TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Pergantian pucuk pimpinan di Kodim 0612/Tasikmalaya menandai babak baru pengabdian TNI di wilayah Tasikmalaya Raya. Sosok Letkol Czi M. Imvan Ibrahim resmi mengemban amanah sebagai Komandan Kodim, membawa bekal pengalaman strategis dari tingkat nasional hingga internasional.

Kehadiran Letkol Imvan tidak sekadar menjadi agenda seremonial pergantian jabatan. Rekam jejaknya yang panjang di lingkungan elite Mabes TNI hingga penugasan lintas negara menjadikan perwira menengah ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan.

Baca Juga: Semangat Baru Fatayat NU Kota Tasikmalaya, Siap Hadirkan Program Inovatif untuk Masyarakat

Letkol M. Imvan Ibrahim lahir di Dumai pada 2 Mei 1984 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2005. Berasal dari Korps Zeni (Czi), ia dikenal memiliki ketelitian tinggi serta kemampuan manajerial yang kuat, dua kompetensi penting dalam kepemimpinan teritorial.

Sebelum dipercaya memimpin Kodim 0612/Tasikmalaya, Letkol Imvan pernah mengemban tugas strategis sebagai SPRI Panglima TNI, jabatan yang menuntut kecakapan komunikasi, loyalitas, serta penguasaan dinamika kebijakan pertahanan tingkat nasional. Jabatan terakhirnya sebagai Komandan Pusat Pendidikan Zeni (Danpusdikzi) turut mengasah kapasitasnya dalam membina dan mencetak prajurit profesional TNI AD.

Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mengapresiasi latar belakang dan kapasitas Letkol Imvan. Menurutnya, pengalaman internasional serta keahlian di bidang zeni menjadi modal besar bagi penguatan sinergi pembangunan di daerah.

“Beliau punya pengalaman luas, termasuk di luar negeri, dan ahli di bidang zeni. Ini tentu menjadi nilai tambah bagi Tasikmalaya,” ujar Viman.

Komitmen Kerja Lintas Sektor

Dalam sambutan perdananya, Letkol Imvan menegaskan komitmennya untuk membangun kerja sama lintas sektor demi kemajuan Tasikmalaya, baik Kota maupun Kabupaten. Ia menyebut wilayah ini memiliki potensi besar sekaligus tantangan yang membutuhkan kolaborasi semua elemen.

“Kodim 0612/Tasikmalaya bukan wilayah kecil. Kami siap bersinergi dengan seluruh unsur masyarakat, serta mendukung penuh Wali Kota dan Bupati agar Tasikmalaya bisa menjadi role model bagi daerah lain,” tegasnya.

Letkol Imvan juga menyampaikan sejumlah fokus utama dalam kepemimpinannya. Ia berkomitmen melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis pejabat sebelumnya, termasuk kegiatan olahraga dan event lari yang selama ini menjadi sarana kedekatan TNI dengan masyarakat.

Selain itu, Kodim 0612/Tasikmalaya akan berperan aktif mengawal program nasional Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) secara humanis di tengah keberagaman sosial Tasikmalaya.

Sambutan hangat dari masyarakat Tasikmalaya menjadi motivasi tersendiri bagi Letkol Imvan dan keluarganya dalam menjalankan tugas.

“Alhamdulillah, kami mendapat sambutan yang sangat baik. Ini menjadi penyemangat besar bagi kami untuk mengabdi sepenuh hati di Tasikmalaya,” ungkapnya.

Dengan latar belakang akademik Magister Pertahanan (M.Han) serta pengalaman lapangan yang mumpuni, Harapannya Letkol Czi M. Imvan Ibrahim mampu membawa Kodim 0612/Tasikmalaya semakin solid, profesional, dan semakin dekat dengan rakyat.

(Abdul)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Setelah sempat tertunda selama hampir satu tahun sejak terpilih pada 2024, kepengurusan Pengurus Cabang (PC) Fatayat NU Kota Tasikmalaya periode 2024–2029 akhirnya resmi di lantik dan di ambil sumpah jabatannya.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Dakwah Islam (GDI) Kota Tasikmalaya, Sabtu (17/1/2026).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Fatayat NU Provinsi Jawa Barat, Minyatul Ummah, yang ditandai dengan penyerahan bendera pataka dari ketua sebelumnya kepada Ketua PC Fatayat NU Kota Tasikmalaya terpilih, Nunun Nuraeni.

Baca Juga: Tak Sekadar Pelantikan, Fatayat NU Tasikmalaya Perkenalkan Senam Khas Penuh Semangat

Sejumlah tokoh penting turut hadir menyaksikan momentum tersebut, di antaranya Anggota DPR RI Oleh Soleh, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Wahid, Staf Ahli Wali Kota Tasikmalaya Hesti Widiawati, Ketua MUI Kota Tasikmalaya Aminuddin Bustomi, Rois PCNU Kota Tasikmalaya Aban Bunyamin, serta kader Fatayat NU se-Kota Tasikmalaya.

Pelantikan ini menjadi penanda estafet kepemimpinan. Sekaligus awal pengabdian kepengurusan baru dalam memperkuat peran organisasi perempuan muda Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Minyatul Ummah menegaskan pengurus yang baru dilantik harus siap bergerak aktif. Selanjutnya menghadirkan program-program strategis yang berdampak nyata.

“Pengurus baru ini harus siap berkiprah dengan semangat baru. Selanjutnya terus bergerak dan berkhidmat untuk kemajuan organisasi serta masyarakat,” ujar Minyatul Ummah.

Ia menekankan bahwa Fatayat NU merupakan rumah bersama bagi kader perempuan muda NU untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi secara kolektif.

“Fatayat NU harus menjadi ruang yang saling menguatkan, saling menghargai, dan saling memotivasi. Ssesuai dengan motto Menguat Bersama, Maju Bersama untuk Kemajuan Perempuan Indonesia dan Peradaban Dunia,” tuturnya.

Gagasan dan Program Inovatif

Menurutnya, dengan semangat baru, pengurus dituntut mampu melahirkan gagasan dan program inovatif yang memberi manfaat luas bagi anggota maupun masyarakat.

Sementara itu, Ketua PC Fatayat NU Kota Tasikmalaya Nunun Nuraeni menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut.

“Kami memohon dukungan dan kolaborasi dari semua pihak. Tentunya agar mampu menjalankan amanah ini dan membawa Fatayat NU semakin kuat serta bermanfaat,” ungkap Nunun.

Ia menegaskan, kepengurusan baru akan mendorong lahirnya ide-ide segar. Kemudian juga menggenjot program strategis yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah serta peningkatan ekonomi masyarakat.

“Fatayat NU harus tampil lebih inovatif dan progresif, serta mengambil peran nyata dalam mendorong roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Dalam rangkaian pelantikan tersebut, PC Fatayat NU Kota Tasikmalaya juga meluncurkan Senam Sehat Fatayat. Serta meresmikan website resmi Fatayat NU Kota Tasikmalaya sebagai sarana informasi, komunikasi, dan penguatan jejaring organisasi.

“Kami berkomitmen menjadikan Fatayat NU sebagai ruang belajar dan ruang berkarya. Kemudian menjadi ruang berkiprah bagi perempuan muda Nahdliyin dengan program-program yang inklusif. Serta berdampak langsung bagi masyarakat Kota Tasikmalaya,” pungkas Nunun.

(Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Persoalan tata kelola bangunan di Kota Tasikmalaya kembali menuai kritik tajam. Sejumlah pemerhati pembangunan dan aktivis lingkungan menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya belum serius menertibkan bangunan-bangunan yang di duga melanggar aturan, sehingga berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan meningkatnya risiko bencana.

Salah satu suara kritis datang dari Dadi Abidarda, aktivis senior yang tergabung dalam komunitas peduli lingkungan Tasikmalaya.

Ia menegaskan bahwa persoalan tata kelola bangunan bukan isu baru, namun hingga kini tak kunjung di tangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Empat Proyek Jalan Nihil Fisik, Mantan Kades Pasirbatang Tasikmalaya Disorot Warga

“Masalah ini sudah kami suarakan sejak lama. Kami sudah menyampaikan langsung kepada Pemerintah Kota dan DPRD agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang melanggar ketentuan,” ujar Dadi Abidarda, Sabtu (17/1/2026).

Menurutnya, pelanggaran tata ruang terjadi di berbagai sektor, mulai dari bangunan yang berdiri di sempadan sungai, kawasan sekitar jaringan SUTET, hingga perumahan dan realestate. Banyak di antaranya tidak mematuhi ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Dasar Hijau (KDH).

“Kami sudah jelaskan detail pelanggarannya. Tapi sampai sekarang tidak ada langkah konkret atau tindak lanjut yang jelas dari pemerintah,” ungkapnya.

Dadi menilai lemahnya pengawasan dan penegakan aturan tata bangunan turut memperparah persoalan lingkungan di Kota Tasikmalaya. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya kejadian banjir di sejumlah wilayah.

“Sekarang hujan sebentar saja, banjir muncul di mana-mana. Ini bukti bahwa tata kelola bangunan di Kota Tasikmalaya sudah semrawut dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan,” tegasnya.

Pemkot Tasikmalaya Cenderung Abai

Ia pun mempertanyakan sikap Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya perangkat dinas terkait, yang cenderung membiarkan pelanggaran terus terjadi tanpa tindakan tegas.

“Wajar kalau publik bertanya-tanya, ada apa dengan pemerintah? Pelanggaran terlihat jelas, tapi tidak ada penindakan. Ini terkesan pembiaran,” imbuh Dadi.

Berdasarkan kajian teknis yang pernah pihaknya lakukan, sejumlah bangunan besar di Kota Tasikmalaya tidak memenuhi ketentuan KDB dan KDH. Dadi bahkan menyebut beberapa hotel ternama sebagai contoh.

“Hotel Horison, Cordela, Grand Metro, hingga Hotel Harmoni, itu semua di duga tidak sesuai dengan KDB dan KDH. Bahkan pihak Hotel Cordela pernah mengakui bangunannya tidak sesuai ketentuan, tapi tetap tidak ada eksekusi dari pemerintah,” paparnya.

Ia mengaku pernah mengusulkan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD melibatkan ahli tata ruang independen untuk melakukan kajian objektif terhadap bangunan-bangunan tersebut. Namun usulan itu tak pernah mendapatkan tindaklanjut.

Merasa aspirasinya terus diabaikan, Dadi menyatakan dalam waktu dekat pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah.

“Kalau terus dibiarkan, dampaknya akan semakin besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami akan turun ke jalan agar persoalan ini mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menunjukkan komitmen nyata dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas demi menyelamatkan lingkungan dan masa depan kota.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama. Kami hanya ingin pemerintah bertindak tegas dan konsisten demi kepentingan masyarakat dan lingkungan,” pungkasnya.

(Seda)

TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Gejolak kembali mencuat di Desa Pasirbatang, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Warga kini secara terbuka mendesak Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan audit khusus terhadap pengelolaan Dana Desa yang di duga bermasalah pada masa kepemimpinan mantan Kepala Desa Pasirbatang, Yudi Saparila.

Kecurigaan masyarakat bermula dari temuan ketidaksesuaian antara laporan pencairan anggaran desa dengan kondisi riil di lapangan. Sejumlah proyek infrastruktur yang di laporkan telah di cairkan anggarannya, faktanya hingga kini tidak menunjukkan wujud fisik. Nilainya pun tidak kecil, mencapai ratusan juta rupiah.

Baca Juga: Tak Sekadar Pelantikan, Fatayat NU Tasikmalaya Perkenalkan Senam Khas Penuh Semangat

Sorotan tajam warga mengarah pada pencairan dana yang terjadi menjelang pemberhentian Yudi Saparila sebagai kepala desa. Berdasarkan informasi yang di himpun, Yudi resmi di berhentikan oleh Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, pada 17 November 2025. Namun, hanya berselang beberapa hari sebelumnya, dana untuk sejumlah proyek infrastruktur di duga di cairkan dalam jumlah besar.

“Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami. Anggaran sudah cair, tapi fisik bangunan di lapangan nol persen. Sampai sekarang tidak ada pekerjaan sama sekali,” ujar tokoh masyarakat Pasirbatang, M. Yulianto.

Temuan paling mencolok adalah empat proyek rabat beton jalan lingkungan yang tersebar di beberapa kampung. Total anggaran sebesar Rp 109.907.000 tercatat telah di cairkan pada pertengahan November 2025. Namun hingga awal 2026, kondisi jalan masih berupa tanah dan bebatuan lama tanpa sentuhan pembangunan.

Empat lokasi proyek tersebut berada di Kampung Bojongnangka, Kampung Jalancagak, serta dua titik di Kampung Sukarame, dengan nilai pagu masing-masing berkisar Rp 21 juta hingga Rp 46 juta. Seluruhnya diduga tidak pernah direalisasikan meski dana telah keluar.

“Total hampir Rp 110 juta itu kami duga raib. Bagi kami, ini bukan lagi kelalaian administratif, tapi sudah mengarah pada dugaan penggelapan anggaran negara,” tegas Yulianto.

Kegiatan Desa Bermasalah

Tak hanya proyek jalan, warga juga menyoroti sejumlah kegiatan lain dari tahun anggaran 2023 hingga 2025 yang diduga bermasalah. Di antaranya pembangunan Gedung Belajar Masyarakat tahun 2024 dengan nilai Rp 163.305.000, pembangunan TPS Panareuban tahun 2023 senilai Rp 20 juta, serta proyek saluran air GOR Desa tahun 2025 dengan anggaran Rp 28.095.000.

Selain itu, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 dengan alokasi Rp 80 juta untuk delapan penerima manfaat juga kini diawasi ketat oleh masyarakat karena dikhawatirkan tidak sesuai perencanaan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasirbatang, Drs. Saepulrochman, menyatakan bahwa pihaknya telah menempuh jalur resmi. BPD bahkan telah mengirimkan surat permohonan audit khusus kedua kepada Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya melalui Camat Manonjaya pada 31 Desember 2025.

Sebelumnya, Muspika Manonjaya telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada 24 Desember 2025. Namun, karena keterbatasan kewenangan, hasil Monev tersebut merekomendasikan agar Inspektorat turun langsung melakukan pemeriksaan mendalam.

“Berdasarkan audit internal desa, dana yang penggunaannya tidak jelas nilainya mencapai lebih dari Rp 200 juta. Ini harus diusut tuntas agar ada kepastian dan keadilan hukum,” tegas Saepulrochman.

Kini, masyarakat Desa Pasirbatang menanti langkah tegas Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya. Warga berharap Dana Desa yang bersumber dari uang negara dapat diselamatkan dan dikembalikan untuk kepentingan pembangunan desa.

“Jika tidak ada tindakan nyata, warga siap mengawal kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi. Kami ingin kejelasan dan keadilan,” pungkas M. Yulianto.

(Abdul)