spot_imgspot_img
Kamis 13 Agustus 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 78

Ratusan Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Pastikan Seluruh SPPG di Kota Tasikmalaya Aman

0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Salah satu SPPG yang berlokasi di Jalan Sukalaya Barat, Kec. Cihideung, tetap beroperasi dengan normal (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menghentikan secara permanen operasional ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pelbagai daerah di Indonesia. Pihak BGN mengeksekusi penutupan ini lantaran pengelola dapur melakukan pelanggaran berat dan mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Langkah penertiban nasional ini bertujuan menjaga program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau puluhan juta penerima agar berjalan lancar tanpa memicu polemik di masyarakat.

Baca Juga: Viman Alfarizi Perkuat Kolaborasi dengan Kementerian Ekraf untuk Kembangkan Ekonomi Kreatif Tasikmalaya

Meski gelombang penertiban meluas secara nasional, Koordinator BGN Wilayah Kota Tasikmalaya, Irpan Kusnadi, memastikan operasional dapur MBG di daerahnya aman dan terbebas dari sanksi suspend permanen.

“Hingga hari ini, aktivitas dan operasinal SPPG tetap berjalan normal serta distribusi MBG di wilayah Tasikmalaya masih berjalan seperti biasa,” ungkap Irpan Kusnadi, Selasa (28/7/2026).

Catatan BGN Kota Tasikmalaya menunjukkan keberadaan 141 SPPG di wilayah tersebut. Sebanyak 121 dapur sudah mengalirkan manfaat kepada sasaran, sementara 20 SPPG sisanya masih mencari lokasi dan menunggu keputusan moratorium dari pimpinan pusat.

“Di Kota Tasikmalaya, tidak ada SPPG yang ditutup permanen, ini menjadi bukti para pengelola SPPG di daerah ini sudah menjalankan aturan dan arahan dengan baik,” ujar Irpan.

Menaati Regulasi BGN Secara Konsisten

Irpan mewanti-wanti para pengelola SPPG agar menaati regulasi BGN pusat secara konsisten. Pihaknya mengetatkan pengawasan harian, mulai dari tahap pengadaan bahan baku, proses masak, hingga pengantaran makanan.

“Kesalahan sekecil apa pun di lapangan bisa memicu ketidakwajaran dan polemik di masyarakat. BGN saat ini menerapkan zero toleransi. Tidak ada toleransi lagi bagi SPPG yang membandel apalagi melanggar ketentuan,” tegasnya.

BGN mengategorikan bentuk pelanggaran mencakup keterlambatan pengiriman makanan dan mutu menu yang menyimpang dari standar gizi. Terlebih kondisi kebersihan dapur yang buruk, serta penyelewengan pengelolaan anggaran.

“Jika ditemukan pelanggaran baik ringan apalagi berat, BGN tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas berupa penutupan atau suspend permanen,” imbuhnya.

Mengenai rincian daftar SPPG yang terkena suspend permanen di tingkat nasional, Irpan mengaku belum menerima lembaran informasi resmi dari BGN Pusat.

“Kami di internal BGN Kota Tasikmalaya, hingga hari ini, belum mendapatkan data nominatif SPPG. Khususnya di Kota Tasikmalaya yang di suspend permanen. Jika nanti ada informasi dari pusat, akan segera kami sampaikan,” paparnya.

Ia berharap seluruh pengelola SPPG menjaga komitmen bersama. Mengingat program MBG membidik anak-anak sekolah dan kelompok rentan, pengelola wajib menaruh mutu serta keamanan pangan di posisi teratas.

Langkah penutupan ratusan dapur di seluruh Indonesia ini menjadi pelecut untuk membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Upaya ini memastikan setiap piring sajian MBG sampai ke tangan penerima dalam kondisi bergizi, aman, dan memenuhi standar kelayakan.

(Seda)

Perumdam Tirta Anom Banjar Lakukan Perawatan Besar, Distribusi Air Bersih Sementara Dihentikan

0
Banjar, FOKUSJabar.id
Caption: Pegawai PDAM sedang memperbaiki pipa. (istimewa/fokusjabar.id)

BANJAR,FOKUSjabar.id: Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Tirta Anom Kota Banjar mengumumkan rencana penghentian sementara distribusi air bersih untuk para pelanggan di wilayah Kecamatan Langensari. Pihak perusahaan mengambil langkah ini demi menjaga sekaligus mendongkrak mutu pelayanan air bersih kepada warga.

Kepala Bagian Hubungan Pelanggan (Kabag Hublang) Perumdam Tirta Anom Kota Banjar, Euis Tresna Ekayanti, menegaskan bahwa pekerjaan perawatan rutin infrastruktur air memicu potensi gangguan pasokan ini.

Baca Juga: AHY Sebut Banjar Punya Potensi Besar, Sudarsono Perkuat Kolaborasi di Kunci Bersama Summit 2026

“Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kami akan melakukan pekerjaan pengurasan. Kemudian juga pencucian reservoar kapasitas 200 m³ di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Langensari, Dusun Bantardawa,” ujar Euis, Rabu (28/7/2026).

Pihak Perumdam menjadwalkan pekerjaan pemeliharaan reservoar di IPA Langensari, Dusun Bantardawa ini mulai Senin malam. Agenda pembersihan ini akan berdampak pada seluruh pelanggan yang tersebar di wilayah Kecamatan Langensari.

Demi mencegah gangguan aktivitas harian selama proses pembersihan berlangsung, Euis meminta seluruh pelanggan di Kecamatan Langensari agar segera menampung pasokan air bersih.

“Mohon agar Bapak/Ibu pelanggan dapat menampung air bersih secukupnya untuk kebutuhan selama proses pengerjaan berlangsung. Ini sebagai langkah antisipasi hingga pasokan aliran air kembali normal,” tambah Euis.

Manajemen Perumdam Tirta Anom Kota Banjar menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang warga rasakan selama masa pemeliharaan fasilitas jaringan air bersih tersebut.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih atas perhatian dan pengertian seluruh pelanggan Baraya Tirta Anom,” pungkasnya.

(Agus Purwadi)

Di Balik Keterbatasan, SLB Karya Bhakti Bandung Tetap Perjuangkan Masa Depan Anak Disabilitas

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Di Balik Keterbatasan, SLB Karya Bhakti Bandung Tetap Perjuangkan Masa Depan Anak Disabilitas

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sekolah Luar Biasa (SLB) Karya Bhakti di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, mengarungi situasi pelik. Pengelola sekolah berjuang keras menjaring siswa baru hingga kini hanya mengasuh 16 anak didik.

Meski demikian, SLB Karya Bhakti terus membuka pintu bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan kondisi berat yang sering kali mendapat penolakan dari sekolah lain.

Baca Juga: Miris! Hanya 16 Siswa, SLB di Kota Bandung Terancam Tutup karena Lingkungan Rawan dan Bangunan Rapuh

Pihak sekolah memilih bertahan di tengah keterbatasan fasilitas, sempitnya ruang belajar, hingga ketidakjelasan status kepemilikan tanah yang mengunci pengembangan infrastruktur.

Guru SLB Karya Bhakti, Deni Gusmawan, mengakui bahwa krisis peserta didik menjadi tantangan paling berat bagi kelangsungan sekolah. Kondisi bangunan serta lingkungan sekitar turut menahan minat para calon wali murid.

“Untuk keadaan real sekarang, mungkin kalau disebut kita masih bertahan. Situasinya memang agak sulit untuk mencari murid. Karena itu, yang menjadi penting buat sekolah kita utamanya adalah murid,” kata Deni di lokasi sekolah, Selasa (28/7/2026).

Deni menegaskan bahwa kondisi fisik sekolah menjadi pertimbangan utama orang tua. Minimnya perbaikan fasilitas membuat sekolah ini kalah bersaing dengan lembaga pendidikan lain.

“Yang menjadi problem itu suasana di lingkungan ini. Mungkin tadi juga sudah dilihat bangunannya seperti apa. Ini menjadi nilai minus buat kita. Makanya penambahan siswa di sini kurang bertambah seperti di sekolah lain, karena memang sulit berkembang secara infrastruktur,” katanya.

Kendala Fasilitas Bangunan Fisik

Selain persoalan fisik bangunan, sengketa atau ketidakjelasan status tanah menghambat niat yayasan memperluas bangunan sekolah.

Demi menjaga denyut nadi kegiatan operasional harian, SLB Karya Bhakti menyandarkan harapan penuh pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.

“Kami bertahan dari dana BOS. Alhamdulillah pemerintah masih rutin memberikan BOS sesuai aturan yang diberlakukan. Ini menjadi lifeline kami, menjadi penyambung hidup sekolah ini,” ungkapnya.

Di balik keterbatasan tersebut, Deni menilai kehadiran sekolah ini sangat vital. Pasalnya, beberapa anak dengan tingkat disabilitas tertentu tidak menemukan tempat belajar di sekolah lain.

“Ada beberapa kondisi yang membuat murid-murid tidak diterima di sekolah lain. Misalnya karena kedisabilitasannya, mereka mungkin tidak mampu menanganinya,” jelasnya.

Sistem pembelajaran di SLB Karya Bhakti membutuhkan kesabaran ekstra. Beberapa anak memerlukan pendampingan satu lawan satu (one-on-one), di mana satu guru fokus menangani satu murid.

“Kalau kita lihat, ada anak-anak yang memang harus ditangani dengan satu guru untuk satu anak. Sementara sekolah lain mengejar kuantitas. Di sini kami menerima semuanya, walaupun berdampak pada daya tampung sekolah yang menjadi lebih kecil,” ujarnya.

Ketulusan Pengabdian

Data Dapodik mencatat SLB Karya Bhakti mengasuh 16 siswa. Lima di antaranya mengidap autisme, sementara sisanya merupakan anak dengan down syndrome, tunagrahita, tunadaksa, hingga disabilitas ganda.

Sempitnya ruangan yang rata-rata hanya berukuran 2 x 3 meter memaksa pengelola membatasi kapasitas tiap kelas demi menjaga ketenangan siswa.

“Untuk anak autis, jelas satu guru satu anak. Kalau untuk anak down syndrome dan tunagrahita yang bisa diklasikalkan, maksimal lima anak supaya kondusivitas kelas tetap terjaga,” katanya.

Mengabdi selama 15 tahun di SLB Karya Bhakti, Deni mengaku keceriaan para siswa menjadi alasan utama para pengajar bertahan di tengah keterbatasan.

“Setiap hari kami tidak pernah kehabisan alasan untuk tersenyum, karena anak-anak di sini memberikan kebahagiaan buat kami. Kadang ada celotehan-celotehan mereka yang membuat hari kami lebih berwarna,” ungkapnya.

Namun, ketulusan pengabdian tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan para guru. Deni membawa pulang honor pokok sekitar Rp700 ribu per bulan, atau mendekati Rp1 juta jika mengantongi tunjangan sertifikasi dan kegiatan ekstrakurikuler.

“Kalau disebut cukup, ya dicukup-cukupin saja. Tergantung kitanya,” kata Deni.

Deni memendam harapan agar SLB Karya Bhakti sanggup lepas dari jerat keterbatasan. Ia mendambakan fasilitas yang lebih layak demi mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak disabilitas.

“Impian kami bukan hanya bertahan di sini, tetapi juga ingin berkembang dan mengembangkan cita-cita sekolah ini,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Miris! Hanya 16 Siswa, SLB di Kota Bandung Terancam Tutup karena Lingkungan Rawan dan Bangunan Rapuh

0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Pendidikan Karya Bakti di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menghadapi ancaman keberlangsungan akibat minimnya jumlah siswa. Kondisi lingkungan sekolah yang dinilai rawan keamanan disebut menjadi salah satu alasan orang tua takut mendaftarkan anaknya. (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan Pendidikan Karya Bakti di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, menghadapi ancaman penutupan akibat krisis jumlah siswa. Kondisi lingkungan sekitar sekolah yang rawan aksi kejahatan memicu rasa takut para orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka.

Ketua SLB Yayasan Pendidikan Karya Bakti, Ummy Latifah, membeberkan ancaman nyata tersebut saat ditemui di lokasi sekolah, Selasa (28/7/2026). Pihak pemerintah berpotensi mencabut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan menutup lembaga pendidikan yang kekurangan peserta didik.

“Sebenarnya sekitar 10 siswa juga sudah bisa ditutup dan sudah tidak dapat dana BOS. Tapi di sini lebih dari 10 siswa,” kata Ummy.

Saat ini, sebanyak 16 siswa masih menyelamatkan operasional sekolah dan hak penerimaan dana BOS. Meski demikian, pengurus yayasan terus berjuang menggaet siswa baru demi menjaga kelangsungan proses belajar-mengajar.

Ummy menegaskan bahwa minimnya jumlah siswa bukan lantaran sepinya peminat. Banyak orang tua calon murid mengurungkan niat lantaran ngeri melihat kondisi lingkungan sekitar sekolah.

“Iya, sedikit siswanya yang berminat ke sini. Banyak yang daftar ke sini, tapi pada takut daftar ke sini,” katanya.

Kerawan Kondisi Lingkungan

Lingkungan sekitar sekolah kerap memunculkan gangguan keamanan serius. Warga setempat sering mendapati oknum yang mabuk-mabukan hingga melancarkan tindakan intimidasi ke area sekolah.

Pengurus yayasan masa lalu bahkan pernah menghadapi ancaman pembacokan menggunakan senjata tajam. Sementara aksi premanisme saat ini berwujud orang tidak dikenal yang menerobos masuk area sekolah tanpa izin lalu memalak uang.

“Kalau dulu, ketua yayasan yang dulu sampai diancam pakai golok. Kalau saya mungkin perempuan, terus saya ajak ngobrol,” ungkapnya.

Ummy menilai lingkungan yang tidak ramah ini sangat berbahaya bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan ruang aman dan nyaman.

Selain teror keamanan, kondisi fisik bangunan sekolah turut mengancam keselamatan. Lapuknya sejumlah sudut bangunan berpotensi memicu keruntuhan jika hujan deras mengguyur wilayah tersebut tanpa henti.

“Dinding atas sudah rusak, itu bisa ambruk. Kalau hujannya terus-terusan, hujan tiga bulan saja ini bisa ambruk,” ujarnya.

Di tengah gempuran teror dan ancaman bangunan ambruk, pengelola menimbang opsi untuk memindahkan lokasi sekolah ke tempat yang lebih aman. Namun, Ummy tidak tega meninggalkan anak-anak kurang mampu di sekitar lingkungan sekolah yang membutuhkan pendampingan belajar.

Demi merangkul warga sekitar, pihak yayasan berencana membuka Rumah Belajar mulai bulan depan. Program ini bakal membimbing anak-anak sekitar yang mengalami kendala membaca atau kesulitan naik kelas.

“Keberadaan yayasan juga harus bersatu dengan lingkungan. Mungkin itu bisa meminimalisir gangguan keamanan,” katanya.

Selain rentan gangguan keamanan, SLB Karya Bakti juga menjerit akibat ketiadaan fasilitas terapi seni, terapi visual, alat musik, hingga perangkat edukasi khusus anak disabilitas.

Uniknya, walau jam pelajaran resmi selesai pukul 11.00 WIB, para siswa sering enggan melangkah pulang dan memilih bertahan di sekolah hingga pukul 14.00 WIB.

“Anak-anak kadang pulangnya jam 14.00, tidak mau pulang. Karena mungkin kondisi rumah. Mereka di sini bisa lari-lari, ada temannya juga,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Pelebaran Jalan Pantai Barat Pangandaran Berdampak pada Penebangan Pohon, Pemkab Siapkan Pengganti

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto: Penampakan jalan di Pantai Barat Pangandaran sebelum di perlebar

PANGANDARAN,FOKUSjabar.id: Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengonfirmasi bahwa proyek pelebaran jalan wisata Pantai Barat akan berdampak langsung pada pemangkasan pohon dan pemindahan utilitas publik.

Proyek sepanjang 2,3 kilometer yang membentang dari kawasan Cagar Alam hingga Taman Sunset ini akan memperluas badan jalan. Selain menyiram aspal tambahan selebar 2 meter, pemerintah memplot trotoar pejalan kaki selebar 2 meter serta saluran drainase baru.

Baca Juga: Kunjungan Wisatawan Melonjak, Pemkab Pangandaran Siapkan Pelebaran Jalan Pantai Barat 2,3 Kilometer

Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran, Irna Kusmayati, membeberkan konsekuensi proyek tersebut, Selasa (28/7/2026).

“Dengan sangat terpaksa untuk pembangunan pelebaran jalan wisata di Pantai Barat Pangandaran ini mungkin ada beberapa penebangan pohon,” kata Irna di Pangandaran.

Irna menegaskan bahwa pihaknya sudah menggalang koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pihak DLH memegang komitmen untuk menanam kembali pohon pengganti di lokasi baru.

“Nantinya ketika banyaknya pohon ditebang itu akan digantikan dengan pohon lainnya yang ditanam kembali oleh DLH,” ujarnya.

Pengerjaan proyek juga menyasar berbagai “tegakan mati” di sepanjang rute, seperti tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang listrik PLN, tiang Telkom, hingga papan reklame billboard.

Sosialisasi dan Koordinasi Pergeseran Fasilitas Umum

Dinas Perhubungan akan memindahkan tiang PJU yang mencatatkan diri sebagai aset daerah. Sementara itu, pemilik masing-masing aset memikul tanggung jawab untuk menggeser tiang PLN, jaringan Telkom, dan billboard.

“Untuk tiang PJU karena itu aset Dinas Perhubungan maka dipindahkan nanti oleh Dinas Perhubungan. Untuk yang PLN, Telkom dan billboard itu pemindahannya oleh masing-masing pengusahanya,” kata Irna.

Ia mencontohkan salah satu perusahaan rokok pemilik billboard di kawasan tersebut sudah menyatakan kesiapan untuk memindahkan papan reklame secara mandiri sesuai jadwal penataan.

Di sisi lain, Pemkab Pangandaran mendorong seluruh operator pemilik kabel udara agar menanam jaringan mereka ke dalam tanah. Pemerintah mengambil kebijakan ini mengingat Pangandaran merupakan kawasan rawan bencana alam.

“Adapun kabel yang di sana keinginan kita di pemerintah daerah kabel itu ditanam. Kenapa kabel ditanam? Karena kita adalah daerah rawan bencana. Supaya kalau ada terjadi apa-apa, kita tidak lagi susahh oleh kabel,” ujar Irna.

“Karena kalau ada tsunami, kabel tanam aman,” lanjutnya.

Irna merinci bahwa pemerintah daerah sudah merancang tenggat waktu pengerjaan (timeline). Pemkab Pangandaran membidik penuntasan pembebasan serta pembersihan lahan pada akhir tahun 2026.

“Kemarin sudah membuta timeline-nya, schedule-nya bahwa untuk persiapan pembangunan atau pelebaran jalan tersebut di akhir tahun ini kita harus sudah clear lahannya,” ucapnya.

Dinas terkait akan mengeksekusi pengerjaan fisik berupa pengaspalan mulai Januari 2027. Pemerintah menargetkan jalur anyar ini sudah beroperasi penuh melayani wisatawan sebelum momen Lebaran 2027 tiba.

“Jadi nanti 2027 itu mulai dari Januari sudah mulai pengaspalan dan targetnya pas Lebaran nanti jalan sudah lebar,” pungkasnya.

(Sajidin)

Kunjungan Wisatawan Melonjak, Pemkab Pangandaran Siapkan Pelebaran Jalan Pantai Barat 2,3 Kilometer

0
Pangandaran, FOKUSJabar.id
Poto; ‎Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Irna Kusmayanti

PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan pelebaran jalan wisata di kawasan Pantai Barat Pangandaran dalam waktu dekat.

Proyek sepanjang 2,3 kilometer ini menyasar rute dari area Cagar Alam hingga Taman Sunset. Pemerintah mengambil langkah ini demi mengurai penumpukan kendaraan yang kerap melumpuhkan jalur tersebut saat musim liburan.

Baca Juga: MUI Pangandaran Angkat Isu Keagamaan yang Meresahkan, Identitas Organisasi Belum Diungkap

Kepala Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Disparbud Pangandaran, Irna Kusmayanti, menegaskan bahwa kebijakan ini merespons lonjakan jumlah pelancong yang terus meroket setiap tahun.

“Kalau berdasarkan data hitungan rata-rata kunjungan dari tahun 2024 sangat signifikan. Saya dapat data kunjungan ini dari Kabid retribusi,” ujar Irna di kantornya, Selasa (28/7/2026).

Irna membeberkan lonjakan angka tersebut berdasarkan catatan dinas. Pada 2024, rata-rata kunjungan harian berada di angka 4.528 orang, lalu naik tajam menjadi 7.330 orang per hari sepanjang 2025.

Sementara itu, grafik kunjungan terus menanjak pada 2026. Hingga Juni lalu, rata-rata kunjungan harian bahkan sudah melampaui 11.000 orang.

“Jadi dengan kenaikan yang sangat signifikan ini tentunya pemerintah perlu memberikan kenyamanan kepada wisatawan, yaitu dengan rencana pelebaran jalan yang di Pantai Barat,” katanya.

Memeberi Kenyamanan dan Kemudahan Akses Wisatawan

Irna merinci pengerjaan fisik akan mengarah ke bibir pantai dengan menyiram aspal tambahan selebar 2 meter. Pengelola juga melengkapi jalur tersebut dengan trotoar pejalan kaki selebar 2 meter serta sistem drainase baru.

“Direncanakan di lebarin ke arah pantai itu 2 meter dan dikasih trotoar juga 2 meter baru nanti ada drainase,” jelasnya.

Pelebaran jalan ini membidik kemudahan pergerakan wisatawan, terutama dari kawasan hotel menuju area kuliner Kampung Turis. Kepadatan lalu lintas biasanya mencapai puncaknya pada jam makan dan jam keluar hotel (check out).

Mengenai pendanaan, Irna menyebut Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pangandaran memegang penuh kendali anggaran dan pelaksanaan pengerjaan fisik proyek ini.

“Sumber anggarannya itu ada di PU. Yang membangun nanti PU. Bukan di kita. Kalau di kita itu ada anggaran untuk persiapan pembangunan saja,” ujarnya.

Pemkab Pangandaran optimistis proyek pelebaran jalan ini sanggup meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperlancar arus kendaraan di sepanjang Pantai Barat.

(Sajidin)

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jalankan KKN di Ciamis, Fokus Pengelolaan Sampah Desa

0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot : Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati yang sedanga melaksanakan KKN di Desa Kertaharja Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Jawa Barat

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Puluhan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung mulai menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kertaharja, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.

Koordinator Desa, Faiz Muhamad, mengonfirmasi bahwa para mahasiswa akan menetap dan mengabdi di wilayah Desa Kertaharja selama tiga puluh hari ke depan.

Baca Juga: Harga Ayam Broiler di Ciamis Tembus Rp40 Ribu per Kg, Pedagang Keluhkan Omzet Turun

“Kami tidak membawa program dalam kegiatan KKN ini tetapi lebih belajar kepada masyarakat. Karena program kampus tidak selama nya selararas di lapangan,” katanya.

Faiz menjelaskan bahwa mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati menempatkan diri sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Setelah berkordinasi dengan pihak Pemdes yang dibutuhkan masyarakat disini soal pengelolaan sampah,” ucapnya.

Pelaksanaan KKN UIN Sunan Gunung Djati di Desa Kertaharja ini berlangsung bersamaan dengan program KKN dari Universitas Islam Darussalam (UID) Ciamis. Pihaknya memutuskan untuk membagi area kerja demi menjaga efektivitas program di lapangan.

“Kami fokuskan kegiatan ini hanya di Dua Dusun saja untuk menjaga tumpah tindih kegiatan sehingga hasilnya tidak efektif,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Kertaharja, Otong Dadi, menyampaikan apresiasi tinggi. Tentunya kepada kehadiran para mahasiswa KKN dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun UID Ciamis.

“Kami atas nama masyarakat Desa Kertaharja mengucapkan banyak terimakasih kepada para mahasiswa yang melaksanakan KKN di Desa Kertaharja. Semoga kegiatan itu bisa membawa manfaat kepada warga masyarakat,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)