CIAMIS,FOKUSJabar.id: Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kabupaten Ciamis, Eggy Armand Ramdani, memastikan tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis yang dihentikan operasionalnya menyusul kebijakan BGN Pusat yang menutup ratusan dapur bermasalah di sejumlah daerah.
Hal tersebut disampaikan Eggy saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (28/7/2026), menanggapi kebijakan BGN Pusat terkait penutupan 833 dapur SPPG yang dinilai tidak memenuhi ketentuan.
Baca Juga: 94 Kebakaran Terjadi di Ciamis Sepanjang 2026, Korsleting Listrik Jadi Penyebab Utama
“Di Ciamis tidak ada pemberhentian SPPG. Kami mengikuti arahan pimpinan terkait berbagai perbaikan dari BGN. Seluruh operasional di Ciamis berjalan normal,” ujar Eggy.
Ia menjelaskan, seluruh SPPG di Kabupaten Ciamis yang sebelumnya sempat mengalami status suspend kini telah kembali aktif setelah melakukan pembenahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sudah semua dicabut status suspend-nya. Saat ini seluruh SPPG di Ciamis tetap beroperasi,” katanya.
Menurut Eggy, penutupan maupun pemberian sanksi terhadap SPPG di tingkat nasional berdasarkan tingkat pelanggaran yang BGN temukan. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa tidak terpenuhinya standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kejadian luar biasa (KLB), maupun pelanggaran teknis lainnya sesuai hasil evaluasi BGN.
“Tergantung jenis pelanggarannya, misalnya terkait IPAL, KLB, dan pelanggaran lainnya. Setiap kasus memiliki penanganan dan sanksi yang berbeda sesuai ketentuan,” jelasnya
181 Dapur SPPG di Ciamis Beroprasi Menjalankan Program MBG
Hingga saat ini, lanjut Eggy, terdapat 199 SPPG aktif di Kabupaten Ciamis, dengan 181 di antaranya telah beroperasi melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai tindak lanjut atas evaluasi yang berjalan secara nasional, seluruh SPPG di Ciamis terus melakukan pembenahan sesuai petunjuk teknis serta arahan dari BGN Pusat.
“Setiap SPPG melakukan pembenahan sesuai juknis yang berlaku dan arahan pimpinan,” ungkapnya.
Untuk memastikan seluruh layanan tetap memenuhi standar operasional prosedur (SOP), pengawasan berlansung secara terpusat oleh BGN melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
“Pengawasan berlansung terpusat oleh BGN melalui sistem SIPGN, sehingga setiap pelaksanaan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan,” katanya.
Eggy juga mengungkapkan, saat ini tantangan utama dalam pelaksanaan Program MBG di Ciamis bukan pada operasional dapur. Melainkan penyempurnaan data penerima manfaat berbasis by name by address (BNBA).
Menurutnya, masih terdapat sejumlah penerima manfaat, khususnya kelompok 3B, yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga memerlukan proses pendataan lebih lanjut.
“Saat ini BGN fokus pada pembenahan data penerima manfaat by name by address (BNBA). Kendalanya, beberapa penerima manfaat terutama kelompok 3B belum memiliki NIK,” jelasnya.
Terkait pengembangan layanan, Eggy menyebut hingga kini belum ada penambahan SPPG baru di Kabupaten Ciamis. Karena BGN masih memberlakukan moratorium pembentukan dapur baru.
“Sampai saat ini masih berlangsung moratorium SPPG oleh BGN, sehingga belum ada penambahan SPPG baru,” ujarnya.
Ia berharap seluruh SPPG di Kabupaten Ciamis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap seluruh standar yang berlaku. Sehingga Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Mia)
