TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menghentikan secara permanen operasional ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pelbagai daerah di Indonesia. Pihak BGN mengeksekusi penutupan ini lantaran pengelola dapur melakukan pelanggaran berat dan mengabaikan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Langkah penertiban nasional ini bertujuan menjaga program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau puluhan juta penerima agar berjalan lancar tanpa memicu polemik di masyarakat.
Meski gelombang penertiban meluas secara nasional, Koordinator BGN Wilayah Kota Tasikmalaya, Irpan Kusnadi, memastikan operasional dapur MBG di daerahnya aman dan terbebas dari sanksi suspend permanen.
“Hingga hari ini, aktivitas dan operasinal SPPG tetap berjalan normal serta distribusi MBG di wilayah Tasikmalaya masih berjalan seperti biasa,” ungkap Irpan Kusnadi, Selasa (28/7/2026).
Catatan BGN Kota Tasikmalaya menunjukkan keberadaan 141 SPPG di wilayah tersebut. Sebanyak 121 dapur sudah mengalirkan manfaat kepada sasaran, sementara 20 SPPG sisanya masih mencari lokasi dan menunggu keputusan moratorium dari pimpinan pusat.
“Di Kota Tasikmalaya, tidak ada SPPG yang ditutup permanen, ini menjadi bukti para pengelola SPPG di daerah ini sudah menjalankan aturan dan arahan dengan baik,” ujar Irpan.
Menaati Regulasi BGN Secara Konsisten
Irpan mewanti-wanti para pengelola SPPG agar menaati regulasi BGN pusat secara konsisten. Pihaknya mengetatkan pengawasan harian, mulai dari tahap pengadaan bahan baku, proses masak, hingga pengantaran makanan.
“Kesalahan sekecil apa pun di lapangan bisa memicu ketidakwajaran dan polemik di masyarakat. BGN saat ini menerapkan zero toleransi. Tidak ada toleransi lagi bagi SPPG yang membandel apalagi melanggar ketentuan,” tegasnya.
BGN mengategorikan bentuk pelanggaran mencakup keterlambatan pengiriman makanan dan mutu menu yang menyimpang dari standar gizi. Terlebih kondisi kebersihan dapur yang buruk, serta penyelewengan pengelolaan anggaran.
“Jika ditemukan pelanggaran baik ringan apalagi berat, BGN tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas berupa penutupan atau suspend permanen,” imbuhnya.
Mengenai rincian daftar SPPG yang terkena suspend permanen di tingkat nasional, Irpan mengaku belum menerima lembaran informasi resmi dari BGN Pusat.
“Kami di internal BGN Kota Tasikmalaya, hingga hari ini, belum mendapatkan data nominatif SPPG. Khususnya di Kota Tasikmalaya yang di suspend permanen. Jika nanti ada informasi dari pusat, akan segera kami sampaikan,” paparnya.
Ia berharap seluruh pengelola SPPG menjaga komitmen bersama. Mengingat program MBG membidik anak-anak sekolah dan kelompok rentan, pengelola wajib menaruh mutu serta keamanan pangan di posisi teratas.
Langkah penutupan ratusan dapur di seluruh Indonesia ini menjadi pelecut untuk membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Upaya ini memastikan setiap piring sajian MBG sampai ke tangan penerima dalam kondisi bergizi, aman, dan memenuhi standar kelayakan.
(Seda)
