spot_img
Senin 17 November 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7085

Cagub Demokrat Apresiasi Big Bos Miras Oplosan ‘Ginseng’ Diciduk Aparat

0
ilustrasi (web)
BEKASI, FOKUSJabar.id : Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat yang diusung Partai Demokrat (PD), Deddy Mizwar mengapresiasi aparat kepolisian telah menangkap bos pabrik Minuman Keras (Miras) Oplosan Cicalengka, Samsudin Simbolon.
” Proses secara hukum dengan seadil – adilnya agar efek jera buat masyarakat yang sekarang ini masih membuat oplosan,” ujar Deddy saat di Bekasi, Rabu (18/4/2018).
Menurutnya, penangkapan tersebut harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepekaan masyarakat dalam mencegah keberadaan miras oplosan agar didukung responsif.
“Sekaligus bagaimana menciptakan kepekaan masyarakat, gak bisa cuma polisi, masyarakat segitu banyaknya gak tahu di sebelah rumahnya ngoplos, semestinya masyarakat melaporkan,” katanya.
“Jangan sampai jadi konspirasi juga, jangan sampai jatuh korban baru ribut, baru nangkap. Saya kira preventifnya harus bagaimana,” tambahnya.
Sebelumnya, Samsudin Simbolon big bos minuman keras (miras) oplosan diciduk di perbatasan Sumatera Selatan (Sumsel) – Jambi. Peracik miras maut yang menewaskan puluhan orang tersebut rencananya segera dibawa ke Bandung.
Samsudin menyerah di tangan personel tim gabungan Polres Bandung, Dit Reskrimum, Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat serta Polda Jambi. Dia ditangkap dini hari tadi, sekitar pukul 01.00 WIB. Polisi menyergapnya di perbatasan Sumatera Selatan (Sumsel) – Jambi.
(Adie/Bam’s)

Pemprov Jabar Sukses Galang Dana CSR Rp234 M Sepanjang 2017

0
Sekda Jabar Iwa Karniwa (foto IST)
Sekda Jabar Iwa Karniwa (foto IST)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Sekda Jabar Iwa Karniwa menyebut, program CSR Jabar yang sudah berjalan sejak diresmikan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) 2011 lalu semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan signifikan, baik dari sisi jumlah dana, proyek hingga perusahaan yang berkontribusi.

Khusus pada 2017, yang telah masuk dan tercatat di sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar sebesar Rp243 milyar. Angka tersebut berasal dari laporan realisasi pelaksanaan CSR yang dilaporkan oleh 101 perusahaan mitra CSR Jabar. Sekda yang mewakili gubernur dalam peresmian proyek-proyek CSR Jabar 2017 juga mencatat jumlah perusahaan yang telah bergabung dan bersinergi dengan Tim Fasilitasi CSR Jabar sampai dengan 2017 telah mencapai 170 perusahaan.

“Ratusan perusahaan tersebut, sebanyak tiga perusahaan berasal dari BUMD, 40 perusahaan dari BUMN dan 127 perusahaan swasta. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 131 perusahaan,” kata Iwa di Bandung, Rabu (18/4/2018).

Melalui kegiatan diseminasi CSR Jabar 2015, 2016 dan 2017 kata Iwa, tim fasilitasi CSR Jabar telah melakukan diseminasi dengan sembilan kawasan industri di Jawa Barat, antara lain dengan Kawasan Industri Jababeka, Kawasan Industri KIIC, Kawasan Industri MM2100, Kawasan Industri Suryacipta, Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, Kawasan Industri Ejip, Kawasan Industri Lippo Cikarang, Kawasan Industri Kim dan Kawasan Industri Deltamas.

“Kegiatan diseminasi CSR Jabar berbasis kawasan tersebut perlu dan akan terus dilakukan sebagai media penyebarluasan informasi terkait program dan kegiatan CSR yang difasilitasi Pemprov Jabar,” kata dia.

Untuk capaian investasi program dan kegiatan CSR Jabar yang telah terealisasi dari 2011 sampai dengan 2017, pihaknya mencatat dana sebesar Rp1,39 triliyun, dengan capaian realisasi program dan kegiatan CSR Jabar. Mewakili Gubernur, Iwa mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah melakukan sinergi program pembangunan dengan Pemprov Jabar.

“Semoga apa yang telah dilakukan bisa bermanfaat bagi akselerasi pembangunan di Jawa Barat secara menyeluruh,” paparnya.

Menurut dia, berbagai keberhasilan yang dicapai Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan tidak terlepas dari sinergi yang dibangun oleh seluruh stakeholder pembangunan Jabar mulai dari 27 kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta hingga seluruh elemen masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BUMD, BUMN serta pihak swasta yang telah melakukan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari upaya membangun negeri,” tutur dia.

Iwa menilai bahwa hal ini sejalan dengan konsep Jabar Masagi yang merupakan transformasi dari Triple Helix (Segitiga) ABD (Academician, Business and Goverment) menjadi empat pilar utama pembangunan, yakni Academician, Business, Community, and Government (ABCG) dan satu simpul Laws and Regulation.

“Dengan tagline ‘Jabar Maju Bersama Mitra’, ke depan program CSR yang telah menginjak tahun ke-7 sejak dikukuhkannya deklarasi pada tanggal 14 Januari 2011 lalu, akan terus diperluas dan dikembangkan,” kata dia.

DPRD Jabar Minta Program CSR di Jabar Ditingkatkan

0
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari bersama Sekda Jabar Iwa Karniwa (Foto IST)
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari bersama Sekda Jabar Iwa Karniwa (Foto IST)

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi proyek-proyek Corporate Social Responsibility (CSR) di Jabar. Menurut dia, hal itu sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

“Ada kerjasama mitra dan pembangunan bersama pemerintah daerah dengan perusahaan di Jabar. Tentunya program ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Jabar,” kata Ineu dalam peresmian Proyek-proyek CSR Jabar Tahun 2017 di Intercontinental Resort Hotel, Kabupaten Bandung, Selasa (17/4/2018).

Dia berharap kegiatan CSR tersebut bisa dilakukan secara konsisten, dan baik sehingga terlihat partisipasi secara konkrit perusahaan di Jabar yang menunjang pembangunan di Jabar. Menurut dia, pembangunan di Jabar selain membutuhkan dukungan dari stakeholder, juga dari mitra untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan masyarakat Jabar. Paling tidak, kata dia, program CSR bisa berjalan efektif di lingkungan perusahaan dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Bukan hanya dalam waktu tertentu, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan,” kata dia.

Dia menuturkan, program CSR itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun bentuk CSR yang diberikan, kebanyakan berkaitan dengan tema lingkungan, sosial dan infrastruktur, yang mana program itu sejalan dengan di dewan.

“Pemerintah daerah dalam hal ini juga terbantu programnya. Ke depan program sejenis harus lebih ditingkatkan,” tutur dia.

Kepala Bappeda Jabar Yerry Yanuar menyebutkan, peran serta perusahaan di Jabar memiliki peran penting dalam sektor ekonomi nasional. Sehingga dalam konteks pembangunan di Jabar sangat penting.

“Sebagai penyangga 60 persen ekonomi pusat, program pembangunan terhadap masyarakat Jabar pun harus berdampak,” kata Yerri.

(LIN)

Pernyataan Sikap PWI Jabar atas Inisiasi Dewan Pers Mengenai Rencana Perubahan Tanggal Peringatan HPN

0
ilustrasi (LIN)
ilustrasi (LIN)

PERNYATAAN SIKAP PWI PROVINSI JAWA BARAT
ATAS INISIASI DEWAN PERS MENGENAI RENCANA PERUBAHAN TANGGAL PERINGATAN
HARI PERS NASIONAL

“JASMERAH, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”

Sikap Dewan Pers yang mengakomodasi hasrat beberapa gelintir pihak untuk membahas perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional (HPN) melalui sebuah rapat di Jakarta 18 April 2018 adalah sebuah upaya meninggalkan sejarah pers dan menutup mata bahkan berupaya menghapus sejarah perjuangan pers yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Entah dengan niatan apa, beberapa pihak begitu menggebu ingin mengubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1985 tanggal 23 Januari 1985. Hari Pers Nasional disandarkan pada lahirnya organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia yakni Persatuan Wartawan Indonesia yang lahir 9 Februari 1946.
Menanggapi hasrat menggebu tersebut, Kami Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap :

1. MENOLAK KERAS hasrat untuk mengubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional, yang selalu diperingati setiap tanggal 9 Februari, dengan alasan apapun apalagi hanya untuk memenuhi hasrat eksistensi diri pihak tertentu.
2. MENDESAK Dewan Pers untuk tidak berusaha mengutak-atik tanggal peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1985 tanggal 23 Januari 1985,
3. MENDUKUNG Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menolak tegas segala upaya pihak tertentu untuk mengubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional karena hanya akan membuat kegaduhan dan menghabiskan energi tak berguna dan berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan pers nasional.
4. MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajukan MOSI TIDAK PERCAYA atas kepimpinan Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo.
5. MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperjuangkan revisi statuta Dewan Pers, dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dengan sistem proporsional sesuai dengan jumlah anggota organisasi pers.
6. MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di seluruh PWI Provinsi di Indonesia.
Demikian Pernyataan Sikap PWI Provinsi Jawa Barat.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa Melindungi Perjuangan Kita

Bandung, 18 April 2018
Pengurus PWI Provinsi Jawa Barat

H Mirza Zulhadi H Wawan Ruswana
Ketua Sekretaris

Ketua PWI Kota/Kabupaten se-Jawa Barat

1. Plt. Ketua PWI Kota Depok, H. Wawan Ruswana
2. Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Khoirul Azwar
3. Ketua PWI Kota Bogor, Arieta
4. Ketua PWI Kota Sukabumi, Ahmad Rayadi
5. Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Rachmat Djuniardi
6. Ketua PWI Kabupaten Cianjur, Esya Mahendra
7. Ketua PWI Kabupaten Bandung Barat, Heni Suhaeni
8. Ketua PWI Kota Cimahi, Tedi Kustiadi
9. Ketua PWI Pokja Kota Bandung, Hardiansyah
10. Ketua PWI Pokja Gedung Sate, Agus Hermawan
11. Ketua PWI Kabupaten Sumedang, Cecep Wahdiana
12. Ketua PWI Kabupaten Majalengka, Jejep Falahul Alam
13. Ketua PWI Kabupaten/Kota Cirebon, Irwan
14. Ketua PWI Kabupaten Kuningan, Iyan Irwandi
15. Ketua PWI Kabupaten Indramayu, Agung Nugroho
16. Ketua PWI Kabupaten Subang, Nano Suwarno
17. Ketua PWI Kabupaten Purwakarta, Taufik Ilyas
18. Ketua PWI Kabupaten Karawang, Olan Sibarani
19. Ketua PWI Kabupaten/Kota Bekasi, Aidil Yan Matondang
20. Ketua PWI Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara
21. Ketua PWI Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Samsul Ma’arif
22. Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Rachmat Sudarmadji
23. Ketua PWI Kabupaten Garut, Aep Hendi

(**)

Redam Miras, Hukuman Berat dan Tutup Pabrik

0
Miras
BANJAR, FOKUSJabar.id: Wakapolres Banjar Kompol Ade Najmulloh menyebut bahwa ketatnya (disapubersih polisi) pengawasan terhadap peredaran minuman keras (Miras) buatan pabrik, menjadi salah satu alasan miras oplosan diminati.

Demikian analisa kepolisian terkait peralihan dari Miras berizin ke oplosan. Alhasil, puluhan nyawa melayang di Cicalengka, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu.

“Kami semakin gencar merazia miras. Upaya tersebut sebetulnya kerap dilakukan dari dulu, salah satunya dengan mengamankan para penjualnya. Namun, hukuman untuk penjual itu terlalu ringan, terlebih hanya berdasarkan Perda dan masuk kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring), sehingga tidak menimbulkan efek jera, ” kata Ade melalui sambungan telepon, Rabu (18/4/2018).

BACA JUGA: Satpol PP Belitung Amankan Puluhan Liter Miras

Menurut dia, ada beberapa latar belakang orang mengonsumsi miras, di antaranya karena sudah menjadi budaya, gaya hidup, untuk menghangatkan tubuh bahkan menjadi alasan mengatasi kejenuhan.

Namun, kata dia, apapun alasannya tetap saja salah, terlebih dampak dari miras sangat berbahaya bagi fisik, psikis, dampak sosial hingga hilangnya nyawa.

“Solusinya harus ada hukum yang tegas dan keras (berat). Pembuat dan penjual miras oplosan sama dengan perencanaan pembunuhan,” kata dia.

Tidak hanya itu, pemerintah pun harus menutup pabrik miras dan tidak diberikan izin pendirian pabrik minuman beralkohol.

” Kalau untik kebutuhan wisatawan asing, saya pikir cukup dengan impor terbatas, ” jelas dia.

(Boip/LIN)

4 Gedung Samsat Siap Layani Masyarakat Jabar

0
Samsat
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meresmikan empat gedung Samsat baru empat kabupaten/kota. Peresmian dipusatkan di Kabupaten Cirebon, Rabu (18/4/2018). (FOKUSJabar/Ibenk)

CIREBON,FOKUSJabar.id: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya dengan membangun kembali empat gedung baru kantor cabang pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di empat wilayah kabupaten/kota.

“Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan, kami membangun empat wilayah di Haurgeulis Kabupaten Indramayu, Sumber Kabupaten Cirebon, di Bogor, dan Karawang,” kata Kepala Bapenda Jabar Dadang Suharto, Rabu (18/4/2018).

BACA JUGA:

Soal Pilkada 2024, Ini Kesepakatan PDI-P dan PCNU Ciamis

Peresmian gedung dilakukan langsung oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) dengan dipusatkan di Samsat Sumber Kabupaten Cirebon, Rabu (18/4/2018).

Menurut Aher, dibangunnya empat gedung Samsat yang baru dengan fasilitas dan sarana-prasarana yang lebih memadai akan memuaskan pelayanan masyarakat.

BACA JUGA: Corona, Pelayanan di Samsat Pangandaran Diliburkan

“Ada gedung yang baru tentunya ada sejumlah fasilitas baru yang membuat masyarakat semakin puas dengan pelayanan publik khususnya Bapenda,” kata Aher.

Dia menegaskan, keberadaan Samsat baru di setiap kabupaten/kota sangat penting. Terlebih, pendapatan asli daerah (PAD) Jabar terbesar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

“70 perssn PAD Jabar itu dari PKB dab TNKB, selain harus ada gedung baru tentunya Bapenda juga berinovasi dengan menciptakan berbagai kemudahan untuk pelayanan masyarakat. Sehingga semakin tumbuh kesadaran masyarakat, dalam membayar pajak,” ucap Aher.

(Ibenk/LIN)

KPU: Peran Penting Pers dalam Pilkada 2018

0
Pilkada
Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdullah. (FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Komisioner KPU Jawa Barat Endun Abdullah menyebut bahwa diperlukan penanganan yang ekstra konsentrasi untuk Pilkada Serentak 2018 di Jabar.

Terlebih Jabar memiliki pemilih terbanyak dibanding Jatim dan Jateng, yakni 31,7 juta orang. Untuk itu, kata dia, kerjasama dengan pers sangat penting dilakukan.

“KPU menempatkan pers sebagai unsur penting dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah, seperti Pilgub Jabar 2018,” kata Endun dalam workshop ‘Pers Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018’ di Hotel Homan, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (18/4/2018).

BACA JUGA: Tahapan Pilkada Pangandaran Dimulai Kembali 15 Juni Mendatang

Pihaknya berharap tidak ada satu pun dari seluruh pemilih di Jabar tidak mengetahui tentang Pilgub Jabar 2018.

Untuk mengelola 31,7 juta pemilih tersebut, KPU menjadikan pers sebagai perspektif penyelenggara, korelasi, menjelaskan, menafsirkan nilai-nilai kebijakan. Terlebih pers diyakini bisa menjadi juru bahasa yang menafsirkan fenomena politik.

“Pers juga sebagai alat kontrol terhadap pemerintah. Meski setiap media memilki frame masing-masing, kami berharap kaidah-kaidah kebaikan di dalamnya tetap terjaga demi kepentingan masyarakat luas,” jelas dia.

(Riza M Irfansyah/LIN)