CIAMIS,FOKUSJabar.id: Bencana longsor mengancam keselamatan bangunan di SD Negeri 3 Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Akibatnya, ruang perpustakaan dan ruang kelas 4 mengalami keretakan cukup parah, sedangkan dua ruangan lainnya, yakni kelas 5 dan 6, turut terancam terdampak.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ciamis, Ani Supiani, menjelaskan kerusakan terjadi karena pondasi bangunan tergerus longsor akibat curah hujan tinggi yang terus menerus mengguyur wilayah tersebut.

Baca Juga: Baznas Kota Padang Studi Tiru ke Ciamis, Kagumi Inovasi Infak Berbasis Desa

“Lokasi sekolah ini berada dekat tebing setinggi dua meter dan panjang delapan meter. Tanah di tebing itu longsor dan menyebabkan pondasi bangunan tergerus,” kata Ani, Rabu (16/7/2025).

Dampak dari tanah yang terus diguyur hujan membuat kondisi ruang perpustakaan menjadi miring dan berpotensi roboh. Tak hanya itu, bangunan kelas lainnya pun kini berada dalam kondisi rawan bahaya.

“Pondasi yang terkikis menyebabkan ruang perpustakaan mulai miring. Situasinya cukup mengkhawatirkan,” lanjutnya.

BPBD Kabupaten Ciamis telah melakukan asesmen awal di lokasi dan hasilnya telah dilaporkan ke pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, untuk segera mendapatkan penanganan lanjutan.

“Kami sudah sampaikan hasil asesmen ke pimpinan dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Penanganan lebih lanjut sedang dibahas,” ujar Ani.

Langkah cepat diharapkan segera dilakukan guna menghindari risiko lebih besar, terutama bagi keselamatan siswa dan guru di lingkungan sekolah.

(Husen Mahraja)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Kiprah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ciamis dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Terbaru, Baznas Kota Padang melakukan studi tiru ke Ciamis, Rabu (16/7/2025), guna mendalami strategi infak berbasis desa yang terbukti efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Baznas Kota Padang Yuspardi, mengungkapkan kekagumannya terhadap pendekatan Baznas Ciamis dalam mengoptimalkan potensi infak langsung dari akar rumput.

Baca Juga: Diskominfo Ciamis Dorong Pembentukan PPID Desa Demi Pemerintahan Terbuka dan Responsif

“Pengelolaan infak di Ciamis luar biasa. Manfaatnya sangat terasa, terutama untuk anak-anak dan masyarakat desa. Di Padang, infak masih didominasi dari masjid dan ASN, sekitar Rp18–19 miliar per tahun. Kami ingin mengembangkan pola baru seperti yang diterapkan Baznas Ciamis,” ujar Yuspardi.

Ia menyebut strategi infak desa yang diterapkan Baznas Ciamis sangat terstruktur dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, sehingga menciptakan dampak sosial yang merata.

“Kami tidak ingin kunjungan ini berhenti di sini. Kami harap ke depan bisa terjalin kolaborasi antar-Baznas untuk memperkuat tata kelola zakat di masing-masing daerah,” tambahnya.

Diskusi Intensif

Dalam kunjungan itu, rombongan Baznas Kota Padang yang terdiri atas enam orang tiga pimpinan, satu sekretaris, dan dua staf melakukan diskusi intensif dengan jajaran Baznas Ciamis, menggali praktik terbaik dan inovasi yang telah dijalankan.

Ketua Baznas Ciamis, KH. Lili Miftah, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program infak berbasis desa di Ciamis merupakan hasil kerja kolaboratif yang sistematis dan konsisten, sehingga menjadi inspirasi nasional.

“Melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang efektif, desa bisa mandiri secara ekonomi. Ini bagian dari ikhtiar membangun keadilan sosial tanpa selalu bergantung pada bantuan eksternal,” jelasnya.

KH. Lili menambahkan bahwa pendekatan infak desa Baznas Ciamis telah menjadi model nasional, bahkan sudah terdokumentasi dalam buku bersama Baznas Pusat dan Baznas DKI Jakarta.

“Banyak daerah telah datang belajar ke sini, termasuk sebelumnya dari Provinsi Jambi. Kami membangun sistem yang benar-benar berjalam, bukan hanya konsep di atas kertas,” tegasnya.

Sejak 2005, penghimpunan dana di Baznas Ciamis terus meningkat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhannya bahkan melampaui 100 persen, membuka lebih banyak ruang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Semakin besar dana yang terhimpun, semakin luas pula manfaat yang bisa kami berikan. Semangat kami adalah memaksimalkan potensi lokal demi kesejahteraan umat,” tutup KH. Lili.

(Nank Irawan)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Keterbukaan informasi publik menjadi pondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan dipercaya masyarakat. Hal ini ditegaskan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ciamis, Dadang Darmawan, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar secara virtual, Rabu (16/7/2025).

Rakor yang melibatkan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan perwakilan dari 258 desa/kelurahan ini bertujuan memperkuat sistem layanan informasi publik yang responsif, aman, serta terkoordinasi di tengah derasnya arus informasi di era digital.

Baca Juga: Diduga Tak Sesuai Mutu, Beras Premium di Ciamis Ditarik dari Peredaran

“Sebagai badan publik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan mudah diakses. Ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Dadang.

Menurutnya, media sosial kini menjadi jalur utama masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan mengajukan layanan publik. Oleh karena itu, sinergi antara PPID pelaksana dan admin media sosial di setiap tingkatan pemerintahan sangat dibutuhkan.

Dadang juga menyoroti pentingnya membentuk PPID hingga ke tingkat desa, mengingat tingginya permintaan informasi publik yang berkaitan langsung dengan pemerintahan desa.

“Pembentukan PPID Desa menjadi krusial agar arus informasi publik dapat dikelola dengan baik dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2020 yang mengatur teknis pengelolaan layanan informasi hingga tingkat desa. Dadang berharap Rakor PPID virtual tahun ini menjadi momentum untuk membangun sistem keterbukaan informasi yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Lima Fokus Strategis Rakor PPID 2025 Kabupaten Ciamis:

1. Merespons derasnya arus informasi di media sosial secara cepat dan akurat.
2. Membangun sistem terpadu untuk menjawab pertanyaan publik berdasarkan sektor terkait.
3. Memperkuat ketahanan siber akun media sosial pemerintah daerah dan desa.
4. Mengintegrasikan peran admin media sosial SKPD, kecamatan, dan desa dengan PPID pelaksana.
5. Mendorong pembentukan PPID Desa guna mewujudkan pengelolaan informasi yang sistematis dan berjenjang.

Senada dengan Dadang, Sekretaris Diskominfo Ciamis, Hendri Ridwansyah, menekankan bahwa media sosial kini menjadi ujung tombak pelayanan informasi publik. Ia menyoroti pentingnya keamanan akun dan responsivitas sebagai kunci utama menghadapi tantangan dunia digital saat ini.

“Media sosial bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat. Maka, tiap perangkat daerah dan desa harus mampu merespons dengan cepat, akurat, dan aman,” jelasnya.

Hendri juga menegaskan pentingnya kolaborasi antar-admin media sosial di seluruh tingkatan pemerintahan. Meskipun belum ada regulasi khusus tentang PPID di tingkat desa, ia menilai desa tetap memiliki tanggung jawab sebagai badan publik dalam mendukung keterbukaan informasi.

“Kami dorong pembentukan PPID Desa sebagai langkah strategis menuju inovasi layanan publik dan percepatan transformasi digital,” tambah Hendri.

Diskominfo optimistis, Rakor PPID 2025 ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Sinergi lintas unit kerja diharapkan mampu mempercepat realisasi pelayanan informasi publik yang lebih modern, inklusif, dan terpercaya.

(Nank Irawan)