BANJAR, FOKUSJabar.id: Anggaran hibah Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar dianggap tidak transparan. Pasalnya, besaran anggaran hibah maupun jumlah penerima hibah setiap tahunnya tidak bisa diakses melalui web Pemkot.
Sekjen Pemuda Muhammadiyah Kota Banjar, Joko Nurhidayat menuturkan, uang publik dalam APBD tersebut jelas perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jangan sampai ada indikasi tidak transparan terutama soal anggaran hibah yang nantinya bisa berakibat preseden buruk terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Agar terjadi juga kontrol publik terhadap pemerintah, jangan alergi dengan budaya tranparansi karena itu salah satu indikator good corporate government,” kata Joko
p;ada era teknologi saat ini, lanjutnya, banyak cara dan media yang bisa dimanfaatkan untuk publikasi menjangkau khalayak publik. Pihaknya berharap Pemkot Banjar pun bisa atau sudah melakukan hal tersebut. Dengan demikian, publik masyarakat mengetahui terutama soal anggaran hibah yang selama ini dianggapnya tidak transparan.
“Di era modern seperti ini, banyak media yang bisa dimanfaatkan,” ujar Joko
Kabag Kesra Pemkot Banjar Dwi Yanti Estriningrum membenarkan jika untuk anggaran maupun penerima hibah dari Pemkot Banjar belum pernah di upload di web Pemkot. Dia mengaku akan konsultasi ke Kominfo terlebih dahulu.
“Kayaknya belum. Nanti saya konsultasi ke kominfo dulu,” aku Dwi.
Terkait anggaran hibah di tahun 2020, Dwi mengatakan, pemkot Baniar mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.734 milyar. Anggaran tersebut diberikan untuk 119 lem baga. Di tahun anggaran 2019 murni pemkot mengalokasikan anggaran Hibah Rp5.8 milyar dan di tahun anggaran 2019 perubahan sebesar Rp 355 juta. “Tahun 2019 yang menerima hibah itu totalnya 100 lembaga,” ungkapnya
Kepala Dinas Kominfo Kota Banjar Sunarto juga membenarkan perihal anggaran dan jumlah penerima hibah belum pernah diupload di web pemkot yang saat ini kelola oleh Kominfo. Padahal kata dia, seluruh OPD yang ada di Pemkot Banjar itu harusnya memberikan bahan materi kegiatan baik yang akan maupun sudah dilaksanakan ke Kominfo.
“Belum ada. Yang baru berjalan baru Disperindagkop saja,” pungkasnya.
(Agus/ars)
