spot_imgspot_img
Rabu 15 Juli 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 36

Distribusi Air Bersih Dimulai, Pemkab Bekasi Fokus Pemetaan Daerah Rawan Kekeringan

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BEKASI, FOKUSJabar.id
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin memimpin apel pagi bagi seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi Cikarang Pusat, Senin (06/07/2026). Sumber Gambar: bekasikab.go.id

BEKASI,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan meningkatkan kesiapsiagaan di berbagai wilayah. Mereka mempercepat pemetaan daerah yang berpotensi mengalami kekeringan agar tim di lapangan dapat melakukan penanganan secara lebih efektif.

Selain mendata wilayah rawan, pemerintah daerah juga sudah mulai menggelontorkan bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah lokasi yang terdampak. Langkah taktis ini bertujuan memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.

Baca Juga: DLHK Depok Kembangkan Urban Aesthetics Blueprint untuk Percantik Ruas Jalan Kota

Upaya mitigasi tersebut memicu perhatian khusus dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin. Ia meminta seluruh camat aktif memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sehingga proses distribusi bantuan dapat berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Endin Samsudin menyampaikan arahan tegas tersebut saat memimpin Apel Pagi di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (6/7/2026).

Menurut Endin, para aparatur wilayah harus merampungkan pendataan wilayah rawan kekeringan sedini mungkin. Langkah cepat ini bakal membantu mempercepat proses distribusi air bersih agar berlangsung tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Untuk antisipasi, semuanya harus bergerak. Melalui Bagian Tapem agar diinstruksikan kepada para camat supaya memetakan wilayah mana saja yang rawan kekeringan, sehingga nanti pada saat suplai air dilakukan, penyalurannya benar-benar tepat sasaran,” ujar Endin.

BPBD Mulai Gerojok Air Bersih ke Wilayah Selatan

Endin menjelaskan bahwa Pemkab Bekasi kini terus menaikkan status kesiagaan dalam menghadapi musim kemarau. Selain memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan, armada pengangkut juga sudah mulai menyalurkan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi, petugas telah mengirimkan pasokan air bersih ke sejumlah wilayah yang mulai merasakan dampak kemarau. Bantuan tersebut hadir untuk menopang kebutuhan air bersih warga yang pasokannya menyusut drastis.

“Kalak BPBD sudah menyampaikan bahwa pengiriman air bersih sudah mulai dilakukan terutama di wilayah selatan Kabupaten Bekasi sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau,” tambahnya.

Rilis terbaru dari BPBD Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa wilayah bagian selatan Kabupaten Bekasi menjadi area yang paling awal terdampak kekeringan. Petugas mencatat dampak tersebut sudah melanda Desa Nagasari di Kecamatan Serang Baru serta Desa Ridogalih di Kecamatan Cibarusah.

Di akhir keterangannya, Sekda Kabupaten Bekasi mengimbau warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk segera melayangkan laporan ke pemerintah desa, pihak kecamatan, maupun posko BPBD. Respons cepat masyarakat akan mempercepat penyaluran bantuan sehingga pemenuhan air bersih bisa berjalan tepat waktu.

(Jingga Sonjaya)

DLHK Depok Kembangkan Urban Aesthetics Blueprint untuk Percantik Ruas Jalan Kota

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
DEPOK, FOKUSJabar.id
Tanaman Tabebuya yang bermekar di ruas jalan Kota Depok. Sumber Gambar: depok.go.id

DEPOK,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Depok terus memperkuat langkah penataan ruang terbuka hijau dengan menghadirkan konsep yang lebih terencana dan berkelanjutan. Mereka mewujudkan komitmen tersebut melalui penyusunan Cetak Biru Keindahan Kota atau Urban Aesthetics Blueprint yang dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.

Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi (TLK) memimpin langsung penyusunan konsep ini sebagai bagian dari strategi makro untuk menciptakan wajah kota yang lebih tertata, nyaman, sekaligus ramah bagi publik. Pendekatan baru ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghijauan semata, tetapi juga memperhatikan berbagai fungsi pendukung lainnya.

Baca Juga: Mirip Sakura Jepang, Mekarnya Tabebuya Perindah Ruas Jalan Kota Depok

Melalui Urban Aesthetics Blueprint, DLHK merancang setiap elemen ruang hijau agar mampu memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi warga. Konsep ini mengintegrasikan nilai estetika, fungsi ekologis, keselamatan infrastruktur, hingga sistem penataan kota yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi DLHK Kota Depok, Tri Sakti Anggoro, menjelaskan bahwa masyarakat kini sudah bisa melihat salah satu aplikasi nyata dari konsep tersebut melalui penanaman pohon Tabebuya di sejumlah ruas jalan utama.

Menurutnya, pihak dinas menanam pohon Tabebuya bukan sekadar untuk memperbanyak vegetasi di ruang publik, melainkan sebagai bagian dari perencanaan kota yang komprehensif.

“Penanaman tabebuya bukan sekadar menambah pohon di ruang publik. Ini merupakan bagian dari blueprint keindahan kota yang kami susun agar setiap penanaman memiliki tujuan yang jelas, baik dari sisi estetika, fungsi ekologis, maupun keamanan infrastruktur,” ujar Sakti, Senin (6/7/2026).

Seleksi Karakteristik Tanaman Demi Lindungi Infrastruktur

Sakti memaparkan bahwa dalam penyusunan cetak biru tersebut, tim ahli memilih setiap jenis tanaman berdasarkan karakteristik spesifiknya masing-masing. Selain itu, kondisi geografis lokasi penanaman juga menjadi bahan pertimbangan utama agar vegetasi yang terpilih benar-benar adaptif dengan situasi kawasan.

Melalui kematangan perencanaan tersebut, DLHK berharap tanaman-tanaman ini mampu tumbuh secara optimal. Sekaligus memberikan fungsi ekologis yang berkelanjutan bagi lingkungan perkotaan dalam jangka panjang.

Ia menambahkan, konsep Urban Aesthetics Blueprint juga menggabungkan fungsi penghijauan murni dengan seni penataan lanskap kota. Pendekatan integratif ini dipercaya mampu menciptakan koridor jalan yang lebih teduh sekaligus memiliki karakter visual yang khas.

“Penempatan Tabebuya di median jalan untuk menciptakan visual guidance atau panduan visual bagi pengendara,” jelas Sakti.

“Di sisi lain, keberadaannya juga memperkuat identitas jalan-jalan utama Kota Depok sebagai koridor hijau yang modern dan estetik,” pungkasnya.

(Jingga Sonjaya)

Mirip Sakura Jepang, Mekarnya Tabebuya Perindah Ruas Jalan Kota Depok

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
DEPOK, FOKUSJabar.id
Tanaman Tabebuya yang mekar mempercantik ruas Jalan Juanda, Kota Depok. Sumber Gambar: depok.go.id

DEPOK,FOKUSJabar.id: Mekarnya bunga Tabebuya kini membuat suasana sejumlah jalan utama di Kota Depok tampak semakin semarak. Pemandangan elok ini menyuguhkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melintas karena menghadirkan nuansa indah dengan dominasi warna kuning dan merah muda.

Keindahan kelopak bunga Tabebuya bahkan kerap mengingatkan para pengendara pada pesona bunga sakura yang identik dengan musim semi di Jepang. Meski menunjuk pada jenis tanaman yang berbeda, pesona Tabebuya sukses menciptakan panorama yang tidak kalah memikat di tengah kawasan perkotaan.

Baca Juga: Sebut Komunikasi Tetap Baik, Farhan Jelaskan Alasan Berkurangnya Tugas Wakil Wali Kota Bandung

Masyarakat bisa menjumpai hamparan bunga Tabebuya ini di beberapa ruas jalan strategis, seperti Jalan Margonda, Jalan Juanda, Jalan Kartini, hingga kawasan Grand Depok City (GDC). Kehadiran bunga-bunga ini tidak sekadar mempercantik lanskap kota, melainkan menjadi bukti nyata dari upaya penghijauan Pemkot Depok.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok menjalankan program penghijauan tersebut secara konsisten lewat penanaman pohon Tabebuya di berbagai jalan protokol. Selain memberikan nilai estetika visual, keberadaan pohon ini juga berkontribusi aktif meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Kepala DLHK Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, menilai mekarnya bunga Tabebuya sebagai salah satu indikator keberhasilan dari program penghijauan yang selama ini bergulir. Menurutnya, masyarakat kini mulai merasakan langsung manfaat positif dari program tersebut.

“Ini merupakan hasil dari komitmen kami dalam menghadirkan ruang publik yang tidak hanya teduh secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai estetika,” ujar Reni, Senin (6/7/2026).

Reni menjelaskan bahwa pihaknya melakukan penghijauan bukan sekadar untuk memperindah kawasan kota. Langkah ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan guna mewujudkan Kota Depok yang nyaman, hijau, serta berwawasan lingkungan.

“Untuk mewujudkan keindahan visual tersebut, tentunya kami lakukan perencanaan yang matang dan terukur,” tambah Reni.

Tabebuya Ampuh Jinakkan Polusi Udara Kota

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi DLHK Kota Depok, Tri Sakti Anggoro, membeberkan alasan memilih Tabebuya. Pihaknya menilai pohon ini memiliki karakteristik yang sangat ramah terhadap kondisi kawasan perkotaan karena mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan yang berpola polusi udara tinggi serta bersuhu relatif panas.

Selain memanjakan mata saat memasuki masa berbunga, Tabebuya juga menyuguhkan beragam manfaat ekologis. Pohon ini bekerja efektif sebagai penyerap emisi karbon dan menghadirkan keteduhan. Terlebih membantu menekan efek pulau panas (urban heat island) yang kerap mengepung wilayah perkotaan.

Tak hanya itu, Tri Sakti Anggoro juga mengunggulkan sistem perakaran Tabebuya yang bertipe tunggang. Karakter akar yang lurus ke dalam tanah ini terbukti lebih aman bagi infrastruktur publik karena tidak akan merusak fasilitas trotoar maupun badan jalan.

“Harapannya, kehadiran tabebuya tidak hanya menjadi daya tarik visual. Tetapi juga semakin meningkatkan kualitas lingkungan. Sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang hijau di Kota Depok,” pungkas Tri Sakti.

(Jingga Sonjaya)

Dinsos Ciamis Ungkap Cara Baru Pemerintah Memastikan Bansos Tepat Sasaran

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
CIAMIS, FOKUSJabar.id
Ketpot: Kadinsos Ikhsan Arsad dihadapan pendamping program keluarga harapan (PKH)

CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pemerintah terus memperkuat digitalisasi sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) demi menjamin akurasi data di lapangan. Melalui pemanfaatan sistem yang terintegrasi langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tim verifikator kini bisa memeriksa profil penerima bantuan secara menyeluruh sekaligus menekan potensi salah sasaran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ciamis, Ikhsan Rasyad, menyampaikan hal tersebut di sela-sela kegiatannya bersama para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Senin (6/7/2026).

Baca Juga: Harga Tepung Tapioka Tiba-Tiba Melonjak di Pasar Galuh Ciamis, Ini Penyebabnya

Ikhsan menjelaskan bahwa kebijakan digitalisasi bansos ini bersumber dari pemerintah pusat. Regulasi ini bertujuan memastikan masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima aliran dana bantuan tersebut.

“Digitalisasi ini adalah proses dari pemerintah pusat supaya bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran,” kata Ikhsan.

Ia menambahkan, sistem digital ini efektif meminimalkan celah ketidaktepatan sasaran karena menyajikan data yang sangat valid dan mengunci ruang manipulasi dari pihak mana pun.

“Pemerintah pusat telah menyiapkan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai sistem digital yang mengintegrasikan data penerima bantuan. Sistem itu berada di bawah koordinasi pemerintah pusat sebagai bagian dari program digitalisasi berbagai bantuan,” ucapnya.

Kunci NIK Bisa Lacak Rekening dan Kepemilikan Kendaraan

Ikhsan melanjutkan bahwa cetak biru sistem baru ini tidak hanya menyasar bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) semata. Sistem Perlinsos juga bakal mencakup berbagai bentuk subsidi dan skema bantuan pemerintah lainnya. Seperti sektor pendidikan, subsidi LPG, hingga kuota BBM.

“Tujuannya supaya semua bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran karena seluruh data penerima saling terhubung,” jelas Ikhsan.

Dalam proses pembersihan data ini, NIK memegang peran sebagai kunci utama verifikasi. Melalui nomor tunggal kependudukan tersebut, mesin pintar pemerintah dapat mencocokkan berbagai informasi kepemilikan aset maupun dokumen administrasi pelengkap lainnya milik pendaftar.

“Melalui NIK, data bisa terkoneksi. Misalnya kepemilikan sertifikat tanah, kendaraan, meteran listrik sampai data perbankan dapat terhubung. Jadi kondisi ekonomi seseorang bisa diverifikasi lebih akurat,” pungkas Ikhsan mengakhiri pembicaraan.

(Husen Maharaja)

Langganan Banjir Bertahun-tahun, Jalan Mohammad Hatta Kota Tasikmalaya Akhirnya Dibenahi

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
Tasikmalaya, FOKUSJabar.id
Ket foto : Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, bersama Kepala Dinas PUPR H. Hendra dan Camat Cipedes Cecep Ridwan, saat melihat proses pengerjaan perbaikan drainase Jalan Muhammad Hatta Kota Tasikmalaya (fokusjabar/Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya akhirnya mengambil langkah serius untuk menangani genangan air yang kerap mengepung kawasan Jalan Mohammad Hatta, Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes. Pemkot kini tengah menggenjot peningkatan kualitas saluran drainase di lokasi tersebut.

Proses pengerjaan saluran drainase yang sedang berjalan ini memicu perhatian khusus dari Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Orang nomor satu di Kota Tasikmalaya tersebut langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke titik proyek Senin (6/7/2026) sore.

Baca Juga: Ratusan Prajurit Yonif TP 939/Macan Putih Gotong Royong Perbaiki Perumahan di Tasikmalaya

Saat meninjau lokasi, Wali Kota Viman mendapat pendampingan langsung dari Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya H. Hendra, Camat Cipedes Cecep Ridwan, Kadis Kominfo Amran Saefullah, serta perwakilan Bappelitbangda Kota Tasikmalaya.

Kawasan Jalan Muhammad Hatta di Kampung Kalangsari ini memang terkenal sebagai langganan banjir saat musim hujan tiba. Kondisi tersebut memicu keluhan yang berkepanjangan dari warga dan pengguna jalan di Kota Tasikmalaya.

Dalam peninjauannya, Wali Kota Viman Alfarizi menyebut bahwa saluran drainase di lokasi tersebut sebenarnya masuk dalam ranah ruas Jalan Nasional. Sayangnya, pihak terkait hampir 10 tahun tidak menyentuh drainase ini dengan perbaikan, sehingga kapasitas tampungnya menyusut dan tidak lagi berfungsi normal.

“Kondisi seperti ini sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga, terutama pengguna jalan yang melintas di area jalan tersebut. Kalau hujan sedikit saja air langsung meluap ke atas permukaan jalan. Maka hari ini kita pastikan perbaikan benar-benar dikerjakan dengan baik,” ungkap Viman Alfarizi Ramadhan, Senin (6/7/2026).

Sinergi Taktis Bersama Kementerian PU RI

Viman menjelaskan bahwa proyek perbaikan drainase ini bersumber dari bantuan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) RI. Keterlibatan pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam menuntaskan problem infrastruktur kronis seperti banjir.

“Perbaikan drainase ini proyek bantuan dari Kemen-PU RI, dan kami pemerintah daerah tentu berterima kasih atas perbaikan drainase di kawasan ini, sehingga akan membantu mengatasi persoalan publik seperti masalah banjir, dan ini bentuk sinergi pusat dan daerah,” ujarnya.

Menurut Viman, semua pihak harus memperkuat sinergi dan kolaborasi program kerja antara pusat dan daerah demi menyelesaikan berbagai persoalan sosial untuk kepentingan masyarakat luas.

Usai Kementerian PU merampungkan perbaikan utama, Pemkot Tasikmalaya akan langsung melakukan rekayasa saluran terusan drainase yang menjadi kewenangan daerah.

Saat ini, saluran pembuangan dari Kalangsari menuju Sungai Ciloseh masih menggunakan pipa PVC berukuran 8 inci. Karena ukuran tersebut terlalu sempit, Pemkot akan segera menggantinya dengan diameter yang jauh lebih besar agar aliran air meluncur lancar.

“Kita akan segera benahi pipa saluran terusannya. Pipa 8 inci jelas tidak relevan dengan kondisi debit air di sini, jadi harus diganti yang lebih besar, agar air bisa mengalir lancar dan tidak balik lagi ke permukaan jalan dan ke pemukiman warga,” papar Viman menguraikan rencana teknisnya.

Langkah taktis ini menjadi bagian dari komitmen nyata Viman untuk mewujudkan visi Tasik Nyaman. Pihaknya berjanji akan terus mempererat koordinasi dengan Kementerian PU agar penanganan infrastruktur pengendali banjir berjalan secara terpadu.

Kecewa Temukan Sampah Ilegal di Sungai Ciloseh

Namun, di sela-sela peninjauan drainase, Viman Alfarizi terkejut saat mendapati tumpukan sampah yang menggunung di area Sungai Ciloseh. Ia pun langsung menginstruksikan Ketua RW, RT, serta Lurah setempat untuk segera menggerakkan warga melakukan gotong royong membersihkan pembuangan sampah ilegal itu.

“Ini saluran sudah kita perbaiki dengan baik, tapi kalau masih membuang sampah sembarangan di Sungai Ciloseh, ya sama saja percuma, banjir dan genangan pasti datang lagi, datang lagi. Jadi tolong pak RW, pak RT, dan Lurah, segera bersihkan tumpukan sampah ini,” tegas Viman secara langsung.

Viman mengingatkan bahwa urusan sampah bukan semata-mata menjadi beban pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Kesadaran warga untuk menjaga kebersihan saluran air menjadi kunci utama agar kota terhindar dari ancaman banjir.

Lewat kombinasi perbaikan drainase utama dan normalisasi pipa terusan ini, Pemkot Tasikmalaya menargetkan kawasan Jalan Mohammad Hatta Kalangsari terbebas sepenuhnya dari genangan air.

“Harapan kita bersama, setelah perbaikan drainase ini, tidak ada lagi kata-kata dan cerita banjir di sini. Warga pun bisa aman dan bisa beraktivitas dengan tenang dan nyaman tanpa dihantui banjir lagi,” pungkas Viman optimis.

(Seda)

Dede Salahudin Ungkap Penyebab IPM Garut Ranking 2 Terbawah di Jabar

Penulis
Bambang F
-
0
IPM Garut Jabar fokusjabar.id
Ir. H. Dede Salahudin, MM

GARUT, FOKUSJabar.id: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra), Dede Salahudin mengatakan, pembangunan yang telah di laksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut selama ini patut di apresiasi.

Menurut Dia, pembangunan tersebut telah memberikan berbagai kemajuan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

BACA JUGA:

Aksi Damai Relawan SPPG, Bupati Garut Dukung Program MBG

Hanya saja, berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025, Kabupaten Garut masih berada pada peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dengan nilai 70,67.

Fakta tersebut menunjukkan, masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Kondisi tersebut tidak dapat di lepaskan dari karakteristik Kabupaten Garut yang memiliki wilayah sangat luas, jumlah penduduk yang besar, kondisi geografis yang beragam serta rentang kendali pemerintahan yang cukup panjang,” ungkap Dede Salahudin.

Kondisi trsebut mengakibatkan sebagian masyarakat. Terutama di wilayah utara masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan dan peluang ekonomi.

Dalam konteks tersebut, pembentukan Kabupaten Garut Utara bukan di maksudkan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pembangunan yang telah di lakukan.

Namun sebagai strategi percepatan pembangunan melalui pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan dekat dengan masyarakat.

Dengan hadirnya daerah otonom baru, di harapkan perencanaan pembangunan menjadi lebih fokus sesuai karakteristik wilayah, distribusi anggaran lebih proporsional, pelayanan publik semakin cepat serta investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.

Pada akhirnya, tujuan utama pembentukan Kabupaten Garut Utara adalah mempercepat peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih merata, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Dengan begitu, pembentukan DOB di harapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan IPM sekaligus mewujudkan Kabupaten Garut Utara yang maju, berdaya saing, berkeadilan dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BACA JUGA:

Garut Borong Penghargaan PKJB 2026 Tingkat Jawa Barat

“Pemekaran Kabupaten Garut Utara bukanlah tujuan akhir. Melainkan ikhtiar untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup manusia.”

“Keberhasilan pemekaran bukan di ukur dari bertambahnya wilayah administrasi. Tetapi dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan lahirnya generasi Garut Utara yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing.”

“Pemekaran bukan tentang memisahkan. Namun mendekatkan pelayanan. Bukan tentang membagi wilayah, melainkan memperluas kesejahteraan,” tegas mantan anggota DPRD Garut.

Dia menyebut, tujuan akhirnya bukan sekadar lahirnya kabupaten baru. Tetapi terwujudnya masyarakat Garut Utara yang maju, adil, religius dan sejahtera.

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah SWT akan melihat pekerjaanmu, begitu pula Rasul-Nya dan orang-orang mukmin (QS. At-Taubah: 105).”

(Bambang Fouristian)

Sebut Komunikasi Tetap Baik, Farhan Jelaskan Alasan Berkurangnya Tugas Wakil Wali Kota Bandung

Penulis
Irfansyah Riza
-
0
BANDUNG, FOKUSJabar.id
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung Senin (6/7/2026) (FokusJabar.id/Yusuf Mugni)

BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, akhirnya angkat bicara demi meluruskan isu miring terkait keretakan hubungannya dengan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.

Merespons curahan hati Erwin yang mengaku jarang mendapat pelibatan dalam pembahasan program strategis Pemkot Bandung, Farhan menegaskan bahwa hubungan mereka berdua tetap berjalan harmonis. Namun, ia tidak menampik bahwa intensitas penugasan kepada sang wakil wali kota saat ini tidak sebanyak pada awal masa pemerintahan dahulu.

Baca Juga: Erwin Mengaku Tak Pernah Dilibatkan Bahas Program Strategis Pemkot Bandung

Farhan memastikan bahwa jalinan komunikasi dengan Erwin hingga detik ini masih bergulir baik. Bahkan, berdasarkan sejumlah berkas laporan yang masuk ke mejanya, Erwin tetap aktif menuntaskan roda pemerintahan dengan berkoordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurai berbagai persoalan kota.

“Nanti saya ngobrol sama Pak Erwin. Pak Erwin juga yang saya tahu dari laporan-laporan, beliau masih bertemu dengan dinas apabila ada masalah yang mau diselesaikan. Beliau juga masih mendapatkan undangan ke acara-acara. Masihlah,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2026).

Mengacu pada Koridor Aturan Permendagri

Farhan menjelaskan bahwa mekanisme pembagian kerja antara wali kota dan wakil wali kota mengacu pada ketentuan resmi bentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan aturan tersebut, wakil kepala daerah mengemban tugas yang bersumber dari delegasi kepala daerah.

“Kalau pembagian tugas, pada dasarnya berdasarkan Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah diberikan oleh kepala daerah,” terangnya.

Farhan menggarisbawahi bahwa berkurangnya porsi penugasan terhadap Erwin bukan cerminan dari adanya konflik internal atau keretakan hubungan kepemimpinan.

Menurut sudut pandangnya, sebagian pekerjaan yang sebelumnya memerlukan instruksi dan penugasan khusus kini sudah berjalan secara mandiri. Hal itu berdasarkan mekanisme birokrasi pemerintahan, sehingga tidak lagi memerlukan intervensi langsung dari wakil wali kota.

“Sejauh ini tugas untuk Wakil Wali Kota memang tidak sebanyak dulu, karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya,” ucap Farhan.

Farhan kembali meyakinkan publik bahwa ia tidak menemui kendala apa pun untuk berkomunikasi maupun bertukar pikiran dengan Erwin. Menurut Farhan, pintu koordinasi dengan wakil wali kota selalu terbuka lebar kapan saja saat jalannya pemerintahan membutuhkan.

“Alhamdulillah soal komunikasi baik. Kalau komunikasi bisa kapan saja dengan Pak Wakil,” pungkas Farhan.

(Yusuf Mugni)

1...353637...8,139Halaman 36 dari 8,139

Copyright © fokusjabar.id