spot_img
Minggu 3 Juli 2022
spot_img
More

    Realisasi PAD Kota Banjar Masih Jauh dari Target

    BANJAR,FOKUSJabar.id: Menjelang akhir tahun 2021, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjar belum melampaui target. Hingga saat ini, realisasi target PAD baru mencapai 60,92 persen atau sebesar Rp84.096.158.260,00.

    Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Banjar mematok target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp138.053.491.482,00.

    Menurut Kepala BPPKAD Kota Banjar, Agus Eka Sumpana melalui Kabid Pendapatan, Fauzi Efendi, berdasarkan laporan hingga 3 Desember 2021, PAD Kota Banjar baru terealisasi sekitar 60,92 persen.

    “Berarti PAD Kota Banjar baru terealisasi Rp84 milyar,” kata Fauzi, Rabu (15/12/2021).

    BACA JUGA: Keluhkan Bantuan BPNT, Puluhan Warga Datangi Dinas Sosial P3A Banjar

    Pendapatan tersebut, lanjut Fauzi, bersumber dari 19 instansi atau OPD di Kota Banjar yang selama ini menjadi penghasil pendapatan asli daerah.

    “Yang sudah masuk sekitar 60.92 persen, jadi masih ada sekitar 39,08 persen yang belum terealisasi,” Fauzi menambahkan.

    Fauzi mengatakan, terkait masih rendahnya target PAD tersebut lantaran pendapatan dari BLUD RSUD Banjar baru masuk sekitar 51,52 persen.

    Selama ini, kata Fauzi, RSUD adalah instansi yang paling besar memberikan pendapatan asli daerah untuk Kota Banjar.

    “Pendapatan dari RS baru masuk sebesar Rp51.522.954.724,00 dari target pada tahun ini sebesar Rp100 milyar,” kata dia.

    BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Gugat Presiden ke MK, Ada Apa?

    Kendati secara teknis capaian realisasi target belum tercapai, pendapatan pajak dan retribusi dari instansi lain penghasil PAD rata-rata sudah memenuhi target.

    “Intansi lain rata-rata sudah memenuhi target, tapi PAD dari RSUD ini memang cukup tinggi memengaruhi jumlah persentasenya,” Fauzi menegaskan.

    Untuk menambah PAD, Pemkot Banjar berencana menambah pendapatan dari sektor parkir, pariwisata dan tera ulang. Namun untuk saat ini, hal tersebut masih terkendala izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) dari pemilik tanah.

    “Jadi saat ini belum terealisasi,” kata dia.

    (Budiana Martin/Ageng)

    Berita Terbaru

    spot_img