spot_img
Kamis 31 Juli 2025
spot_img
Beranda blog Halaman 7003

Apresiasi Guru Ngaji, bjb Berikan 25 Tiket Umroh dan 100 Tabungan

Penulis
olin
-
0
Corsec bjb Hakim Putra Pratama

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Bank bjb sebagai salah satu bank daerah yang menjadi sponsor Film ‘Guru Ngaji’ memberikan apresiasi kepada guru ngaji di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan 25 tiket umroh bagi guru ngaji.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji. Selain tiket umroh, bjb pun memberikan 100 tabungan bjb.

Senior Vice President Divisi Corporate Secretary (Corsec) bank bjb Hakim Putra Pratama berharap, guru ngaji di Indonesia bisa sejahtera dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selain bertahan hidup, mereka pun harus sukses.

“Dengan izin Alloh SWT, kita akan memberangkatkan 25 guru ngaji untuk umroh dan memberikan 100 tabungan sebagai bentuk kepedulian kami,” kata Hakim seperti dilansir Republika TV, Selasa (20/2/2018).

Pihaknya berharap guru ngaji ini tidak hanya pintar, bertahan hidup, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi murid-muridnya dan orang di sekitarnya.

(LIN)

HY dan Idola Ingin Kampanye di Tempat Terlarang

Penulis
Agung
-
0
Ketua Panwaslu Kabupaten Ciamis, Uce Kurniawan (kiri) bersama para Kepala Divisi Panwaslu Ciamis. (FOKUSJabar/Ibenk)

CIAMIS, FOKUSJabar.id : Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ciamis, Uce Kurniawan, mengungkapkan kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis mengajukan jadwal kampanye di tempat yang dilarang oleh aturan.

“Kedua Paslon mengajukan jadwal dan tempat kampanye ke Kepolisian di Masjid. Keduanya melanggar prinsip dan aturan. Jadi kan kampanye itu tidak boleh di tempat ibadah,” ujar Uce di kantornya, Selasa (20/2/2018).

Setelah usulan tempat kampanye di Masjid itu diketahui oleh Panwaslu Kabupaten Ciamis kedua tim kampanye Paslon Bupati Ciamis langsung dipanggil dan diterribkan lalu tempat kampanye diganti.

“Usulan itu diajukan ke Kepolisian. Kepolisian dalam hal ini Polres Ciamis juga tidak menurunkan (diizinkan). Kalau sampai diizinkan, Polres Ciamis yang melanggar,” kata Uce.

Dia menegaskan, seruan, himbauan, serta sosialisasi tentang aturan kampanye kepada masing-masing Paslon Bupati Ciamis beserta tim kampanyenya sudah dilakukan.

“Seruan, himbauan, sosialisasi, segala macam sudah disampaikan. Jangan kampanye di tempat ibadah. Itu terjadi mungkin bisa jadi panitia (tim kampanye Paslon) tidak tahu atau mungkin tim kampanyenya tidak menyampaikan (larangan kampanye di tempat ibadah) ke Paslon,” ujar Uce.

Selain tempat ibadah, kata Uce, Paslon juga dilarang kampanye dengan menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Paslon Bupati Ciamis juga dilarang melibatkan pegawai BUMD, ASN, Polri, TNI, serta Kepala Desa dan perangkat desa di dalam kampanyenya.

(Ibenk)

Kemiskinan Penyebab Banyaknya Orang Gila di Tasik

Penulis
Agung
-
0
Dinsos terus Berusaha untuk mengurangi permasalahan sosial di Masyarakat (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Penyakit gangguan jiwa alias orang gila makin marak berlakangan ini. Penyebabnya salah satunya karena faktor kemiskinan yang tinggi sehingga mengakibatkan orang miskin jadi stres. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) itu   karena hidupnya serba kekurangan.

“Banyak orang gila karena stres memikirkan beban hidup, mereka itu miskin dan tidak punya iman. Jadi bisa saya katakan bahwa penyebab orang jadi gila itu karena faktor kemiskinan,” kata   Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nana Rosadi saat acara Musrenbang Sektoral Dinas Sosial (Dinsos) di City Hotel Selasa (20/02).

Dia pun menjelaskan, fenomena sosial ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah untuk ditanggulangi agar tidak menimbulkan permasalahan dan penyakit sosial”mereka itu sebenarnya memiliki kemauan untuk maju dan berkembang, tinggal bagaimanan kita memfasilitasi dan mendorongnya, makanya Dinsos melakukan pemberdayaan terhadap mereka yang sakit jiwa melalui kelompok usaha bersama (Kube), e-warung, penciptaan lapangan kerja, semua kita coba melayani karena mereka juga manusia mau hidup bahagia dan sejahtera.

 

Sejauh ini pihaknya pun terus bekerja untuk mengurangi permasalahan sosial di masyarakat dengan terus turun ke lapangan untuk melihat fenomena dan kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dinas Sosial tidak hanya bekerja behind on the table tapi harus peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. (Seda/DAR)

Gambar Paslon Bupati Ciamis di Angkum Segera Ditertibkan

Penulis
Agung
-
0
edia Kampanye One Way yang menyalahi aturan masih menempel disejumlah Angkutan Umum. (FOKUSJabar/Riza M Irfansyah)

CIAMIS,FOKUSJabar.com: Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Erwan Darwmawan berjanji akan segera menertibkan alat peraga kampanye di tempat terlarang seperti One Way yang menempel di kaca belakang Angkutan Umum (angkum).

“Mengacu pada aturan bahwa kaca mobil angkutan tidak boleh terhalang dari dalam ataupun dari luar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk keselamatan penumpang,” kata  Erwan di kantornya, Selasa (20/2/2018)

Sementara itu Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan, hasil dari rapat bersama Panwaslu Kabupaten Ciamis, yang juga dihadiri dari sejumlah perwakilan dari Dinas Keuangan mengacu pada penertiban Baligo dan One Way.

BACA JUGA:

KPU Kota Tasikmalaya Umumkan 45 Anggota DPRD 2024-2029

” Besok kita akan berkoordinasi dengan Organda dan sejumlah pemilik angkutan umum untuk segera menertibkan One Way yang menyalahi aturan, juga bagi pemilik kendaraan pribadi yang bergambar salah satu Paslon agar tidak terlalu dominan merubah warna dasar kendaraan, untuk Baner dan Baligo sendiri pihak dinas Keuangan menerangkan tidak ada Pajak dan Retribusi,” ucapnya.

Ahmad Yani menegaskan, hari setelah melakukan sosialisasi dengan pihak – pihak terkait Panwas menekankan bahwa Senin mendatang  penertiban sudah mulai dilaksanakan.

(Riza M Irfansyah/DAR)

Pengerjaan Tol Cisumdawu Terancam Mundur 4 Tahun

Penulis
olin
-
0
Komisi IV DPRD Jabar saat monitoring pengerjaan tol Cisumdawu (Foto IST)
Komisi IV DPRD Jabar saat monitoring pengerjaan tol Cisumdawu (Foto IST)

SUMEDANG, FOKUSJabar.id: Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang diproyeksikan selesai tahun 2018 terancam tertunda hingga 4 tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady saat monitoring progres pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.

“Ini agak mengejutkan bagi Komisi IV DPRD Jabar. Dulu saat pertama dilantik kita dapat paparan hitungannya digandengkan selesai berbarengan dengan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, namun kenyataannya proyek Cisumdawu baru akan selesai tahun 2020-2021, atau mundur 4 sampai 5 tahun dari rencana awal. Ada keterlambatan atau penudaan dari jadwal awal,” kata Daddy seusai monitoring pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Selasa (20/2/2018).

Daddy menjelaskan bahwa rencana awal pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini akan selesai bersamaan dengan pembangunan BIJB. Namun akibat dari beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, proyek pembangunan ini diperkirakan akan mundur hingga 4 sampai 5 tahun atau selesai pada tahun 2020-2021.

Selain adanya permasalahan terkait pengadaan lahan, faktor lainnya, yakni perubahan trase jalan. Menurut dia, adanya perubahan trase mengakibatkan pergeseran lahan baru yang harus melalui proses perencanaan kembali.

“Pengadaan lahan, serta faktor yang memengaruhi keterlambatan ini adalah perubahan trase. Bagaimanapun perubahan trase terkait dengan pengadaan lahan, kalau trase bergeser pasti lahan bergeser pasti lahan baru lagi dan itu harus dijadwal ulang,” kata dia.

Menyikapi hal itu, pihaknya akan tetap mendukung langkah-langkah untuk percepatan pembangungan jalan tol sepanjang 60 km tersebut. Kendati begitu, dia meminta kejelasan dari setiap proses yang akan dilaksanakann, agar ke depan dalam proses penganggaran dapat dipertanggungjawabkan.

“Pada prinsipmya kami di dewan siap saja mendukung, yang penting bagi kita jelas step by step nya, sehingga kita dalam penganggaran dan sebagainya di badan anggaran bisa dipertanggungjawabkan semuanya,” kata Daddy.

Setelah monitoring, Komisi IV DPRD Jabar akan segera melakukan rapat koordinasi dengan mitra kerja komisi terkait untuk melihat langkah-langkah yang ditempuh selanjutnya. Salah satunya terkait penyelesaian permasalahan pergeseran trase.

“Tindak lanjut dari monitoring kali ini kita akan rapat koordinasi baik itu rapat komisi maupun rapat dengan mitra kerja terkait dan setelah itu baru kita akan lihat step by step nya terutama trase. Karena trase bergeser konsekuensi nya panjang karena pergerakan tanah yang terjadi,” jelas dia.

DPRD Jabar berharap dan optimistis bahwa pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini akan segera terealisasi, mengingat peran dari Cisumdawu ini sangat penting karena menjadi salah satu akses untuk BIJB .

“Kami berharap tol ini akan cepat selesai guna mengoptimalkan akses menuju BIJB, terlebih Tol Cisumdawu adalah akses menuju BIJB,” pungkasnya.

(LIN)

Pegawai Pemkot Tasik Nyatakan Perang Lawan Narkoba

Penulis
Agung
-
0
BNN Ajak Pegawai Di instansi Pemkot Tasikmalaya perang dengan Narkoba (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id : Seluruh pegawai OPD dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya harus bersinergis untuk memberantas dan mencegah penyalahgunaan peredaran narkoba di jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

”Pegawai dinas/instansi di lingkungan Pemkot Tasikmalaya kita rangkul untuk jadi relawan dalam pencegahan peredaran gelap narkoba, sebelum pencegahan di masyarakat, pegawai tentunya bisa mencegah untuk dirinya sendiri, di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat luas,” kata Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Tasikmalaya Giman Sugyaman saat  Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pencegahan P4GN bagi pegawai di lingkungan Pemkot Tasikmalaya di City Hotel, Jalan Sukalaya Barat Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya Selasa (20/02). Acara tersebut dibuka Wakil Walikota Tasikmalaya H Muhamad Yusuf.

Walaupun Kota Tasikmalaya belum masuk dalam kategori darurat narkoba lanjut Giman, namun BNN terus aktif melakukan sosialisasi pencegahan dan tetap waspadai peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba.

”Kita semua harus waspada dengan lingkungan sekitar untuk perang melawan dengan narkoba,” katanya.

Menurut Giman sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB nomor 50 tahun 2017 bahwa seluruh pegawai OPD di daerah harus berperan aktif mencegah peredaran dan penyala narkoba diantaranya dengan aktif ikut tes urine.

”Untuk lebih mengoptimalkan peran aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, seluruh OPD membuat program dan kegiatan pencegahaan dengan berkoordinasi dengan BNN Kota Tasikmalaya,” pungkasnya. (seda/DAR)

Minimalisasi Laka di Tanjakan Emen, Komisi IV DPRD Jabar Minta Solusi Dua Dinas

Penulis
olin
-
0

BANDUNG, FOKUSJabar.id: Menindaklanjuti tragedi kecelakaan maut di Tanjakan Emen, Kabupaten Subang beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Senin (19/2/2018).

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah penanggulangan pasca-kecelakaan maut itu.

Adapun sejumlah langkah itu, di antaranya rencana pembangunan Jalur Lingkar Subang dan beberapa fasilitas pendukung lalu lintas lainnya.

Kadis Bina Marga Jabar M Guntoro mengaku sudah mempersiapkan beberapa alternatif untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan di lokasi itu.

Diharapkan jalur alternatif sepanjang 7 kilometer mampu meminimalisasi kecelakaan serta mendongkrak perekonomian di wilayah Subang dan sekitanya.

“Terlebih Kabupaten Subang selama ini menjadi favorit kunjungan wisata di Jabar,” kata Guntoro.

Sekretaris Dishub Jabar Andreas Wijanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan langkah cepat penanganan pasca-kecelakaan maut di Tanjakan Emen atau diganti menjadi Tanjakan Aman itu.

Adapun langkah jangka pendeknya, yakni pembuatan marka jalan, seperti pita kejut di jalur rawan yang menghubungkan KBB dan Subang.

Kemudian langkah jangka panjang yang akan dilakukan, yakni pemasangan perlengkapan jalan,
pembuatan escape way, pemasangan/penempatan CCTV, pembuatan lajur khusus sepeda motor serta pembinaan dan sosialisasi pengusaha angkutan umum termasuk kepada para pengemudi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan mengapresiasi usulan-usulan terkait langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan pasca-kecelakaan maut yang terjadi di Tanjakan Aman oleh Dishub dan Dinas Bina Marga Jabar.

“Penanggulangan dan pencegahan dalam jangka pendek harus menjadi prioritas, mengingat penanggulangan jangka panjang masih terbentur persoalan anggaran,” kata Ali.

Pihaknya berharap, anggara pencegahan dan penanggulangan ini tidak hanya terpusat di jalur Tanjakan Aman saja. Terlebih terdapat 13 jalur rawan kecelakaan di Jabar yang harus menjadi perhatian bersama.

Meskipun dari 13 jalur rawan tersebut hanya 2 yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar dan 11 lainnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(LIN)

1...7,0027,0037,004...7,056Halaman 7,003 dari 7,056

Copyright © fokusjabar.id