BANDUNG,FOKUSJabar.id: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku khawatir pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan berdampak serius terhadap pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor, termasuk pengusaha tahu dan tempe.
Menurutnya, sejumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan industri makanan di Indonesia masih di dominasi impor. Kondisi tersebut membuat biaya produksi rentan meningkat ketika nilai tukar rupiah melemah.
“Ini yang sangat saya khawatirkan sebetulnya. Karena gini, ini mah fakta ya. Sebanyak 98 persen daging sapi, kemudian sebagian ayam spesifik, gandum bahan terigu, kedelai bahan tahu dan tempe itu semuanya impor 100 persen,” kata Farhan di Balai Kota Bandung Senin (1/6/2026).
Baca Juga: Tak Punya TPA, Pemkot Bandung Ajukan Status Darurat Sampah ke Pemprov Jabar
Farhan menjelaskan, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah membuat pelaku usaha harus mencari berbagai cara untuk menekan biaya produksi agar bisa tetap bertahan.
“Mau tidak mau ya kita memang harus melakukan efisiensi produksi,” ujarnya.
Farhan mengingatkan para pengusaha tahu agar langkah efisiensi yang di lakukan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan.
“Nah untuk pengusaha tahu nih, saya nitip di sana. Salah satu bentuk efisiensi produksinya adalah pastikan pembuangan limbahnya tidak mencemari lingkungan,”ungkapnya.
Pencemaran Lingkungan
Farhan menegaskan, pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Menurutnya, sanksi tersebut justru akan menambah beban biaya yang harus di tanggung pengusaha.
Baca Juga: Hari Lahir Pancasila, Farhan Serukan Toleransi dan Keadilan untuk Warga Bandung
“Karena kalau mencemari lingkungan, mau tidak mau kita berikan sanksi. Ketika sanksi itu terjadi, biaya produksi naik. Jadi jangan sampai melanggar, pencemaran lingkungan untuk limbah dari tahu. Sehingga tetap efisien,” katanya.
Farhan menambahkan, sejumlah komponen biaya produksi lainnya masih dapat di tekan karena adanya dukungan pemerintah, termasuk subsidi pada sektor tertentu. Namun, harga kedelai tetap menjadi tantangan karena bergantung pada pasokan impor.
“Yang lainnya kita upayakan efisien. Biaya pengangkutan pemerintah masih mensubsidi banyak dari pemerintah pusat. Jadi yang naik cuma harga kedelainya karena memang impor,” pungkasnya.
(Yusuf Mugni)



