

Setelah makanan matang dan berada pada kondisi yang aman untuk di porsikan, tim pemorsian mulai bekerja sekitar pukul 05.00 WIB.

Gramasi porsi di tentukan berdasarkan arahan Pengawas Gizi agar setiap porsi memenuhi kebutuhan gizi yang telah di rencanakan.

“Proses ini di lakukan dengan memperhatikan konsistensi jumlah dan kesesuaian porsi. Sehingga makanan yang di terima oleh penerima manfaat memiliki standar yang relatif seragam,” tegas Rian.

BACA JUGA:

BGN Perluas MBG ke Sekolah Wilayah 3T dan Stunting Tinggi

Pendistribusian batch pertama di targetkan mulai sekitar pukul 07.00 WIB. Pengiriman di lakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing penerima manfaat. Dengan begitu, makanan dapat di terima dalam kondisi optimal atau dalam rentang waktu yang baik untuk di konsumsi.

“Distribusi berikutnya dapat berlangsung hingga sekitar pukul 11.00–12.00 WIB, bergantung pada jadwal penerima manfaat dan kondisi operasional pada hari tersebut,” katanya.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), operasional SPPG di dukung oleh berbagai bagian yang memiliki tugas masing-masing.

Tim Pengolahan terdiri dari 9 orang, Tim Persiapan 9 orang serta 1 Chef sebagai penanggung jawab proses pengolahan.

Selain itu, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, Asisten Lapangan serta personel yang mendukung kegiatan gudang, pemorsian, distribusi, dan kebersihan atau sanitasi.

Seluruh pekerja telah memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dalam penyelenggaraan makanan.

SPPG Garut Sukawening Sukasono telah di lengkapi dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal serta Penyelia Halal.

“Kelengkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen dalam menjaga standar kebersihan, keamanan pangan dan aspek kehalalan dalam setiap proses penyelenggaraan makanan,” ucap Rian.

Dalam perjalanan operasional selama kurang lebih tiga bulan, tantangan utama lebih banyak berada pada tahap adaptasi dan penyempurnaan sistem.

BACA JUGA:

Wamenko Pangan: Penutupan SPPG tak Kantongi SLHS Berlanjut

Pada masa awal, pihaknya perlu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan penerima manfaat, membangun pola kerja dengan berbagai supplier untuk menemukan bahan baku yang paling sesuai serta membantu relawan beradaptasi dengan ritme dan standar kerja di dapur produksi.

Di sisi manajemen, Dia juga terus menyelaraskan aturan dan ketentuan dari pusat dengan kondisi lapangan serta kebutuhan penerima manfaat.

Seiring berjalannya waktu, berbagai proses tersebut terus di evaluasi dan di perbaiki.

Bagi SPPG Garut Sukawening Sukasono, keberhasilan penyelenggaraan MBG bukan hanya mengenai terpenuhinya jumlah porsi. Tetapi juga bagaimana makanan di produksi dengan proses yang terencana, bahan baku yang terkontrol, pengolahan yang tertib, porsi yang sesuai serta distribusi yang tepat waktu.

Dengan kolaborasi seluruh tim, SPPG Garut Sukawening Sukasono berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan makanan yang di berikan kepada penerima manfaat aman, layak, bergizi dan dapat di terima dengan baik.

(Bambang Fouristian)

Pasutri Tinggal di Tengah TPU Pandu Bandung, Begini Faktanya

Penulis

Nanang Yudi

-

14 September 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pasangan suami istri (pasutri) Dadang Mulyo (60) dan Yanti Kurnianti (47) viral di media sosial setelah disebut tinggal di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen Pandu, Kota Bandung.

Kabar tersebut kemudian mendapat sorotan publik. Pasalnya, pasutri tersebut disebut tinggal bersama satu anaknya di sebuah bangunan semi permanen berukuran sekitar 8 meter x 1,5 meter yang berada di tengah area pemakaman.

Bangunan beratap seng itu juga dilengkapi sebuah sumur. Namun, pihak keluarga maupun pengelola TPU membantah anggapan bahwa bangunan tersebut merupakan tempat tinggal permanen.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Senin (14/9/2026), bangunan yang sebelumnya berada di tengah area makam tersebut kini telah dibongkar oleh petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPU Kristen Pandu. Lokasinya saat ini tampak sudah rata dengan tanah.

Yanti mengatakan, dirinya bersama suami dan anaknya memiliki rumah sendiri di Jalan Terusan Durasana, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Membersihkan dan Merawat Makam

“Sehari-hari saya tinggal di rumah, saya punya rumah sendiri. Kalau tinggal di sini tidak benar, saya ke sini saja tiap hari, jadi enggak tinggal menetap,”kata Yanti saat ditemui di TPU Kristen Pandu, Senin (14/9/2026).

Menurut Yanti, bangunan tersebut bukan digunakan sebagai tempat tinggal, melainkan untuk menyimpan berbagai peralatan yang digunakan suaminya untuk bekerja membersihkan dan merawat makam.

“Bapak (suami) kan kerja di sini, saya cuma nganterin nasi kalau ke sini, jadi bapak juga sebetulnya tinggal di rumah,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPT TPU Kristen Pandu, Saiful Iman, membenarkan bahwa Dadang tidak menetap secara permanen di area pemakaman tersebut.

Menurutnya, bangunan yang berada di tengah makam itu lebih banyak digunakan sebagai tempat penyimpanan peralatan kerja milik Dadang.

“Karena pekerjaan beliau itu sehari-hari membersihkan atau merawat makam. Nah, di mana di sela-sela membersihkan, beliau juga kadang kala beristirahat,” kata Saiful.

Sejumlah Ahli Waris

Saiful menjelaskan, Dadang selama ini mendapat amanah dari sejumlah ahli waris untuk merawat dan memperbaiki makam. Pekerjaan tersebut di antaranya memperbaiki tembok makam yang rusak.

Karena membutuhkan berbagai material dan peralatan kerja, seperti semen, barang-barang tersebut kemudian disimpan di bangunan yang berada di area makam.

“Nah itu disimpan di sini karena khawatir ada yang ngambil, makanya dia jaga sambil tidur di sini. Tapi kesehariannya tidak tinggal di sini, ada rumah tinggal yang dia punya di pemukiman warga bersama istri dan anaknya,” katanya.

Terkait keberadaan sumur di dekat bangunan tersebut, Saiful memastikan sumur itu bukan digunakan sebagai sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari Dadang dan keluarganya.

Menurutnya, sumur tersebut memang diperuntukkan sebagai sumber air untuk menyiram pepohonan maupun tanaman yang berada di sekitar area pemakaman.

“Kalau yang bersangkutan keperluan air bersihnya itu kerap mengambil dari sumber artesis warga yang ada di Kelurahan Pamoyanan,” jelasnya.

(Yusuf Mugni)