spot_imgspot_img
Rabu 29 April 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 383

MUI Garut 2025–2030 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah

0
MUI Garut FOKUSJabar.id
Keterangan Foto: Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, Aang Abdullah Zein, Melantik dan Pengukuhan Pengurus MUI Kabupaten Garut Masa Khidmat 2025-2030, yang dilaksanakan di Gedung Pendopo Garut, Jalan Kabupaten, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (7/1/2026).

GARUT,FOKUSJabar.id: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat resmi melantik jajaran pengurus MUI Kabupaten Garut masa khidmat 2025–2030. Prosesi pengukuhan dipimpin langsung Ketua MUI Jabar, KH. Aang Abdullah Zein, di Gedung Pendopo Garut, Jalan Kabupaten, Kecamatan Garut Kota, Rabu (7/1/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat dan disaksikan jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana, anggota DPRD, Kepala Kantor Kemenag Garut, serta para tokoh ulama dan masyarakat.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Lansia di Cinunuk Wanaraja

Empat Pilar Sinergi MUI

Dalam sambutannya, KH. Aang menegaskan pentingnya harmonisasi antara MUI Jabar dan MUI Garut yang dibangun melalui empat pilar utama:

  1. Bersatu dalam satu aqidah.
  2. Berjamaah dalam ibadah.
  3. Mengutamakan toleransi dalam khilafiyah.
  4. Bekerja sama dalam dakwah.

“Saya mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk bekerja keras, kemudian bekerja cerdas, tuntas, dan ikhlas. Berikan warna dan rasa pada masyarakat melalui kolaborasi erat dengan pemerintah,” ujar KH. Aang.

Komitmen MUI Garut sebagai Mitra Pemerintah

Ketua Umum MUI Garut terpilih, KH. Rd. Amin Muhyiddin Maolani, menegaskan bahwa MUI Kabupaten Garut akan menjalankan peran strategis sebagai Khadimul Ummah (Pelayan Umat) sekaligus Shadiqul Hukumah (Mitra Pemerintah).

“MUI hadir untuk menjaga marwah ulama dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Pada periode 2025–2030, kami mengusung transformasi lembaga yang adaptif terhadap perkembangan digital, namun tetap berpegang pada nilai keulamaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kemajuan Garut bisa tercipta oleh kekuatan moral dan spiritual agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis.

Apresiasi dan Pesan Estafet Kepemimpinan

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Garut, turut memberikan apresiasi kepada pengurus sebelumnya dan berharap kepengurusan baru segera merumuskan program kerja yang relevan dengan tantangan zaman.

“Terima kasih kepada pengurus 2020–2025 atas dedikasinya. Kepada pengurus baru, mari kemudian bersama mengemban amanah ini demi kemaslahatan masyarakat Garut,” ujar Syakur.

Senada, Ketua MUI Garut periode sebelumnya, A. Abdul Mujib Muhamad, menekankan bahwa pemimpin MUI harus mampu menjadi perintis, kemudian menjadi penyelaras, pemberdaya, sekaligus teladan bagi umat.

Struktur Kepengurusan MUI Garut 2025–2030

  • Ketua Dewan Pertimbangan: Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU (28 anggota)
  • Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian: KH. Rd. Amin Muhyiddin Maolani (16 anggota)
  • Sekretaris Umum: H. Mohamad Yusuf Sapari, S.Pd., M.M.Pd. (16 anggota)
  • Bendahara Umum: H. Ropiudin Soleh, S.Ag., MM. (3 anggota)

(Y.A. Supianto)

Realisasi Pajak 2025 Sentuh 96 Persen, Sektor Wisata Jadi Penyumbang Besar

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lainnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran, Asep Rusli.

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp107,41 miliar, atau 96,29 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp111,54 miliar.

Capaian tersebut ditopang oleh dua sektor utama, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang realisasinya berhasil melampaui target tahunan.

Baca Juga: PT. Putra Borneo Sakti, Pemenang Proyek Jembatan Sodongkopo Pangandaran

Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lainnya Bapenda Kabupaten Pangandaran, Asep Rusli, mengatakan bahwa secara keseluruhan kinerja penerimaan pajak daerah pada 2025 tergolong positif, meski sejumlah jenis pajak masih belum mencapai target maksimal.

“Dari seluruh jenis pajak daerah, PBB-P2 dan BPHTB menjadi penopang utama. Karena realisasinya melebihi target yang ditetapkan,” ujar Asep Rusli, Rabu (7/1/2025).

Berdasarkan data Bapenda, realisasi PBB-P2 mencapai Rp19,94 miliar atau 95,56 persen dari target. Sementara BPHTB membukukan pendapatan Rp14,09 miliar, atau 128,14 persen, melampaui target lebih dari Rp3 miliar.

Untuk kelompok Pajak Daerah dan Lainnya (PJDL), pendapatan tercatat sebesar Rp53,11 miliar, atau 91,84 persen dari target. Beberapa jenis pajak menunjukkan performa baik, seperti PBJT Makanan dan Minuman yang mencatat realisasi 114,26 persen. Namun, PBJT Tenaga Listrik dan PBJT Jasa Perhotelan masih belum mencapai target.

Pergerakan Sektor Pariwisata

Asep menambahkan, pergerakan sektor pariwisata juga memberikan dorongan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sepanjang 2025, total pendapatan dari kawasan wisata mencapai Rp47,06 miliar.

Kontribusi terbesar berasal dari Kawasan Wisata Pangandaran dengan pendapatan Rp33,78 miliar. Kemudian menyusul dari Batukaras sebesar Rp5,32 miliar, dan Batu Hiu sebesar Rp3,66 miliar.

Menurutnya, peningkatan pendapatan wisata terutama terjadi pada bulan April dan Desember. Yakni saat volume kunjungan melonjak akibat libur panjang dan libur akhir tahun.

Meski demikian, Bapenda Kabupaten Pangandaran mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama dalam optimalisasi pemungutan pajak jasa tertentu serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Untuk Tahun Anggaran 2026, Bapenda berencana memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Beriringan dengan peningkatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pemungutan pajak. Agar pendapatan daerah ke depan dapat lebih optimal dan berkelanjutan,” pungkas Asep Rusli.

(Sajidin)

Bantuan Pemprov Terhenti, Farhan Telusuri Status Aset dan Anggaran Masjid Raya Bandung

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Pemerintah Kota Bandung Tengah Menelusuri Status Aset dan Sumber Biaya Pengelolaan Masjid Raya Bandung

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mencermati dampak penghentian bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terhadap pengelolaan Masjid Raya Bandung. Langkah ini diambil setelah muncul pertanyaan mengenai keberlanjutan operasional masjid terbesar di Kota Bandung tersebut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi lengkap mengenai status Masjid Raya Bandung, baik terkait kepemilikan aset maupun sumber anggaran operasionalnya.

Karena itu, Pemkot Bandung memilih untuk mempelajari secara menyeluruh dua aspek tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Saya tanya dulu. Saya belum dapat informasi secara lengkap apa yang terjadi, karena ada dua hal yang perlu kita amati betul,” ujar Farhan di Hutanika, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (7/1/2026).

Farhan menjelaskan, dua aspek utama yang harus jelas adalah status kepemilikan aset dan sumber pembiayaan operasional, karena keduanya merupakan komponen berbeda dalam sistem manajemen keuangan pemerintah.

“Satu, masalah status. Status itu artinya tercatat sebagai aset di mana, itu penting. Kedua, anggaran, karena dua hal itu terpisah secara manajemen keuangan. Jadi saya ingin tahu dulu asetnya berada di mana, kedua anggarannya berasal dari mana,” jelasnya.

Terkait potensi pengambilalihan pembiayaan operasional oleh Pemkot Bandung, Farhan menegaskan bahwa pengelolaan rumah ibadah seyogianya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah.

“Yang namanya rumah ibadah itu harus kita urus sama-sama. Saya akan ajak semua pihak yang peduli kepada Masjid Raya Bandung untuk kita pelihara bersama,” katanya.

Sebagai seorang muslim, Farhan juga menegaskan komitmen moralnya terhadap keberlangsungan masjid. Ia menyebut bahwa memakmurkan masjid adalah bagian dari kewajiban umat.

“Saya kan muslim. Jadi bukan hanya kewajiban, salah satunya kita memakmurkan masjid,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Wali Kota Bandung Minta Maaf, Sementara Baksil dan Alun-alun Tutup

0
Bandung, FOKUSJabar.id
Pemerintah Kota Bandung Tutup Sementara Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi (Baksil) dan Alun-alun Kota Bandung Untuk Dilakukan Perbaikan

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan wisatawan atas kondisi Taman Hutan Kota Babakan Siliwangi (Baksil) dan Alun-alun Kota Bandung yang dinilai belum layak namun terlanjur dibuka serta dipromosikan ke publik.

Farhan mengakui, promosi yang dilakukan Pemkot Bandung tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Fasilitas yang tersedia belum mampu menampung tingginya jumlah pengunjung yang datang sejak dibuka.

Baca Juga: Warga Keluhkan Penutupan Total Akses di Flyover Nurtanio Bandung

“Baksil dan Alun-alun saya harus minta maaf, karena promosinya lebih bagus daripada kenyataannya. Itu harus kita akui,” ujar Farhan saat ditemui di Hutanika, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (7/1/2026).

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bandung telah memberikan teguran dan melakukan evaluasi menyeluruh kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) selaku penanggung jawab. Menurut Farhan, pembukaan dan promosi fasilitas publik tidak semestinya dilakukan ketika kondisi fasilitas belum mencapai kesiapan penuh.

Farhan menjelaskan, sebuah fasilitas publik idealnya memiliki kapasitas minimal 110 persen dari potensi jumlah pengunjung. Namun, kapasitas fasilitas di Baksil dan Alun-alun baru sekitar 65 persen, sementara jumlah pengunjung yang datang sudah mencapai batas maksimal.

“Kalau potensi yang datang 10 ribu orang, kapasitasnya harus bisa menampung 11 ribu. Ini malah sebaliknya, sehingga muncul kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu,” katanya.

Sebagai langkah perbaikan, Pemkot Bandung memutuskan untuk menutup sementara Baksil dan Alun-alun selama beberapa minggu ke depan. Perbaikan akan dilakukan menggunakan anggaran APBD serta mengacu pada ketentuan kontrak yang masih berada dalam masa pemeliharaan.

“Kita lihat kontraknya karena masih masa pemeliharaan dan belum serah terima. Kalau masih bisa diperbaiki, akan kita perbaiki,” jelas Farhan.

Ia menambahkan, penutupan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot Bandung kepada masyarakat.

“Sekarang bukan sekadar pesan, tapi permohonan maaf. Dua tempat itu untuk sementara kita tutup dulu untuk dilakukan perbaikan ulang,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Cigembor Libatkan 49 Petani Kembangkan Padi Organik 

0
Ciamis FOKUSJabar.id
Keterangan Foto: Lurah Cigembor, Nandra Orlando bersama PPL usai melihat lahan padi organik, Rabu (07/01/2026)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Upaya mewujudkan Kabupaten Ciamis sebagai Kabupaten Organik 2026 terus digencarkan hingga ke tingkat kelurahan dan desa. Salah satu wilayah yang menunjukkan progres signifikan adalah Kelurahan Cigembor, Kecamatan Ciamis, yang kini semakin agresif memperluas pengembangan padi organik.

Jika sebelumnya padi organik di Cigembor hanya dibudidayakan di lahan seluas sekitar 300 bata, pada tahun 2026 pengembangan tersebut ditargetkan melonjak menjadi 1,3 hektare dan melibatkan 49 petani organik.

Lurah Cigembor, Nandra Orlando, menyebut langkah ini merupakan inovasi kebijakan kelurahan sekaligus bentuk dukungan konkret bagi visi Bupati Ciamis dalam membangun pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Awalnya hanya sekitar 300 bata dan hasilnya lebih banyak untuk konsumsi sendiri. Tahun 2026 kami tingkatkan menjadi 1,3 hektare dengan 49 petani organik yang terlibat,” ujar Nandra.

Sebagai bentuk penguatan regulasi, Kelurahan Cigembor menetapkan bahwa lahan sawah bengkok milik kelurahan yang disewakan kepada masyarakat wajib ditanami padi organik. Kebijakan ini bukan sekadar aturan administratif, melainkan juga sebagai sarana edukasi agar petani terbiasa dengan pola tanam berkelanjutan.

“Kami memberi harga sewa lebih ringan, tetapi dengan ketentuan menggarap lahan harus secara organik. Ini komitmen kami mendukung Program Kabupaten Organik 2026,” jelasnya.

Nandra menyebut sebagian besar petani telah mengikuti sosialisasi awal dan akan mendapatkan pelatihan lanjutan. Sebab, sistem pertanian organik membutuhkan perlakuan berbeda, mulai dari teknik budidaya hingga pengelolaan hama.

Pendampingan Intensif

Pendampingan intensif berjalan bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), mencakup teknik menanam hingga pemetaan peluang pemasaran beras organik.

“Fokus kami saat ini membangun pemahaman petani. Jika pemahamannya kuat, maka ke depan beras organik Cigembor punya nilai ekonomi yang menjanjikan,” katanya.

Pendampingan teknis diperkuat oleh PPL Wilayah Binaan Cigembor, Deden Fajar Arief, yang menyebut kebutuhan pupuk organik petani dapat dipenuhi dari limbah kotoran hewan (kohe) yang tersedia cukup melimpah.

“Bahan baku pupuk organik tersedia dari limbah kohe di Balai Pembibitan Sapi Pasundan dan RPH. Petani bisa mengolahnya sendiri,” ujar Deden.

Dalam waktu dekat, pihaknya bersama kelurahan akan menggelar pelatihan budidaya padi organik serta pembuatan pupuk organik agar petani makin mandiri dan mampu menekan biaya produksi.

“Pendampingan harus berkelanjutan karena penanganan padi organik berbeda dengan non-organik,” tambahnya.

Bahkan, koordinasi lintas pihak terus berjalan. Pertemuan lanjutan bersama praktisi organik akan terselenggara di Kelurahan Cigembor untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan berjalan optimal.

Salah satu petani organik, Elan Maulana, menyampaikan apresiasi atas dukungan kelurahan dan PPL dalam pengembangan pertanian organik.

“Pertanian organik ini banyak manfaatnya. Tanah jadi lebih gembur, pH tanah lebih stabil,” ujarnya.

Elan berharap pengembangan padi organik di Cigembor terus bertambah seiring meningkatnya pemahaman petani serta kuatnya sinergi kelurahan, PPL, praktisi, RPH, dan masyarakat.

“Semoga pertanian organik di Cigembor semakin berkembang, tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga bernilai ekonomi, sehingga berkontribusi untuk mewujudkan Ciamis sebagai Kabupaten Organik,” pungkasnya.

(Nank Irawan)

Warga Keluhkan Penutupan Total Akses di Flyover Nurtanio Bandung

0
Flyover Nurtanio FOKUSJabar.id
Warga Keluhkan Penutupan Akses Jalan di Kawasan Flyover Nurtanio Kota Bandung

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Warga mengeluhkan penutupan total akses pejalan kaki di sekitar Flyover Nurtanio yang mulai diberlakukan sejak Selasa (6/1/2026). Kebijakan tersebut dinilai menyulitkan mobilitas harian warga, terutama pelajar, mahasiswa, pedagang kecil, hingga mereka yang membutuhkan akses darurat.

Maman (48), warga setempat, mengatakan ketiadaan jalur penyeberangan membuat aktivitas menuju kawasan Husein Sastranegara semakin berat.

Baca Juga: Belanja Efektif Pemprov Jabar, SilPa APBD Rp500 Ribu

“Yang mau nyebrang ke arah Husein enggak ada penyeberangan. Anak sekolah kasihan, mau stop angkot juga susah,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Tak hanya itu, Maman menyebut sejumlah mahasiswa yang tinggal di sekitar lokasi terpaksa mencari jalur alternatif yang berbahaya.

“Ada mahasiswa sampai lewat gorong-gorong. Banyak yang ngekos di sini, kalau harus muter itu jauh dan ongkos nambah,” tuturnya.

Keluhan senada disampaikan Udeng (57). Menurutnya, penutupan total tersebut berdampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat.

“Bukan cuma pejalan kaki. Pedagang kecil juga kesulitan. Kalau ada warga meninggal, mengantar jenazah pun harus memutar jauh,” kata Udeng.

Menanggapi keluhan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan bahwa penutupan akses di Flyover Nurtanio bersifat sementara, sembari menunggu penyelesaian fasilitas pendukung jalan.

“Semalam saya lihat separonya masih tutup karena kelengkapan jalan belum selesai. Tapi sejauh ini sudah sangat membantu, terutama saat arus Natal dan Tahun Baru,” ujar Farhan, Rabu (7/1/2026).

Farhan mengakui kebutuhan akses penyeberangan menjadi aspirasi yang paling banyak masyarakat sampaikan. Salah satu usulan adalah pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang memungkinkan warga melintasi jalur kereta api.

“Alhamdulillah ada banyak masukan dari warga, salah satunya permintaan JPO. Itu akan kami pertimbangkan,” katanya.

Namun, ia menekankan bahwa pembangunan JPO membutuhkan kajian teknis mendalam karena konstruksinya harus sejajar dengan flyover untuk bisa melintasi jalur kereta api. Hal ini membuat ketinggian struktur menjadi tantangan tersendiri.

“Masalahnya, tingginya harus sejajar dengan flyover. JPO-nya harus benar-benar melintasi jalur kereta api,” jelas Farhan.


(Yusuf Mugni)

Operasional Masjid Raya Bandung tak lagi Dibiayai Pemprov Jabar

0
Masjid Raya Bandung fokusjabar.id
Masjid Raya Bandung (foto: web)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan, Pemprov Jabar tidak lagi membiayai operasional Masjid Raya Bandung.

Pasalnya, lahan tersebut diketahui berstatus wakaf. Sehingga bukan merupakan aset Pemprov Jabar.

BACA JUGA:

Lindungi Hutan dan Pangan, Pemprov Jabar Sinkronkan Tata Ruang Terpadu

Kejelasan status lahannya diketahui setelah pengurus wakaf Masjid Raya Bandung menemui Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat.

Pengurus wakaf meminta agar dikelola oleh ahli waris yang mewakafkannya.

Hal itu menimbulkan konsekuensi, masjid tersebut tidak lagi tercatat sebagai aset Pemprov Jabar.

“Aset yang tidak tercatat, tidak boleh lagi dibiayai oleh Pemprov,” kata Dedi Mulyadi, Rabu (7/1/2026).

BACA JUGA:

Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov Jabar Peringkat 3 Nasional

Setelah tak lagi dibiayai Pemprov, kini pengelola Masjid mengupayakan sendiri pemasukan untuk membiayai operasional masjid.

Gubernur optimistis, pengelola bisa memanfaatkan lahan wakaf yang luas untuk menghasilkan pemasukan.

Dia mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mewakafkan lahan.

“Saya harap, pemberi wakaf bisa mengelola masjid dengan baik,” pungkas Gubernur Jabar.

(Bambang Fouristian)