spot_img
Jumat 26 April 2024
spot_img
More

    Di Kota Bandung Belum Ada Temuan Kasus Klaster Ekonomi

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ketua Harian Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Jabar, Ema Sumarna mengatakan, kecermatan selama merelaksasi sektor ekonomi mampu diseimbangkan dengan faktor kesehatan. Indikasinya, hingga kini belum ada temuan kasus dari klaster ekonomi.

    “Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ditemukan kasus dari relaksasi sektor ekonomi yang kita berikan. Mudah-mudahan ini bertahan dan badai pandemi ini cepat berlalu,” kata Ema di Kota Bandung, Jumat (23/10/2020).

    Baca Juga: Kapus Pataruman 1 Banjar: 11 Cara Cegah Mata Rantai Penyebaran Covid-19

    Menurutnya, sejak Covid-19 terdeteksi di Kota Bandung pada Maret silam, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung langsung mengambil berbagai langkah penanganan. Di antaranya dengan segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Namun, kata dia, konsekuensinya sektor ekonomi di wilayahnya langsung terdampak. Mengingat Pemkot Bandung mengawal aktivitas selama PSBB demi menyelamatkan kesehatan masyarakat.

    Lebih lanjut Ema mengatakan, pandemi Covid-19 tidak hanya membuat ekonomi masyarakat menjadi guncang. Namun, juga turut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Bandung yang sumber utamanya merupakan dari pajak. 

    “Misalnya hotel ada yang mungkin sampai tidak ada tamu sama sekali. Restoran juga ditutup. Kemudian hiburan juga pada saat itu aktivitasnya ditutup. Parkir juga itu hidupnya di mal. Pajak penerangan jalan juga tergantung aktivitas pemakaian listrik. BPHTB juga berkenaan jual beli dan investasi yang di saat itu drop. Dan juga yang lainnya,” ungkapnya.

    Untuk itu, Pemkot Bandung bersama jajaran pimpinan daerah yang tergabung di Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 sangat fokus rajin membahas strategi penanggulangan secara menyeluruh. 

    Bukan hanya menangani masalah virus coronanya saja, namun juga turut diperhitungkan antisipasi dampak yang memungkinkan terjadi.

    “Ancamannya memang sangat logis. Usaha tidak jalan, pengusaha menutup usahanya dan muncul ancaman PHK atau dirumahkan. Kalau itu terjadi bisa bergeser pada permasalahan sosial. Makanya Pemkot dengan kecermatan yang semaksimal mungkin dan berembuk dengan semua unsur pimpinan kota merumuskan berbagai langkah penanganan,” jelas Ema.

    (Yusuf Mugni/Bambang)

    Berita Terbaru

    spot_img