spot_imgspot_img
Sabtu 3 Oktober 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 74

SDN 4 Sindangrasa Sabet Juara Tarumpah Panjang pada Invitasi Oltrad Ciamis

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sindangrasa juara satu Tarumpah Panjang

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Sebanyak 549 siswa sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Ciamis memeriahkan invitasi olahraga tradisional (Oltrad). Mereka memadati Lapang Sepakbola Cigorowong, Kelurahan Cigembor, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Yana Rustiana, menjelaskan bahwa panitia mempertandingkan lima cabang olahraga. Kelima cabang tersebut meliputi hadang, dogongan, sumpit, egrang, dan tarumpah panjang.

Baca Juga: 1.772 Mahasiswa Unigal Bakal Kantongi Sertifikat Bela Negara dari Kemenhan

“Pemenang lomba hari ini akan menjadi perwakilan Kecamatan Ciamis untuk tingkat Kabupaten,” katanya pada Rabu (16/9/2026).

Ajang Silaturahmi dan Pencarian Talent Terbaik

Yana menuturkan bahwa panitia menggelar invitasi ini untuk mengukur prestasi para siswa. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi antarpeserta di tingkat kecamatan.

“Ajang Oltrad ini selain untuk mencari atlet yang akan mewakili Kecamatan Ciamis untuk jenjang Kabupaten juga dalam ajang ini para peserta bisa saling mengenal,” ucapnya.

Kerja Keras Mengantarkan SDN 4 Sindangrasa Jadi Juara

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Sindangrasa berhasil merebut juara pertama untuk cabang lomba Tarumpah Panjang.

“Alhamdulillah untuk sekolah kami bisa menjuarai lomba Tarumpah panjang,” kata Kepala SDN 4 Sindangrasa, Siti Yuyum.

Siti menegaskan bahwa para siswa meraih kemenangan ini berkat kerja keras dan semangat bertanding yang tinggi.

“Doakan untuk tingkat Kabupaten sekolah kami bisa menjadi yang terbaik juga,” ungkapnya.

(Husen Maharaja)

Bupati Garut Siapkan 7 Program Perhutanan Sosial Berbasis IAD

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Bupati garut perhutanan fokusjabar.id
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Bupati Garut Jawa Barat (Jabar). Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat dalam mengoptimalkan pengelolaan perhutanan sosial.

Penegasan itu Bupati sampaikan saat menjadi narasumber Diseminasi Rencana Aksi Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial di Aula Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

BACA JUGA:

Bupati Garut Dorong Kades Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi

Syakur menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut telah menyiapkan 7 program rencana aksi yang terbagi dalam 3 klaster wilayah prioritas.

Program tersebut di rancang untuk mengoptimalkan potensi kehutanan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Tiga klaster wilayah prioritas tersebut meliputi Klaster Wilayah Prioritas I yang mencakup Kecamatan Cikajang, Pasirwangi dan Cisurupan.

Klaster Wilayah Prioritas II (Kecamatan Bayongbong, Leles, Samarang dan Kadungora) serta Klaster Wilayah Prioritas III (Kecamatan Pamulihan, Sucinaraja, Pakenjeng, Bungbulang, Banjarwangi dan Cisewu).

Adapun 7 Program Rencana Aksi IAD Berbasis Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut meliputi Legalitas Pengelolaan Perhutanan Sosial, Penguatan Kapasitas Lembaga dan SDM, Peningkatan Kualitas Kluster Komoditas.

Pengembangan Modal Usaha Terpadu Percontohan, Pengembangan dan Perbaikan Sarana Prasarana, Pengembangan Produksi dan Perluasan Akses Pasar serta Pemantapan Pemandirian Pengelolaan PS.

Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut RI, Catur Endah Prasetiani menjelaskan, program Perhutanan Sosial merupakan program nasional strategis yang di atur melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2026 dan berlangsung hingga 2029.

Selain itu di perkuat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 untuk mendukung target pengentasan kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA:

Standar SPPG Garut Sukawening Sukasono dari Higienis Hingga Gizi Seimbang

“Jadi artinya program Perhutanan Sosial ini bukan ansih program dari sektor perhutanan saja. Namun ini adalah program kita bersama.”

“Pendekatannya adalah dari sektor kehutanan. Selain itu program kehutanan sosial ini juga ikut mendukung ketahanan pangan, energi dan air,” ungkap Dia.

Menurut Catur, kebijakan hilirisasi melalui multiusaha kehutanan kini tidak hanya berfokus pada kayu. Namun juga hasil hutan non-kayu.

Sejumlah komoditas unggulan seperti kopi, cokelat, aren, kemiri, jambu mete, kelapa dan lada di sinergikan dengan sektor pertanian.

Percepatan tersebut di landasi Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang pembangunan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial.

(Bambang Fouristian)

Keren! Samsat Outlet Langensari Kota Banjar Resmi Dibuka

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Banjar@fokusjabar.id
Wakil Wali Kota Banjar Supriana dan Kepala Bidang PSIP Bapenda Provinsi Jawa Barat, Dwi Agus Sulistio memotong pita. (Agus Purwadi/fokusjabar.id)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Warga Kecamatan Langensari, Kota Banjar, kini tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk membayar pajak  kendaraan bermotor dengan di bukanya Samsat Outlet Langensari, Rabu (16/9/2026).

Namun, kemudahan tersebut untuk sementara baru mencakup pelayanan pajak kendaraan bermotor tahunan. Sementara pelayanan pajak lima tahunan belum tersedia di outlet yang baru di resmikan tersebut.

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan (PSIP) Bapenda Provinsi Jawa Barat, Dwi Agus Sulistio mengatakan, pengembangan layanan Samsat Outlet Langensari akan melihat respons dan tingkat pemanfaatan masyarakat.

Baca Juga: Soal Video Viral, Direktur RSUD Kota Banjar Susah Dihubungi

“Untuk sementara Samsat Outlet Langensari ini hanya bisa melayani pajak kendaraan bermotor satu tahunan. Kita lihat responsnya ke depan,” katanya.

Menurutnya, peluang peningkatan layanan hingga pajak lima tahunan tetap terbuka apabila keberadaan outlet tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

Ia mengatakan, wilayah Langensari memiliki kebutuhan pelayanan yang cukup besar. Apabila tingkat pemanfaatan layanan tinggi, pengembangan pelayanan lima tahunan dapat di pertimbangkan bersama pihak terkait.

“Mudah-mudahan bila responsnya tinggi, di wilayah Langensari juga di mungkinkan untuk bisa di tingkatkan untuk layanan lima tahunan,” ujarnya.

Dwi menambahkan, pembahasan pengembangan layanan nantinya juga akan melibatkan Polres Kota Banjar untuk melihat berbagai kemungkinan teknis pelayanan.

Wakil Wali Kota Banjar Supriana menilai, keberadaan Samsat Outlet Langensari merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Akses Pelayanan Lebih Dekat

Menurutnya, Langensari secara geografis maupun demografis di nilai layak mendapatkan akses pelayanan Samsat yang lebih dekat.

“Ini semua di lakukan dalam rangka pelayanan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara demografis maupun geografis, Langensari sangat layak untuk dibangun outlet Samsat,” kata Supriana.

Ia berharap kemudahan akses tersebut dapat mendorong masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga: Pengalaman Pasien BPJS di RSUD Kota Banjar Picu Ramai Keluhan Warganet

Selain aspek pelayanan, Supriana menyebut optimalisasi kepatuhan pajak juga berkaitan dengan potensi pendapatan daerah yang nantinya dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

“Potensi – potensi pendapatan di daerah tentunya nanti akan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Supriana pun mengajak masyarakat Langensari memanfaatkan keberadaan outlet tersebut sekaligus membantu menyosialisasikannya kepada wajib pajak.

“Di Langensari ada Samsat Outlet dan tidak perlu lagi ke kota jauh. Ini mengurangi beban-beban ekonomi, khususnya dari sisi transportasi,” pungkasnya.

(Agus Purwadi) 

Persib Bandung Vs Seoul FC, Ini Harapan Farhan

Penulis
Nanang Yudi
-
0
Bandung@fokusjabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendoakan Persib Bandung meraih hasil terbaik saat menghadapi Seoul FC dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2), sore ini.

Farhan menyebut, manajemen Persib telah melakukan investasi besar untuk membangun tim. Termasuk melalui perekrutan pelatih dan pemain.

Karena itu ia berharap, Persib tetap optimistis menghadapi laga di Seoul.

“Mari kita mendoakan yang terbaik untuk Persib. Manajemen telah berinvestasi besar pada pelatih dan pemain,” kata Farhan di Pendopo Jalan Dalem Kaum Kota Bandung Rabu (16/9/2026).

Baca Juga: Wali Kota Bandung: Lahan di Ciumbuleuit Disegel

Menurutnya, pertandingan menghadapi Seoul FC yang di sebutnya sebagai klub level dunia harus menjadi pengalaman berharga bagi Persib.

Kekalahan pada laga sebelumnya, harus di terima secara sportif dan menjadi bahan pembelajaran.

“Meskipun kemarin harus mengakui kekalahan secara sportif, laga melawan Seoul FC (klub level dunia) harus di jadikan pengalaman berharga,” katanya.

Farhan menyampaikan, Persib perlu memiliki target realistis dalam pertandingan tandang tersebut. Salah satunya dengan mencetak minimal satu gol di markas Seoul FC.

Baca Juga: Persib Hadapi FC Seoul, Igor Tolic: Kami Ingin Bikin Penggemar Bangga

“Dalam kejuaraan Asia, aturan gol tandang (away) sangat memperhitungkan. Target realistis kita adalah mencetak minimal satu gol away,” ujarnya.

Farhan pun meminta Persib tetap optimistis dan memberikan kemampuan terbaik saat bertanding di Seoul.

“Harus tetap optimistis. Pokoknya untuk Persib yang bertanding di Seoul,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Wali Kota Bandung: Lahan di Ciumbuleuit Disegel

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Ciumbuleuit kota bandung fokusjabar.id
Kondisi lahan di Ciumbuleuit (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyegel lahan kosong di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap yang terbakar pada Senin (14/9/2026) malam lalu.

Penyegelan di lakukan setelah Pemkot Bandung menemukan indikasi adanya transaksi pembuangan sampah ilegal di lokasi tersebut.

BACA JUGA:

Api Masih Membara di Bawah Tanah, Pemkot Bandung Targetkan Kebakaran Ciumbuleuit Padam 3 Hari

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pengamanan lokasi melibatkan unsur TNI dan Polri. Termasuk Dandim, Polsek, dan Koramil.

“Sudah di segel. Saya bekerja sama dengan TNI dan Polri (Dandim, Polsek, Koramil) karena di temukan indikasi transaksi buang sampah ilegal oleh oknum-oknum tertentu,” kata Farhan di Pendopo Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, sampah dari sejumlah wilayah. Terutama dari luar Kota Bandung di duga di transitkan di lahan tersebut dengan imbalan pembayaran.

“Banyak sampah dari perbatasan. Terutama luar Kota Bandung yang di transitkan ke sana secara membayar,” katanya.

Farhan menegaskan, lahan tersebut kini telah di segel total. Tidak boleh ada aktivitas maupun penerbitan izin apa pun di lokasi tersebut.

Di sisi lain, proses pemadaman titik api dan panas di dalam timbunan material masih di lakukan.

Farhan memperkirakan proses pemadaman membutuhkan waktu hingga tiga hari.

Pemadaman di lakukan dengan mengebor titik-titik sekam atau material yang masih menyimpan panas di dalam tanah.

Setelah itu, petugas memasukkan selang untuk menyemprotkan air bertekanan tinggi ke dalam titik panas.

“Proses pemadaman di perkirakan tiga hari. Metode yang di gunakan adalah mengebor titik sekam di dalam tanah, lalu di masukkan selang air bertekanan tinggi,” ucapnya.

Farhan mengatakan, pemilik tanah telah di panggil oleh Pemkot Bandung. Aset di lokasi tersebut juga telah di segel.

Pemkot Bandung masih menunggu laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Jika nantinya di temukan unsur tindak pidana lingkungan, perkara tersebut akan di limpahkan kepada Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.

“Pemilik tanah sudah di panggil dan asetnya di segel. Jika terbukti ada tindak pidana lingkungan berdasarkan laporan DLH, kasus ini akan di limpahkan ke Deputi Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya.

BACA JUGA:

Asap Kebakaran Lahan Ciumbuleuit Bandung Kepung 3 Sekolah dan Rumah Sakit, 19 Warga Terkena ISPA

Untuk saat ini, Farhan menyebut fokus Pemkot Bandung adalah memastikan seluruh titik api dan panas di lokasi berhasil di padamkan.

Setelah proses pemadaman selesai, akses keluar-masuk lokasi akan di tutup secara ketat untuk mencegah adanya aktivitas kembali.

Farhan juga melarang warga melakukan pembakaran sampah. Termasuk kebiasaan membakar sampah untuk menghangatkan diri karena suhu dingin di kawasan Ciumbuleuit.

“Untuk sementara fokus pada pemadaman. Setelah itu, akses keluar-masuk lokasi di tutup ketat. Kebiasaan warga membakar sampah karena udara dingin di Ciumbuleuit juga di larang keras,” pungkasnya.

(Yusuf Mugni)

Soal Video Viral, Direktur RSUD Kota Banjar Susah Dihubungi

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
Direktur RSUD Kota Banjar fokusjabar.id
RSUD Kota Banjar. (Agus Purwadi/fokusjabar.id)

BANJAR, FOKUSJabar.id: Direktur RSUD Kota Banjar, Eka Lina Liandari belum bisa memberikan keterangan mengenai unggahan video akun TikTok @manusiaplural yang viral.

Konfirmasi mengenai masalah video viral itu di lakukan baik melalui pesan WhatsApp (WA) maupun datang langsung ke RSUD Kota Banjar.

BACA JUGA:

Pengalaman Pasien BPJS di RSUD Kota Banjar Picu Ramai Keluhan Warganet

Direktur RSUD Kota Banjar tidak memberikan respons ketika di konfirmasi melalui WA.

Menurut pengakuan petugas keamanan, Direktur RSUD Kota Banjar sedang mengikuti rapat.

“Bu Direktur lagi rapat,” ungkap petugas keamanan, Rabu (16/9/2026).

Piutang Rp439 Juta Masih Menunggu Jawaban

Salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan adalah klaim mengenai piutang pasien umum RSUD Kota Banjar yang di sebut mencapai sekitar Rp439 juta untuk periode Januari hingga September 2026.

Informasi tersebut sebelumnya mencuat melalui unggahan akun TikTok @manusiaplural dan unggahan Youtube @ManusiaPlural.

Angka tersebut tentu membutuhkan klarifikasi resmi. Publik perlu mengetahui apakah nilai tersebut benar tercatat sebagai piutang, bagaimana mekanisme pencatatannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya serta bagaimana proses penagihan dan penyelesaian piutang di lakukan.

BACA JUGA:

Keluarga Besar Alumni Fakultas Ekonomi Unpad Angkatan 70 Silaturami ke Wali Kota Banjar

Dugaan yang di sampaikan dalam unggahan media sosial masih perlu di buktikan melalui data dan pemeriksaan.

Oleh karena itu, keterangan dari pihak RSUD Kota Banjar menjadi penting agar pemberitaan tidak berhenti pada klaim sepihak.

Kondisi tersebut membuat pertanyaan publik mengenai persoalan piutang RSUD Kota Banjar masih belum mendapatkan jawaban resmi.

Sebab, semakin menjadi perhatian publik sebuah persoalan, semakin penting pula adanya penjelasan resmi dari pihak yang menjadi sorotan.

(Agus Purwadi)

BGN Susun 4 Regulasi Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG

Penulis
Bambang Fouristian
-
0
BGN Regulasi program MBG fokusjabar.id
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati

JAKARTA, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) masih menyusun empat regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 di tengah maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Regulasi tersebut tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

BACA JUGA:

BGN Dorong Pengadaan Bahan Baku MBG dari Wilayah Setempat

Maraknya keacunan menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati menyebut, penguatan tersebut jadi perhatiannya dalam kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Terkait Dukungan Aspek Materi Hukum.

Acara tersebut di selenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (15/9/2026).

Menurut Khairul Hidayati, skala dan kompleksitas MBG butuh fondasi hukum dan tata kelola yang lebih kuat. Hal ini penting agar program berjalan sesuai tujuan.

Penyelenggaraan MBG tidak hanya soal penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Namun, juga meliputi proses perencanaan, penganggaran, penyediaan bahan pangan, pengolahan dan distribusi.

Selain itu, keamanan pangan juga menjadi bagian penting. Seperti data penerima manfaat dan sarana prasarana.

Penguatan SDM dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga harus di perhatikan.

Dia menegaskan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 telah memperkuat fondasi regulasi penyelenggaraan MBG. Peraturan tersebut jadi pegangan pelaksanaan seluruh program terkait.

Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan substansi regulasi jadi aturan yang lebih implementatif. Aturan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

“Sepanjang tahun 2026, Biro Hukum dan Humas BGN telah menyelesaikan 11 Peraturan Badan Gizi Nasional. Enam di antaranya merupakan peraturan turunan dari Perpres Nomor 115 Tahun 2025,” ungkap Dia di kutip JawaPos, Rabu (16/9/2026).

Menurut Dia, proses penguatan regulasi masih terus berjalan dengan intensif. Saat ini BGN membahas bersama kementerian dan lembaga untuk selesaikan empat Peraturan BGN lain.

BACA JUGA:

BGN Perluas MBG ke Sekolah Wilayah 3T dan Stunting Tinggi

Peraturan tersebut juga turunan dari Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Konsinyering terus di lakukan untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program MBG.

Penyusunan regulasi kata Dia, harus di arahkan agar menjawab kebutuhan konkret dalam pelaksanaan MBG.

Hal ini mencakup kejelasan pihak bertanggung jawab dan mekanisme pelaksanaan.

Selain itu, perlu di atur kewenangan dan langkah yang harus di lakukan jika ada permasalahan. Regulasi kuat akan mendukung pelaksanaan program lebih lancar.

Dia menyampaikan, penguatan regulasi harus berjalan bersama penguatan kelembagaan. BGN intensif bahas bersama kementerian dan lembaga terkait SOTK BGN.

“Langkah tersebut di harapkan mendukung perbaikan tata kelola MBG seiring dengan semakin besarnya skala dan kompleksitas program,” pungkas Dia.

(Bambang Fouristian)

1...737475...8,500Halaman 74 dari 8,500

Copyright © fokusjabar.id