BANDUNG, FOKUSJabar.id : Komisi A DPRD Kota Bandung menilai pembenahan dari sisi birokrasi serta masalah kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih belum optimal pada era kepemimpinan Ridwan Kamil-Oded M Danial. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya karir aparatur sipil negara (ASN) yang mandeg di posisi atau dinas tertentu.
Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji menuturkan, pembenahan masalah kepegawaian serta birokrasi menjadi hal yang penting karena roda pembangunan, diantaranya, akan digerakan oleh dua hal ini. Untuk itu, kepemimpinan Kota Bandung kedepan bisa meningkatkan pembenahan masalah kepegawaian dan birokrasi.
“Harus bisa menciptakan birokrasi yang kompetitif, sehat, dan berkeadilan sehingga kinerja ASN pun ikut meningkat. Perbaiukan yang sudah dilkakukan pemimpin sebelumnya yakni Pak Ridwan Kamil masih belum optimal, masih perlu perbaikan-perbaikan,” ujar Ade saat ditemui di kawasan Jalan Dipatiukur Kota Bandung, Minggu (15/7/2018).
Politisi dari Partai Hanura ini menyebut, belum tuntasnya pekerjaan reformasi birokrasi dibuktikan dengan masih banyaknya persoalan terkait karir ASN di Kota Bandung. Terutama di level eselon IV, yang masih banyak mengadu ke pihak legislatif.
“Banyak pejabat eselon IV di Kota Bandung yang menduduki satu jabatan dengan sangat lama, bahkan ada yang sampai pensiun disana. Ini menandakan proses birokrasi dalam hal rotasi mutasi pejabat ini mampet. Ini bukti jika ada sistem yang tidak berjalan baik,” terangnya.
Filosofi reward and punishment dalam penilaian sebuah kinerja seorang ASN di Pemkot Bandung, dinilai Ade, tidak berjalan dengan baik. Banyaknya ASN yang menduduki suatu jabatan yang sangat lama atau hanya berada di satu atau dua dinas saja menjadi pertanyaan besar.
“Ini kan jadi aneh, apakah pejabat tersebut gagal atau berhasil hingga bertahan sangat lama di satu jabatan. Kalau misal gagal di jabatan tersebut, ya dirotasi ke jabatan lain yang lebih pas. Dan kalau berhasil, beri promosi ke jabatan baru yang lebih baik. Jadi reward and punishmen berjalan. Ini sangat banyak ASN yang mengadu ke kami dan hampir terjadi di semua SKPD. Ini harus ada perubahan dan perbaikan sistem di kepemimpinan baru kedepan,” tegasnya.
(ageng/bam’s)
