JAKARTA, FOKUSJabar.id: Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di seluruh wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut merupakan arahan langsung presiden Prabowo Subianto yang di implementasikan secara bertahap di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang 4 Meter di Perairan Selatan Jawa hingga Bali
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, tahap pertama telah merampungkan 480 SPPG di Indonesia Timur.
“Pada tahap pertama, kami sudah menyelesaikan 480 SPPG di Indonesia Timur. Meliputi enam provinsi di Papua serta Nusa Tenggara Timur dan Maluku,” kata Zulkifli di kutip republika.co.id, Selasa (20/10/2026).
Menurut Dia, aktivasi tahap dua telah di mulai pada 14 Oktober dengan target 980 SPPG baru yang mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan dan Bali.
Zulkifli menyebut, seluruh proses pengajuan pendirian SPPG harus di lakukan langsung ke BGN tanpa melalui perantara.
Skema Insentif
Pemerintah merevisi skema insentif untuk setiap SPPG. Sebelumnya, insentif di berikan dengan nilai tetap sebesar Rp6 juta per hari tanpa memandang jumlah output.
Kini, skema di ubah menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang di salurkan.
Menurut Zulkifli, skema insentif tetap sebelumnya berisiko membebani anggaran. Terutama bagi dapur MBG yang melayani jumlah penerima manfaat lebih sedikit.
Ia merinci, dari total alokasi anggaran MBG sebesar Rp15.000 per porsi, Rp2.000 dialokasikan untuk insentif investor, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp10.000 untuk bahan baku makanan.
“Dengan skema lama, SPPG yang menyajikan 1.000 porsi menanggung beban insentif efektif Rp6.000 per porsi. Skema ini dinilai berpotensi menekan alokasi untuk kebutuhan lain,” jelasnya.
BACA JUGA:
Maruli Simanjuntak Dilantik Prabowo jadi Wakil Panglima TNI
Selain penyesuaian insentif, BGN mengonfirmasi bahwa sebanyak 26.385 unit SPPG telah memenuhi persyaratan operasional. Termasuk kepemilikan sertifikat higiene dan sanitasi.
Percepatan SPPG di daerah 3T bertujuan agar Program MBG tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Tetapi juga menjangkau anak-anak di pelosok negeri secara merata dan berkeadilan.
Daerah 3T menjadi prioritas karena angka kerawanan gizi dan stunting masih cukup tinggi. Kehadiran SPPG diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak sekolah.
Langkah BGN ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah 3T.
Dengan mengaktifkan SPPG, pemerintah memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan gizi.
BACA JUGA:
Prabowo Subianto Lantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB
Dengan percepatan ini, BGN optimistis program MBG akan berjalan lebih inklusif dan memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas generasi penerus bangsa di seluruh pelosok Indonesia.
(Bambang Fouristian)
 mempercepat aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di seluruh wilayah tertinggal, terdepan){kind=link}