PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Ratusan massa aksi menolak paripurna penetapan RAPBD menjadi APBD tahun 2024 terkait pinjaman utang daerah Rp350 milyar ke bank.
Tak hanya masyarakat, 12 anggota DPRD Pangandaran juga menyatakan penolakan pinjaman tersebut.
BACA JUGA:
Bupati Pangandaran Marah, Tersulut Emosi oleh Massa Aksi
Mereka adalah 5 orang dari Fraksi PKB, 5 (Farksi PAN) dan 2 orang dari Fraksi Partai Gerindra.
Mereka walkout dari rapat paripurna yang digelar Rabu (29/11/2023) kemarin.
Wakil Ketua DPRD II fraksi PKB, Jalaludin menyebut, rapat paripurna dinilai terlalu dipaksakan.
Karenanya, dipertengahan sidang jelang pengambilan keputusan dua anggota dewan walkout.
“Secara absensi memenuhi korum (27). Tapi ditengah-tengah sidang ada yang walkout. Artinya kurang dari dua per tiga,” kata Jalal.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin mengklaim, dirinya telah melaksanakan sesuai dengan konstitusi.
BACA JUGA:
Bawaslu Kota Tasikmalaya: Pelanggaran Sekecil Apapun Akan Diporses Hukum
“Pimpinan DPRD itu sifatnya melaksanakan apa yang sudah menjadi keputuskan Fraksi-fraksi. Artinya, apapun yang disampaikan Fraksi, itu yang akan menjadi patokan,” katanya.
Menurutnya, Ia hanya mengatur ritme dan mengagendakan sesuai dengan perundang-undangan. Akan tetapi, keputusan politik anggarannya berada di fraksi masing-masing.
“Jadi bukan keputusan ketua DPRD. Tetapi itu keputusan fraksi masing-masing,” kata Asep.
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menyebut, pro kontra di tubuh DPRD itu hal yang biasa.
“Terima ksih kepada teman-teman anggota dewan yang telah hadir. Jangan merasa geuleuh (jijik) kepada yang tidak suka. Ajak dialog dan komunikasi,” singkat Jeje.
(Sajidin/Bambang Fouristian)