BANDUNG,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 sebesar Rp3,19 trilyun.
Beberapa pos mengalami penyesuaian akibat kebijakan refokusing anggaran sehingga mengalami pengurangan. Namun ada beberapa pos anggaran yang justru mengalami lonjakan signifikan yakni Belanja Tak Terduga yang mencapai Rp285 milyar lebih dari semula hanya Rp33 milyar.
Dalam APBD Perubahan 2020 yang telah disahkan beberapa waktu lalu, porsi biaya tak terduga mendapat alokasi sebesar 9 persen atau sekitar Rp285 milyar lebih. Sementara untuk belanja pegawai, masih mendominasi sebesar 74 persen atau sekitar Rp2,48 trilyun.
Disusul belanja hibah, belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial dengan prosentase yang lebih kecil.
BACA JUGA: Miris, Satu Keluarga di Ciamis Tinggal di Kandang Ayam
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) Cupian mengatakan, ada kejanggalan yang terlihat dari komposisi APBD Perubahan 2020 kota Bandung. Menurutnya, pos Belanja Tak Terduga dalam situasi normal, hanya bisa maksimal mengalami peningkatan sebesar 20 persen dari alokasi yang ditetapkan sebelumnya dalam APBD Murni.
“Sesuatu yang agak janggal ya. Jika dilihat dari komposisi anggaran, tentu jadi pertanyaan apakah ada hal-hal yang urgen di kota Bandung sehingga butuh penganggaran yang cukup besar. Seingat saya maksimum 20 persen dari yang sebelumnya, tidak lebih dari itu,” kata Cupian saat di hubungi melalui sambungan telepon, Selasa (13/10/2020).
Menurut dia, dalam referensinya, Biaya Tak Terduga lazimnya dialokasikan untuk kebencanaan atau kedaruratan yang sifatnya diluar perencanaan. Selain itu, untuk bencana sendiri sudah ada alokasi anggaran yang disimpan di beberapa Dinas.
“Untuk masalah ini, Pemkot harus punya argumen yang kuat dan rasional serta terukur sesuai sistem penganggaran. Masyarakat sebetulnya sudah bisa memperkirakan, untuk kota Bandung butuh berapa. Jika tidak bisa memberikan penjelasan rasional, tentu bisa menjadi preseden buruk buat pemerintah,” kata dia.
Pihaknya pun menyoroti alasan Pemkot Bandung menganggarkan penanganan pandemi Covid-19 dalam pos Belanja Tak Terduga. Sebab, kata dia, semestinya jika memang untuk penanganan pandemi, bisa disimpan di pos belanja lain yang dititipkan pada Dinas terkait.
Dia justru khawatir, jika anggaran dititipkan dalam BTT, potensi penyelewengannya jadi lebih terbuka.
“Betul, semestinya itu bisa di dinas yang khusus menangani masalah itu. Tidak disimpan di tempat gelap seperti Biaya Tak Terduga. Karena peluang untuk penyelewengannya sangat terbuka, saya khawatir seperti itu,” kata Cupian.
(Yusuf Mugni/Ageng)
