BANDUNG,FOKUSJabar.id: Komisi I DPRD Jabar konsultasikan tata kelola aset ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direjen Kekayaan Negara di Jakarta, Rabu (21/4/2021). Dalam kesempatan itu Direktorat Jendral Kekayaan Negara menyampaikan berbagai gagasan terkait pengelolaan dan pemanfaatan aset dan solusi untuk bisa diimplementasikan di Provinsi Jawa Barat.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman menilai, pengelolaan dan pemanfaatan aset memerlukan kerja ekstra keras dan bersifat lintas kelembagaan. Hal itu memerlukan sinergi yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset yang terorganisir dan maksimal.
BACA JUGA: Komisi I DPR: Uang Jalan Kru KRI Nanggala Tak Cukup untuk Naik Ojek
“Maka dari itu, aset Pemprov Jabar itu bukan lagi menjadi beban pemerintah, bukan lagi sebagai pemicu sengketa tetapi dapat bermanfaat untuk kemakmuran bersama,” kata Bedi.
Ke depan, Bedi berharap Komisi I bersama mitra kerja bisa menghasilkan formula regulasi yang lebih spesifik sebagai acuan dasar aturan pemanfaatan aset di Jawa Barat.
“Kami akan berdiskusi dengan para pakar yang kompeten dalam hal ini, agar mendapatkan solusi terbaik untuk masalah aset ini,” kata dia.
(LIN)
