Ancaman Super Flu H3N2 Mengintai, Dinkes Tasikmalaya Imbau Warga Waspada

Penulis

-

6 Januari 2026

Ancaman Super Flu H3N2 Mengintai, Dinkes Tasikmalaya Imbau Warga Waspada

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Munculnya varian baru virus influenza sebagai Super Flu (H3N2 sub-clade K) mulai menjadi perhatian serius di sejumlah daerah. Meski Kota Tasikmalaya masih dinyatakan nihil kasus, Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) meminta masyarakat untuk tetap berada dalam kewaspadaan tinggi.

Kewaspadaan ini meningkat setelah terdeteksinya 10 kasus terkonfirmasi di Kota Bandung yang telah tervalidasi menggunakan metode Whole Genome Sequencing (WGS).

Apa Itu Super Flu H3N2 Sub-clade K?

Varian H3N2 sub-clade K merupakan hasil mutasi virus influenza yang memiliki tingkat penularan jauh lebih cepat dari flu musiman. Meski gejalanya cenderung mirip dengan influenza pada umumnya, karakter virus yang lebih agresif membuatnya perlu kesiapan dan kewaspadaan dari masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dr. Asep Hendra Hendriana, menjelaskan beberapa gejala utama yang harus diperhatikan, di antaranya:

Demam tinggi
Batuk dan pilek intens
Nyeri tenggorokan
Tubuh terasa lemas

“Secara klinis mirip flu biasa. Namun karena ini hasil mutasi dan penularannya lebih cepat, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak menunggu sampai virus ini masuk ke Tasikmalaya,” tegas dr. Asep, Senin (5/1/2026).

Belajar dari Pengalaman Pandemi

Dinkes menilai pola penyebaran Super Flu memiliki kemiripan dengan Covid-19. Karena itu, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi langkah utama untuk mencegah penularan.

“Jika merasa kurang sehat, jangan memaksakan diri beraktivitas di luar rumah. Langkah sederhana ini sangat efektif melindungi orang lain,” ujar dr. Asep.

Cuaca Ekstrem Ikut Memicu Kerentanan

Memasuki musim penghujan, suhu di Tasikmalaya kerap berubah ekstrem. Kelembapan tinggi, kemudian udara yang dingin dapat melemahkan sistem imun, membuat virus pernapasan lebih mudah menginfeksi.

Cara Mencegah Super Flu H3N2

Imbauan kepada masyarakat untuk kembali memperketat pola hidup sehat dengan langkah-langkah berikut:

Gunakan masker, terutama di kerumunan atau saat tubuh kurang fit.
Konsumsi nutrisi seimbang untuk meningkatkan imunitas.
Istirahat cukup, hindari kelelahan saat cuaca tidak menentu.
Terapkan PHBS, seperti rutin mencuci tangan dengan sabun.

Dinkes Kota Tasikmalaya memastikan pemantauan terus berjalan dan fasilitas kesehatan siap menangani jika muncul gejala yang mengarah pada varian baru tersebut. Kemudian masyarakat harus tetap waspada dan menjaga kesehatan.

(Abdul)

Pamit Tugas, AKBP Andri Kurniawan Apresiasi Warga dan Media di Pangandaran

Penulis

Irfansyah Riza

-

6 Januari 2026

0

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Kapolres Pangandaran AKBP Andri Kurniawan resmi berpamitan kepada jajaran kepolisian, masyarakat, serta insan media dalam acara lepas sambut yang digelar di lingkungan Polres Pangandaran, Selasa (6/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Andri menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Pangandaran yang telah memberikan dukungan selama ia menjalankan tugas sebagai Kapolres. Ia menyebut masa pengabdiannya selama lima bulan enam hari merupakan pengalaman penting dalam perjalanan karier kepolisian yang ia jalani.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Pangandaran yang telah membantu dan mendukung saya selama menjalankan tugas sebagai Kapolres. Banyak kegiatan berjalan lancar berkat kerja sama semua pihak,” ujar AKBP Andri.

Selama memimpin Polres Pangandaran, berbagai kegiatan kepolisian dikatakan dapat terlaksana dengan baik, mulai dari pengamanan wilayah, pelayanan publik, hingga program sosial dan kemasyarakatan. Ia juga terlibat dalam mendukung program pemerintah daerah serta menjaga stabilitas kamtibmas di wilayah pesisir tersebut.

Dalam momen perpisahan itu, AKBP Andri tak lupa mengapresiasi peran media yang sangat membantu tugas kepolisian melalui publikasi yang informatif, berimbang, dan konstruktif.

“Saya bangga pernah menjadi bagian dari masyarakat Pangandaran. Banyak kenangan dan pembelajaran yang saya dapatkan di sini, terutama dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, Pangandaran memberikan pelajaran berharga terutama dalam pelayanan kepolisian dan penyelesaian persoalan sosial. Serta penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat.

Menutup pesannya, AKBP Andri Kurniawan berharap silaturahmi yang telah terbangun selama ini tetap terjaga. Meski dirinya tak lagi bertugas di Polres Pangandaran. Ia juga mendoakan agar Kabupaten Pangandaran terus aman, nyaman, dan berkembang.

(Sajidin)

Jelang Ramadan 1447 H, Muhammadiyah Garut Siapkan Peluncuran Buku Sejarah

Penulis

Irfansyah Riza

-

6 Januari 2026

0

GARUT,FOKUSJabar.id: Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Garut tengah mematangkan penyusunan buku sejarah persyarikatan sebagai warisan intelektual bagi generasi mendatang. Upaya ini tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga langkah strategis untuk melestarikan jejak perjuangan Muhammadiyah di Garut.

Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung sekaligus sejarawan muslim, Sopaat Rahmat Selamet, menegaskan pentingnya penulisan sejarah yang berbasis metodologi ilmiah. Menurutnya, sejarah tidak bisa ditulis secara serampangan.

“Menulis sejarah tidak bisa langsung menulis begitu saja. Ada tahapan penting yang harus dilalui, mulai dari heuristik atau pengumpulan sumber, verifikasi, kritik sumber primer maupun sekunder, hingga interpretasi dan historiografi,” ujar, Selasa (6/1/2026).

Dari proses kurasi naskah para peserta lomba, Sopaat mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen karya sudah tergolong baik. Meski demikian, masih ada beberapa catatan teknis yang perlu diperbaiki sebelum buku naik cetak.

“Secara umum sudah bagus, tetapi tetap ada yang harus direvisi, terutama menyangkut prosedur riset sejarah. Ada naskah dengan narasi kuat namun analisisnya kurang, atau sumber-sumber yang belum dilengkapi,” tambahnya.

Target Peluncuran Februari 2026

Program penyusunan buku sejarah Muhammadiyah Garut ini ditargetkan rampung dan diluncurkan pada Februari 2026, menjelang Ramadan 1447 Hijriah. Buku tersebut dirancang dalam format antologi atau bunga rampai, yang menghimpun berbagai perspektif sejarah Muhammadiyah di Garut.

Untuk menjaga standar akademik, proses penyuntingan dipercayakan kepada tim sejarawan dari UM Bandung yang juga merupakan putra daerah Garut. Sopaat berharap karya ini menjadi pemicu munculnya riset-riset sejarah yang lebih komprehensif di masa mendatang.

“Buku sejarah ini bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga warisan literasi bagi kader. Garut adalah salah satu daerah awal berkembangnya Muhammadiyah di Jawa Barat, sehingga catatan ini sangat penting,” tegasnya.

Langkah Strategis Persyarikatan

Aep Saepudin, mewakili MPI PDM Garut, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) pada Senin (5/1/2026) sebagai persiapan penyusunan buku. Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari lomba penulisan esai bertema Sejarah Muhammadiyah Garut yang sebelumnya digelar dalam rangka Milad ke-113 Muhammadiyah.

“Kami berharap kegiatan ini memberi dampak nyata, sehingga karya peserta tidak hanya berhenti pada lomba, tetapi juga menjadi referensi bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Aep.

Setelah diluncurkan, buku sejarah Muhammadiyah Garut ini rencananya akan didistribusikan secara luas ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dan organisasi otonom (ortom) di seluruh wilayah Garut.

(Y.A. Supianto)

Kuota Sarimukti Kembali Normal, DLH Bandung Alihkan Sampah ke Luar Kota

Penulis

Irfansyah Riza

-

6 Januari 2026

0

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung memastikan telah menyiapkan langkah antisipatif menjelang berakhirnya masa relaksasi pembuangan sampah ke TPA Sarimukti pada 10 Januari 2026. Setelah relaksasi dihentikan, kuota pembuangan sampah Kota Bandung kembali normal, yakni sebesar 980 ton per hari.

Kepala DLH Kota Bandung, Darto, menjelaskan bahwa relaksasi sebelumnya diberikan lantaran adanya kerusakan peralatan di TPA Sarimukti yang berdampak pada operasional pengolahan sampah.

“Selama ini relaksasi diberikan karena ada alat yang rusak di Sarimukti. Relaksasi itu berlaku sampai 10 Januari, setelah itu kembali normal sesuai kuota,” ujar Darto di Balai Kota Bandung, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, selama masa relaksasi, volume sampah yang dikirim Kota Bandung menjadi yang terbesar dibandingkan daerah lain yang juga mendapat kelonggaran. Dengan berakhirnya kebijakan tersebut, Bandung menghadapi potensi sekitar 200 ton sampah per hari yang tidak dapat terangkut ke Sarimukti.

DLH Siapkan Exit Plan: 200 Ton Sampah Akan Dialihkan ke Luar Kota

Untuk mengatasi potensi penumpukan sampah, DLH Bandung telah menyiapkan skema penanganan atau exit plan. Salah satu rencana utama adalah mengalihkan sebagian sampah ke fasilitas pengolahan di luar wilayah Bandung.

“Kami sudah menyiapkan backup plan. Sekitar 200 ton sampah akan dikirim ke luar kota. Lokasinya resmi dan clear, hanya belum bisa kami sampaikan,” kata Darto.

Pengalihan sampah ini bersifat sementara, dengan estimasi berlangsung maksimal tiga bulan. Dalam periode tersebut, Pemkot Bandung akan melakukan pembenahan internal, mulai dari pengadaan peralatan hingga peningkatan kapasitas pengolahan sampah di dalam kota.

Optimalkan Pengolahan Sampah Internal

Selain pengiriman sampah ke luar kota, DLH juga akan memperkuat sistem pengolahan sampah lokal. Salah satu langkahnya adalah menambah petugas pemilah dan pengolah sampah, terutama untuk sampah organik.

“Ini sudah fix dan ditargetkan mulai Januari ini. Mereka akan berstatus sebagai penyedia jasa, bukan tenaga kontrak biasa,” jelas Darto.

DLH optimistis bahwa kombinasi antara pengalihan sampah sementara dan peningkatan kapasitas pengolahan internal dapat meminimalkan risiko penumpukan sampah setelah masa relaksasi berakhir.

“Asumsi sampah yang belum aman itu sekitar 200 ton, dan skemanya sudah kami siapkan,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Proyek Rumdin Wali Kota Molor, Pemkot Tasikmalaya Berlakukan Denda 0,1 Persen per Hari

Penulis

Irfansyah Riza

-

6 Januari 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Proyek pembangunan Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun, Kecamatan Bungursari, kembali menjadi sorotan tajam publik. Pembangunan yang menelan anggaran Rp2,6 miliar itu mengalami keterlambatan, memicu kritik dari berbagai pihak termasuk DPRD Kota Tasikmalaya.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, memastikan pihaknya telah bertindak tegas dan menjalankan mekanisme sesuai regulasi.

Denda 0,1 Persen per Hari Berlaku

Hendra menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam atas keterlambatan penyelesaian proyek. Berdasarkan adendum kontrak, penyedia jasa terkena sanksi denda sebesar 0,1 persen per hari dari nilai total anggaran.

“Dalam adendum sudah jelas mengatur denda keterlambatan sebesar 0,1 persen per hari. Kami tetap memberikan kesempatan penyelesaian sesuai mekanisme, tetapi denda tetap berjalan,” kata Hendra, Selasa (06/01/2026).

Meski kontrak administrasi berakhir pada 30 Desember 2025, progres pembangunan telah mencapai 98 persen. Sisa pekerjaan berada pada tahap finishing, seperti pemasangan granit dan penyempurnaan sisi eksterior. Pemerintah memberikan toleransi waktu hingga 7 Januari 2026 untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

Prinsip Tegas: No Completion, No Payment

Dinas PUTR memastikan tidak ada ruang untuk manipulasi atau penyimpangan anggaran. Hendra menegaskan bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) tidak akan terbit sebelum proyek benar-benar selesai.

“Kami sangat berhati-hati. Pembayaran hanya akan dilakukan jika pekerjaan sudah 100 persen dan disertai Berita Acara Serah Terima (BAST). Sampai akhir tahun kemarin, SPM belum kami keluarkan karena proyek belum tuntas,” tegasnya.

DPRD Pertanyakan Pengawasan dan Profesionalisme Rekanan

Kritik keras datang dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syams. Ia menilai molornya proyek merupakan indikasi lemahnya pengawasan internal dan ketidakprofesionalan pelaksana proyek.

“Ini bukan sekadar terlambat. Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem kerja hingga kemampuan finansial perusahaan. Jangan sampai proyek ini malah dialihkan kepada pihak lain,” ujar Asep.

Asep juga menyoroti dampaknya bagi Wali Kota yang hingga kini belum menempati rumah dinas resmi. “Terus terang saya merasa iba, Pak Wali Kota sampai sekarang belum punya rumah dinas karena proyeknya molor terus,” tambahnya.

Ujian Transparansi Awal Tahun

Keterlambatan pembangunan Rumdin Wali Kota ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjamin transparansi, ketegasan, dan profesionalitas dalam mengelola proyek strategis daerah di awal tahun 2026.

(Abdul)

Nofa Hermawati Resmi Pimpin OJK Tasikmalaya, Babak Baru Keuangan Priangan Timur Dimulai

Penulis

Irfansyah Riza

-

6 Januari 2026

0

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Dunia jasa keuangan di wilayah Priangan Timur memasuki babak baru. Nofa Hermawati resmi dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Aula Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Selasa (06/01/2026).

Acara pengukuhan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Direktur OJK Provinsi Jawa Barat, hingga Anggota Komisi XI DPR RI. Kehadiran para pejabat tinggi ini menjadi bukti kuatnya peran strategis OJK Tasikmalaya sebagai garda pengawasan sektor keuangan di Priangan Timur.

Sinergi untuk Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang Maju

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan apresiasi sekaligus optimisme terhadap kepemimpinan baru OJK Tasikmalaya. Ia menegaskan bahwa stabilitas sektor keuangan menjadi pondasi utama untuk mendorong Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang inovatif.

“Visi kita adalah menjadikan Tasikmalaya sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan yang inovatif serta berkelanjutan. Hal itu tidak mungkin terwujud tanpa ekosistem keuangan yang stabil dan transparan,” ujar Viman.

Tak lupa, ia juga menyampaikan penghargaan kepada Melati Usman atas dedikasi dan kerja sama yang telah terjalin baik selama masa kepemimpinannya di OJK Tasikmalaya.

Fokus: Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen

Dalam momentum pengukuhan ini, Viman menyoroti tiga agenda penting yang diharapkan menjadi prioritas kerja OJK Tasikmalaya:

Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan
Memastikan seluruh lembaga keuangan beroperasi sesuai aturan dan tetap sehat.
Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan
Mengedukasi masyarakat agar terhindar dari layanan ilegal seperti pinjaman online ilegal maupun investasi bodong.
Mendorong Akses Pembiayaan bagi UMKM
Membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan yang aman dan bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kolaborasi untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan OJK. Kolaborasi ini harapannya mampu menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang legal dan sehat.

“Kami ingin masyarakat semakin terlindungi dan hanya memanfaatkan layanan keuangan yang legal. Dengan kepemimpinan baru ini, momentum pertumbuhan ekonomi Priangan Timur harus kita jaga bersama,” kata Viman.

Pengukuhan ini bukan sekadar seremoni pergantian pimpinan, melainkan simbol penguatan pengawasan keuangan di Tasikmalaya demi mendorong percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.

(Abdul)

BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya Luruskan Isu Pergeseran Sekda Moh Zen

Penulis

Anthika Asmara

-

6 Januari 2026

0

Sekda Kabupaten Tasikmalaya fokusjabar.id — Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H. Iing Farid Khozin, M.Si, diarak ribuan PPPK Paruh Waktu seusai prosesi pengangkatan oleh Bupati Cecep Nurul Yakin.

TASIKMALAYA, FOKUSJabar.id: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Iing Farid Khozin menegaskan, perpindahan jabatan Mohammad Zen dari Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan bukan penurunan jabatan.

Iing mengatakan, baik Sekda maupun Staf Ahli Bupati sama-sama berada pada jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

“Semua harus memahami. Kepindahan Pak Mohammad Zen itu satu eselon. Tidak ada istilah penurunan jabatan,” tegas Iing, Selasa (6/1/2026).

BACA JUGA:

Jabatan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Berganti, Moh Zen Resmi Jadi Staf Ahli Bupati

Ia menjelaskan, proses pemindahan jabatan dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Artinya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menjalankan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Untuk sementara, posisi Sekda Kabupaten Tasikmalaya diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) yang telah mendapatkan persetujuan. Yakni, Roni Sahroni yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya.

“Hari ini juga sudah diusulkan ke Gubernur agar Plh Sekda ditetapkan menjadi Penjabat Sekda,” ujar Iing.

Iing menyampaikan, ke depan pengisian jabatan Sekda akan kembali mengikuti pola rekrutmen terbuka (open bidding) sebagaimana pengisian jabatan kepala dinas yang saat ini tengah berlangsung.

Ia menegaskan, seluruh jabatan yang kosong akan dibuka bagi ASN karier melalui sistem nasional BKN. Sehingga dapat diikuti oleh ASN dari berbagai daerah dan instansi.

Saat ini, proses seleksi terbuka juga tengah berjalan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Aeperti Asisten I Setda, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas PUTRLH.

Proses seleksi tersebut telah memasuki tahap uji kompetensi dengan melibatkan Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai lembaga penguji yang ditunjuk BKN.

“Alhamdulillah, pendaftarnya beragam. Ada dari beberapa kementerian, RRI hingga ASN dari Kalimantan dan Jawa Timur. Ini menunjukkan sistem kepegawaian kita bersifat nasional,” ungkapnya.

Iing menambahkan, mekanisme yang sama nantinya juga akan diterapkan dalam pengisian jabatan Sekda definitif, melalui sistem aplikasi BKN yang memungkinkan ASN memenuhi syarat untuk mendaftar secara terbuka dan transparan.

(Farhan)