PANGANDARAN,FOKUSJabar.id: Langkah politik Wakil Bupati Pangandaran, H. Ino Darsono, yang memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang perhatian besar dari berbagai kalangan. Keputusan strategis ini dinilai bukan sekadar perpindahan afiliasi biasa, melainkan berpotensi menjadi pemantik awal yang mengubah peta konstelasi serta dinamika politik di Kabupaten Pangandaran dalam lima tahun ke depan.
Direktur Eksekutif Sarasa Institute sekaligus pengamat politik, Tedi Yusnanda N, menilai perpindahan tokoh publik dari status nonpartai ke dalam struktur partai politik selalu mengandalkan kalkulasi strategis yang mendalam.
Baca Juga: Wabup Pangandaran Ino Darsono Berlabuh Ke PSI Tuai Kritik
“Masuknya Pak Ino ke PSI tidak bisa hanya dibaca sebagai keputusan personal. Dalam teori politik, perpindahan atau afiliasi baru seorang elite sering menjadi indikator adanya pergeseran peta kekuatan yang lebih besar. Biasanya para elite memiliki kemampuan membaca arah perubahan politik lebih cepat dibanding masyarakat umum,” kata Tedi Yusnanda, Senin (1/6/2026).
Keputusan Ino ini spontan memicu spekulasi hangat dan diskusi publik mengenai arah reposisi politik di lingkaran elite Pangandaran. Muncul isu bahwa sejumlah tokoh lain juga tengah berburu kendaraan politik baru demi mengamankan keberlanjutan karier mereka.
Kendati demikian, Tedi meminta publik menyikapi rumor yang sempat menyeret nama Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, tersebut sebagai spekulasi mentah yang belum memiliki bukti faktual.
“Kita harus membedakan antara fakta dan spekulasi politik. Sampai hari ini tidak ada pernyataan resmi yang dapat dijadikan dasar kesimpulan bahwa akan terjadi perpindahan partai. Namun politik memang selalu hidup dari kemungkinan-kemungkinan,” ucap Tedi.
Teori Pilihan Rasional dan Tuntutan Demokrasi Sehat bagi Rakyat
Tedi mengaitkan fenomena ini dengan teori pilihan rasional, di mana seorang politisi kawakan pasti mempertimbangkan ruang alternatif ketika parpol sebelumnya mulai menyempit akibat faktor regenerasi atau kemunculan kader baru. Ia menegaskan migrasi politik kepala daerah, gubernur, hingga tokoh nasional merupakan hal yang lazim terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia saat mereka membaca perubahan konfigurasi kekuasaan.
Jika ke depan terjadi eksodus tokoh-tokoh berpengaruh di Pangandaran ke parpol lain, Tedi memprediksi iklim politik daerah akan bergerak jauh lebih dinamis. Kondisi tersebut bakal melahirkan aliansi baru, poros tandingan, hingga kompetisi yang lebih terbuka.
“Musuh politik hari ini bisa menjadi kawan besok. Sebaliknya, kawan politik hari ini bisa menjadi lawan pada momentum berikutnya. Itu sesuatu yang lazim dalam demokrasi,” terang Tedi.
Namun, Tedi menuntut masyarakat Pangandaran untuk tidak sekadar menjadi penonton pasif dari manuver para elite. Publik harus mulai kritis mempertanyakan apakah perpindahan rumah politik tersebut membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor ekonomi pariwisata, hingga perbaikan pelayanan publik.
Menurutnya, esensi demokrasi yang sehat wajib menggeser fokus perhatian masyarakat dari sekadar perebutan kekuasaan menuju pertarungan gagasan dan program kerja pembangunan yang konkret.
“Partai politik boleh berganti, koalisi boleh berubah, dan elite boleh berpindah rumah politik. Tetapi kebutuhan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera tidak pernah berubah. Karena itu rakyat harus menjadi pengawas utama dalam setiap dinamika politik yang terjadi,” tutur Tedi.
Tedi menyimpulkan, masuknya Ino ke PSI bisa menjadi langkah taktis biasa. Namun bisa juga bertindak sebagai batu pijakan pertama lahirnya konfigurasi baru yang memengaruhi arah kontestasi di masa depan.
“Yang terpenting bukan siapa yang pindah partai, tetapi apakah Pangandaran sedang bergerak menuju kemajuan atau justru hanya menyaksikan perpindahan pemain tanpa perubahan permainan. Di situlah masyarakat harus tetap kritis,” pungkas Tedi.
(Sajidin)
