BANJAR,FOKUSJabar.id: Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Banjar kembali bermasalah. Pasalnya, penyaluran tersebut mengalami kemacetan dan sembako pada bantuannya itu memiliki kualitas yang buruk.
Hal tersebut menyebabkan puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) geram dan mendatangi kantor Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Jawa Barat.
Menurut salah satu KPM, Asep Kusmawan warga Dusun Parung, Desa Balokang, Kota Banjar, kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dimiliki KPM tidak bisa melakukan transaksi.
“Saya sudah meminta kejelasan ke pihak bank BNI tapi kata pihak bank suruh ke pendamping tetapi kata pendamping di suruh ke dinsos, jadi kaya saling lempar gitu,” kata dia saat menyampaikan keluhannya ke kantor Dinas P3A Kota Banjar. Rabu (15/12/2021).
Hal itu lanjut Asep membuat KPM kebingungan, yang benarnya itu di siapa kemudian jika ada kejanggalan dari pihak mana, ini saldonya jadi kemana.
“Saya kan jadi bertanya apakah ini di blokir apakah gimana kalo saldo kosong itu gaakan muncul tapi ini gagal transaski, kalo transaksi gagal itu pasti saldo ada tapi saldonya kemana ko gabisa di cairkan,” katanya.
Asep membandingkan program BPNT dengan bantuan program keluarga harapan (PKH), itu sangat berbeda.
“Kalo PKH selama ini bagus aman-aman saja, tapi BPNT ini macet dan terakhir bisa di cairkan itu pada Februari 2021 lalu sudah hampir 10 bulan,” kata dia.
BACA JUGA: Terinspirasi Ridwan Kamil, Zulkifli Hasan Pamer Pohon Jengkol
Dia juga pernah mempertanyakan hal itu katanya terjadi karena adanya pengurangan, tapi disamping itukan ada juga perluasannya dari Pemerintah.
“Kalo memang iyah ada penguranganpun silahkan saya menerima akan hal itu namun harusnya ada pemberitahuan resmi dari kementrian bukan hanya sebatas omongan, kalo sebatas omongan saya tidak akan menerima,” kata dia.
Ditambahkan KPM lainnya, Rina Marlina menilai program BPNT yang dicanangkan oleh presiden Jokowi ini sangat di apresiasi, bantuannya bagus dan sampe ke Kota Banjar.
Namun disamping penyalurannya macet, bantuan sembako yang diterima dari program BPNT ini memiliki kualitas yang buruk.
“Kondisi berasnya itu parah, berasnya jelek kemudian berasnya juga di kantongi sama karung yang polos jadi kualitasnya disini gabisa di pertanggung jawabkan,” kata Rina.
Kemudian, pihaknya juga mendapatkan kabar bahwa dalam bantuan BPNT itu kan ada komoditas daging, tapi yang disediakan di agennya itu katanya hanya jeroan saja.
“Jadi memang program BPNT ini buruk, dan saat ini saya meminta pe jelasan kepada dinas terkait untuk hal ini,” katanya.
Sementara itu, Sekertaris Dinsos P3A Kota Banjar, Yudi Permadi mengatakan bahwa terkait BPNT ini pihaknya hanya sebagai monotoring saja.
BACA JUGA: Realisasi PAD Kota Banjar Masih Jauh dari Target
Dia mengatakan, Dinas Sosial P3A itu hanya mengusulkan calon keluarga penerima manfaat ke Pemerintah Pusat (KPM).
“Namun dari kementrian sosial mengasihkan datanya itu langsung ke pihak Bank BNI, jadi kita pun fapat datanya dari BNI, jadi dinsos hanya menyalurkan bantuannya sesuai yang ada di BNI,” kata Yudi.
Mengenai kualitas bantuan pangan non tunai yang buruk ini, Yudi menyebutkan sebetulnya para KPM bisa langsung mengembalikan ke agen dimana mengambil bantuan itu.
“Seharusnya ketika penyaluran, ketika ada beras, daging yang tidak layak dikembalikan saja ke agennya,” kata dia.
Sedangkan mengenai saldo kosong atau gagak transaski saat ini pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank BNI Cabang Banjar.
“Untuk keluhan saldo kosong saat ini pihak bank sedang di panggil kesini,” kata dia.
(Budiana Martin/Anthika Asmara)
